Desember 2025

Desember 10, 2025 ,

Infonews - Kondisi sosial ditengah masyarakat sudah menjadi atensi bagi Babinsa Pembina Desa (Babinsa) di wilayah teritorialnya, guna membantu kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.


Pada kesemapatn itu, Babinsa Koramil 01/Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai, Sertu Sudirman luangkan waktu untuk berbincang dan berkomunikasi dengan salah seorang sopir pak Met warga Dusun Pokai, Desa Muara Sikabaluan, Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Rabu (10/12/2025).


Perbincangan melalui komsos itu, Sertu Sudirman bahas terkait dengan penghasilan sopir perhari, soal sewa tempat bengkel ketika mobil mengalami kerusakan termasuk perbaikan peralatan mobil.


"Kita selalu mendukung aktivitas masyarakat terkhusus bagi sopir mobil yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga" tuturnya.


Selain itu turun kelapangan salah satu bentuk pantauan kondisi di tengah masyarakat sekaligus memberikan solusi dan motivasi agar kendala yang di alami warga memberikan solusi.


Lebih lanjut di katakan, meningkatkan kepedulian ditengah masyarakat sangat penting di lakukan, setidaknya memotivasi warga yang mengalami kesulitan.


"Kita sebagai garda terdepan di wolayah terirorial komitmen untuk memberikan terbaik untuk warga binaan" tutupnya mengakhiri.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025 ,

Infonews - Guna menyamakan persepsi dalam mencari solusi terkait kelancaran aktivitas masyarakat, Camat Pagai Utara lakukan pertemuan dalam rangka membahas jembatan tok tuk yang kondisinya membahayakan saat di lewati pada kondisi hujan, Selasa (9/12/2025).


Rapat pembahasan di pimpin langsung camat Pagai Utara, Galor Anas di hadiri Babinsa Koramil 04/Sikakakap, Serka Jafril, Ketua Pokdar pagai utara, Kepala Desa Saumanganya yang diwakili oleh staf desa, Ketua BPD Saumanganya, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat.


Babinsa Serka Jafril menyebut, dalam pembahasan itu untuk tidak terjadi persoalan dalam aktivitas masyarakat di lakukan penimbunan di areal jembatan Toktuk dengan menggunakan material batu karang.


Penimbunan tersebut dengan meminta bantuan pihak perusahan dan pihak perusahan mersepon untuk melakukan penimbunan dengan batu karang.


"Semoga hasil rapat terkait pembahasan jembatan tok tuk segera teratasi, sehingga masyarakat tidak was-was untuk melaksanakan aktivitas" tuturnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025

 

Anggota DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan dari PDI Perjungan Kota Padang. 

INFONEWS-  Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengatakan pasca banjir ini, kita tahu memang Kota Padang termasuk berdampak sangat sensitif terhadap pasca banjir ini.

Jadi kita dari Komisi III DPRD Kota Padang, telah melakukan hearing atau rapat kerja terkini pada Kamis (4/12/2025) lalu diruang rapat Komisi III DPRD Kota Padang dengan semua OPD mitra kerja terkait, yakni PU, PERKIM, DLH, dan DISHUB berhubungan tentang jalan.

"Jadi kita mengharapkan semua OPD terkait tersebut, untuk menangani persoalan yang ada dilapangan memang harus pakai data yang jelas, terukur dan akurat, " kata Wismar Panjaitan, kepada media ini Selasa (9/12/2025).

Ya, bicara tentang data. Sehingga kalau pun nanti misalnya orang dari pusat mau minta data ada mereka berapa yang akan direkoperi, berapa akan dibangun, berapa akan rumah yang dibangun dan juga untuk sementara kemana mereka dulu.

 Iya, kemana mereka dulu. Apakah ada rusunawa-rusunawa, itu kan nanti diperbaiki dulu. Nah, sudah itu baru misalnya bagaimana untuk mengendalikan drenase-drenase yang berdampak sekali ini.

Dan termasuk kita dari Komisi III, kondisi saat ini yang urgent yakni masalah air bersih. Kita mengharapkan sekali kepada Perumda Air Minum Kota Padang (PDAM), walaupun tidak mitra kerja di Komisi III , tapi air bersih ini termasuk juga memang kebutuhan mendasar.

Yang menjadi persoalan sekarang ini, khususnya bagi daerah yang terdampak lumpur, sedimen itu
mereka membutuhkan air.

Memang tadi sudah banyak organisasi-organisasi yang memberikan bentuan berupa alat berat, mini, eksavator, dan juga dam truk.

"Salah satunya kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Padang, Itu memberikan bantuan satu alat berat. tiga dam truk,dimana dua dam truk itu untuk mengangkat sedimen, yang satu lagi untuk air. Itu sudah kita alokasikan untuk penanganan pasca banjir ini dan dikoordinir oleh langsung PU Kota Padang," ujarnya.

Dan kita mengharapkan memang, untuk kerjasama yang baik diantara OPD ini semua dengan masyarakat,  sehingga penanganan dan tanggap darurat bencana pasca banjir ini bisa terselesai dengan secepatnya.

"Itu harapan kita ke OPD-OPD terkait khususnya mitra di kerja dari Komisi III DPRD Kota Padang, " ucapnya.

"PDI Perjuangan juga membantu membuat dapur umum untuk membantu warga terdampak banjir dan bantuan nasi bungkus sebanyak 1500 bungkus perharinya, selama lima hari dibandingkan ketengah - tengah masyarakat terdampak pasca banjir ini," ungkap Wismar Panjaitan menambahkan. (bim)

Baca selengkapnya »

Desember 08, 2025 ,

Infonews - Dalam upaya mempererat kedekatan dengan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi warga, Babinsa Koramil 01/Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai, Sertu Muskhandar sambangi tukang bengkel di wilayah binaanya.


Kegiatan sambang ini dengan Heru yang memiliki bengkel di Dusun Pokai, Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai.


Sertu Muskhandar menyebut, kegiatan sambang yang di lakukan ini secara rutin guna menyapa, memotivasi, sekaligus memastikan usaha mikro warga tetap berjalan dan berkembang.


"Ini salah satunya usaha bengkel yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga Heru yang berada di dusun Pokai" ucap, sertu Muskhandar komsos dengan tukang bengkel, Senin (8/12/2025).


Dia mengatakan, kegiatan sambang ini bukan hanya sebagai bentuk komunikasi sosial, tetapi juga sebagai dorongan semangat bagi pelaku usaha lokal agar terus maju.


“Kehadiran kita untuk memberi motivasi kepada pelaku usaha bengkel agar tetap semangat menjalankan usahanya. Kita berharap upaya ini mampu mendorong berkembangnya usaha bengkel” ujarnya.


Sementara itu, Heru mengungkapkan bahwa orderan di bengkel miliknya terbilang cukup ramai. Hal tersebut tidak lepas dari kualitas pengerjaan yang selalu dijaga serta harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.


Selain itu juga bengkel yang di miliki ini sebagai pengembangan dan pembinaan bagi pemuda yang putus sekolah untuk bisa bekerja di sini.


Dengan dukungan dari Babinsa, diharapkan usaha kecil seperti bengkel motor ini dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi perekonomian warga, pungkasnya.


Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 07, 2025

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye saat meninjau kembali dampak banjir bandang di Kampung Lapai, Nanggalo

INFONEWS-Bencana banjir bandang yang menerjang Kota Padang beberapa waktu lalu masih meninggalkan luka mendalam dan tantangan berat bagi warga. Tak hanya merendam rumah dan infrastruktur, banjir besar itu juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan. Dalam situasi pemulihan yang masih berjalan terseok, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menyerukan agar perusahaan layanan dasar seperti Perumda Air Minum dan PLN memberikan keringanan bagi pelanggan terdampak.

Saat meninjau kondisi warga di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Sabtu (6/12/25), Mastilizal Aye menegaskan bahwa perhatian tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat yang terdampak langsung. Menurutnya, warga Kota Padang yang tidak mengalami kerusakan fisik akibat banjir pun merasakan efek ekonomi yang signifikan, terutama mereka yang hidup dari sektor informal yang ikut terdampak lumpuhnya aktivitas kota.

Aye menyampaikan bahwa salah satu langkah paling mendesak adalah menggratiskan tagihan air bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang selama masa pemulihan. Ia juga meminta PLN memberikan potongan tagihan listrik bagi warga yang terdampak banjir. Kebijakan seperti ini, katanya, merupakan bentuk dukungan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan harian masyarakat.

“Warga saat ini tidak hanya memperbaiki rumah. Mereka kehilangan modal usaha, peralatan kerja, bahkan sumber penghasilan. Banjir bandang ini sangat besar dampaknya bagi perekonomian Kota Padang,” ujar Aye dengan nada prihatin. Ia menambahkan bahwa mengurangi beban pengeluaran bulanan warga adalah langkah strategis yang bisa membantu mereka bangkit lebih cepat.

Ia menilai pembebasan biaya air dan pemberian diskon PLN bukan sekadar stimulus ekonomi, tetapi juga penguat moral di tengah kondisi yang serba tidak pasti. “Dengan mengganti fokus dari beban biaya ke pemulihan kondisi, warga dapat lebih cepat menata kembali kehidupan mereka,” katanya.

Dalam dialognya dengan warga yang rumahnya rusak diterjang banjir, Aye mendengar langsung keluhan terkait sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Banyak warga kesulitan membersihkan rumah, mengatur sanitasi, dan mencari peralatan yang hilang atau rusak. Hal inilah yang, menurutnya, mempertegas urgensi keringanan tagihan dari dua layanan vital tersebut.

Aye juga berharap Perumda Air Minum dan PLN segera merespons rekomendasi tersebut tanpa menunggu proses panjang. Ia menegaskan bahwa keringanan yang diberikan bukan hanya bentuk empati, tetapi wujud nyata kehadiran pemerintah dan perusahaan umum dalam memulihkan kehidupan masyarakat. Respons cepat akan sangat berarti bagi warga yang tengah berjuang menata kembali keseharian mereka.

Menutup kunjungannya, Aye mengajak semua unsur pemerintah untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pemulihan pascabencana. Mulai dari bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan layanan publik, semuanya harus berjalan paralel. Ia berharap kerja kolaboratif ini dapat mempercepat kebangkitan Kota Padang, sembari mengingatkan bahwa bencana ini merupakan pelajaran penting tentang pentingnya solidaritas dan kesiapsiagaan bersama.(*)



Baca selengkapnya »

Desember 06, 2025 ,

Infonews - Pendistribusian bantuan logistik yang di lakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai untuk tiga kecamatan Pulau Siberut di dampingi Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Sabtu (6/12/2025).


Dalam hal ini di dampingi Babinsa Serda L.Hutagalung yang di hadiri Kalaksa BPBD Mentawai, Kasubag umum BPBD Mentawai, Camat Siberut Selatan, Camat Siberut Tengah, Camat Siberut Barat Daya, Kepala Desa Saibi, Kepala Desa Katurei, Kepala Desa Muara Siberut, Kepala Dusun Madobag, Kepala Dusun Muntei, Kepala Desa Sagulubek, Kepala Desa Pasakiat Taileleu, Staff BPBD Mentawai, Perwakilan Desa Matotonan, Personil Polsek Siberut, Anggota Koramil 02 Siberut dan Personil Kamla Siberut.


Pendistribusian bantuan logistik itu berupa beras yang di salurkan di tiga kecamatan yaitu kecamatan Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut barat daya Kepulauan Mentawai.


Babinsa Serda L Hutagalung menyebut, bantuan ini merupakan Cadangan pangan kabupaten Kepulauan Mentawai yang ada di Bulog Provinsi Sumbar untuk di serahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di tiga Kecamatan dan 11 Desa di wilayah Siberut.


"Total bantuan logistik beras yang di distribusikan di tiga kecamatan sebanyak 23.400 kg" sebut Babinsa saat mendampingi pendistribusian beras.


Selain Babinsa pendistribusian logistik beras ini juga di dampingi tiga camat, para kades yang di serahkan ke posko masing-masing desa yang ada di pulau Siberut.


"Bantuan akan segera dibagikan secara merata kepada warga masyarakat di masing-masing Desa yang terdampak banjir" tutup Babinsa mengakhiri.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

 

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya. 

INFONEWS-Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya mendesak Perumda Air Minum Kota Padang memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak mati air sejak banjir bandang melanda daerah itu. 

Menurutnya, situasi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai pelanggan yang selama ini membayar layanan secara rutin.

Rachmad Wijaya menyebutkan, ribuan warga kini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kondisi ini, kata dia, jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena air merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda maupun diganti dengan alternatif lain.

“Perumda Air Minum atau PDAM memang sedang berupaya memperbaiki intake yang rusak. Namun pelanggan tetap berhak atas kompensasi. Direksi PDAM jangan tinggal diam. Perbaikan jalan terus, tapi kompensasi itu wajib,” tegas Rachmad Wijaya, politisi Partai Gerindra.Jumat (5/12/2025).

Rachmad menyoroti bahwa banyak perusahaan layanan publik memberikan kompensasi saat terjadi gangguan besar. Telkomsel memberikan kuota gratis 3 GB selama tujuh hari dalam masa tanggap darurat.

PLN pun pernah memberi diskon hingga 50 persen bagi pelanggan terdampak. Padahal infrastruktur mereka juga terdampak.

“Perusda Air Minum jangan hanya menghitung profit atau kondisi keuangan. Kerugian akibat banjir memang besar, tapi masyarakat jauh lebih dirugikan. Diskon atau layanan gratis sementara waktu akan sangat meringankan beban warga,” ujar Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.

Selain mendesak kompensasi, Rachmad menyebut DPRD Kota Padang akan mendorong percepatan pemulihan jaringan air minum. 

Ia menegaskan DPRD siap menggalang dukungan dari pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses perbaikan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pastinya juga menganggarkan dari APBD.

“Kami di DPRD Padang akan membantu percepatan pemulihan Perumda Air Minum, termasuk menjembatani bantuan dari pusat. Yang penting, jangan biarkan pelanggan terlalu lama menderita,” kata Ketua Alumni SMA 6 Padang ini.

Rachmad berharap PDAM segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pelayanan kembali normal dan kepercayaan publik tetap terjaga. 

“Semoga aliran air pelanggan segera hidup kembali,” ujarnya. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

 

DPRD Kota Padang mengadakan rapat dengan dinas terkait di Pemko Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

INFONEWS-DPRD Kota Padang mengadakan rapat dengan dinas terkait di Pemko Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

Rapat tersebut membahas kondisi Kota Padang pasca bencana dan berlangsung penuh keakraban. 

Rapat dihadiri oleh anggota dewan dari masing-masing fraksi anggota Komisi III DPRD Kota Padang. 

Sedangkan di pihak Pemerintah Kota Padang hadir Kepala PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajarannya. 

Mulai dari kondisi jalan yang rusak dan berlumpur tanah, jembatan rusak, drainese rusak dan lainnya. 
Pada rapat itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay menjelaskan, dengar pendapat dengan mitra Komisi III DPRD Kota Padang ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mereka lakukan pasca bencana yang meluluh lantakkan kota Padang.

"PUPR bertugas membersikan sedimen pasca bencana alam dan mendata kerusakan yang ada," katanya.

Dikatakan da Ay, Dinas Perkim untuk mengetahui berapa rumah yang rusak dan hanyut serta solusinya. 

Sedangkan DLH melakukan bersih - bersih, serta dinas perhubungan mengatur arus lalu lintas agar tidak macet di Kota Padang. 

Sementara itu, Rafdi anggota Komisi III DPRD Kota Padang menambahkan, pertemuan ini juga membahas relokasi warga yang terdampak bencana banjir.

"Kami meminta Pemko Padang merelokasikan warga yang terdampak bencana alam untuk bisa di relokasi ke rusunawa yang ada di Universitas Andalas untuk sementara waktu," jelasnya. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

 

Kepala Dinas Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto saat melakukan rapat kerja dengan Dinas PUPR Hidup Kota Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

INFONEWS- Wakil Ketua II DPRD Padang yang juga Koordinator Komisi III DPRD Kota Padang Osman Ayub meradang ke Kepala Dinas Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto saat melakukan rapat kerja dengan Dinas PUPR Kota Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

Dalam rapat pasca bencana alam di Kota Padang, Osman Ayub menyesalkan sikap Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto saat di tanya BBM operasional alat berat saat pembersihan sedimen lumpur yang ada di jalanan di Kecamatan Nanggalo, pasca meluapnya sungai Siteba yang di sebabkan banjir bandang beberapa hari yang lalu.

"Saya salah seorang pimpinan DPRD Padang Pak. Saya meminta kepada bapak soal BBM alat berat, tetapi jawaban bapak sangat menyedihkan saya. Bapak berkata akan mencarikan orang yang akan membelikan BBM, karena bapak tidak sanggup lagi menyediakan BBM. Tetapi sudah lima hari tidak terealisasi," ucap Osman Ayub sambil memukul meja rapat.

Lebih lanjut, Osman Ayub menanyakan haruskan dirinya menelp Walikota Padang Fadly Amran untuk meluruskan ini? "Apakah perlu saya menelpon Walikota Padang di ruangan ini untuk menyelesaikan nya," tanyanya.

Dalam rapat tersebut, Osman Ayub meminta mitra Komisi III DPRD yang terdiri dari Dinas PUPR Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Perkim Kota Padang, dan dinas Perhubungan Kota Padang mengenai kelancaran pasca bencana alam di Kota Padang.

"PUPR menyatakan 62 jembatan di Kota Padang tidak layak di lalui. Jembatan ini merupakan akses orang banyak, oleh karena itu kita meminta laporannya," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto menyatakan pihaknya di bantu banyak pihak dalam menyediakan alat berat untuk membersihkan lingkungan pasca banjir bandang di Kota Padang. "Dari data kami, 47 alat berat di sebar di berbagai tempat untuk menangani bencana alam yang terjadi di Kota Padang," jelasnya.

Lebih lanjut, Tri Hadiyanto menjelaskan pada saat ini, jembatan yang masih utuh seperti jembatan Siteba, Jembatan Muaro Penjalinan masih bisa di lalui oleh kendaraan.

"Dua jembatan tersebut bisa di lalui, tapi dengan tonase kendaraan yang tidak begitu berat, apalagi Jembatan Siteba ada retaknya. Untuk jembatan di Kalumbuk kota Padang pada saat ini kita akan masih tetap memantau nya," jelasnya.

Menanggapi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Tri Hadiyanto menjelaskan kejadian tadi hanya miss komunikasi antara pihaknya dengan Wakil ketua DPRD Padang. 

"Ini hanya miss komunikasi saja antara kami dengan Osman Ayub, apalagi keadaan semua lagi sibuk. Di lapangan, ada yang meminjamkan alat berat dengan cuma - cuma, ada yang meminjamkan alat dan operator saja, sehingga kita yang menanggung BBM nya," tutupnya. (*)





Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim. 

INFONEWS- Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim mengungkapkan bahwa lembaganya berkomitmen penuh untuk tidak melaksanakan kunker selama masa tanggap darurat, Kamis, 4 Desember 2025.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk empati sekaligus tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Helmi menyebutkan bahwa keputusan tersebut juga sejalan dengan arahan internal partai yang telah melarang adanya kunker selama situasi darurat bencana. 

Hal ini, katanya, adalah bentuk konsistensi partai dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak ada kebijakan yang dirasa mencederai amanah rakyat.

Ia menegaskan bahwa DPRD Padang ingin menunjukkan sikap yang sensitif terhadap kondisi masyarakat. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

 

Wakil Ketua II DPRD Padang, Osman Ayub

INFONEWS-Wakil Ketua II DPRD Padang, Osman Ayub, menegaskan bahwa DPRD Kota Padang tidak akan melakukan kunjungan kerja (kunker) selama masa tanggap darurat bencana yang saat ini melanda Kota Padang.

Keputusan tersebut disampaikannya dalam rapat bersama mitra kerja Komisi III DPRD Kota Padang pada Kamis (4/12/25). 

Ia menilai bahwa kunjungan kerja di tengah situasi bencana merupakan tindakan yang tidak etis.
Menurut Osman Ayub, keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama sejumlah pimpinan DPRD Kota Padang. 

Ia menekankan bahwa suasana duka akibat bencana alam seharusnya menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan untuk fokus pada pemulihan, bukan perjalanan dinas. 

“Walaupun dalam agenda bamus terdapat rencana perjalanan, kami memilih menghentikannya,” ujarnya.

Osman menambahkan, prioritas utama DPRD saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan dan langkah penanganan bencana berjalan efektif di lapangan. 

Ia menegaskan bahwa energi dan anggaran sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak, bukan digunakan untuk perjalanan luar daerah. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menerima rombongan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel). 

INFONEWS-Rombongan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan konsultasi ke DPRD Kota Padang pada Kamis (4/12/2025).

Setibanya di kantor DPRD Kota Padang, rombongan diterima langsung oleh Kabag Risalah dan Perundang-undangan Sekretarit DPRD Kota Padang, Marzuki bersama jajaran Komisi III yang diketuai oleh Helmi Moesim.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi pengawasan, dan penganggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Solok Selatan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dan pertukaran informasi antarlembaga legislatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja dewan. 

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Semoga diskusi dan berbagi pengalaman hari ini dapat memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan baik di Kota Padang maupun di Kabupaten Solok Selatan,” ujar da Ay.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini diisi dengan pemaparan mekanisme kerja komisi, strategi peningkatan efektivitas pengawasan, serta diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perda di masing-masing daerah. 

Suasana dialog berlangsung hangat dan konstruktif, dengan kedua belah pihak aktif bertukar pengalaman dan gagasan. DPRD Solok Selatan menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya referensi dan praktik kerja komisi untuk peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja anggota dewan. 

DPRD Kota Padang pun menyatakan kesiapan untuk membuka ruang kerja sama dan komunikasi lanjutan di masa mendatang. Kegiatan konsultasi ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, dan foto bersama sebagai simbol terjalinnya hubungan kelembagaan yang semakin erat antara DPRD Kabupaten Solok Selatan dan DPRD Kota Padang. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

 

INFONEWS- Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengerahan alat berat dalam membantu pembersihan sedimen di kawasan pemukiman masyarakat yang terdampak banjir.

Dorongan ini disampaikan Mastilizal Aye saat meninjau langsung lokasi bencana banjir dan longsor di beberapa titik di Kota Padang, sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak.

Menurutnya, pasca banjir, sejumlah kawasan masih menyisakan material lumpur yang cukup tebal dan sulit dibersihkan secara manual. 

Hal ini membuat warga kesulitan membersihkan rumah dan akses jalan utama mereka.

“Masih banyak sedimen yang perlu diangkat, seperti di Gurun Laweh, Tabiang Banda Gadang, Kampuang Lapai, dan daerah lainnya. Warga mengaku sudah lelah membersihkan secara mandiri. Mereka berharap ada bantuan alat berat seperti ekskavator, dump truck, bahkan tenaga tambahan jika diperlukan,” ungkap Mastilizal, Kamis (4/12/2025).


Politisi ini juga mengingatkan potensi risiko kesehatan akibat lumpur yang mengering di jalanan. 

Debu yang beterbangan bisa menyebabkan penyakit saluran pernapasan akut (ISPA) bagi masyarakat.

Selain itu, Mastilizal Aye menanggapi wacana relokasi warga terdampak banjir dan longsor. 

Ia mendorong pemerintah melakukan pendataan yang akurat agar relokasi dapat dilakukan ke lokasi yang lebih aman.

“Jika warga memiliki tanah dan ingin direlokasi ke sana, kami berharap Pemko Padang dapat membantu sesuai janji dari Menteri,” tutupnya.(*)


Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025

 

Anggota DPRD Kota Padang,Rafdi Fraksi PKS Kota Padang. 
INFONEWS- Di tengah kondisi pascabanjir, warga berharap hunian sementara ini dapat menjadi tempat yang layak bagi mereka, setidaknya hingga rumah mereka yang terdampak bencana bisa diperbaiki. Bagi banyak keluarga, Rusus bukan sekadar bangunan, tetapi tempat untuk memulai kembali hidup mereka yang terhenti akibat banjir bandang.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Rafdi dari Fraksi PKS Kota Padang mengatakan bahwasanya  kita ingin dampak dari peristiwa banjir bandang pekan lalu,dan ini yang sudah terjadi ini melalui OPD - OPD terkait agar bisa di kelola dengan data.

Dikatakan, ketika punya data lalu kita punya prioritas, karakteritas di mana yang perlu kita dahulukan, mana yang urgen yang perlu kita dahulukan, apakah itu jalan,jembatan, di mana lokasi.Jadi tidak bekerja dengan sistematis.

Kita juga sampaikan terkait dengan untuk relokasi sementara ini. Kan ada kabar bahwasannya yang di kecamatan kami di Pauh, khususnya bagi warga terdampak parah itu seperti di Batu Busuk, Simpang Pasia, kemudian di kawasan Pasar Baru.

"Saya mengusulkan, kalau bisa, kalau memungkinkan, dan kalau bisa ini, Rusunawa Universitas Andalas di Unand sendiri juga ada rumah susun kalau tidak salah.Mungkin bisa dikomunikasikan. Jika ini bisa, mungkin lebih baik ke sana daripada jauh," ujar Rafdi ,Kamis (4/12/2025).

Kenapa? Karena ini akan berhubung dengan
mata pencaharian dan transportasi mereka yang jauh ke Lubukbuaya.

Ia mengingatkan, jarak dan aktivitas sehari-hari warga bisa terdampak. “Mata pencarian mereka jauh, anak-anak masih bersekolah. Memindahkan mereka bisa merepotkan,” katanya.

Sebagai alternatif, Rafdi mengusulkan agar Rusunawa Universitas Andalas digunakan untuk menampung warga Pauh sementara waktu.Langkah ini dinilai lebih strategis karena menjaga akses warga terhadap pekerjaan, sekolah, dan layanan sehari-hari. “Kita harus memikirkan kenyamanan dan kesejahteraan mereka, bukan sekadar memindahkan,” tegasnya.(bim)




Baca selengkapnya »

Desember 05, 2025 ,

 

Infonews - Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Serda L Hutagalung melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama anggota Polsek muara Siberut di salah satu warga, Jumat (5/12/2025).


Dia menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan koordinasi antara Babinsa dengan aparat lainnya termasuk masyarakat.  


Dalam kesempatan tersebut, babinsa menyampaikan, bahwa pentingnya peran aktif warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah, karena tugas ini bukan aparat saja.


Dikatakan, berbicara soal wilayah yang berada dinpemukiman masyarakat potensi gangguan sangat banyak, sehingga sinergi antara TNI dan masyarakat sangat diperlukan" sebutnya.


"Kami mengharapkan partisipasi warga untuk saling mendukung terkait dengan keamanan wilayah agar tetap terjaga dengan aman dan nyaman" tuturnya.


Lebih lanjut di sampaikan, bahwa kegiatan Komsos ini juga menjadi sarana mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terkait kondisi wilayah di desa binaan.


Babinsa menegaskan komitmennya untuk mendampingi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti masukan dari warga.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 


INFONEWS -PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Ramp Check Kelengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan pelayanan dalam menghadapi Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung pada Selasa–Kamis (2–4/12).

Kegiatan diawali dengan pembukaan di Ruang Rapat Balai Yasa Padang, diikuti oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan beserta jajaran manajemen Divre II Sumbar dan Tim Kantor Pusat, perwakilan Tim BTP Kelas II Padang dan DJKA Kemenhub.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa Ramp Check merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek layanan berada dalam kondisi siap operasi sehingga Angkutan Nataru 2025/2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. “Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada momen akhir tahun, tetapi juga merupakan kegiatan rutin yang bertujuan memastikan keselamatan pengoperasian perjalanan KA serta kenyamanan penumpang, baik di stasiun maupun selama perjalanan menggunakan kereta api,” ujarnya.

Pemeriksaan lapangan meliputi pengecekan sarana kereta api, fasilitas stasiun, serta pemenuhan kelengkapan SPM di seluruh wilayah operasi Divre II Sumbar. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa aspek, di antaranya:
- Aspek keselamatan, mencakup ketersediaan APAR di stasiun dan di atas KA, alat pemecah kaca, stiker prosedur evakuasi, pos kesehatan dengan petugas medis dan obat-obatan, kotak P3K di atas KA, serta unsur keselamatan lainnya.
- Aspek keamanan, meliputi keberadaan petugas keamanan, ketersediaan CCTV di stasiun dan di atas KA, serta fasilitas pendukung keamanan lainnya.
- Aspek kehandalan, mencakup layanan penjualan tiket, penyediaan informasi jadwal KA di stasiun dan di atas KA.
- Aspek kenyamanan, meliputi ruang tunggu, area boarding, toilet, mushala di stasiun, serta kebersihan di atas KA.
- Aspek lainnya yang mendukung pemenuhan standar pelayanan.

“Aspek pemeriksaan disesuaikan dengan klasifikasi kelas stasiun dan jenis KA,” tambah Reza.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur perkeretaapian dalam menjaga keandalan operasional serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama pada masa puncak perjalanan akhir tahun.

Kegiatan Ramp Check ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menjamin layanan yang berkualitas bagi pelanggan.
“Pelaksanaan Ramp Check ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan layanan yang diterima pelanggan sesuai standar dan terus meningkat. KAI Divre II Sumbar berupaya menindaklanjuti seluruh temuan secara cepat dan terukur agar perjalanan KA hingga akhir tahun nanti berjalan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi seluruh pelanggan,” lanjutnya.

“Kami berharap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan. KAI Divre II Sumbar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh aspek operasional siap mendukung mobilitas pelanggan pada masa Angkutan Nataru tahun ini,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Penanganan sampah pascabencana menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Padang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.Kamis (4/12/2025)

Dalam pertemuan tersebut, DLH melaporkan bahwa total sampah pascabencana di Kota Padang mencapai 3.327 ton, terdiri dari backlog sampah lima hari, sampah spesifik permukiman terdampak, dan hamparan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa dari hulu sungai.

Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mengungkapkan bahwa selama lima hari masa darurat, layanan Layanan Pengangkutan Sampah (LPS) hanya dapat berfungsi 25 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petugas LPS yang turut menjadi korban bencana. "Selama lima hari bencana, layanan LPS hanya berjalan sekitar 25%. Kondisi ini menyebabkan backlog sampah mencapai 1.237 ton. Banyak petugas kami yang terdampak langsung sehingga operasional sangat terbatas," ujar Fadelan.

Dari total 3.327 ton sampah tersebut, rincian komposisinya adalah backlog sampah lima hari: 1.237 ton. Sampah spesifik permukiman terdampak (25%): 990 ton. Material kayu gelondongan di sepanjang garis pantai 3,6 km: 1.100 ton. Kayu gelondongan menjadi komponen terbesar akibat derasnya arus sungai saat bencana, yang menyeret material dari hulu menuju kawasan pantai.

Fadelan menegaskan bahwa tidak semua material kayu akan diangkut ke TPA. Sejak hari pertama pemulihan, petugas LPS dan bank sampah telah melakukan pemilahan langsung di lapangan. "Sebagian besar kayu masih bernilai guna. Masyarakat pesisir bahkan memanfaatkannya untuk kebutuhan harian atau bahan bakar industri kecil. Kami juga berupaya agar tidak semua sampah kayu masuk ke TPA. Sebagian besar akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif," kata Fadelan.

Ia menambahkan, langkah tersebut diperlukan agar penanganan sampah pascabencana tetap efisien dan berwawasan lingkungan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa angka 3.327 ton menunjukkan betapa seriusnya dampak bencana terhadap sistem pengelolaan sampah Kota Padang.

Menurutnya, kota harus memiliki sistem penanganan darurat yang lebih siap dan tangguh. "Kami sangat prihatin melihat tumpukan sampah dalam jumlah sebesar ini. Artinya, sistem kita belum cukup siap menghadapi bencana besar. Ke depan, DLH dan seluruh OPD terkait harus memperkuat manajemen darurat agar layanan vital seperti pengangkutan sampah tidak lumpuh," tegas da Ay, panggilan akrab Helmi Moesim.

Ia juga mengapresiasi strategi DLH yang mengalihkan sebagian kayu ke masyarakat dan industri, namun menekankan bahwa pemulihan harus dilakukan cepat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. "Kami mendukung pemanfaatan ulang material kayu, tetapi percepatan pembersihan tetap penting agar tidak menjadi ancaman kesehatan. Penanganan ini harus selesai dalam target yang sudah ditetapkan," tambahnya.

DLH menyebutkan bahwa dengan pemilahan, pemanfaatan ulang, serta dukungan masyarakat dan pihak industri, pihaknya optimistis target penuntasan sampah pascabencana dalam sembilan hari dapat dicapai. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim. 

INFONEWS- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memaparkan total kerusakan infrastruktur pasca bencana banjir yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu. Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kota Padang, Kamis (04/12/2025).

Berdasarkan laporan resmi PUPR, total kerusakan infrastruktur mencapai Rp 242.257.370.855,10. Nilai tersebut mencakup dua sektor utama, yakni jalan dan jembatan dengan nilai Rp 157.894.870.855,10 serta bendungan dan sungai mencapai Rp 84.362.500.000,00

Dari seluruh titik yang terdampak, kerusakan terparah terjadi pada Jembatan Gunung Nago, Kelurahan Lambung Bukit, dengan estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencapai Rp 45 miliar.

Jembatan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat aktivitas ekonomi, sehingga kerusakannya dinilai sangat krusial dan mendesak untuk ditangani.

Dalam pemaparannya, Kadis PUPR Tri Hadiyanto menjelaskan bahwa tingginya angka kerusakan ini disebabkan oleh tingginya debit air, longsoran bantaran sungai, serta kerusakan struktur jalan yang sudah lama tidak mendapatkan rehabilitasi besar. "Kami melaporkan kerusakan ini secara apa adanya agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Jembatan Gunung Nago menjadi prioritas utama karena kerusakannya sangat parah dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Penanganan akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran,” jelas Tri.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar kerusakan membutuhkan intervensi struktural, bukan hanya perbaikan ringan, sehingga membutuhkan biaya besar dan dukungan pemerintah pusat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen saja, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. "Angka yang disampaikan PUPR menunjukkan betapa seriusnya kerusakan ini. Kami meminta pemerintah kota untuk segera menyusun skema penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan menunggu semua menjadi lebih parah," tegas Helmi.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi potensi keterbatasan anggaran daerah. "Kerusakan jembatan Gunung Nago Rp 45 miliar itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD tanpa dukungan tambahan. Maka koordinasi lintas lembaga harus dipercepat,” tambahnya.

Anggota Komisi III lainnya juga meminta agar seluruh rencana perbaikan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang jelas, termasuk skala prioritas, urgensi, dan kesiapan teknis. DPRD berkomitmen mengawal proses ini secara terbuka. Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan bahwa PUPR akan menyerahkan rincian teknis tahap penanganan per segmen serta proyeksi kebutuhan anggaran tambahan untuk dibahas dalam agenda lanjutan. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendampingi kunjungan Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kakorsabhara Baharkam Polri), Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, untuk meninjau masyarakat terdampak banjir bandang di SDN 02 Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kamis (4/12/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan langsung Polri terhadap wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Selain melihat kondisi sekolah dan fasilitas umum, rombongan juga menyapa warga serta menerima laporan terkait kebutuhan mendesak di lapangan.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh unsur TNI Polri yang telah bekerja tanpa henti sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan. "Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri. Mereka adalah garda terdepan yang membantu evakuasi, menjaga keamanan, hingga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Kerja keras ini sangat dirasakan masyarakat," ujar Maigus.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa kehadiran Kakorsabhara Baharkam Polri menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam membantu Kota Padang pulih dari bencana. "Kehadiran Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga memberi energi bagi kami. Ini bukti bahwa Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berdiri bersama masyarakat pada masa sulit. Warga membutuhkan rasa aman, dan Polri telah memberikan itu," kata Muharlion.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan, termasuk SDN 02 Cupak Tangah, yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang. "Anak-anak harus segera dapat kembali bersekolah dengan aman. Pemulihan ruang kelas dan fasilitas pendukung menjadi prioritas, dan kami siap mengawal anggarannya," tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kakorsabhara Baharkam Polri mendengarkan langsung aspirasi warga serta memastikan koordinasi antara Pemko Padang, BPBD, TNI-Polri, dan OPD terkait tetap berjalan optimal selama proses pemulihan.

Rombongan juga meninjau titik-titik yang masih memerlukan penanganan cepat, baik terkait lumpur yang menumpuk, akses jalan, maupun kebutuhan logistik masyarakat.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan kawasan terdampak, terutama yang berkaitan dengan fasilitas umum dan kebutuhan dasar warga. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025 ,

Infonews - Kebersihan adalah upaya masyarakat untuk memelihara lingkungannya dari sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman di wilayah kecamatan Sikakap, kepulauan Mentawai.


Melalui kegiatan tersebut, Bupati Mentawai, Rinto Wardana didampingi Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri, Danramil Sikakap di wakili Batuud Serma Ade Putra, Kapolsek Sikakap, Danpos Kamla, Danton Pamputer, Babinsa Serma Andi Arisandi, Kasus Sekecanatan Sikakap dan Masyarakat setempat, kamis (4/12/2025).


Dia mengajak masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.


"Mari kita menjaga kebersihan, agar lingkungan tetap bersih dan sehat, sehingga pengunjung yang datang ke Sikakap merasa aman dan nyaman" tuturnya.


Tak hanya itu sesuai misi kepala daerah menjadikan mentawai kota surfing dunia, tentu yang perlu di jaga adalah kebersihan, maka terkiat dengan sampah harus menjadi perhatian bersama.


"Soal sampah ini menjadi perhatian kita bersama dan peduli dengan kebersihan lingkungan, agar pengunjung yang datang ke Mentawai khususnya Sikakap merasa aman" ujarnya.


Dengan demikian di himbauan kepada masyarakat senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan.



Editor : Tim Redaksi



Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang pada Kamis (04/12/2025) untuk membahas situasi transportasi dan aksesibilitas kota pascabencana. 

Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan serta mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascabencana, jajarannya fokus menjaga arus transportasi agar bantuan kemanusiaan tidak terhambat. "Dishub langsung mengefektifkan personel ke titik-titik yang rawan macet. Kami memastikan bantuan dari pusat dan lembaga kemanusiaan tidak terhambat ketika masuk Kota Padang. Selain itu, kami juga memberikan bantuan internal kepada petugas Dishub yang turut menjadi korban," ujar Ances.

Hingga saat ini, satu-satunya akses utama masuk Kota Padang yang masih dapat dilalui adalah jalur Sitinjau Lauik – Indarung. Kondisi ini memperparah kepadatan lalu lintas, terutama untuk kendaraan-kendaraan logistik.

Mengacu pada Pergub tentang Pembatasan Operasional Truk, Dishub menerbitkan edaran untuk membatasi truk masuk Kota Padang selama masa tanggap darurat hingga 8 Desember 2025. "Kami bertanggung jawab menjalankan edaran tersebut. Hanya kendaraan tertentu yang diperbolehkan masuk, seperti truk pembawa sembako, mobil tangki air, BBM, dan kendaraan yang membawa bantuan bagi korban bencana. Semuanya harus dengan pengawalan," jelas Ances.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti dampak serius lumpuhnya jalur Padang–Solok. Menurutnya, kondisi ini mengancam ketersediaan pasokan pangan dan air bersih bagi masyarakat Kota Padang. "Kita menghadapi situasi darurat. Jalur Padang–Solok yang macet parah dan belum bisa dilalui membuat pasokan bahan pokok terhambat. Ini mengakibatkan suplai sembako dari Solok sulit masuk ke Padang. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat seperti harga cabai mahal dan air isi ulang langka" ujar Helmi Moesim.

Selain itu, krisis air bersih ikut memburuk karena air baku untuk kebutuhan Kota Padang sebagian besar bersumber dari Mata Air Gunung Talang, Solok. Kondisi jalur yang terputus menyebabkan banyak depot air minum isi ulang tutup.

Helmi menegaskan bahwa penanganan situasi ini membutuhkan koordinasi cepat dan terstruktur, bukan hanya antarOPD di lingkungan Pemko Padang, tetapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga. "Kita tidak bisa mengandalkan satu instansi saja. Ini darurat. Dishub, BPBD, PDAM, Dinas Sosial, hingga pemerintah provinsi harus duduk bersama memastikan jalur logistik kembali normal secepatnya," tegas Helmi.


Ia juga mengapresiasi langkah Dishub dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan, namun meminta agar mitigasi jangka pendek dan jangka panjang segera disusun.

Ances memastikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kelancaran pergerakan bantuan dan akses vital hingga kondisi kembali pulih. "Fokus kami adalah memastikan Kota Padang tidak terisolasi. Selama masa tanggap darurat, seluruh personel kami dikerahkan untuk mengurai kemacetan dan menjaga jalur masuk tetap aman bagi kendaraan bantuan," tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 03, 2025 ,

 


INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, selaku Ketua Koordinator Satgas Bencana Nasional BUMN di wilayah Sumatera Barat, kembali menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan tahap ketiga untuk masyarakat yang terdampak banjir, Rabu (3/12). Penyaluran ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang terdampak bencana khususnya di provinsi Sumatera Barat.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa bantuan bertajuk “KAI Quick Respon” ini merupakan lanjutan dari pendistribusian tahap pertama dan kedua. “Bantuan ini hadir untuk melengkapi penyaluran sebelumnya. Kami berharap dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Reza.

Reza menambahkan, bantuan tahap ketiga ini terdiri dari 250 paket sembako berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, sarden, dan komoditas lainnya senilai Rp. 50.000.000,-yang diserahkan secara langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ir. Erasukma Munaf, ST., MM., MT., di Kantor BPBD Sumbar untuk selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak di Kelurahan Tabing Kota Padang dan Kabupaten Agam. Kemudian, juga dilakukan penyerahan bantuan berupa kantong jenazah, obat-obatan, vitamin serta layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis senilai Rp50.000.000,- di Posko Satgas Nasional BUMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Reza menambahkan bahwa rangkaian kegiatan sosial ini merupakan implementasi berkelanjutan dari Program TJSL KAI.

Sementara itu, Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung masyarakat melalui berbagai program sosial. “Bagi kami, TJSL bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi kesungguhan untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Semoga bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ir. Erasukma Munaf, ST., MM., MT., mengapresiasi dukungan yang diberikan KAI. Ia berharap kolaborasi ini terus terjalin untuk memperkuat penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak banjir bandang maupun longsor yang kini berada di tenda-tenda pengungsian.

Dalam kesempatan terpisah, Reza kembali menegaskan bahwa setiap aksi sosial KAI Divre II Sumbar selalu diarahkan untuk menciptakan manfaat jangka panjang. “Kami memastikan setiap program benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya saat terjadi bencana, tetapi juga dalam proses pemulihan ke depan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. “Bekerja bersama BPBD dan pemangku kepentingan lain memastikan setiap bantuan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan,”jelasnya.

“KAI Divre II Sumbar tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan transportasi, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang sigap, peduli, dan konsisten menghadirkan manfaat,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Desember 03, 2025

 

⁶
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS - Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendesak aparat penegak hukum mengusut keberadaan kayu gelondongan di Pantai Padang.


Hal itu disampaikannya kepada media ini, Rabu, 3 Desember 2025, merespon keberadaan kayu gelondongan di tepi Pantai Padang pasca bencana banjir melanda daerah itu.

"Kita melihatnya memang begitu. Maka kita minta kepada pihak terkait untuk mengusut tuntas tentang indikiasi pembalakkan liar tersebut," ujarnya.

Indikasi perambahan hutan secara ilegal terlihat jelas di sini. Buktinya kayu-kayu tersebut seperti bekas dichainsaw.

"Dan kalau dilihat kayu-kayunya bekas sinso (chainsaw, red) yang rapi, bahkan sekarang nampak di jembatan Muaro Penjalinan," katanya.

Sekedar informasi, hujan deras yang mengguyur Kota Padang selama beberapa hari terakhir memicu banjir bandang di wilayah hulu sungai.

Akibatnya, material kayu dalam jumlah besar terbawa arus hingga mencapai kawasan muara dan Pantai Parkit, Air Tawar.

Area pantai sempat dipenuhi ribuan kayu gelondongan bercampur sampah hanyut.

Tumpukan material itu menutupi hampir seluruh bibir pantai, mengubah lanskap kawasan yang biasanya menjadi tempat warga beraktivitas.

Kondisi tersebut membuat para nelayan kesulitan melaut. Alur keluar masuk perahu terhambat oleh kayu-kayu besar yang menumpuk di tepi pantai maupun yang masih mengapung di sekitar perairan dangkal. (BY)
Baca selengkapnya »

Desember 03, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Serahkan Bantuan Tunai. 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyerahkan bantuan uang tunai kepada sembilan keluarga korban banjir bandang di Kelurahan Batang Kabung, Rabu (3/12). Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dorongan awal agar para penyintas dapat kembali menata kehidupan setelah rumah dan usaha mereka hanyut terbawa arus.

Muharlion mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pendataan bersama lurah setempat untuk memastikan jenis kebutuhan mendesak warga. Dari hasil pendataan, tercatat delapan rumah dan satu warung hilang tersapu banjir hebat yang melanda kawasan tersebut beberapa hari lalu. Para pemilik rumah maupun penyewa kini terpaksa mengungsi karena tidak memiliki tempat tinggal.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak para korban bukan hanya berupa makanan, tetapi juga biaya untuk mengontrak rumah sementara. “Karena mereka masih tinggal di pengungsian, tentu butuh tempat tinggal baru. Itu sebabnya bantuan berupa uang tunai sangat dibutuhkan untuk biaya kontrakan,” ujar Muharlion dalam penyerahan bantuan tersebut.
Bantuan tunai itu diberikan secara merata kepada sembilan keluarga terdampak. Muharlion menegaskan bahwa bantuan ini bersifat darurat sebagai langkah cepat membantu warga melanjutkan hidup pasca bencana. “Ini bentuk support awal. Selanjutnya, kita akan berupaya mencarikan donatur tambahan agar warga bisa mendapatkan bantuan lanjutan,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memilah bentuk bantuan yang tepat bagi para korban bencana. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga bantuan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam kasus Batang Kabung, kebutuhan utama adalah hunian sementara dan dukungan finansial.

Muharlion menambahkan, pihaknya bersama perangkat daerah akan terus memonitor kebutuhan korban bencana untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Selain uang tunai, kemungkinan bantuan lain seperti sembako dan pakaian layak pakai juga akan dipertimbangkan jika dibutuhkan.

Ketua DPRD Kota Padang itu menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk warga yang kehilangan rumah juga harus disiapkan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memikirkan langkah sistematis dalam membantu para penyintas memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Penyerahan bantuan tersebut disaksikan warga, perangkat kelurahan, dan unsur TNI yang turut membantu pengamanan serta pendataan. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat dalam membantu korban banjir bandang di Batang Kabung. Dengan dukungan bersama, diharapkan warga terdampak dapat segera pulih dari musibah ini. (*)

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.