Latest Post

 

INFONEWS – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang memberikan sejumlah catatan strategis terhadap usulan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan tersebut, legislatif menegaskan agar setiap penambahan anggaran belanja daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas yang memberikan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat luas.

​Pembahasan intensif ini berlangsung dalam rapat kerja Pansus IV DPRD Kota Padang di Ruang Komisi IV pada Rabu (17/6/2026). Rapat strategis tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra terkait, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang.

​Agenda utama rapat membedah berbagai usulan perubahan anggaran dari masing-masing OPD, mulai dari kebutuhan belanja pegawai, biaya operasional, hingga program kerja baru yang didanai melalui APBD Perubahan 2026. Ketua Pansus IV DPRD Padang, Mulyadi, mengungkapkan bahwa mayoritas usulan perubahan anggaran yang diajukan oleh OPD masih didominasi oleh kebutuhan rutin seperti gaji, honorarium, dan operasional kantor.

​"Sebagian besar usulan yang kami bahas masih berkaitan dengan penambahan gaji, honorarium, dan kebutuhan operasional. Belum banyak program baru yang diajukan karena umumnya hanya penyesuaian pada kegiatan yang sudah berjalan," ujar Mulyadi saat memberikan keterangan.

​DPRD menekankan bahwa setiap tambahan anggaran, baik yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun dana transfer pemerintah pusat, harus menjadi stimulus pembangunan daerah. Pansus IV meminta pemerintah kota tidak sekadar menghabiskan anggaran untuk belanja rutin, melainkan harus jeli melihat potensi program yang memperkuat kesejahteraan warga Kota Padang.

​Selain menyoroti belanja rutin pegawai, Pansus IV juga memberikan perhatian ekstra terhadap tata kelola dan usulan dana hibah yang diajukan oleh OPD. DPRD menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan penyaluran dana hibah wajib mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak memicu persoalan hukum atau temuan di kemudian hari.
Mengingat masa pelaksanaan kegiatan melalui APBD Perubahan sangat terbatas, Pansus IV mengingatkan seluruh OPD untuk menghitung lini masa kerja secara cermat dan realistis. Proyek-proyek fisik yang membutuhkan mekanisme tender atau lelang harus diperhitungkan dengan matang agar seluruh program kerja bisa rampung tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran.

​Di sektor pendidikan, koordinasi ini mendalami mekanisme penyaluran bantuan pendidikan, program beasiswa, serta kesiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mulyadi meminta Dinas Pendidikan memastikan akurasi data daya tampung SMP Negeri di Kota Padang agar seluruh lulusan Sekolah Dasar (SD) mendapatkan kepastian akses pendidikan yang merata.

​Tidak hanya sektor pendidikan, alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 ini juga diproyeksikan untuk mendukung persiapan Kota Padang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Dari seluruh hasil bedah anggaran tersebut, Pansus IV mengeluarkan rekomendasi utama berupa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi agar penggunaan anggaran daerah tetap transparan dan akuntabel.

​Sebagai penutup, DPRD Kota Padang berkomitmen penuh untuk mengawal ketat setiap rupiah yang dialokasikan dalam perubahan anggaran demi kepentingan publik. Pihak legislatif berharap hasil akhir dari APBD Perubahan 2026 ini memberikan output serta outcome yang terukur, konkret, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang.(*)

 

INFONEWSPanitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk terus meningkatkan inovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Padang, Rabu (17/6/2026).

​Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh unsur pimpinan Pansus II DPRD Kota Padang. Agenda tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pertanian Kota Padang.

Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan realisasi program kerja, capaian pendapatan, serta usulan penyesuaian anggaran yang akan dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan TA 2026. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program pembangunan, peningkatan PAD, efisiensi belanja daerah, serta percepatan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

​Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan daerah. Upaya ini diambil agar program pembangunan yang dirancang Pemerintah Kota Padang dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

​Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS Perubahan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pelayanan publik semata. Menurutnya, seluruh program yang direncanakan juga harus mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara maksimal.

​"Setelah pembahasan di Pansus II, kami menekankan kepada seluruh OPD penghasil PAD agar menyusun program yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah memang berkewajiban memberikan pelayanan, namun di sisi lain kita juga harus mampu memaksimalkan PAD sebagai penopang pembangunan," ujar Miswar.

​Ia menambahkan, tren PAD Kota Padang dari tahun ke tahun memang menunjukkan grafik peningkatan yang cukup baik. Meski demikian, legislatif mengingatkan agar capaian positif tersebut tidak membuat pihak eksekutif berpuas diri karena masih banyak potensi sektor pajak dan retribusi yang belum tergali.

​"Alhamdulillah, PAD Kota Padang setiap tahun mengalami peningkatan, namun itu belum cukup. Kami ingin setiap OPD terus melahirkan inovasi baru agar target pendapatan bisa terus dipacu dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah," katanya.

​Di sisi lain, Pansus II DPRD Kota Padang memberikan perhatian serius dan evaluasi tajam terhadap sejumlah OPD yang realisasi pendapatannya masih di bawah target. Miswar menyoroti Dinas Pertanian Kota Padang sebagai salah satu instansi yang capaiannya masih perlu didorong melalui program-program kreatif yang inovatif.

​Sebagai tindak lanjut, Pansus II DPRD Kota Padang mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin optimal, potensi PAD melonjak, dan seluruh program kerja 2026 memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)

 

INFONEWS-Sebagai bagian dari komitmen menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di perlintasan sebidang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sekaligus menekan potensi terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kembali dilaksanakan pada Rabu (17/6) di tiga titik perlintasan sebidang resmi yang dijaga di antranya :
1. Perlintasan resmi dijaga Km 9+135 petak jalan Alai - Air Tawar
2. Perlintasan resmi dijaga Km 13+225 petak jalan Air Tawar - Tabing
3. Perlintasan resmi dijaga Km 15+840 petak jalan Air Tawar - Tabing

Dalam kegiatan tersebut, peserta sosialisasi memberikan edukasi secara langsung kepada pengguna jalan melalui pengeras suara, memasang media sosialisasi berupa spanduk, serta membagikan stiker keselamatan bertuliskan “Berhenti Sejenak, Tengok Kanan Kiri, Pastikan Aman, Lanjutkan Perjalanan.” Pesan tersebut mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti, memastikan jalur aman dari kedua arah, dan mendahulukan perjalanan kereta api sebelum melintasi perlintasan sebidang.

Sepanjang tahun 2026, KAI Divre II Sumbar terus memperkuat budaya keselamatan melalui berbagai program. Hingga pertengahan Juni 2026, KAI telah melaksanakan sosialisasi keselamatan di 30 titik perlintasan resmi, baik yang dijaga maupun tidak dijaga. Selain itu, sebanyak 11 banner keselamatan telah dipasang di sejumlah lokasi yang dinilai rawan kecelakaan, serta edukasi keselamatan juga dilaksanakan di sekolah-sekolah yang disertai penyaluran bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa sarana olahraga di empat lokasi.

Di sisi lain, KAI Divre II Sumbar juga terus mendukung program nasional penutupan perlintasan liar. Hingga saat ini, sebanyak 21 dari total 35 titik perlintasan liar yang menjadi target penutupan telah berhasil ditutup secara bertahap. Dari jumlah tersebut, 17 titik ditutup sepanjang tahun 2026, sedangkan 4 titik lainnya telah direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Reza menjelaskan bahwa penguatan keselamatan tidak hanya dilakukan melalui penutupan perlintasan liar, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, serta penguatan budaya keselamatan di seluruh lini operasional perusahaan.

“KAI terus memperkuat keselamatan melalui penutupan perlintasan liar, peningkatan kompetensi SDM, penerapan SOP secara disiplin, serta edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan bersama seluruh stakeholder. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Reza.

Menurutnya, keberadaan palang pintu, rambu lalu lintas, maupun petugas penjaga perlintasan tidak akan memberikan perlindungan yang optimal tanpa kedisiplinan pengguna jalan. Perlintasan sebidang merupakan titik temu antara jalur kereta api dan jalan raya yang memiliki tingkat risiko tinggi apabila aturan keselamatan diabaikan.

Oleh karena itu, KAI mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhenti sejenak, memperhatikan kondisi dari kedua arah, mematuhi rambu-rambu yang tersedia, serta mendahulukan perjalanan kereta api setiap kali melintasi perlintasan sebidang. KAI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan liar yang telah ditutup serta tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api.

Selain membahayakan keselamatan, pelanggaran di perlintasan sebidang juga memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ke depan, KAI Divre II Sumbar akan terus memperluas jangkauan sosialisasi keselamatan serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Balai Teknik Perkeretaapian, aparat penegak hukum, komunitas pecinta kereta api, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan transportasi perkeretaapian yang semakin aman, andal, dan nyaman.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan perjalanan yang aman dengan disiplin saat melintasi perlintasan sebidang. Keselamatan perjalanan kereta api hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara KAI, pemerintah, aparat terkait, dan seluruh pengguna jalan,” tutup Reza.(*)

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan potensi bahaya di sekitar jalur kereta api melalui stasiun terdekat atau Contact Center KAI 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, maupun media sosial KAI121.

 

INFONEWS - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyorot peningkatan silpa dan posisi keuangan daerah Kota Padang.

Hal itu terungkap dari penyampaian juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang pada rapat paripurna terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin, 15 Juni 2026.

Salah satu temuan paling mencolok bagi Fraksi Gerindra yang diketuai Wahyu Hidayat dan sekretaris Delma Putra itu, adalah kenaikan SiLPA Tahun 2025 sebesar 157,48 miliar Rupiah, naik 15,79% dibanding SiLPA 2024 (136,00 miliar Rupiah).

Bagi Fraksi Gerindra, SiLPA yang terus meningkat bukanlah tanda keberhasilan penghematan, melainkan indikasi ketidakakuratan perencanaan.

Uang sebesar 157 miliar Rupiah, yang mengendap
sepanjang tahun 2025 adalah peluang yang terlewat untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan, atau bantuan langsung tunai.

"Kami meminta BPKA dan Bappeda menyajikan
root cause analysis mengapa SiLPA membengkak, agar penyusunan APBD tahun depan lebih presisi," tegas Fraksi Gerindra.

Dari sisi Neraca, kata Fraksi Gerindra, terdapat akumulasi penyusutan mencapai 3,97 triliun Rupiah, tantangan terbesar ke depan yang perlu jadi perhatian adalah pemeliharaan aset.

"Jangan sampai jalan rusak atau Gedung pemerintah kusam karena anggaran pemeliharaan
tidak memadai."

Dari sisi Laporan Operasional, lanjut Fraksi Gerindra, Pemkot Padang mencatat Surplus
Operasional sebesar 286,66 miliar Rupiah, Ini indikator sehat bahwa pendapatan rutin mampu menutupi beban rutin.

"Surplus ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan cadangan fiskal atau inovasi pelayanan publik, bukan sekadar menjadi angka statistik," katanya. (*)

INFONEWS - Peningkatan kompetensi bagi tenaga administrasi sekolah di era digital saat ini sudah menjadi keharusan, karena sistim kerja tidak lagi di lakukan secara manual, tetapi menggunakan teknologi atau digitalisasi.


Meski berada di kepulauan, bukan berarti tidak mampu mengikuti teknologi, tapi menjadi keharusan untuk mempelajari serta mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas disetiap masing-masing sekolah yang ada di empat pulau besar mentawai yang berjulukan nama bumi Sikerei itu.


Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas SDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai berikan pelatihan peningkatan kompetensi Tenaga Adminitrasi Sekolah (TAS) dan kepala sekolah jenjang SMP se-kabupaten kepulauan Mentawai.


Dia menjelaskan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan keterampilan tenaga administrasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta menstandarkan prosedur kerja administrasi sekolah.


"Tenaga administrasi merupakan ujung tombak sekolah dan mampu membawa perubahan yang lebih baik dan terstruktur melalui sistim digitalisasi" sebut Kabid SMP Disdikbud Mentawai, Leniastria Sapalakai kepada media, Rabu (17/6/2026).


Dia mengatakan, pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga administrasi sekolah jenjang SMP ini di ikuti sebanyak 70 peserta dan kepala sekolah, tujuan pelatihan ini agar lebih mengetahui sistim teknologi.


"Pelatihan ini menyangkut aplikasi Sistim Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), karena untuk surat menyurat di haruskan menggunakan digital termasuk adminitrasi kepegawaian" ucapnya.


Dalam pelaksanaan pelatihan, pihaknya menghadirkan narasumber dari Kominfo yang membidangi ITE, sedangkan adminitrasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



Editor : Tim Redaksi

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api selama libur Tahun Baru Islam 1448 H pada 16 Juni 2026. Moment libur tersebut, total pelanggan yang dilayani mencapai 8.659 orang, atau setara 111 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 7.792 kursi.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan tingginya volume pelanggan menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi untuk bepergian selama masa libur. Dari seluruh layanan yang dioperasikan, KA Pariaman Ekspres menjadi kereta dengan jumlah pelanggan terbanyak, yakni 5.870 penumpang atau setara 138 persen dari kapasitas 4.240 tempat duduk. Sementara itu, KA Minangkabau Ekspres melayani 1.590 penumpang, dan KA Lembah Anai melayani 1.203 penumpang.

“Tingginya jumlah pelanggan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan kereta api. Saat ini, kereta api semakin menjadi pilihan utama karena menawarkan perjalanan yang efisien, nyaman, aman, serta ramah lingkungan,” ujar Reza.

Reza menambahkan, KAI Divre II Sumbar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api. Kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik dari aspek keselamatan, kenyamanan, maupun pengalaman perjalanan secara menyeluruh.

Berdasarkan data keberangkatan, lima stasiun dengan volume penumpang tertinggi selama periode tersebut adalah Stasiun Padang sebanyak 2.664 penumpang, Stasiun Pariaman 1.784 penumpang, Stasiun BIM 689 penumpang, Stasiun Air Tawar 646 penumpang, dan Stasiun Lubuk Alung 432 penumpang.

Sementara itu, untuk kedatangan penumpang, lima stasiun dengan volume tertinggi yaitu Stasiun Padang sebanyak 2.714 penumpang, Stasiun Pariaman 1.868 penumpang, Stasiun BIM 816 penumpang, Stasiun Air Tawar 612 penumpang, serta Stasiun Naras 411 penumpang.

Capaian tersebut didukung oleh komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menjaga keandalan operasional melalui perawatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Selain itu, ketepatan waktu perjalanan yang terbebas dari kemacetan lalu lintas tetap menjadi salah satu keunggulan layanan kereta api yang terus dipertahankan.

KAI Divre II Sumbar mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dengan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Melalui aplikasi tersebut, tiket dapat dipesan mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, sehingga pelanggan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh tiket sesuai jadwal yang diinginkan.

Selain pemesanan melalui aplikasi, KAI juga tetap menyediakan layanan pembelian tiket secara langsung (go-show) di loket stasiun. Layanan ini dibuka mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan, selama tempat duduk masih tersedia.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di setiap aspek, baik di stasiun maupun selama perjalanan. Keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu akan senantiasa menjadi prioritas utama dalam menghadirkan layanan transportasi yang andal, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Reza.(*)

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 

INFONEWS-Wakil Ketua DPRD Kota Mastilizal Aye menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Padang membangun stadion baru di kawasan Bungus Teluk Kabung. Ia menilai, pembangunan stadion di wilayah pinggiran kota menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, tidak hanya terpusat di kawasan inti kota.

“Kita lihat sendiri, saat ini Kota Padang belum memiliki stadion sepak bola sendiri. Dengan hadirnya stadion di Bungus, tentu akan menjadi kandang bagi PSP Padang. Ingat, saat ini PSP Padang juga belum memiliki lapangan sendiri. Jika berlatih, mereka masih harus menyewa ke pihak lain,” ujar Mastilizal Aye, Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan, pembangunan stadion tersebut juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar Bungus Teluk Kabung.

“Bungus selama ini dikenal dengan wisata alamnya yang masih asri. Dengan adanya stadion milik Pemko Padang, tentu akan menggeliatkan ekonomi masyarakat di sana,” tambahnya.

Sementara itu, rencana pembangunan stadion ini sebelumnya telah disampaikan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dalam pertemuan bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung KAN Bungus Teluk Kabung pada awal Juni 2026.

Dalam paparannya, stadion tersebut tidak hanya disiapkan sebagai markas baru PSP Padang, tetapi juga akan dikembangkan sebagai pusat pembinaan sepak bola usia muda serta kawasan sport tourism yang terintegrasi dengan potensi wisata alam Bungus. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir selatan Kota Padang.(*)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.