Latest Post

 

INFONEWS -Komitmen kuat dalam mengawal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terus ditunjukkan oleh jajaran Komisi III DPRD Kota Padang. Dalam rangka memastikan layanan air bersih di Kota Bengkuang semakin optimal dan merata, Komisi III DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja strategis ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (18/11/2026).

Langkah proaktif para wakil rakyat ini merupakan bagian penting dari agenda kerja Komisi III DPRD Kota Padang pada Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung sejak 15 hingga 19 November 2026. Fokus utama dari lawatan kelembagaan ini adalah menggali formula terbaik terkait penyelenggaraan dan percepatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Rombongan legislator Kota Padang tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi III DPRD Kota Padang, Osman Ayub, didampingi oleh anggota Komisi III yang dikenal vokal memperjuangkan aspirasi publik, yakni Ir. H. Yendril dan Mukhlis, SE. Kehadiran delegasi legislatif Padang ini disambut hangat di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja No. 1, Medan.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran direksi Perumda Tirtanadi yang diwakili oleh Direktur Produksi dan Operasional, Lamtagon Manalu, serta Direktur Administrasi dan Keuangan, Sahrim Siregar, menerima rombongan dengan penuh keterbukaan. Diskusi berlangsung dinamis dengan menempatkan kepentingan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Bagi Komisi III DPRD Kota Padang, ketersediaan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan bukan sekadar urusan teknis perusahaan daerah, melainkan hak fundamental setiap warga Kota Padang. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur SPAM menjadi salah satu isu krusial yang terus dikawal ketat di parlemen daerah.

Selama sesi dialog, Osman Ayub bersama Ir. H. Yendril dan Mukhlis, SE secara mendalam menggali berbagai informasi strategis mengenai tata kelola SPAM yang telah diterapkan oleh Perumda Tirtanadi. Komisi III menaruh perhatian besar pada bagaimana manajemen air minum dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Mulai dari pengamanan dan pengelolaan sumber air baku, optimalisasi instalasi pengolahan air, hingga keandalan jaringan distribusi agar air bersih dapat mengalir lancar sampai ke keran-keran rumah tangga pelanggan menjadi pokok bahasan yang dikupas tuntas oleh rombongan Komisi III DPRD Kota Padang.

Tak hanya menyoroti aspek pembangunan fisik infrastruktur, Komisi III DPRD Kota Padang juga membedah tantangan pengelolaan operasional di lapangan. Para wakil rakyat ini menilai bahwa infrastruktur yang megah tidak akan berdampak maksimal tanpa didukung sistem operasional yang modern, responsif, dan terintegrasi.


Melalui pertukaran pengalaman antardaerah ini, Komisi III DPRD Kota Padang berupaya memetakan berbagai strategi inovatif yang relevan untuk diadaptasi di Kota Padang. Hal ini dinilai sangat mendesak mengingat pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman di Kota Padang menuntut peningkatan kapasitas layanan air bersih secara signifikan.

Perencanaan jangka panjang juga menjadi sorotan tajam Komisi III dalam pertemuan tersebut. Legislator Kota Padang menyadari bahwa tanpa peta jalan (roadmap) yang matang—terutama dalam menjamin ketersediaan sumber air baku dan kesiapan infrastruktur menghadapi lonjakan pelanggan—keberlanjutan layanan air minum di masa depan bisa terancam.

Selain itu, aspek efisiensi pengelolaan perusahaan daerah, pemeliharaan rutin jaringan distribusi untuk menekan tingkat kebocoran air, serta standar peningkatan kualitas air minum turut menjadi catatan penting yang dihimpun oleh Osman Ayub, Ir. H. Yendril, dan Mukhlis, SE.

Komisi III DPRD Kota Padang memandang bahwa perusahaan daerah air minum harus mampu menyeimbangkan antara fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat dengan tata kelola korporasi yang sehat dan profesional, sehingga cakupan layanan dapat terus diperluas hingga ke wilayah pinggiran kota.

Pihak Perumda Tirtanadi sendiri mengapresiasi tinggi inisiatif dan keseriusan Komisi III DPRD Kota Padang dalam menjalin koordinasi lintas daerah. Bagi Perumda Tirtanadi, kunjungan ini menjadi ruang berbagi praktik baik (best practices) yang konstruktif demi kemajuan sektor air minum di wilayah Sumatera.

Sinergi kelembagaan yang terbangun dalam pertemuan ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang, khususnya dalam hal transfer pengetahuan teknis maupun manajerial terkait pengembangan infrastruktur SPAM.

Seluruh hasil kajian, data, dan masukan strategis yang diperoleh dari kunjungan kerja ke Perumda Tirtanadi ini akan langsung dirumuskan oleh Komisi III DPRD Kota Padang sebagai bahan penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran di daerah.

Dengan bekal referensi komprehensif tersebut, Komisi III DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mendorong Pemerintah Kota Padang dan pihak terkait agar melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur SPAM, demi terwujudnya pelayanan air bersih yang prima dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Padang. (***)

 

INFONEWS- Di balik gemerlap prestasi olahraga yang mengharumkan nama sebuah daerah, selalu ada proses panjang yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan keberpihakan. Ada keringat atlet yang bercucuran di lapangan, kesungguhan pelatih yang tak mengenal lelah, serta harapan besar generasi muda untuk mengukir prestasi. Semua itu membutuhkan fondasi kuat, salah satunya melalui kebijakan anggaran pemerintah daerah yang terarah dan berkelanjutan.

Bagi Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, pembinaan olahraga bukan sekadar kegiatan pendukung pembangunan, melainkan investasi penting bagi masa depan generasi muda. Karena itu, APBD Kota Padang harus mampu menghadirkan dukungan nyata terhadap pengembangan potensi atlet, penguatan organisasi olahraga, serta peningkatan kualitas pembinaan dari tingkat paling dasar hingga jenjang prestasi yang lebih tinggi.

Dalam wawancara pada Sabtu, 21 November 2026, Mastilizal Aye menegaskan bahwa setiap anak muda yang memiliki bakat olahraga berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai potensi besar yang tumbuh di tengah masyarakat justru kehilangan arah hanya karena keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan pembinaan, atau tidak adanya kepastian program dan anggaran.

Menurut pria yang akrab disapa Aye ini, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem olahraga yang kuat. Instansi tersebut harus menjadi motor penggerak pembinaan, bukan hanya menjalankan rutinitas administrasi. Dispora perlu hadir di tengah para atlet, pelatih, dan organisasi olahraga untuk memahami kebutuhan sekaligus memetakan potensi yang dimiliki setiap cabang olahraga.

Ia berharap hubungan antara DPRD Kota Padang dan Dispora dapat terus diperkuat melalui komunikasi serta koordinasi yang intensif. Sebab, keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya dengan perencanaan di atas kertas. Diperlukan kesamaan pandangan antara pihak legislatif dan eksekutif agar kebijakan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembinaan olahraga.

Mastilizal Aye juga menaruh perhatian terhadap pola pengalokasian anggaran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang dan berbagai pengurus cabang olahraga. Baginya, dukungan pemerintah harus disertai perencanaan yang matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap organisasi olahraga perlu memiliki gambaran jelas mengenai kegiatan, kebutuhan pembinaan, serta target prestasi yang ingin dicapai.

Ia mengingatkan agar pengurus cabang olahraga tidak menunggu hingga tahun anggaran berjalan untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Perencanaan harus disusun lebih awal, termasuk kalender pertandingan, program latihan, pembinaan atlet usia dini, hingga kebutuhan mengikuti kejuaraan. Dengan begitu, pemerintah dan DPRD memiliki ruang yang cukup untuk mempertimbangkan serta mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam pembahasan APBD.

Aye melihat Kota Padang sesungguhnya memiliki modal besar untuk melahirkan atlet berprestasi. Sejumlah cabang olahraga, seperti sepak bola dan karate, telah memperlihatkan geliat pembinaan yang cukup menggembirakan. Kompetisi kelompok umur bahkan tumbuh hingga tingkat akar rumput. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat berolahraga masyarakat masih sangat kuat dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Namun, semangat tersebut tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pembinaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat membutuhkan dukungan agar dapat berkembang lebih terarah. Menurut Aye, pemerintah melalui Dispora perlu menangkap potensi tersebut, kemudian menjadikannya bagian dari program pembinaan olahraga kota yang berkesinambungan.

Dalam kaitan itu, ia menegaskan bahwa dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD juga dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong kegiatan olahraga di tengah masyarakat. Akan tetapi, dukungan tersebut harus didasarkan pada komunikasi yang baik, program yang jelas, serta proposal kegiatan yang disusun secara profesional. Seluruh prosesnya tentu harus mengikuti ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Lebih jauh, Mastilizal Aye mengingatkan pentingnya kualitas kepemimpinan dalam organisasi olahraga. Pengurus cabang olahraga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian, memahami kebutuhan atlet, serta bersedia bekerja untuk kemajuan cabang olahraga yang dipimpinnya. Organisasi tidak cukup hanya memiliki struktur kepengurusan, tetapi harus mampu menunjukkan kerja nyata melalui program pembinaan yang terukur.

Perhatian Aye juga diarahkan pada pembinaan olahraga di lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan tempat strategis untuk menemukan dan mengembangkan bakat anak sejak usia dini. Ia mengapresiasi upaya pembinaan olahraga prestasi yang mulai berkembang di lingkungan sekolah menengah dan berharap langkah serupa dapat diperluas. Dengan pembinaan sejak bangku sekolah, anak-anak tidak hanya memperoleh keterampilan olahraga, tetapi juga belajar disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sportivitas.

Menghadapi agenda keolahragaan mendatang, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) serta berbagai kejuaraan tingkat regional dan nasional, Mastilizal Aye menilai persiapan tidak boleh dilakukan secara mendadak. Atlet membutuhkan proses panjang untuk mencapai performa terbaik. Mereka harus mendapatkan kesempatan berlatih, mengikuti kompetisi, memperoleh pendampingan pelatih, serta didukung kebutuhan pembinaan yang memadai.


Karena itu, ia mendorong Dispora Kota Padang lebih aktif membangun komunikasi dengan KONI dan seluruh pengurus cabang olahraga. Dispora diharapkan menjadi penghubung yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dalam satu arah kebijakan. Kalender kompetisi dan program pembinaan tahunan perlu disusun secara sistematis sehingga kebutuhan anggaran dapat diproyeksikan sejak awal dan diperjuangkan dalam perencanaan APBD berikutnya.

Sebagai pimpinan DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye memastikan ruang komunikasi bagi insan olahraga harus tetap terbuka. Aspirasi atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, hingga pengelola fasilitas latihan perlu didengar. Menurutnya, informasi yang datang langsung dari lapangan sangat penting agar kebijakan yang disusun tidak melenceng dari persoalan sebenarnya. DPRD harus mengetahui apa yang dibutuhkan para pelaku olahraga agar pengawasan dan penganggaran berjalan lebih tepat sasaran.

Ia percaya, kemajuan olahraga Kota Padang hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama. Pemerintah daerah melalui Dispora, DPRD, KONI, pengurus cabang olahraga, sekolah, pelatih, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama. Tidak boleh ada ego sektoral yang justru menghambat lahirnya atlet-atlet potensial. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula peluang Kota Padang melahirkan prestasi membanggakan.

Pada akhirnya, Mastilizal Aye ingin APBD tidak hanya dipandang sebagai kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah. Di balik setiap alokasi anggaran, harus ada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Pembinaan olahraga menjadi salah satu investasi yang hasilnya tidak selalu hadir seketika, tetapi tumbuh melalui proses panjang, kedisiplinan, dan kesungguhan semua pihak.

Dengan pengawalan kebijakan dan anggaran yang konsisten, Mastilizal Aye berharap Dispora Kota Padang semakin kuat menjalankan perannya dalam pembinaan olahraga. Sebab, di setiap lapangan latihan yang sederhana, mungkin sedang tumbuh calon juara masa depan. Mereka membutuhkan kesempatan, perhatian, dan dukungan agar mampu membawa nama Kota Padang berdiri tegak di panggung prestasi. (***)



 


INFONEWS-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Delma Putra, kembali membuktikan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. 

Melalui realisasi dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), proyek betonisasi jalan lingkungan yang berlokasi di kawasan belakang Rumah Potong, Kota Padang, kini telah sukses dilaksanakan. Kehadiran infrastruktur yang memadai ini menjadi jawaban atas penantian panjang warga sekitar yang mendambakan akses jalan yang layak dan nyaman.

Delma Putra turun langsung meninjau kondisi lokasi pengerjaan proyek tersebut bersama warga setempat, beberapa waktu lalu. Mengenakan kaus berkerah hijau tua dan celana hitam, legislator Kota Padang ini berjalan menyusuri jalur yang tengah dipersiapkan untuk pengecoran. 

Kehadiran langsung wakil rakyat di tengah-tengah proses pembangunan ini menunjukkan kepedulian serta fungsi pengawasan yang melekat guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Tidak sekadar melihat dari kejauhan, Delma Putra juga terlihat berdialog hangat dan berdiskusi secara intensif dengan warga, termasuk tokoh masyarakat dan kaum ibu di lokasi proyek. Dalam perbincangan di atas badan jalan yang telah dihampari lapisan agregat batu kerikil dan plastik cor tersebut, Delma mendengarkan langsung masukan serta ungkapan rasa syukur warga atas direalisasikannya pembangunan jalan lingkungan di permukiman mereka.

Proses pengerjaan betonisasi jalan lingkungan di belakang Rumah Potong ini dilakukan secara bertahap dan terukur. Tahapan awal dimulai dengan pembersihan badan jalan, penghamparan serta pemadatan material batu kerikil sebagai fondasi dasar, hingga pemasangan plastik cor di sisi kanan dan kiri jalan untuk menjaga kualitas adukan beton agar tidak cepat meresap ke tanah.

Delma Putra menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan merupakan prioritas utama dalam penyaluran Pokir miliknya. Menurutnya, akses jalan yang baik merupakan urat nadi aktivitas warga sehari-hari, baik untuk mobilitas bekerja, akses pendidikan anak-anak, maupun kelancaran roda perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan dan permukiman.

Hasil kerja keras dan pengawalan ketat dari Delma Putra tersebut kini membuahkan hasil nyata. Pada bagian akhir pengerjaan, tampak hamparan jalan beton yang mulus, rapi, dan kokoh telah membentang menggantikan jalan tanah berbatu yang sebelumnya kerap becek saat hujan dan berdebu ketika musim kemarau tiba. Para pekerja tampak merapikan permukaan beton guna memastikan kualitas konstruksi yang tahan lama.(*)

 


INFONEWS-Malam dan pagi di Padang Sarai seolah memiliki cerita yang berbeda ketika Festival Alek Nagari Padang Sarai 2026 hadir menyapa masyarakat. Lapangan Surau Gobah, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, menjelma menjadi ruang perjumpaan penuh kehangatan. Ribuan warga datang, berkumpul, dan larut dalam kemeriahan sebuah perhelatan yang bukan sekadar hiburan, melainkan juga ikhtiar merawat identitas anak nagari. Di balik semarak kegiatan selama 21 hingga 22 November 2026 itu, ada perjuangan Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN, Rustam Efendi, yang membawa aspirasi masyarakat menjadi sebuah kenyataan.

Bagi Rustam Efendi, festival ini memiliki makna lebih dalam daripada sekadar menghadirkan keramaian. Ada harapan agar tradisi yang diwariskan para pendahulu tidak berhenti menjadi cerita masa lalu. Ada keinginan agar kekayaan budaya Padang Sarai tetap hidup, dikenal generasi muda, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui realisasi Pokok Pikiran (Pokir) yang diperjuangkannya, Rustam menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan potensi nagari, mulai dari kuliner tradisional, kesenian Islami, hingga kekuatan adat Minangkabau.

Perjuangan itu berangkat dari aspirasi Ninik Mamak Nan 10 Suku di Kelurahan Padang Sarai. Sebuah gagasan yang tumbuh dari lingkungan masyarakat, kemudian diperjuangkan Rustam di lembaga legislatif dan diwujudkan melalui Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Padang. Baginya, Pokir harus benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan yang dirasakan manfaatnya. "Kegiatan ini adalah bentuk nyata Pokir yang kembali ke masyarakat. Pokir bukan hanya angka di kertas, tapi harus menjadi panggung untuk UMKM, untuk Bundo Kanduang, untuk anak nagari, dan untuk melestarikan adat kita," ungkap Rustam saat membuka lomba kuliner Sarang Bareh, Sabtu (21/11/2026).

Ada kebanggaan tersendiri ketika Rustam melihat aspirasi para pemangku adat dapat diwujudkan menjadi kegiatan yang dinikmati masyarakat luas. Ia menyebut festival tersebut lahir dari usulan Ninik Mamak Nan 10 Suku, yang kemudian diperjuangkan di DPRD dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Kolaborasi itu memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari gagasan besar di atas meja. Terkadang, kemajuan justru tumbuh dari suara masyarakat di kampung sendiri, dari keinginan sederhana untuk menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman.

Salah satu warisan yang mendapat panggung istimewa adalah kuliner Sarang Bareh. Makanan tradisional berbahan dasar beras khas Padang Sarai itu diperkenalkan melalui lomba yang diikuti 10 kelompok utusan Bundo Kanduang Nan 20 Suku. Di tangan para perempuan penjaga tradisi, Sarang Bareh bukan sekadar sajian yang menggugah selera, tetapi juga menyimpan cerita tentang kebersamaan, kearifan lokal, dan kekayaan rasa Minangkabau. Rustam melihat potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi identitas kuliner yang membanggakan sekaligus mendukung cita-cita Kota Padang menuju Padang Gastronomy City.

Namun, Alek Nagari Padang Sarai tidak hanya berbicara tentang makanan dan keramaian. Festival ini juga menghadirkan prosesi Alek Adaik Badampeng, yang dirangkaikan dengan peresmian Kantor Sekretariat Bersama 10 Suku Padang Sarai. Salawat Dulang, Nasyid, dan Qasidah turut menghidupkan suasana, mempertemukan nilai adat dengan napas religius yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kehadiran Khairat KDI sebagai bintang tamu malam puncak semakin menambah semarak perhelatan yang menjadi kebanggaan anak nagari tersebut.(*)

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye. 
INFONEWS, - Di tengah gemuruh pembangunan dan derap modernisasi Kota Padang, ada warisan yang tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Seni dan budaya adalah napas panjang sebuah peradaban. Di dalamnya tersimpan sejarah, jati diri, filosofi kehidupan, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, keberadaannya membutuhkan perhatian nyata, termasuk melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, Sabtu, 21 November 2026 kepada awak media mengatakan, memandang pelestarian seni dan budaya tidak cukup hanya dengan seruan menjaga tradisi. Harus ada langkah konkret, program berkelanjutan, dan perhatian pemerintah daerah agar para seniman, budayawan, sanggar, serta sasaran silek tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Sebab, tradisi yang tidak dirawat perlahan bisa kehilangan tempat di tengah perubahan zaman.

Polisitisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa aspirasi dari kalangan pelaku seni dan budaya masih terus mengalir. Berbagai kelompok, termasuk penggerak sasaran silek, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap kegiatan yang mereka jalankan. Aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa di balik semarak kegiatan budaya, masih ada kebutuhan yang menunggu sentuhan kebijakan.

Menurut Mastilizal Aye, persoalan dukungan anggaran perlu dipahami melalui pembagian kewenangan dan mekanisme kerja pemerintah daerah. Urusan kebudayaan memiliki keterkaitan dengan perangkat daerah terkait, sementara kegiatan olahraga dan pembinaan prestasi juga mempunyai jalur program tersendiri. Karena itu, setiap usulan perlu ditempatkan sesuai bidang dan kewenangannya agar dukungan yang diberikan tidak tumpang tindih.

Namun, alumus SMA Negeri 5 Padang ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk membiarkan aktivitas seni dan budaya kehilangan perhatian. Justru, diperlukan komunikasi yang baik antara komunitas, pemerintah, dan DPRD untuk menemukan ruang dukungan yang memungkinkan. APBD semestinya menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar kekayaan budaya daerah tetap hidup, bukan sekadar menjadi catatan dalam dokumen perencanaan.

Mastilizal Aye juga mengingatkan pentingnya kesiapan para pelaku seni dan budaya dalam menyampaikan program. Proposal kegiatan harus disusun secara jelas, mulai dari tujuan, bentuk aktivitas, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran. Dengan perencanaan yang terukur, usulan komunitas akan lebih mudah dipelajari dan diperjuangkan dalam pembahasan program pemerintah daerah.

Perhatian khusus Mastilizal Aye tertuju pada silek tradisional Minangkabau. Baginya, silek bukan semata-mata seni bela diri yang memperlihatkan ketangkasan gerak dan kekuatan fisik. Di dalam setiap gerakannya terkandung filosofi, adab, kedisiplinan, penghormatan kepada guru, serta nilai-nilai kehidupan yang membentuk karakter seseorang. Silek adalah warisan yang menyimpan kebijaksanaan orang-orang terdahulu.

Wakl rakyat dari Dapi 6 ini melihat perlu adanya pemahaman yang baik mengenai perbedaan silek tradisi dengan silek yang berorientasi pada prestasi olahraga. Keduanya memiliki ruang dan tujuan pembinaan masing-masing. Silek tradisi lebih dekat dengan pelestarian adat, filosofi, dan identitas budaya, sedangkan silek prestasi memiliki orientasi pada pembinaan atlet dan pencapaian kompetisi. Keduanya sama-sama penting dan patut mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan.


Di Kota Padang, sasaran-sasaran silek merupakan bagian dari kekayaan sosial dan budaya masyarakat. Tempat-tempat tersebut bukan hanya menjadi ruang bagi anak-anak muda mempelajari gerakan dan teknik bela diri, tetapi juga menjadi tempat menanamkan sopan santun, membangun persaudaraan, serta mengenalkan nilai-nilai adat Minangkabau. Jika sasaran-sasaran ini terus hidup, berarti salah satu pintu pewarisan budaya masih terbuka lebar.

Mastilizal Aye menilai keberlangsungan sasaran silek membutuhkan kegiatan yang teratur dan wadah pertemuan antarkomunitas. Festival, pertunjukan, silaturahmi antarsasaran, hingga kegiatan bersama dapat menjadi pemantik semangat bagi para guru, pelatih, dan anak sasian. Mereka membutuhkan ruang untuk memperlihatkan kemampuan, bertukar pengalaman, sekaligus memastikan bahwa ilmu yang diwariskan tidak berhenti pada satu generasi.

Bagi putra Kuranji ini, sebuah tradisi akan lebih mudah bertahan apabila memiliki kalender kegiatan yang jelas. Komunitas seni dan budaya perlu menyusun agenda tahunan sehingga pemerintah dapat melihat kebutuhan dan kesinambungan programnya. Dengan demikian, pembahasan dukungan melalui APBD tidak hanya muncul ketika ada kegiatan tertentu, tetapi dapat dirancang sebagai bagian dari perhatian jangka panjang terhadap kebudayaan daerah.

Selain silek, Mastilizal Aye juga memandang berbagai bentuk kesenian tradisional perlu memperoleh ruang yang layak. Seni pertunjukan, musik tradisional, tari, dan aktivitas kebudayaan lainnya merupakan bagian dari kekayaan Padang yang tidak boleh terpinggirkan. Para pelakunya membutuhkan kesempatan untuk berkarya, tampil, berkolaborasi, dan memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

Ketua Askot PSSI Kota Padang ini turut menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat, pengurus sanggar, pelatih, serta orang-orang yang selama ini bekerja langsung di tengah komunitas. Pelestarian budaya tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan kepedulian bersama agar kegiatan tetap berjalan, anak-anak muda tertarik untuk belajar, dan nilai-nilai tradisi terus menemukan tempat dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Dalam konteks penganggaran, keterlibatan pihak yang memahami kebutuhan lapangan menjadi sangat penting. Mereka dapat membantu merumuskan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar program seremonial yang selesai setelah acara ditutup. Mastilizal Aye melihat bahwa program yang memiliki manfaat berkelanjutan perlu menjadi perhatian, sehingga setiap dukungan anggaran dapat memberikan dampak bagi perkembangan komunitas seni dan budaya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pembangunan Kota Padang tidak semestinya hanya diukur dari infrastruktur, gedung, jalan, dan berbagai fasilitas fisik. Kemajuan sebuah kota juga terlihat dari kemampuannya menjaga identitas dan kebudayaan masyarakatnya. Kota yang modern tetap membutuhkan akar tradisi yang kuat, sebab dari sanalah karakter dan keunikan daerah tumbuh serta dikenal oleh generasi berikutnya.

Karena itu, perhatian terhadap seni dan budaya harus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Mastilizal Aye berharap komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan komunitas terus diperkuat agar kebutuhan para pelaku budaya dapat diterjemahkan menjadi program yang realistis. Perencanaan yang matang, proposal yang jelas, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran menjadi tiga hal penting untuk menjaga kesinambungan kegiatan kebudayaan.

Pada akhirnya, APBD bukan sekadar kumpulan angka yang dibahas dan disahkan setiap tahun. Di dalamnya ada pilihan tentang apa yang ingin dijaga dan diwariskan kepada masa depan. Bagi Mastilizal Aye, seni dan budaya Kota Padang harus tetap mendapatkan ruang dalam perjalanan pembangunan. Jangan sampai sasaran silek kehilangan penerus, sanggar kehilangan panggung, dan kesenian tradisional hanya tinggal cerita. Sebab, ketika anggaran berpihak pada pelestarian budaya dan masyarakat ikut bergerak merawatnya, warisan leluhur akan terus hidup, mengalir, dan bersenandung di tengah zaman yang terus berubah. (***)

 

Ketua Bapemperda DPRD Kota Padang, Rafdi, ST.

INFONEWS - Arah pembentukan regulasi daerah Kota Padang untuk tahun 2027 mulai dirancang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang menetapkan sebanyak 21 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.


Rencana tersebut disampaikan langsung Ketua Bapemperda DPRD Kota Padang, Rafdi, ST, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). Penyampaian ini menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan legislasi daerah untuk menentukan regulasi yang akan dibahas pada tahun mendatang.

Di bawah penyampaian Rafdi, Bapemperda memaparkan secara terperinci daftar Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027. Sebanyak 21 Ranperda tersebut terdiri dari lima Ranperda inisiatif DPRD dan 16 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang.

Komposisi tersebut memperlihatkan adanya dua jalur pengusulan regulasi, yakni melalui inisiatif lembaga legislatif dan usulan eksekutif. Bapemperda menjadi bagian penting dalam mengoordinasikan serta menyusun perencanaan pembentukan peraturan daerah agar pembahasan legislasi memiliki arah yang jelas.

Dalam laporannya, Rafdi menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 berpedoman pada surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.280/Huk-Pdg/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang penyampaian Propemperda Tahun 2027. Penyusunan tersebut juga didasarkan pada hasil rapat Bapemperda tanggal 19 November 2026.

Untuk Ranperda inisiatif DPRD, terdapat lima materi yang akan menjadi agenda legislasi. Salah satunya adalah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang diprakarsai Komisi II.

Selanjutnya, terdapat Ranperda Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang diprakarsai Komisi III. Ranperda ini merupakan program lanjutan yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur pelayanan air minum.

Komisi IV juga mengusulkan Ranperda tentang Produk Makanan Halal sebagai program lanjutan. Sementara itu, Komisi III mengajukan Ranperda Penataan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sebagai usulan baru.

Satu lagi Ranperda inisiatif DPRD berasal dari Komisi IV, yakni Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan demikian, lima usulan tersebut mencakup sejumlah bidang yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Kota Padang.

Sementara itu, 16 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang mencakup sejumlah materi strategis. Di antaranya pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028 yang diprakarsai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu, terdapat Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan Lainnya, serta Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.


Bidang lingkungan hidup juga masuk dalam agenda melalui Ranperda Pengelolaan Sampah. Kemudian terdapat Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan perubahan peraturan daerah mengenai pengawasan, pengendalian, serta pelarangan minuman beralkohol.

Pada sektor tata ruang dan permukiman, Propemperda 2027 memuat Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2055. Dua materi lainnya adalah Kawasan Tanpa Rokok dan Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Dua Ranperda lainnya menyangkut perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

Penyampaian laporan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri bersama segenap anggota dewan.

Dari unsur Pemerintah Kota Padang, hadir Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Rapat juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Raju M Chaniago, para asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, direktur utama perusahaan daerah, serta Kepala RSUD.

Melalui laporan yang disampaikan Rafdi, Bapemperda memperlihatkan perannya dalam mengawal tahapan perencanaan pembentukan regulasi daerah. Propemperda 2027 selanjutnya menjadi agenda legislasi yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Bagi Bapemperda, penyusunan program legislasi bukan sekadar menghimpun daftar rancangan peraturan. Setiap materi yang masuk menjadi bagian dari proses perencanaan regulasi daerah yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Kota Padang, dengan harapan pembentukannya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat. (***)

 

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang ketika pemerintah daerah bersama legislatif menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun, Jumat (20/11/2026) 

NFONEWS
- Masa depan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh megahnya pembangunan fisik, tetapi juga oleh bagaimana setiap kebijakan anggaran disusun, dibahas, dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semangat itulah yang mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kota Padang ketika pemerintah daerah bersama legislatif menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun, Jumat (20/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye. Dengan mengedepankan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif, rapat paripurna menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk satu tahun ke depan.

Mastilizal Aye memimpin jalannya rapat dengan tiga agenda utama, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Ketiga agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan dengan landasan perencanaan yang jelas.

Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta pimpinan instansi terkait. Kehadiran jajaran pemerintah dan unsur legislatif tersebut memperlihatkan pentingnya kebersamaan dalam mengawal agenda pembangunan daerah.

Bagi Fadly Amran, persetujuan APBD 2027 merupakan langkah penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Padang yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Menurutnya, dukungan dan sinergi legislatif menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan visi, misi, serta program unggulan Pemerintah Kota Padang.

Fadly menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prioritas diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemko Padang juga terus mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan agar pembangunan tetap berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan. Lebih dari itu, anggaran harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan masyarakat, serta membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas. Karena itu, setiap program perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kota Padang.

Dalam arah pembangunan tersebut, Fadly menyebut pengembangan Pasar Raya Padang, kawasan Kota Tua, wilayah pinggir pantai, dan sektor gastronomi sebagai potensi yang perlu terus diperkuat. Berbagai kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperkuat daya tarik Kota Padang sebagai kota perdagangan, pariwisata, dan budaya.

"Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang," ungkap Fadly.

Selain menyepakati APBD 2027, rapat paripurna juga membahas usulan Propemperda Tahun 2027 sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Jumlah tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Padang.

Tiga Ranperda rutin yang diusulkan meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028. Sementara itu, sejumlah Ranperda lanjutan di antaranya mengatur Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055.

Adapun tiga Ranperda baru yang masuk dalam usulan Propemperda 2027 meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan. Kehadiran berbagai rancangan regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pengaturan daerah yang semakin berkembang, mulai dari pelayanan pendidikan hingga penataan ruang perkotaan.


Fadly berharap proses penyusunan kebijakan anggaran dan pembentukan produk hukum daerah dapat berjalan dengan baik. Baginya, regulasi yang tepat dan anggaran yang terarah merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menghadirkan pembangunan berkualitas. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan harapan masyarakat.

"Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan," ujarnya.

Di sisi lain, kepemimpinan Mastilizal Aye dalam rapat paripurna menjadi bagian dari proses demokrasi daerah yang mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan dalam satu ruang musyawarah. Pembahasan anggaran bersama pendapat akhir fraksi-fraksi memperlihatkan bahwa pembangunan membutuhkan komunikasi, pengawasan, dan kerja sama yang berkesinambungan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Kesepakatan APBD 2027 sebesar Rp2,8 triliun pun menjadi pijakan bagi Pemko Padang untuk melanjutkan agenda pembangunan pada tahun mendatang. Tantangannya adalah memastikan setiap alokasi anggaran dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi, hingga penataan kawasan perkotaan.

Melalui sinergi yang terbangun dalam rapat paripurna tersebut, Mastilizal Aye bersama jajaran DPRD dan Fadly Amran bersama Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat terus menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak kepada masyarakat. Sebab, keberhasilan sebuah APBD pada akhirnya bukan semata-mata dilihat dari besarnya angka yang disepakati, melainkan dari perubahan, kemudahan pelayanan, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan warga Kota Padang. (***)



Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.