Articles by "Padang"

Showing posts with label Padang. Show all posts

October 21, 2025

 


INFONEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan program pembangunan seribu toilet sekolah yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan program tersebut merupakan upaya penting dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan pendidikan di seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang.

Dalam rapat Komisi IV bersama OPD terkait saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Senin (20/10/2025), Muharlion mengajak seluruh elemen, baik pemerintah daerah, perusahaan daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk berpartisipasi aktif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Program seribu toilet ini merupakan program mulia dari Wali Kota Fadly Amran. Kami mendorong semua pihak, terutama PT Semen Padang, agar turut berkontribusi melalui CSR-nya,” ujar Muharlion.

Ketua DPRD Padang itu menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, terlebih mengingat keterbatasan anggaran daerah. DPRD telah mengusulkan agar PT Semen Padang menambah alokasi CSR-nya guna mempercepat pembangunan sarana sanitasi sekolah.

“Kami ingin Semen Padang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur umum, tetapi juga ikut berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar anak-anak kita,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, pihak PT Semen Padang menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Pemko Padang, baik dalam penyediaan semen untuk pembangunan fasilitas publik maupun dukungan terhadap sektor pendidikan. DPRD berharap langkah konkret perusahaan itu dapat segera diwujudkan agar target seribu toilet tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa realisasi program tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan, masih ada lebih dari 500 toilet SD dan 80 toilet SMP yang belum terbangun.

“Setiap sekolah sebenarnya sudah memiliki toilet, tapi tidak sebanding dengan jumlah siswa. Idealnya satu toilet untuk 25 siswa, namun faktanya masih banyak yang belum memenuhi standar itu,” ungkap Yopi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pendidikan bersama DPRD Kota Padang berencana mengajukan kerja sama lintas BUMN dan lembaga usaha melalui forum CSR yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan sekaligus menumbuhkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya sanitasi pendidikan.

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, menegaskan bahwa kebutuhan toilet sekolah di Padang tergolong mendesak. Berdasarkan data hasil pendataan Disdik dan DPRD, total kebutuhan mencapai 636 unit toilet baru serta 700 unit lain yang perlu rehabilitasi. “Toilet bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi bagian dari kenyamanan dan kesehatan anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Buya Iskandar memastikan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini hingga tuntas. “Kami siap menjembatani komunikasi dengan Gubernur Sumbar, BUMN, dan pihak swasta agar bantuan CSR bisa segera terealisasi. Harapan kita, pada 2026 nanti seluruh sekolah di Padang sudah memiliki toilet bersih dan layak,” tutupnya. (*)
Read more »

October 21, 2025

 

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Thareb 

INFONEWS - Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Thareb menyoroti persoalan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang hingga kini belum tertata secara maksimal.

Dalam rapat kerja bersama Asisten I Setdako Padang, Bagian Hukum, Dinas Pertanahan, serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bidang aset, Komisi I menemukan masih banyak aset yang belum memiliki data valid, terutama yang berkaitan dengan tanah.

“Banyak aset tanah milik Pemko yang belum terdata dengan baik. Bahkan, untuk aset yang sudah terdata pun, pemanfaatannya belum jelas. Karena itu, kami minta data tertulis dari Dinas Pertanahan dan BPKD agar bisa kami pelajari lebih lanjut,” ujar Usmardi Thareb usai rapat, Senin (20/10).

Usmardi menjelaskan, sebagian besar aset tanah tersebut saat ini justru dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa kejelasan status pemanfaatan maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Padang karena berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

“Fokus kita salah satunya adalah pada aset tanah bengkok Padang nomor 37 dan 30. Di luar area kantor lurah, rumah dinas camat, dan rumah potong lama, ada sekitar 23 titik tanah yang digunakan masyarakat. Kami ingin tahu siapa saja yang memanfaatkan aset itu dan apakah mereka sudah memenuhi kewajiban terhadap Pemko,” jelas Usmardi.

Dalam rapat tersebut, pihak BPKD bidang aset belum dapat menunjukkan data lengkap terkait pemanfaatan tanah-tanah tersebut. Komisi I kemudian memutuskan akan menggelar rapat lanjutan guna mendapatkan informasi yang lebih valid dan komprehensif.

“Kita minta data rinci agar bisa menilai potensi sebenarnya dari aset yang selama ini tidak termanfaatkan optimal,” tambahnya.

Usmardi menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah yang baik akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Padang, terutama di tengah pengurangan dana transfer pusat pada R-APBD 2026. Dengan validasi data, DPRD berharap Pemko bisa mengoptimalkan aset tanah sebagai sumber pendapatan alternatif.

“Kalau aset ini bisa dikelola dengan baik, tentu akan menjadi sumber tambahan PAD. Kita sedang berupaya mencari cara menutup kekurangan pendapatan akibat pemotongan dana pusat. Salah satu langkahnya adalah menginventarisasi dan menertibkan aset-aset Pemko,” ujarnya.

Rapat kerja lanjutan, lanjut Usmardi, akan difokuskan pada pembahasan potensi ekonomi dari aset tanah tersebut dan strategi untuk memanfaatkannya secara legal dan produktif. “Kami ingin memastikan aset-aset ini tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Komisi I DPRD Padang berharap Dinas Pertanahan dan BPKD segera melengkapi seluruh data yang dibutuhkan agar proses verifikasi dapat berjalan cepat dan transparan. “Kita akan kawal bersama, agar semua aset milik daerah ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Padang,” tutup Usmardi. (*)
Read more »

October 21, 2025

 

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya

INFONEWS - Komisi II DPRD Kota Padang mendorong agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan usaha pelayanan publik. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, usai rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 bersama mitra kerja, Senin (20/10).

Rachmad menyebut, pembahasan kali ini lebih spesifik menyoroti penguatan PSM sebagai badan usaha milik Pemko Padang. Ia berharap ke depan PSM dapat beroperasi lebih mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada subsidi pemerintah daerah.

“Selama ini PSM masih bersifat penugasan, seperti pengelolaan Trans Padang, Pantai Air Manis, dan parkir. Kami mendorong agar PSM bisa lebih mandiri dan profesional sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.

Menurut Rachmad, subsidi dari Pemko Padang masih dibutuhkan, namun ke depan perlu dikurangi secara bertahap. “Bagaimanapun, subsidi tidak bisa dihindari karena PSM masih fokus pada pelayanan masyarakat. Namun kalau sudah mandiri, mereka bisa berinovasi lebih maksimal untuk mencari potensi pendapatan,” jelasnya.

Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja agar menggali potensi baru dari sektor yang dikelola. Salah satunya dengan mendorong PSM untuk memaksimalkan unit usaha yang dimiliki.

“Misalnya sektor parkir tahun depan diproyeksikan bisa menghasilkan hampir Rp500 juta. Sementara Trans Padang masih disubsidi karena sifatnya pelayanan publik. Tahun depan, subsidi untuk Trans Padang diperkirakan mencapai Rp57 miliar dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp20 miliar dari tiket dan lainnya,” terang Rachmad.

Ia menegaskan, kemandirian BUMD seperti PSM menjadi langkah strategis agar PAD Kota Padang bisa terus meningkat tanpa membebani APBD dengan subsidi besar setiap tahunnya.(*)
Read more »

October 21, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kedatangan puluhan pedagang Pasar Raya di gedung dewan pada Senin (20/10/2025)


INFONEWS- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kedatangan puluhan pedagang Pasar Raya di gedung dewan pada Senin (20/10). Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pedagang menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi mereka pasca dipindahkan ke lokasi Fase VII yang dinilai kurang ramai pembeli.

Dalam dialog tersebut, para pedagang mengungkapkan penurunan signifikan aktivitas jual beli sejak relokasi dilakukan. Mereka khawatir, bila kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, maka akan berdampak serius terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga dan usaha kecil menengah di kawasan tersebut.

“Kami tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah kota, tapi kami juga mohon diberi ruang untuk bisa tetap bertahan,” ujar salah satu perwakilan pedagang. Menurutnya, relokasi ke Fase VII perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih fleksibel agar roda ekonomi di Pasar Raya tetap berputar.

Para pedagang mengusulkan agar Pemko Padang memberi izin berjualan pada sore hingga malam hari, mulai pukul 17.00 hingga 02.00 WIB, di sepanjang kawasan Air Mancur hingga Jalan Permindo. Mereka berharap area tersebut dapat dikembangkan dengan konsep wisata belanja malam untuk menarik pengunjung.

Menurut mereka, gagasan ini tidak hanya membantu pedagang bertahan, tetapi juga dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan masyarakat lokal. “Kalau dijadikan kawasan kuliner dan wisata belanja malam, akan hidup lagi ekonomi Pasar Raya,” ungkap perwakilan lain.

Ketua DPRD Padang Muharlion menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan membahasnya bersama pihak eksekutif. Ia menilai, kebijakan relokasi memang harus diiringi solusi agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. “Kami di DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara pedagang dan pemerintah kota,” tegas Muharlion.

Ia juga mengingatkan bahwa revitalisasi Pasar Raya Padang harus berorientasi pada keberlanjutan ekonomi rakyat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari infrastruktur yang tertata, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

DPRD Kota Padang dijadwalkan akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan rapat koordinasi bersama dinas terkait dalam waktu dekat. Muharlion berharap kebijakan yang diambil nanti bisa menjadi solusi win-win bagi pedagang dan pemerintah, agar Pasar Raya tetap menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Padang.(*)
Read more »

October 20, 2025

 

INFONEWS- Sebanyak 3.000 paket sembako dibagikan oleh Anggota DPRD Kota Padang, Amril Amin, dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada warga Kecamatan Padang Selatan.

Kegiatan sosial ini dipusatkan di kediaman Amril Amin, pada Senin (20/10) dan disambut antusias warga yang sejak pagi memadati lokasi untuk menerima bantuan.

Hal ini bukti wujud komitmen dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam membantu masyarakatnya.


Ketua DPW PAN Sumbar, H. Arizal Aziz, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa membantu rakyat merupakan kewajiban moral dan politik bagi seluruh kader PAN di manapun berada.

“Kami di DPW PAN sangat bangga kepada kader kami, Amril Amin. Ia adalah sosok yang amanah dan benar-benar berbuat untuk masyarakat, bukan sekadar berjanji,bukan omon omon doang," ujar Arizal Aziz yang juga merupakan anggota DPR RI ini dalam sambutannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa PAN Sumbar telah mendistribusikan 30 unit ambulance gratis yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Penggunaan ambulance ini, kata Arizal, tidak dipungut biaya sama sekali karena operasionalnya ditanggung oleh PAN.

“Kami sediakan ambulance gratis, termasuk sopir dan BBM-nya. Ini bagian dari program nyata PAN dalam membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat kesehatan,” tambah anggota Komisi 13 DPR RI itu.

Arizal Aziz menutup sambutannya dengan menekankan bahwa kader PAN harus menjadi teladan dalam kepedulian sosial.

“Kita tidak mencari panggung. Bukan di dapil pun kita bantu. Ini bentuk semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Seperti anak yatim, mereka juga tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Amril Amin, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pembagian sembako ini adalah bentuk realisasi dari janji politiknya saat kampanye.

“Kami pernah berjanji akan memberikan sembako jika kembali dipercaya masyarakat. Hari ini, kami buktikan bahwa janji itu bukan sekadar ucapan, tapi kami wujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pembagian sembako ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah mengalami tekanan ekonomi.

“Ketua Umum kami meminta seluruh kader turun langsung ke masyarakat. Hari ini kami laksanakan, dan insya Allah ke depan bantuan serupa akan terus berlanjut,” katanya.

Menurut Amril Amin, paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok yang di butuhkan masyarakat," paparnya.

Tak hanya kali ini, sebelumnya pada November 2025 lalu, Amril Amin juga telah menyalurkan 3.500 paket sembako kepada warga Padang Selatan.

Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi ajang konsolidasi PAN untuk memperkuat posisi di tengah masyarakat sebagai partai yang benar-benar hadir untuk rakyat, sesuai dengan slogan yang diusung "Bantu Rakyat".(bim)
Read more »

October 19, 2025

 


INFONEWS- Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT memantau pengerjaan jembatan di RW 4 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (18/10/2025).

Pembangunan jembatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Banuaran Nan XX pada H. Rusdi saat melakukan reses beberapa waktu lalu.

"Anggaran berasal dari swakelola PUPR Kota Padang. Semoga keberadaan jembatan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga, terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara," ujar H. Rusdi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang dari Fraksi Demokrat ini.

H. Rusdi menambahkan ada 3 dari 5 jembatan yang harus diperbaiki. Karena, semua jembatan tersebut telah berusia lebih dari 30 tahun. Begitu juga konstruksinya sangat tidak layak. Lantaran menggunakan rel kereta api.

"Alhamdulillah. Dari 5 jembatan sudah 2 yang kita perbaiki. Satu di RW 01 saat kita belum jadi anggota dewan. Sekarang di RW 04. Kita berharap PUPR Kota Padang membantu kita untuk 3 jembatan lagi," ujar H. Rusdi.

H. Rusdi bertekad akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Tak bisa dipungkiri, sebelum jadi anggota dewan,  H. Rusdi merupakan birokrat PUPR Padang. Mulai dari staf biasa dan terakhir sebagai Sekretaris Dinas PUPR Padang. Anggota yang peduli pada masyarakat ini juga pernah jadi Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan Kota Padang.

"Kita berharap masyarakat, betul-betul menjaga dengan maksimal. Dihimbau masyarakat untuk melewati kendaraan roda empat dalam 28 hari," ujar H. Rusdi yang diamini Ketua RW 04 Syamsudarman.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dapilnya, H. Rusdi juga sangat peduli dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan warga. Apalagi, dia berada di Komisi IV DPRD Kota Padang.

Tim Pelaksana Penyelenggara Jalan PUPR Padang, Nofitriani, ST MT mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan permintaan dari H. Rusdi. Pembangunan dengan swakelola Dinas PUPR Kota Padang ini menghabiskan anggaran Rp 85 juta.
"Walau dengan anggaran terbatas, kita upayakan jembatan ini dengan kualitas terbaik. Karena, bagi kami Pak Rusdi adalah orang yang sangat kami segani. Dia sangat paham dengan konstruksi," ujarnya.

Ketua RW 04 Kelurahan Banuaran Nan XX, Syamsudarman sangat bersyukur telah terealisasinya pembangunan jembatan ini.  Dia kata, keberadaan jembatan permanen ini sangat penting bagi warga.


"Kami sangat berterimaksih pada Pak Rusdi yang telah merealisasikan aspirasi kami. Apalagi, juga akan memasang lampu jalan dan perbaikan jalan ini. Semoga ini menjadi amal jariyah bagi Pak Rusdi," ujarnya.

Hal menarik, Dinas PUPR Padang melalui H. Rusdi juga akan mencarikan solusi, terkait genangan air jika hujan di halaman Masjid Muta'alimin.

"Pihak PUPR sudah melakukan pengukuran. Mudah-mudahan ke depannya, jika hujan turun tidak ada lagi genangan air di halaman masjid ini," ujar Syamsudarman. (*)


Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT didampingi Bhabinkamtibmas Banuaran Aipda Dian Wihendro Ratno memantau pengerjaan jembatan di RW 4 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumbar pada Sabtu, (18/10/2025).
Read more »

October 17, 2025

INFONEWS - Pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat membuat pemerintah daerah kelabakan.Pasalnya, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami perubahan.

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., menegaskan DPRD Kota Padang akan mengejar pelanggan non perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Padang.

"Kita mau kejar pelanggan non PDAM ini. Jumlahnya cukup besar," katanya usai rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis (16/10/2025).

"Berdasarkan data, ada sebanyak 70.000 pelanggan non PDAM. Ini yang akan dikejar DPRD Kota Padang.Mereka sudah dilayani PDAM,  tapi tidak bayar. Pembayaran bukan melalui rekaning PDAM," bebernya.

Dikatakannya, ada pula 20 persen yang belum terdata. Mereka sudah dilayani, sehingga wajib bayar retribusi. "Kemaren kita sudah sepakati angka-angka itu," ujarnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengingatkan Pemko untuk mendata dan menjaga asset yang ada."Solusi lainnya, mungkin Pemko bisa menyewakan asset ini," pungkasnya.(*)
Read more »

October 17, 2025

 

Rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis (16/10/2025)

INFONEWS-Ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Padang mengalami minus. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, SP. d,. ketika usai rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis (16/10/2025).

Selain Muharlion, rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, anggota Banggar, Asisten III Administrasi Umum Setdako Padang, Corri Saidan dan SKPD terkait.

Menurut Muharlion, pihaknya secara marathon dengan pemko melakukan rapat pembahasan untuk mengetahui secara pasti APBD.

"PAD (pendapatan asli daerah, red) kita itu dari peyampaian APBD, ada diangka Rp1,1 triliun. Perkiraan kita, sekitar Rp200 miliar akan berkurang. Namun, tidak jadi, hanya berkurang di angka Rp120 miliar," katanya.

Jadi fik PAD tersebut, kata Muharlion, diangka Rp1,005 triliun. "Ketika kita masukan belanja, ini masih minus Rp120 miliar. Ini masih kita bahas solusinya secara marathon," katanya.

Dengan asumsi, jelas dia, belum ada pengurangan belanja. Meski demikian, belanja belum selesai dibahas DPRD Kota Padang.

"Kita ingin lihat, bagaimana solusi pemko mengatasi kekurangan itu. Termasuk rencana pinjaman Rp81 miliar," katanya.

Dikakatan Muharlion, di internal Banggar DPRD Kota Padang juga akan mencarikan solusinya. "Insya Allah, kita akan carikan solusinya," katanya. (*)
Read more »

October 17, 2025

 

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wija­ya

INFONEWS- Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wija­ya, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang agar lebih transparan dan profesional dalam mengelola aset-aset tanah milik daerah.

Menurutnya, masih banyak lahan Pemko yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan Pen­da­patan Asli Daerah (PAD).

Rachmad menegaskan bahwa pengelolaan aset yang terbuka dan terarah dapat membantu pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap dana APBD.

“Pemko Padang perlu mem­buka data aset tanah se­­cara terbuka dan dikelola dengan perencanaan yang matang. Banyak aset bernilai tinggi tapi belum memberikan dampak nyata terhadap PAD. Jika ini dioptimalkan, kita bisa menekan ketergantungan terhadap APBD,” ujar Rachmad Wi­ja­ya, politisi Partai Gerindra usai rapat anggaran dengan sejumlah kepala OPD Kota Padang.Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan data, katanya, minimal ada sembilan aset tanah potensial milik Pemko Padang dengan total potensi sewa mencapai Rp1,375 miliar per tahun.

Lahan-lahan tersebut tersebar di berbagai lokasi strategis dan memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan secara produktif bagi kepentingan daerah maupun masya­rakat.

Aset tersebut antara lain Tanah Pasar Simpang Haru di Jalan Sawahan seluas 5.000 meter persegi de­ngan potensi sewa Rp100 juta per tahun, yang direncanakan digunakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai tempat pengelolaan sampah TPS 3R.

Selanjutnya, Tanah Satpol PP 1 di Jalan Tan Malaka seluas 5.118 meter persegi dengan potensi Rp200 juta per tahun yang digunakan sebagai Jogging Track, serta Tanah Satpol PP 2 di Jalan Agus Salim seluas 3.810 meter persegi berpotensi Rp150 juta per tahun, saat ini dijadikan lokasi par­kir Satpol PP dan PDAM.

Selain itu, terdapat Ta­nah Pengembangan Asrama Haji di Parupuk Tabing seluas 10.143 meter persegi berpotensi Rp250 juta per tahun, Tanah Sawah Irigasi di Batang Kabung Ganting seluas 1.034 meter persegi berpotensi Rp50 juta per tahun yang masih be­rupa lahan kosong, dan Tanah Pengeringan Ikan di Pasie Nan Tigo dengan luas 16.886 meter persegi yang memiliki potensi Rp75 juta per tahun dan sedang diupayakan optimalisasinya.

Kemudian, Tanah Pa­sar Laban di Bungus seluas 26.143 meter persegi berpotensi Rp100 juta per ta­hun, Tanah Atom Shopping Center di Jalan Imam Bonjol seluas 3.008 meter persegi berpotensi Rp150 juta per tahun karena su­dah terdapat bangunan dan aktivitas perdagangan, serta Tanah eks DKK di Jalan Diponegoro seluas 4.768 meter persegi dengan potensi tertinggi yakni Rp300 juta per tahun yang telah memiliki DED pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Jika seluruh aset tersebut dikelola dengan baik, potensi PAD yang dihasilkan bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Namun, daftar ini baru sebagian kecil dibandingkan ba­nyaknya lahan milik Pem­ko Padang yang berpotensi menjadi sumber PAD, tetapi belum dimunculkan secara resmi dalam data pemerintah kota.

Menurut Rachmad, aset-aset tersebut tidak boleh dibiarkan terbeng­kalai tanpa arah pemanfaatan.

Ia menilai, Pemko perlu segera melakukan audit menyeluruh terha­dap seluruh aset tanah agar tidak ada potensi yang hilang atau tidak tercatat dengan baik.

“Kita perlu audit aset agar semuanya jelas — mana yang sudah dimanfaatkan dan mana yang belum. Kalau perlu, bentuk tim khusus pengelolaan aset agar fokus menata dan mengoptimalkan pe­ma­n­faatannya. Jangan sam­pai aset tidur ini justru menjadi beban bagi daerah,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Padang 5 yang meliputi Kecamatan Padang Selatan dan Pa­dang Timur.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tran­sparansi dalam pengelolaan aset bukan hanya penting untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

“Dengan pengelolaan yang terbuka dan profesional, masyarakat bisa ikut mengawasi. Pemerintah juga bisa memperoleh tambahan PAD yang signifikan tanpa ha­rus membebani rakyat melalui kenaikan pajak atau retribusi,” ujar Rachmad.

Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi eko­nomi, keuangan, dan aset daerah, Rachmad me­ne­gaskan bahwa DPRD akan terus mendorong agar Pem­ko Padang tidak mem­biar­kan aset-aset bernilai tinggi tersebut terbeng­ka­lai.

“Potensi tanah ini besar sekali. Kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi solusi nyata untuk memperkuat keuangan daerah dan mempercepat pembangunan,” tutupnya. (*)
Read more »

October 16, 2025

 


INFONEWS - Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S. Pd,. menghadiri Rapat Kerja Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang bertempat di Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Solidaritas, Kolaborasi dan Sinergi Organisasi Perempuan untuk Satu Tujuan Kejayaan Kota Padang” dan menjadi wadah penting bagi berbagai organisasi perempuan untuk memperkuat peran dan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, di mana GOW Kota Padang membuka rapat kerja (raker) untuk menyusun arah dan langkah organisasi ke depan.

Muharlion menyampaikan bahwa membuat sebuah perencanaan bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan waktu, tempat, serta sumber daya yang besar.

"Langkah awal dari sebuah organisasi adalah rencana. Rencana itu harus disusun sesuai dengan visi dan misi organisasi, karena di sanalah letak landasan dasarnya,” ujar Muharlion.

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa GOW sebagai organisasi wanita di Kota Padang tentu memiliki harapan agar seluruh organisasi perempuan di kota ini dapat maju dan berkembang bersama.

“Indikator keberhasilan organisasi wanita di Kota Padang adalah ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, saling bersinergi, berkolaborasi, dan menjaga solidaritas,” tambahnya.

Muharlion juga menegaskan bahwa kemajuan Kota Padang tidak terlepas dari peran kaum perempuan.

"Tanpa ibu-ibu, kami tentu akan kesulitan. Karena memang sudah menjadi ketentuan, ada siang dan malam, ada bumi dan langit semuanya saling melengkapi. Begitu juga dengan peran perempuan dalam pembangunan,” jelasnya.

Muharlion berharap agar melalui rapat kerja ini, langkah-langkah GOW ke depan dapat semakin tertata dengan baik. "Kita ingin rencana dan program kerja yang dihasilkan nanti memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mampu mendukung kemajuan Kota Padang secara keseluruhan,” tutupnya.

Selain Muharlion, hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya dan jajaran serta tuan rumah, Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir dan mantan Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.(*)
Read more »

October 16, 2025
Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif donor darah ke 118 kali.

INFONEWS - |Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang, Zulhardi Z Latif, kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan dengan melakukan donor darah untuk ke-118 kalinya.

Zulhardi Z Latif menyampaikan donor darah kali ini ia dilaksanakan di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Padang, Jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, pada Rabu (15/10) kemarin.

"Disampaikan bahwa donor darah adalah bentuk kepedulian nyata terhadap sesama yang membutuhkan, dan tidak mengenal waktu."Tidak mengenal siang atau malam, karena setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," cakapnya dihubungi,Kamis(16/10) melalui via Selulernya.

Ayo Donor Darah “Karena Setetes Darahmu Sangat Berarti Bagi Mereka Yang Membutuhkan”

Kami berharap dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang dalam rangka donor darah adalah bentuk kepedulian nyata terhadap sesama ini agar dapat dan ikut berkontribusi aktif dalam kegiatan donor darah sukarela

Zulhardi mengatakan, bahwa pada puncak HUT PMI ke-80 pada 27 September 2025 kemarin PMI Kota Padang memberi apresiasi kepada penggerak-penggerak donor darah yang tertinggi. Ya, dari 2024, tampil datanya 2024 dan 2025, yakni 500 ke atas kantong darah yang telah disumbangkan ke PMI Kota Padang untuk membantu pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, baik negeri maupun swasta.

"PMI Kota Padang juga mengapresiasi memberikan penghargaan kepada Wali Kota Padang. Kemudian memberikan umroh untuk tiga orang pendonor darah sukarela untuk yang 150 kali ke atas," ujarnya.

Untuk diketahui pada kesempatan ini PMI Kota Padang melalui UDD-nya kita masih tetap kekurangan darah.Kita masih tetap kekurangan darah, kebutuhan kita 200 kantong.Yang paling-paling saat sekarang ini baru terpenuhi hanya 110 atau 120 kantong sehari. Dan kita masih tekor antara 100 sampai 80 kantong sehari.

Dan untuk itu kita masih mengajak masyarakat kita, Kota Padang pada khususnya, mari kita berkontribusi ikut menyumbangkan darah kita untuk membantu keluarga-keluarga kita yang dirawat di rumah sakit yang ada di Padang.

"Karena jujur kita sampaikan, darah itu belum bisa digantikan dengan zat-zat lain atau dalam bentuk lain.Kalau darah yang dibutuhkan untuk oleh manusia atau oleh pasien, maka yang menyumbangkan juga harus kita, masyarakat. Karena pabrik darah belum ada sampai hari ini," ungkapnya.

Aksi rutin yang dilakukan Ketua PMI ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk lebih peduli dan aktif dalam kegiatan donor darah. Selain bermanfaat bagi penerima, donor darah juga memiliki manfaat kesehatan bagi pendonornya.(bim)
Read more »

October 16, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Muhammad Adani, di ruang kerjanya pada Kamis (16/10/2025). 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Muhammad Adani, di ruang kerjanya pada Kamis (16/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi banding terkait mekanisme pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta proses penyusunan APBD di Kota Padang.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Adani menyampaikan bahwa Kabupaten Bungo saat ini tengah memulai tahap pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2026. Karena baru menjabat sebagai ketua dewan, ia ingin mempelajari proses dan sistematika pembahasan anggaran yang telah berjalan di DPRD Padang.

“Kami datang untuk belajar, karena Padang sudah berpengalaman dan bisa menjadi acuan bagi daerah lain,” ujarnya.

Adani menambahkan, pihaknya ingin memahami mekanisme alur pembahasan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga tahap penetapan dalam sidang paripurna.

“Kami ingin memastikan bahwa proses yang kami jalankan di Bungo sesuai dengan regulasi dan berjalan efektif seperti di Padang,” katanya.

Selain membahas mekanisme anggaran, pertemuan juga menyinggung isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) dan penyesuaian anggaran daerah.

Menurut Adani, hingga kini Pemerintah Kabupaten Bungo belum menerima pemberitahuan resmi terkait kebijakan tersebut. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Padang dan DPRD menyikapi kondisi serupa.

Ketua DPRD Padang, Muharlion, menyambut baik kunjungan kerja DPRD Bungo tersebut dan mengapresiasi langkah mereka yang ingin memperkuat tata kelola anggaran secara transparan. Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan APBD di Padang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan sinergi antar-pemangku kepentingan.

“Di Padang, setiap pembahasan dimulai dari KUA-PPAS agar perencanaan anggaran terukur dan sesuai prioritas. Setelah disepakati bersama TAPD, baru dilanjutkan ke pembahasan RAPBD sebelum penetapan,” jelas Muharlion.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan TAPD menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kondisi keuangan daerah.

“Kita harus mampu menyesuaikan setiap kebijakan anggaran dengan kemampuan fiskal, apalagi tahun ini terjadi pemotongan transfer dana pusat cukup signifikan,” tambahnya.

Muharlion berharap, hasil kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bungo ke Padang dapat memperkuat kerja sama antar daerah dalam hal peningkatan kapasitas legislatif. “Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pembahasan anggaran.Semoga ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi lebih erat antar DPRD di Sumatera,” tutupnya. (*)
Read more »

October 15, 2025

 


INFONEWS-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menargetkan,  RSUD dr Rasidin Padang untuk realisasi pendapatan  tahun 2026 sebesar Rp45 Miliar.

Dimana sebelumnya, RSUD dr Rasidin tahun 2026 hanya menargetkan pendapatan   sebesar Rp 40 Miliar.

Hal itu terungkap, saat pembahasan Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Padang, Rabu (15/10/2025).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion merasa kecewa, karena RSUD dr Rasidin tahun 2025 menargetkan realisasi pendapatan Rp 45 Miliar, namun tahun 2026 target pendapatan turun menjadi Rp 40 Miliar.

"Seluruh target pelayanan di RSUD turun, padahal banyak program-program seperti pelayanan jantung, ruangan sakit VIP, dan medical cek up. Kenapa sampai turun begini kinerja RSUD," tegasnya.

Dikatakannya, RSUD harusnya intropeksi diri kenapa sampai turun kinerja. Apakah pelayanan di Puskesmas-puskesmas  tidak memenuhi SOP. Jangan pendapatan yang dikurangi.

"Kepiawaian seorang Dirut rumah sakit untuk mengelola RSUD sangat diperlukan.
Harus pandai pula mamanaje  puskesmas - puskesmas sebagai penghasil PAD," ujarnya.

" Harusnya  tidak turun target pendapatan ditahun 2026, bahkan meningkat," tambahnya.

Anggota DPRD Kota Padang Usmardi Thareb mempertanyakan, kenapa masyarakat malas berobat  ke  Puskesmas, apakah  karena pelayanan yang tidak  bagus.

"Kalau pendapatan berkurang, berarti bekerja Dirut RSUD yang tidak bagus," tegasnya.

Potensi banyak, kenapa sampai berkurang pendapatan. Artinya, menganggurkan potensi yang ada.

Untuk menambah pendapatan, Dirut harus pro aktif dan mengejar bola seperti, mengajak jemaah haji kota Padang untuk general cek up di RSUD dan bisa  menambah pendapatan  Rp 1 miliar. (*)

Read more »

October 15, 2025

 


INFONEWS-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menargetkan,  RSUD dr Rasidin Padang untuk realisasi pendapatan  tahun 2026 sebesar Rp45 Miliar.Dimana sebelumnya, RSUD dr Rasidin tahun 2026 hanya menargetkan pendapatan   sebesar Rp 40 Miliar.

Hal itu terungkap, saat pembahasan Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Padang, Rabu (15/10/2025).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion merasa kecewa, karena RSUD dr Rasidin tahun 2025 menargetkan realisasi pendapatan Rp 45 Miliar, namun tahun 2026 target pendapatan turun menjadi Rp 40 Miliar.

"Seluruh target pelayanan di RSUD turun, padahal banyak program-program seperti pelayanan jantung, ruangan sakit VIP, dan medical cek up. Kenapa sampai turun begini kinerja RSUD," tegasnya.

Dikatakannya, RSUD harusnya intropeksi diri kenapa sampai turun kinerja. Apakah pelayanan di Puskesmas-puskesmas  tidak memenuhi SOP. Jangan pendapatan yang dikurangi.

"Kepiawaian seorang Dirut rumah sakit untuk mengelola RSUD sangat diperlukan.
Harus pandai pula mamanaje  puskesmas - puskesmas sebagai penghasil PAD," ujarnya.

" Harusnya  tidak turun target pendapatan ditahun 2026, bahkan meningkat," tambahnya.
Anggota DPRD Kota Padang Usmardi Thareb mengatakan, k enapa masyarakat malas berobat  ke  Puskesmas, apakah  karena pelayanan yang tidak  bagus.

"Kalau pendapatan berkurang, berarti bekerja Dirut RSUD yang tidak bagus," tegasnya.

Potensi banyak, kenapa sampai berkurang pendapatan. Artinya, menganggurkan potensi yang ada.Untuk menambah pendapatan, Dirut harus pro aktif dan mengejar bola seperti, mengajak jemaah haji kota Padang untuk general cek up di RSUD dan bisa  menambah pendapatan  Rp 1 miliar.(bim)
Read more »

October 15, 2025

 



INFONEWS-DPRD Kota Padang melakukan pembahasan anggaran secara marathon dengan mengundang dinas teknis terkat di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Rabu, 15 Oktober 2025.

Kali ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang mengundang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakya dan Kawasan Pemukiman Pemko Padang.

Selain itu, Banggar DPRD Kota Padang juga mengundang Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

Rapat yang berlangsung  ruang rapat Banggar tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang.

Hadir juga segenap anggota Banggar dan jajaran dinas terkait yang diundang dalam rapat pembahasan itu.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan, pembahasan ditujukan untuk pematangan atau mempertajam topik bahasan.

"Kita mencoba menggejot dinas tersebut agar mencapai kinerjanya dengan baik, mencapai target realisasi anggaran per dinas," katanya.

Sebelumnya sebagaimana diketahui, Pemko Padang terkena pemangkasan anggran hampir mencapai Rp400 M.

"Tentu ini berpengaruh pada postur anggaran kita yang tertung di APBD. Untuk itu, kita memaksimalkan realisasi PAD," katanya. (*)
Read more »

October 14, 2025

 


INFONEWS-DPRD Kota Padang melakukan rapat pembahasan dengan mendatangkan Bapenda dan BPKAD Kota Padang, Selasa siang, 14 Oktober 2025.

Rapat itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, dan Jupri.

Sementara itu, dipihak Pemerintah Kota (Pemko) Padang hadir Kepala Bapenda Raju Minrofa Chaniago, Kepala BPKAD dan jajaran.

Rapat digelar dalam rangka menyikapi kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak pada postur anggaran Kota Padang.

"Ini rapat pematangan dengan Bapenda dan BPKAD. Pemotongan oleh pusat, tentu berdampak pada postur anggaran," katanya.

Dikatakannya, pembahasan untuk mematangkan rencana yang disusun dengan Bapenda dan BPKAD.

"Kita fokus pada pajak sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah kita. Semua potensi yang mendatangkan PAD kita kejar," cakapnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Padang juga melakukan pembahasan dengan mengundang PLN, PDAM, PSM dan Semen Padang, Selasa pagi, 14 Oktober 2025.

"Kita minta mereka menaikan potensi yang ada," terang Muharlion. (*)
Read more »

October 14, 2025

 


INFONEWS - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2026 berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang,  menghadirkan perwakilan dari PT Semen Padang, perusahaan semen tertua di Indonesia, yang memaparkan sejumlah rencana program dan kontribusi untuk mendukung pembangunan daerah di tahun mendatang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa kehadiran PT Semen Padang dalam pembahasan RAPBD menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri. Dalam kesempatan itu, pihak perusahaan juga mendorong pemerintah kota untuk lebih memanfaatkan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur.

“Semen Padang menyampaikan agar Pemko dan seluruh pemangku kepentingan di daerah menggunakan produk semen lokal dalam setiap kegiatan pembangunan di Kota Padang dan Sumatera Barat,” ujar Muharlion usai rapat yang berlangsung,pada Selasa (14/10).

Menurutnya, penggunaan produk lokal bukan hanya bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Muharlion mengatakan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Padang turut menyampaikan sejumlah usulan kepada PT Semen Padang. Salah satunya adalah dukungan untuk program seribu toilet bersih di sekolah-sekolah, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

“Kita juga meminta dukungan dari Semen Padang untuk program seribu toilet bersih di sekolah. Program ini merupakan gagasan langsung dari Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang ingin menghadirkan lingkungan belajar yang lebih sehat dan nyaman bagi siswa,” jelas Muharlion.

Ia menambahkan bahwa program pembangunan seribu toilet bersih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar, sehingga DPRD berharap kontribusi CSR dari PT Semen Padang dapat mempercepat realisasinya.

“Kami berharap ada tambahan alokasi dana CSR dari Semen Padang untuk membantu pembangunan seribu toilet bersih ini. Selain mendukung sanitasi sekolah, program ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang dijalankan perusahaan,” ucapnya.

Muharlion menegaskan, kerja sama antara Pemko, DPRD, dan sektor swasta seperti PT Semen Padang sangat penting untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. “Kita ingin sinergi ini terus berjalan karena pembangunan tidak hanya bisa ditopang oleh APBD, tetapi juga membutuhkan dukungan semua pihak,” tutupnya. (*)
Read more »

October 14, 2025

 

DPRD Kota Padang menggelar rapat pembahasan dengan PLN, Bank Nagari, PDAM, PSM dan Semen Padang, Selasa (14/10/2025).


INFONEWS-Kota Padang diperkirakan mengalami penurunan dana sebesar Rp459 miliar atau sekitar 24,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dua komponen yang paling besar terpangkas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp328 miliar lebih dan dana untuk gaji PPPK sekitar Rp115 miliar di tahun 2026.

Untuk mensiasati itu, DPRD Kota Padang menggelar rapat pembahasan dengan PLN, Bank Nagari, PDAM, PSM dan Semen Padang, Selasa (14/10/2025).

Menurut Ketua DPRD Kota Muharlion, pembahasan dilakukan untuk mempertajam atau pematangan pendapatan daerah.

"Dipusat terjadi pemotongan anggran sebasar Rp328 M. Ini tentu mempengaruhi postur APBD kita. Dan ada juga niat pemko mengurangi PAD. Tentu kita bahas terlebih dahulu pendapatan itu," kata Muharlion. 

Menurut Muharlion, DU  dan DBH (Dana Bagi Hasil, red) sudan pasti dari pusat, tidak bisa diotak atik lagi. Angka-angkanya sudah pasti, tidak bisa dirubah. Untuk itu, daerah melirik potensi PAD.

Pembahasan pendapatan dilakukan terlebih dahulu, kata Muharlion lagi, sebelum belanja daerah dilakukan pembahasan. Sebab, DPRD ingin memastikan potensi pendapatan.

"Pertma yang kita bahas pajak. Ini menjadi laeding sektor Bapenda. Dan ini ada kaitannya dengan pihak ketiga. Yang cukup besar potensnya pajak PPJ, berkisar antara Rp115-120 M," jelasnya.

Maka DPRD Kota Padang meanggil PLN, Bank Nagari, PDAM, PSM dan Semen Padang untuk melakukan pembahasan. "Kan jalan-jalan sudah bertambah, perumahan juga bertambah. Adalagi yang baru MBG, kan mereka wajib bayar pajak 10% berdasarkan UU," katanya.

Selain itu, DPRD Kota Padang juga mengejar pajak genset. Rata-rata perusahaan di Kota Padang menggunakan genset. Mereka diwajibkab untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada.

Disamping itu, DPRD Kota Padang juga melirik pajak air bukan meneral Semen Padang. Pajak ini tergantung pada produksi Semen Padang. Pertahun Semen Padang menyumbang PAD Rp32,1 M.

"Mereka berharap, warga Kota Padang menggunakan Semen Padang. Begitu pula proyek-proyek di Kota Padang, menggunakan Semen Padang. Semakin banyak produksinya, semakin banyak pula PAD bagi Kota Padang," cakapya. (*)
Read more »

October 14, 2025

 

INFONEWS-Sumatera Barat, dengan kekayaan alam dan budayanya yang memikat, kini semakin mudah dijelajahi berkat layanan kereta api yang menghubungkan berbagai destinasi wisata dan pusat aktivitas masyarakat.
Di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat, terdapat tiga layanan utama angkutan penumpang, yaitu KA Minangkabau Ekspres, KA Lembah Anai, dan KA Pariaman Ekspres. Dua di antaranya, yakni KA Minangkabau Ekspres dan KA Pariaman Ekspres beroperasi melalui Stasiun Padang, yang menjadi simpul penting perjalanan masyarakat Sumatera Barat.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, menjelaskan bahwa Stasiun Padang, yang juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru merupakan stasiun kelas I yang berlokasi di Padang Timur, Kota Padang. Stasiun ini menjadi titik keberangkatan dan kedatangan untuk beberapa layanan kereta, termasuk KA Minangkabau Ekspres dengan relasi menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan KA Pariaman Ekspres yang melayani rute menuju Kota Pariaman.

“Stasiun Padang bukan sekadar gerbang utama perkeretaapian, tetapi telah tumbuh menjadi ikon transportasi yang ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Reza.

Di era keberlanjutan saat ini, transportasi publik dituntut untuk tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif. Fasilitas dan layanan di Stasiun Padang telah dirancang agar dapat memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan setara bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

“Kami berupaya menjadikan Stasiun Padang sebagai rumah kedua bagi masyarakat. Seluruh elemen, mulai dari aksesibilitas hingga pelayanan, kami rancang agar setiap individu dapat menikmati perjalanan yang optimal,” tambahnya.

Lebih dari sekadar simpul perjalanan, Stasiun Padang memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata regional, khususnya menuju BIM dan Kota Pariaman.

Di pusat kota, stasiun ini menjadi simpul utama transportasi perkotaan yang berfungsi sebagai penghubung strategis dan memperkuat konektivitas antara pusat kota, kawasan pendidikan, serta bandara internasional. Melalui layanan KA Minangkabau Ekspres di stasiun Padang, masyarakat dapat melakukan perjalanan langsung menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan waktu tempuh yang efisien dan kenyamanan yang terjaga.

“Untuk mendukung mobilitas harian masyarakat dan wisatawan, layanan KA Minangkabau Ekspres ini beroperasi dengan frekuensi 12 perjalanan setiap hari, dengan total kapasitas tempat duduk sebanyak 2.400 tempat duduk per harinya.

Stasiun Padang juga menjadi titik keberangkatan utama KA Pariaman Ekspres, yang berfungsi sebagai penghubung vital antara Kota Padang dan Pariaman dengan layanan yang efisien dan terjangkau.

KA Pariaman Ekspres melayani relasi Pulau Aie-Naras, dengan pemberhentian di sejumlah stasiun strategis sepanjang jalur pesisir barat Sumatera Barat. Untuk mendukung mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata, KA ini beroperasi dengan frekuensi tinggi sebanyak 10 perjalanan setiap hari, dengan total kapasitas tempat duduk sebanyak 4.240 tempat duduk per harinya.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Stasiun Padang tercatat sebagai stasiun dengan jumlah volume keberangkatan penumpang tertinggi, mencapai 392.848 penumpang. Angka ini menegaskan kontribusi nyata KAI khususnya melalui Stasiun Padang dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya menuju destinasi unggulan seperti Kota Pariaman.

Sementara itu, komitmen KAI Divre II Sumbar terhadap keberlanjutan juga diwujudkan melalui penerapan Program SDgS (Sustainable Development Goals System) di Stasiun Padang.

Melalui program ini, Stasiun Padang menjadi stasiun percontohan energi hijau di Sumatera Barat dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 40,7 kWp, yang telah beroperasi sejak Desember 2024

“Penerapan PLTS di Stasiun Padang merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mengurangi jejak karbon. Energi bersih yang dihasilkan setara dengan manfaat menanam ratusan pohon, sekaligus mampu menekan emisi karbon dioksida secara signifikan setiap tahunnya,”tegas Reza.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung PT KAI (Persero) di seluruh wilayah operasionalnya.

Dengan berbagai inisiatif dan inovasi tersebut, Stasiun Padang kini tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga menjadi ikon kemajuan transportasi publik di Sumatera Barat. Kehadirannya menghadirkan layanan yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran sektor perkeretaapian sebagai penggerak utama konektivitas dan pariwisata daerah.

“Melalui dukungan masyarakat dan komitmen berkelanjutan dari KAI Divre II Sumbar, Stasiun Padang terus bertransformasi menjadi model transportasi modern yang efisien, hijau, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Ranah Minang,” tutup Reza.(*)
Read more »

October 14, 2025

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 


INFONEWS-Maraknya aksi pungli dan pemerasan di Pantai Padang Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyampaikan keprihatinannya atas persoalan itu. Bagaimana tidak mendekati momentum libur akhir tahun kondisi ini berpotensi menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padang.

Seperti yang diketahui sebelumnya terjadi beberapa kali aksi dugaan pungli dan pemerasan dikawasan pantai Padang viral dimedia sosial. Cuitan keluh kesah masyarakat itu dilontarkan di beberapa postingan dari akun-akun informasi seputar Kota Padang.

Berbagai ragam komentar masyarakat mengutuk keras atas aksi tersebut dimana mayoritas dari mereka sudah tidak mentolerir adanya aksi serupa di kota Padang.

“Pungli di Pantai Padang adalah kejadian berulang dan terus menerus, perlu kita pertanyakan kepada Pemko Padang terutama OPD terkait kenapa kondisi ini dapat terjadi secara berulang-ulang,”kata Mastilizal Aye Senin (13/10).

Aye mengatakan persoalan pungli di pantai ini merupakan dari berbagai persoalan yang kerap terjadi seperti persoalan punli parkir, pengamen dan sebagainya yang dalam berbagai kasus melakukan pengancaman kepada para pengunjung pantai padang dengan ancaman seperti berbuat hal tidak senonoh sehingga mereka dimintai uang dan sejenisnya.

“Jikalau pengunjung itu berbuat salah ada unsur-unsur yang memiliki wewenang untuk menindak hal tersebut. Jikalau apa yang dilakukan oleh pengunjung tersebut memang diluar kepatutan masyarakat dapat melakukan aksi teguran tanpa perlu melakukan pungutan karena hal itu dapat berdampak pula kepada kondisi pariwisata kita di pantai Padang,”ucapnya.

Aye mengharapkan persoalan yang kerap terjadi dikawasan pantai Padang seperti pungli, pemerasan, persoalan sampah, PKL yang membandel dan sebagainya dapat lebih diperhatikan lagi oleh unsur yang memiliki kewenangan karena jika terus dibiarkan akan berpengaruh kepada tingkat kunjungan wisata masyarakat ke Kota Padang.

“Satpol PP ketika mereka bertugas sering digertak bahkan mendapatkan perlawanan, betul mereka mencari makan namun tidak perlu melanggar aturan. Perlu ketegasan dari Pemko Padang karena kondisi ini merupakan bentuk promosi yang tidak baik kepada pariwisata kita. kita inginbagaimana pantai padang itu dapat dinikmati dimana pantai padang itu sendiri termasuk kawasan wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan,”tuturnya.

Kepada para pelaku pariwisata baik itu penjual, masyarakat sekitar dan sebagainya untuk ikut bekerja sama dalam menjaga kondusiftas objek wisata pantai Padang. “Seharusnya mereka saling mengingatkan satu sama lain terkait hal itu kalau mereka ingin eksis terus. Kepada pengunjung silahkan menikmati wisata pantai padang tampa perlu melakukan hal-hal yang tidak baik dipandang serta saling menghormati agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali di Pantai Padang,”tutupnya.(yud)
Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.