Latest Post

July 23, 2025 ,

Infonews - Guna memperkuat kemampuan personel Search and Rescue (SAR), Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai adakan latihan kesiapsiagaan dengan skenario kecelakaan kapal tenggelam yang berlangsung di kawasan Perairan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. 


Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 21- 23 Juli 2025 yang melibatkan seluruh personel SAR. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kesiapan, keterampilan, serta kerja sama tim dalam menghadapi kondisi darurat di perairan.


Latihan Kesiapsiagaan tersebut simulasinya sebuah insiden kapal penumpang yang mengalami kebocoran dan tenggelam tidak jauh dari garis pantai, kejadian ini bagaimana respon cepat tim SAR yang di mulai dari menerima laporan kejadian.


Selanjutnya tim SAR mengerahkan peralatan dan armada penyelamat, hingga melakukan penyelaman dan evakuasi korban ke titik aman. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar Basarnas.


Kepala Kantor SAR Mentawai, Rudi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa latihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas personel, mengingat tingginya risiko kecelakaan laut di wilayah Kepulauan Mentawai.


"Wilayah Mentawai sebagian besar merupakan perairan, bahkan potensi kecelakaan kapal cukup tinggi. Karena itu, personel harus memiliki kesiapan yang optimal, baik dari segi kecepatan tanggap, kemampuan teknis, hingga penguasaan alat-alat SAR" ucapnya.


Lebih lanjut di sampaikan, kegiatan pelatihan ini sudah berlangsung dua hari dan direncanakan di hari ketiga pelaksanaan simulasi yang menjadi ajang evaluasi terhadap peralatan operasional.


Dimana evaluasi operasional peralatan itu seperti perahu karet, pelampung, tandu evakuasi, serta sistem komunikasi yang digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan.


Ia mengatakan, kegiatan latihan ini, selain meningkatkan profesionalisme juga bertujuan mempererat koordinasi internal, membangun kepercayaan antar personel, dan memastikan setiap anggota memahami perannya masing-masing dalam struktur operasi SAR.


"Prinsipnya Kantor SAR Mentawai berkomitmen untuk selalu memberikan layanan cepat, tepat dan handal saat menjalankan tugas misi kemanusiaan" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi

Read more »

July 22, 2025

 



INFONEWS,PADANG (21/7/2025) - Ketua DPRD Padang, Muharlion mengungkapkan, belanja pegawai mengambil porsi hingga angka 45 persen dari total APBD Tahun 2025.

Untuk APBD Tahun 2026, porsi belanja pegawai diprediksi akan terus bertambah, seiring pengangkatan 4.899 orang PPPK di tahun 2025 ini.

“UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur, porsi belanja pegawai hanya 30 persen dari total APBD. Ini perintah UU yang harus ditaati mulai tahun 2027, seiring berakhirnya masa transisi selama 5 tahun yang diberikan pemerintah,” tegas Muharlion.

Hal itu disampaikan Muharlion didampingi Ketua Fraksi PKS, Rafdi serta Ja’far dan Gufron pada momen diskusi dengan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Parlemen (FWP) di kantor DPRD Padang, Senin pagi.

Muharlion mengungkapkan, UU HKPD juga mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran (mandatory spending) sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Pilihan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan UU HKPD ini adalah menekan pengeluaran atau menggenjot PAD,” terang Muharlion.

Pengeluaran yang punya ruang untuk bisa ditekan, terang Muharlion, salah satu yang menyedot anggaran cukup besar adalah TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai.

“Menekan TPP ini, tentunya bukan pilihan bijak. Ini akan menimbulkan keresahan di kalangan pegawai kita sekaligus akan berdampak pada kinerja pemerintahan,” terang Muharlion.

“Jika pilihan ini tetap diambil, dihilangkan pun semua TPP seluruh pegawai, amanat UU HKPD sebesar 30 persen untuk belanja pegawai, masih tidak terpenuhi juga,” tambah Ketua PKS Padang itu. 

Artinya, urai anggota dewan peraih suara terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang itu, pilihan yang tersedia hanyalah meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk tahun 2026, Wako Padang mengusulkan target PAD sebesar Rp1,05 triliun. Berdasarkan kajian Fraksi PKS DPRD Padang, potensinya bisa menembus angka Rp1,3 triliun,” ungkap Muharlion.

//Digitalisasi Pemungutan PAD//

Menurut Muharlion, proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun itu realistis untuk diwujudkan walaupun realisasi PAD tahun 2024 lalu baru mencapai angka Rp616,08 miliar atau sekitar 87,27% dari target Rp706 miliar. Sementara, realisasi PAD tahun 2023 di angka Rp658,72 miliar.

“Sewaktu PKS mengusung Mahyeldi-Hendri Septa di Pilkada Tahun 2028 lalu, PAD ditargetkan akan mencapai Rp1 triliun. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, membuat target PAD yang telah dituangkan dalam RPJMD Padagn 2019-2024, direvisi pada angka yang lebih realistis,” ungkap dia.

Dia memastikan, PKS memasang target PAD Rp1 triliun pada waktu itu, berdasarkan kajian yang komprehensif.

“Waktu itu, belum ada opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur alam UU HKPD. Makanya, kita optimistis, potensi PAD Padang yang masih belum digarap wali kota beserta 15 OPD penghasil PAD secara serius, masih besar,” terang alumni UNP itu.

Muharlion mencontohkan retribusi parkir di tepi jalan yang jumlahnya disebutkan Pemko Padang mencapai angka 500 titik.

Jika satu titik parkir berkontribusi pada PAD sebesar Rp100 ribu. Artinya, Rp50 juta disumbangkan untuk PAD per hari. Dalam satu tahun, akan memberikan kontribusi sebesar Rp18,25 miliar. Saat ini, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD baru di angka Rp7 miliar per tahun.

“Jalan yang disewakan petugas parkir kita itu, milik negara. Uangnya juga berasal dari warga. Masak, kita akan biarkan uang itu menguap tak jelas, ditengah sulitnya mencari anggaran untuk pembangunan,” tegas Muharlion.

Peluang lainnya terdapat pada opsen kendaraan bermotor yang mekanisme pembagiannya tak lagi melalui rekening bagi hasil di pemerintahan provinsi. Porsi pembagiannya juga lebih jelas.

Hak kabupaten/kota sebesar 66 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Sedangkan hak provinsi sebesar 34 persen.

“Bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan menambah PAD. Dari sebelumnya Rp100 miliar per tahun, diprediksi akan jadi Rp187 miliar dengan adanya aturan opsen pajak ini,” ungkap Muharlion.

Muharlion pun mengapresiasi rencana wali kota Padang, yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor pegawai Pemko Padang terdaftar dengan kode wilayah di ibu kota provinsi Sumbar itu.

“Wali kota mewacanakan, pegawai yang nomor seri kendaraannya non Padang, jika tak dimutasi, maka TPP-nya tidak akan dibayarkan. Fraksi PKS mendukung gebrakan ini,” terangnya.

“Kendaraan itu lalu lalang tiap hari jalanan kota Padang. Di waktu jam sibuk, berkontribusi membuat kemacetan. Masak, pajaknya disetor ke daerah lain. Ini tidak fair. Pegawai harus jadi contoh dan teladan dalam pembayaran pajak kendaraan ini,” tambahnya.

Peluang lainnya yang berkontribusi signifikan pada PAD, yakni pengelolaan sampah melalui LPS (Lembaga Pengelola Sampah) yang bertugas mengelola sampah di tingkat kelurahan di Kota Padang.

Begitu juga dengan potensi pajak hotel dan restoran sebagai penyumbang PAD yang belum digarap optimal.

“Pajak hotel dan restoran itu, dibayarkan oleh konsumen. Jadi, tak ada hak mereka untuk tak mau menyetorkan yang telah dipungut dari pengguna jasa mereka,” tegasnya.

Agar hasilnya pemungutan pajak dan retribusi ini optimal, Muharlion menyarankan Pemko Padang,  merancang sistem digital atau non tunai, sehingga mampu mencegah kebocoran.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi menyatakan, pihaknya akan terus mendorong upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan PAD, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber pendapatan yang ada.

“Kami tentu mendukung target kenaikan PAD, selama itu realistis dan tidak mematikan potensi yang sudah ada. Mencari sumber baru memang tidak mudah karena banyak pembatasan regulasi. Namun daerah bisa lebih kreatif selama tetap mematuhi UU dan RPJMD,” jelas Rafdi.

Walaupun akan menggenjot target PAD, Rafdi yang didampingi anggota Fraksi PKS, Ja’far dan Gufron, menegaskan sikap fraksinya tidak akan menyetujui mekanisme penambahan PAD dengan cara menaikan tarif yang akhirnya akan membebani masyarakat.

“Potensinya saja masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu hingga memberikan kontribusi positi bagi anggaran pembangunan,” tegasnya. (*)
Read more »

July 22, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Rafdi ketua Fraksi PKS DPRD Padang. 


INFONEWS Padang - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari sektor parkir belum menunjukkan kontribusi yang cukup besar dalam semester pertama tahun ini. Namun di balik capaian tersebut, DPRD Kota Padang menyoroti sejumlah persoalan serius yang dinilai dapat menghambat optimalisasi penerimaan, mulai dari dugaan kebocoran retribusi hingga maraknya aksi premanisme di sejumlah titik lahan parkir.

Saat ini, tercatat terdapat lebih dari 500 titik lahan parkir di Kota Padang yang tersebar di berbagai kawasan strategis, mulai dari pusat kota, kawasan perdagangan, hingga kawasan wisata. Meskipun potensi yang dimiliki sangat besar, realisasi PAD dari sektor ini kerap dinilai "boncos" alias tidak maksimal karena lemahnya pengawasan dan pengelolaan.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera membahas persoalan ini secara serius bersama OPD terkait dan instansi penegak hukum.

“Kami melihat potensi PAD dari sektor parkir ini luar biasa. Tapi faktanya, kebocoran masih terjadi dan bahkan ada indikasi penguasaan lahan parkir oleh oknum atau kelompok tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan karena merugikan daerah dan masyarakat,” ujar Muharlion, Senin (21/07/2025).

Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir di Kota Padang, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga yang lebih profesional dan akuntabel.

“Kami akan segera memanggil Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi. Jika perlu, sistem digitalisasi dan pemetaan ulang titik parkir harus dilakukan agar lebih transparan,” tambahnya.

Sorotan juga datang dari Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemko dalam meningkatkan PAD, termasuk dari sektor parkir.

“Kami mendorong Pemko untuk terus menggali potensi PAD yang ada, tapi tentu harus dengan pendekatan yang bijak. Tidak semua sektor bisa dipaksakan. Kita perlu kreatif, tapi tetap harus sesuai dengan regulasi dan RPJMD,” ujar Rafdi.

DPRD menegaskan pentingnya penertiban oleh Satpol PP dan aparat kepolisian terhadap praktik pungutan liar dan penguasaan lahan parkir secara ilegal. Tindakan tegas diperlukan agar sektor ini tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang merugikan PAD dan menciptakan keresahan di masyarakat.

Pemerintah Kota Padang dan DPRD saat ini juga tengah mendorong proyeksi peningkatan PAD hingga Rp1 triliun pada tahun 2026, proyeksi tersebut telah dikaji sejak 2019 dan dinilai realistis dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kota Padang, tanpa membebani masyarakat.

Dengan tren positif dan komitmen pembenahan sektor-sektor kunci seperti parkir, DPRD dan Pemko optimistis target PAD tahun ini tak hanya tercapai, namun berpeluang melampaui ekspektasi. (Hanny)
Read more »

July 19, 2025 ,

Infonews - Rumah Sakit Umum Siberut sudah lama ditunggu masyarakat agar bisa segera beroperasi untuk memberikan pelayanan kesehatan, meski terbilang cukup lama proses penyelesaiannya, namun pada hakikatnya RS tersebut peresmiannya terwujud.


Peresmian operasional RS Umum Siberut itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati, Jakop Saguruk dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Mentawai sekaligus penyerahan SK Plt Direktur RS Umum termasuk jabatan lainnya, Sabtu (19/7/2025).


Bupati Mentawai, Rinto Wardana menyampaikan, bahwa pembangunan RS Umum Siberut ini cukup memakan waktu yang lama termasuk penyelesaiannya, sehingga peresmian operasionalnya agak terlambat.


"Sejak kami di lantik, kami berkomitmen agar rumah sakit umum Siberut ini segera dapat dioperasionalkan dengan membentuk satuan tugas percepatan persemian, sehingga saat ini bisa terlaksana dengan baik" tuturnya.


Dia menyebut, sebelum jadi Bupati, dia banyak mendegar isu yang terjadi selama proses pembangunan RS umum Siberut ini. Nah dengan diresmikan RS tersebut segala isu-isu beredar selama ini diharapkan tidak perlu lagi diperpanjang.


"Mari kita bersama mendukung RS umum Siberut ini untuk segera berfungsi agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran RS ini sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan wujud komitmen visi kami membangun Mentawai 5 tahun kedepan" ucapnya.


Melihat kondisi geografis Mentawai sering kali, pasien-pasien berjibaku dengan kondisi alam hendak menuju pusat kabupaten termasuk Padang dalam rangka mendapatkan layanan kesehatan.


"Dengan luasnya pulau Siberut ini, sangat di butuhkan Rumah sakit yang memadai, guna memberikan pelayanan  kesehatan terbaik kepada masyarakat" imbuhnya.


Dia menghimbau kepada seluruh tenaga medis yang bertugas di RS umum Siberut ini untuk bersama-sama menjaga dan merawat tempat tersebut, kalau ada kerusakan gedung RS segera diinformasikan kepada kepala dinas agar dilakukan perbaikan.


Diakuinya, bahwa RS umum Siberut ini memang masih banyak kekurangan, akan tetapi dengan semangat bersama segala kekurangan yang ada di benahi secara bersama-sama.


"RS umum Siberut saya titipkan kepada seluruh tenaga medis yang bekerja ditempat ini terkhusus kepada Plt Direktur untuk bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah sakit umum ini" tegasnya.


Dia manambahkan, setelah diresmikan pengoperasionalan RS ini apa yang menjadi kekurangan secara paralel lakukan pembenahan satu persatu agar masyarakat dapat terlayani 


"Seluruh operasional RS ini, diharapkan dapat kita awasi bersama, kalau ada hal-hal yang melenceng kita ingatkan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar" tutupnya mengakhiri



Editor : Tim Redaksi




Read more »

July 19, 2025
Foto: Latihan persiapan lomba dayung selaju sampan dari tim dayung Seberang Palinggam & tim dayung Kampung Teleng di sungai Batang Arau. (Inf)

INFONEWS – Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356 semakin dekat. Rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun kota terus disiapkan.
Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya yakni Selaju Sampan. Kegiatan itu dilaksanakan di Batang Arau, Seberang Palinggam.

“Selaju sampan dalam memeriahkan HJK Padang kita laksanakan tanggal 7 hingga 10 Agustus 2025,” ucap Ketua Panitia HJK Padang yang juga Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi, Jumat (18/7/2025).

Selaju Sampan dilaksanakan setiap pukul 15.00 WIB. Penonton dihibur aksi pedayung yang bersemangat mencapai garis akhir.
“Kegiatan ini berakhir setiap pukul 18.00 WIB,” ungkap Didi Aryadi.

Agar kegiatan ini berjalan sukses, pihak Dinas PUPR melakukan pengerukan di Batang Arau. Sedimen diangkat dari dasar sungai menggunakan eskavator dan diangkut dengan truk.

“Pengerukan dilakukan di sepanjang Batang Arau. Kita harapkan nanti peserta dan penonton nyaman untuk berlomba dan menyaksikan kegiatan menarik ini,” ujar Asisten II Setdako itu.

Cerita Selaju Sampan.

Dikutip dari laman Dispusip Padang, Selaju Sampan Dayuang Palinggam merupakan permainan rakyat yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Dalam perjalanannya, lomba dayung sampan ini sempat timbul tenggelam, sebelum dimunculkan kembali sebagai upaya pelestarian permainan rakyat.

Selaju Sampan diperkirakan sudah diadakan sebelum tahun 1930-an. Namun pada tahun 1938, lomba selaju sampan tidak dilaksanakan karena pecahnya perang dunia kedua.

Artinya, Selaju Sampan sudah diselenggarakan sebelum tahun 1938.
Pada zaman itu, sudah ada klub selaju sampan dengan nama ‘Seberang Palinggam Sejati’ (SPS).

Formasi selaju sampan masa itu, diawaki oleh 12 orang pendayung. Sampan yang digunakan memiliki lebar sekitar satu meter dan panjang sekitar 12 meter.

Perlombaan dilaksanakan di permukaan sungai Batang Arau, kawasan Seberang Palinggam dengan panjang lintasan sekitar 500 meter. Pemenang ditandai dengan pendayung paling depan sampan yang pertama berhasil menyentuhkan dayungnya dengan labu-labu yang tergantung dengan seutas tali melintang di atas sungai. Labu-labu tersebut menjadi semacam garis finish.(Ch)

Source : Kominfo Padang 
Read more »

July 18, 2025 ,
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Mentawai, Jakop Saguruk


Infonews - Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menggerakan dunia usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus menggerakan kembali koperasi yang ada di Mentawai. Selama ini, Koperasi yang ada di Mentawai dan UMKM belum maksimal di jadikan tema sebagai daya tarik dalam mendorong perkonomian masyarakat.


Wakil Bupati, Jakop Saguruk sekaligus Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Mentawai mengatakan, untuk kedepan, koperasi di Mentawai harus mampu memaksimalkan pengelolaannya, sehingga memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat.


Selain itu, dukungan Pemda melalui Dinas terkait harus gesit memberikan edukasi agar maksimal usaha yang di kelola untuk meningkatkan perekonomian keluarga termasuk masyarakat secara umum.


"Ini menjadi atensi kita dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi yang ada di Mentawai" ucap Jakop kepada media usai upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, kamis (17/7/2025).


Ia menyebut, dengan kehadiran koperasi merah putih ini salah bentuk wujud nyata solusi atas tantangan ketimpangan ekonomi, melalui hal ini di dorong agar masyarakat bisa sejahtera dan meningkatkan ketahanan pangan.


Dalam pengelolaan koperasi, kata dia strategi yang harus di susun itu harus melihat potensi setiap wilayah, karena tidak semua wilayah  potensinya sama yang ada di empat pulau Mentawai.


"Besok ini ruang pemberdayaan ekonomi ada di koperasi merah putih, semuanya inklud disana baik soal pangan, subsidi dan lain lainnya" sebut Jakop.


Dia menjelaskan, untuk menggerakan perekonomian, koperasi harus memiliki modal, sumber daya manusia yang mumpuni, memiliki komitmen dan kejujuran, karena koperasi bisa berkembang di lakukan secara bersama dan secara gotong royong, tidak individual.


"Prinsipnya Pemda melalui Dinas terkait harus mampu memberikan pendidikan dan pelatihan, agar menjadi pengurus koperasi yang handal dan bertanggung jawab" tukasnya.


Dia menuturkan, pengelolaan koperasi di lakukan secara maksimal akan berdampak besar kepada ekonomi masyarakat, kalau melihat koperasi yang sudah dibentuk sekarang ada 43 koperasi, sebelumnya ada koperasi komersial sesuai dengan data sebanyak 92 koperasi.


"Dari 92 koperasi itu hanya 22 yang aktif. Nah koperasi ini bergerak disektor perikanan, TKBM, koperasi pegawai dan koperasi yang menampung hasil perekonomian masyarakat"ujarnya


"Melalui peringatan Harkopnas tahun ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat luas dalam mewujudkan mentawai yang adil, makmur, dan berdaulat secara ekonomi melalui koperasi yang maju, mandiri, dan modern" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi



Read more »

July 17, 2025

 

Surat pengaduan dari Amril didampingi mantan Ketua DPRD Padang Erisman diterima Wati Bag Umum DPRD Padang, Kamis (17/7).


INFONEWS - Pedagang yang berjualan di Pasar Raya, Amril mendatangi DPRD Kota Padang, Kamis, 17 Juli 2025.

Kedatangan Amril ke Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Padang untuk memasukan surat agar persoalan yang dia hadapi dapat terselesaikan.

Amril didampingi mantan Ketua DPRD Kota Padang Erisman Chaniago dan beberapa orang lainnya mengaku sedang memperjuangkan haknya di fase VII Pasar Raya Padang.

"Saya ini pemegang kartu kuning yang berhak mendapatkan kios di Fase VII Pasar Raya Padang, tapi hak saya tidak diberikan," ujar Amril kepada awak media di loby gedung mewah DPRD Kota Padang, usai memasukan surat pengaduannya.

Dikatakan Amril, hingga saat ini, dirinya tidak mendapatkan hak sebagai pemegang kartu kuning, yaitu mendapatkan jatah kios di Fase VII Pasar Raya Padang dengan beragam alasan.

"Dulu kartu kuning bisa diborohkan ke Bank sebagai hutang pribadi, bukan Dinas (Dinas Perdagangan, red). Waktu pembagian kios, pihak dinas meminta agar kartu kuning itu dikumpulkan," jelas dia.

Namun ironisnya, jelas dia, ada juga pemegang kartu kuning yang belum menebus kartu kuningnya ke Bank Nagari, tapi sudah mendapat jatah kios di Fase VII Pasar Raya Padang.

"Bagi saya ini tidak adil. Kenapa saya tidak mendapatkan kios yang menjadi hak saya sebagai pemegang kartu kuning, sedangkan ada teman lainnya yang belum menebus ke bank, tetap mendapatkan kios, bahkan ada orang yang tidak pernah punya kios di sana, kini malah dapat jatah kios di Fase VII itu," ujarnya.

Amril mengungkap, setidaknya ada lebih kurang 10 orang pedagang pemegang kartu kuning yang mengalami nasib yang sama dengan dirinya.

"Tapi mereka tidak berani maju. Saya berani maju karena ini adalah hak saya dan harus saya perjuangkan. Jangan ada pilih kasih atau permainan dalam pembagian kios di Fase VII itu," pungkasnya.

Dikatakan Amril, dirinya mengadu ke DPRD Kota Padang agar dicarikan solusi yang adil terhadap persoalan yang dihadapinya dan pedagang lainnya di Fase VII.

"Kami ingin persoalan ini diketahui publik, pedagang tahu dan Kepala Dinas tidak sewenang-wenang dalam pembagian kios di Fase VII," ungkapnya.

Untuk itu, Amril meminta DPRD Kota Padang menggelar hearing dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Dalam surat itu, saya melaporkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang dan Sekretaris pengurus Fase VII Pasar Raya Padang, kini dia sedang menjabat anggota DPRD Kota Padang, jadi dia merasa kuat," tukuknya.

Sementara itu, Erisman Chaniago menceritakan pengalamannya panjang lebar mengurus kios yang menjadi haknya sebagai pemegang kartu kuning.

"Saya pemegang 2 kartu kuning. Karena merasa pernah dekat dengan Kepala Dinas Perdagangan, saya urus langsung ke dia tanpa melalui pengurus. Dan awalnya saya dikasih tempat bagus dan strategis di lantai I," katanya.

Namun belakangan, jatah kios Erisman dipindahkan ke lantai II. "Saya dihubungi lagi oleh pihak dinas untuk memberitahukan, bahwa tempat saya dipindahkan ke lantai II, sebab kata kepala dinas, kios yang awalnya dikasihkan ke saya, sudah ada yang menempati berdasarkan keterangan pengurus," katanya.

Erisman pun tidak terima. Dia kembali menghubungi Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang. Pada waktu itu, kepala dinas berjanji akan mencarikan solusinya.

"Akhirnya, saya dikasih tempat dibelakang. Bagi saya, kok kepala dinas takut pula sama pengurus. Ada apa ini? Kalau dapat, penempatan kios dikocok ulang dan hanya pemegang kartu kuning yang dapat kios. Kalau pengurus dapat kios, silahkan di lantai II," cakapnya. (bim)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.