Latest Post

Maret 04, 2026

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima audiensi Walikota Padang, Fadly Amran, di ruang Buya Hamka, Kantor KAI Divre II Sumbar, Rabu (4/3). Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara KAI dan Pemerintah Kota Padang dalam mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI (Persero), Rafli Yandra, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Dadan Rudiansyah, Sekretaris Perusahaan PT KAI, Wisnu Pramudyo, Kepala KAI Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan, dan Walikota Padang Fadli Amran, serta jajaran Pemerintah Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, KAI berkomitmen untuk mendukung program strategis Walikota Padang, khususnya dalam penataan kawasan Kota Tua, pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat, serta penguatan sistem transportasi yang aman dan andal.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin menegaskan bahwa perusahaan siap bersinergi dalam program beautifikasi kawasan Kota Tua Padang guna memperkuat identitas kota sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. KAI juga membuka ruang koordinasi terkait pemanfaatan lahan perusahaan untuk mendukung kebutuhan sosial masyarakat, termasuk rencana pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, KAI mendukung optimalisasi aset dan peningkatan utilitas jalur kereta api, termasuk penguatan layanan KA Bandara sebagai bagian dari integrasi transportasi di Kota Padang. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

Dalam kesempatan yang lain, Kepala Humas KAI, Reza Shahab menyampaikan bahwa dalam hal ini, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam sinergi ini. KAI bersama Pemerintah Kota Padang berupaya memperkuat koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui pembentukan tim teknis yang akan merumuskan langkah konkret dan terukur.

KAI Divre II Sumbar memandang kolaborasi ini sebagai wujud dukungan nyata terhadap visi pembangunan Kota Padang yang modern, tertata, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan transportasi yang selamat, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Maret 03, 2026

 

INFONEWS-Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye laksanakan agenda Safari Ramadhan 1447 H/2026 M di  Masjid At Taubah Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo, Senin (2/3/2026).

Agenda ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi di bulan suci, tetapi juga wahana nyata untuk memperkuat akses pelayanan kepada warga di akar rumput.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyampaikan, kegiatan Safari Ramadhan ini menjadi momentum silahturahmi juga wahana nyata untuk memperkuat akses pelayanan kepada warga di akar rumput.

Sarana strategis untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat, memperkuat hubungan wakil rakyat dengan umat, sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara legislatif bersama warganya.

Ia  menyampaikan,  kedatangannya bersama tim di Masjid At Taubah ini bukan untuk menyampaikan ceramah.

Alhamdulillah pada kesempatan ini kedatangan kami bersama tim untuk menyerahkan bantuan hibah senilai Rp25 juta kepada pengurus masjid.
Dana ini diharapkan mendukung pengembanan fasilitas ibadah, peningkatan sarana keagamaan, dan pembinaan spiritual masyarakat.

"Ini merupakan bentuk pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan umat di bulan penuh berkah ini," katanya.

"Juga kepada niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat agar bisa menjadi motivasi dan contoh bagi anak - anak dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Sementara pengurus Masjid At Taubah Ahmad Nawir mengatakan, terimakasih banyak atas bantuan hibah senilai Rp25 juta untuk Masjid At Taubah.

"Bantuan ini akan kami gunakan untuk memakmurkan masjid serta kegiatan atau program-program yang ada," katanya(*).
Baca selengkapnya »

Maret 03, 2026

 


INFONEWS-Usulan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, untuk mengganti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan uang tunai selama Ramadan, mendapat respons dari Ketua DPRD Padang, Muharlion.

Muharlion menyatakan DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut, asalkan mekanisme dan regulasinya jelas.

“Kita mendukung saja, tetapi harus jelas dalam penyalurannya. Jangan sampai ketika menerima uang, dibayarkan untuk yang lain,” ujarnya, Selasa (3/3/2026)

Ia menegaskan, jika memang ada regulasi resmi dari pemerintah pusat, maka pelaksana teknis di daerah tinggal menjalankan. Menurutnya, selama ini tugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah menyalurkan makanan, bukan uang tunai.

“Kalau memang ada regulasi dari Badan Gizi Nasional bahwa MBG selama Ramadan berbentuk uang, kenapa tidak. SPPG tinggal menyalurkannya sesuai aturan,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Jumat (27/2/2026), Maigus Nasir mengusulkan agar selama bulan puasa bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk makanan siap saji, melainkan uang tunai yang diserahkan kepada orang tua siswa.

“Muncul usulan agar selama Ramadan, bantuan makanan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua,” ungkapnya.

Menurut Maigus, kebijakan tersebut bukan hanya mempertimbangkan aspek ibadah dan kondisi siswa yang menjalani Pesantren Ramadan di masjid dan musala, tetapi juga faktor distribusi yang berpotensi terkendala jika makanan tetap dikirim ke sekolah.

Lebih jauh, ia melihat peluang besar bagi pelaku UMKM lokal. Dana MBG yang dialihkan ke bentuk tunai diharapkan dibelanjakan di pasar takjil atau “Pasa Pabukoan”, sehingga menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Dana itu bisa berputar di UMKM lokal. Apalagi perputaran uang dari program MBG ini mencapai Rp1,4 miliar per hari di Kota Padang,” jelasnya.

Dengan nilai perputaran dana yang signifikan, MBG dinilai bukan sekadar program peningkatan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah. Kini, publik menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat untuk menentukan apakah skema tunai benar-benar diterapkan selama Ramadan. (*)
Baca selengkapnya »

Maret 03, 2026

 

INFONEWS – Komisi IV DPRD Kota Padang menggelar Rapat Kerja bersama sejumlah mitra kerja dalam rangka membahas permasalahan Desil dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Padang. Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 Maret 2026, pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Banggar Lantai 3 Gedung DPRD Kota Padang.

Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari Jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang tanggal 31 Desember 2025 tentang Rapat Konsultasi dan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Komisi IV memandang perlu adanya pembahasan mendalam terkait persoalan data desil dan kepesertaan PBI yang berhubungan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan jaminan sosial dan kesehatan.

Hadir sebagai mitra kerja dalam rapat tersebut antara lain Dinas Sosial Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, para Camat se-Kota Padang, BPJS Kesehatan Kota Padang, serta BPS Kota Padang. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi data, validasi penerima manfaat, serta upaya perbaikan sistem pendataan agar bantuan tepat sasaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, menegaskan bahwa persoalan desil dan PBI merupakan isu krusial yang menyangkut hak dasar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

“Komisi IV ingin memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar akurat dan mutakhir. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak terakomodasi, sementara yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini menyangkut keadilan sosial dan pelayanan publik,” ujar Buya Iskandar.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pembaruan data secara berkala dan keterlibatan aktif pemerintah kecamatan hingga kelurahan sangat penting untuk meminimalisir kesalahan data di lapangan.

Komisi IV DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini hingga ditemukan solusi konkret yang berpihak kepada masyarakat. Hasil rapat kerja ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dan instansi terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran program bantuan di Kota Padang. (*)
Baca selengkapnya »

Maret 03, 2026 ,

Infonews - Dalam upaya meningkatkan komunikasi di tengah masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) tak henti untuk melakukan yang terbaik di wilayah binaannya.


Salah satu kegiatan yang di lakukan itu Komunikasi Sosial (Komsos) di berbagai kalangan seperti Satpam Perhubungan, warga Dusun Sibaibai, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap,Kepulauan Mentawai.


"Kegiatan sharing bersama satpam perhubungan ini membahas ketertiban wilayah pelabuhan" ucap Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serka Angerango Gea, Selasa (3/2/2026).


Selain membahas ketertiban wilayah pelabuhan, Babinsa juga memotivasi satpam perhubungan untuk terus aktif memberikan pengamanan di area tugas.


Semoga area pelabuhan terjaga dengan baik selama pelaksanaan kegiatan ramadhan hingga lebaran dan diharapkan berjalan dengan kondusif" tukasnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Maret 03, 2026

 

INFONEWS-Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi akan menerima lonjakan kunjungan dari perantau maupun wisatawan saat musim mudik.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat yang datang, terutama terkait penataan parkir yang selama ini kerap menjadi sorotan.

“Karena kami  menghitung hari menjelang Lebaran, tentu Kota Padang akan menerima banyak kunjungan dari perantau dan masyarakat yang mudik. Pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat yang datang, terutama dalam penataan parkir yang sering viral,” ujarnya.

Menurut Ances, Dishub akan melakukan pembinaan ulang terhadap juru parkir guna meningkatkan kualitas layanan di lapangan. Edukasi dan pengawasan ketat akan menjadi fokus agar tidak lagi muncul keluhan pengunjung saat Lebaran nanti.

“Kami akan berusaha keras membina kembali jukir, memberikan edukasi, pemahaman, serta kontrol yang ketat agar di hari Lebaran tidak ada lagi kisah-kisah viral yang membuat pengunjung kecewa,” katanya.Senin (2/3/2026).

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menyebut, persoalan parkir di Kota Padang, khususnya di kawasan wisata Taplau, menjadi perhatian serius pihaknya belakangan ini.
Ia mengatakan, peningkatan kunjungan wisata saat Ramadan hingga Lebaran, termasuk kepulangan perantau, harus diantisipasi dengan pelayanan parkir yang lebih tertib dan nyaman.

“Kami menghimbau kepada dinas terkait agar menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran, ketika kunjungan wisata meningkat dan orang rantau pulang, bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pengunjung di spot-spot wisata yang ada,”pungkasnya. (*)
Baca selengkapnya »

Maret 03, 2026

 

INFONEWS-Komisi III DPRD Kota Padang menggelar hearing bersama mitra kerja, yakni Dinas Perhubungan Kota Padang dan Dinas Pariwisata Kota Padang, guna membahas penataan parkir menjelang Ramadan dan Lebaran yang berlansung di ruangan rapat komisi III Senin (2/3/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menyebut, persoalan parkir di Kota Padang, khususnya di kawasan wisata Taplau, menjadi perhatian serius pihaknya belakangan ini.
Ia mengatakan, peningkatan kunjungan wisata saat Ramadan hingga Lebaran, termasuk kepulangan perantau, harus diantisipasi dengan pelayanan parkir yang lebih tertib dan nyaman.

“Kami menghimbau kepada dinas terkait agar menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran, ketika kunjungan wisata meningkat dan orang rantau pulang, bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pengunjung di spot-spot wisata yang ada,” ujarnya.

Selain kepada pemerintah, Komisi III juga mengingatkan peran masyarakat dalam membantu pengawasan layanan parkir di lapangan. Helmi menyampaikan, pengunjung diminta aktif meminta tiket parkir apabila tidak diberikan oleh juru parkir.

“Kalau memang mereka tidak dapat pelayanan, mereka tidak dikasih tiket, minta tiket kepada juru parkir itu. Dengan begitu pemerintah juga akan terbantu,” katanya.

“Jujur pemerintah tidak mengharapkan profit atau PAD maksimal, tetapi bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat di kawasan wisata,” tambahnya.

Dalam hearing tersebut, Komisi III juga membahas skema penataan parkir, termasuk kemungkinan penggunaan portal di sepanjang kawasan wisata jika penertiban manual sulit dilakukan.“Kalau memang susah ditertibkan di sepanjang spot wisata khususnya Pantai Padang, kenapa tidak kita pakai portal,” jelasnya.

Helmi juga menyinggung keberadaan tenaga outsourcing yang telah diterima Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan parkir.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan optimal untuk memberdayakan sistem parkir resmi dan menekan praktik parkir liar.
“Kami  sudah memberikan anggaran untuk itu. Manfaatkan, bagaimana Parkir liar dan segala macamnya harus ditangani,” tegasnya.(*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.