Latest Post



INFONEWS-- Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meliburkan seluruh sekolah tingkat Taman Kanak Kanak (TK)/PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta pada Senin (1/9). Hal ini untuk mengantisipasi dampak aksi Demonstrasi yang akan digelar di Polda Sumbar dan DPRD Sumbar.

Diketahui, libur sekolah untuk jenjang TK, SD, SMP karena adanya informasi aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa besar-besaran, pada Senin 1 September 2025.
Aksi tersebut merupakan buntut dari demonstrasi yang digelar di Jakarta hingga mengakibatkan satu orang pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob Polri.

Dalam pesan WA tersebut berbunyi: Assalamualaikum Pemberitahuan informasi terhitung besok Minggu dan Senin tanggal 31 Agustus dan 1 September.

Akan dilaksanakan demo besar besaran di Sumbar. Terkhusus untuk Kota Padang Titik lokasi demo, sepanjang jalan.Mulai dari depan DPRD Sumbar, jalan khatib Sulaiman terus Rasuna Said terus sepanjang Sudirman terus Bagindo Aziz Chan.

Jadi untuk kawan kawan yang ada aktifitas keluar agar menghindari jalan jalan tersebut.
Sedapatnya tidak dulu melakukan aktifitas keluar terutama untuk anak anak juga. Di rumah saja dulu. Untuk kegiatan sekolah hari Senin, kalau bisa liburkan saja untuk antisipasi anak-anak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat anak-anak kita.

Selanjutnya dalam pesan WA tersebut juga diinfokan, jika Senin, 1 September 2025, lokasi demo dilakukan di DPRD Sumbar pukul 14.00 dengan titik kumpul FBS UNP, longmarch ke DPRD

Menyikapi informasi tersebut Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova, membenarkan soal imbauan dan surat edaran agar pihak sekolah mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP di Kota Padang agar meliburkan siswanya. Memang benar siswanya dilibatkan, " kata Yopi, Minggu (31/8) sore.

Ia menyebut, keputusan untuk meliburkan siswa TK SD, SMP karena informasi demo dilakukan disejumlah titik, termasuk di jalan utama sepanjang jalan Sudirman, kemudian Mapolda Sumbar dan gedung DPRD Sumbar.

Langkah antisipasi diambil Pemko Padang terhadap situasi sosial yang berpotensi memanas akibat gelombang demonstrasi besar-besaran yang direncanakan pada Senin. Jika ada pergerakan masaa, kita khawatir anak-anak kita bisa terkena dampak, terutama anak SMP. Karena mereka pulang sekolah jadwalnya ada yang pukul 14.00 dan 15.00 hingga 15.30 WIB.

“Ini guna mengantisipasi hal tidak diinginkan, termasuk mengantisipasi macet di mana-mana karena anak-anak juga dijemput orangtuanya atau pas pulang naik kendaraan umum,” ujar Yopi.

Pemerintah kota juga mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka selama aksi unjuk rasa berlangsung di kota tersebut.
Yopi menyebutkan, meski libur sekolah, para siswa diminta untuk belajar di rumah. Selain itu, orang tua siswa agar menjaga anak mereka selama aksi demonstrasi berlangsung. “Kita berharap orang tua mengawasi anak-anaknya. Dan, jangan sampai membahayakan anak-anak,” kata Yopi.

SMA Sekolah Seperti Biasa

Sementara itu, terkait ada demo hari ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan siswa SMA, SMK dan SLB di Sumbar tetap melaksanakan aktifitas sekolah seperti biasanya.

“Kita tidak meliburkan siswa SMA, SMK dan SLB sekolah. Sekolah tetap menjalankan aktifitas belajar mengajar seperti biasanya,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi.

Meski tidak meliburkan sekolah, Habibul mengingatkan agar siswa SMA, SMK dan SLB  jangan sampai bolos dan malah ikut aksi demonstrasi. Saya minta siswa harus tetap mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

"Ia juga mengingatkan seluruh siswa SMA dan SMK agar berhati-hati dan sebaiknya jangan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini agar jangan sampai siswa SMA dan SMK terdampak hal-hal yang tidak diinginkan di luar prediksi,"pungkasnya. (bim)

#demobesar #demonstrasi

 


INFONEWS-- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengajak seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, serta kelestarian fasilitas di area stasiun. 

Melalui kampanye bertajuk #SalingJagaBersama – Jaga Stasiun, Jaga Perjalanan Kita, KAI menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam merawat sarana publik yang digunakan bersama.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab menyampaikan bahwa fasilitas stasiun merupakan aset bersama yang harus dijaga agar perjalanan kereta api tetap nyaman, aman, dan menyenangkan bagi seluruh pengguna jasa.

“Stasiun adalah ruang publik yang kita nikmati bersama. Dengan menjaga kebersihan, menghindari tindakan vandalisme, serta menggunakan fasilitas secara bijak, maka seluruh penumpang dapat merasakan kenyamanan yang sama dalam setiap perjalanan,” ujarnya.

Yuk… bersama-sama kita lakukan ini demi kenyamanan bersama diantaranya:
1. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2. ⁠Menggunakan fasilitas secara bijak sesuai fungsinya.
3. ⁠Menghindari tindakan vandalisme atau perusakan yang dapat merugikan banyak pihak.
4. ⁠Menjaga keamanan dan keselamatan bersama dengan tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku baik aturan di stasiun, di atas KA maupun di jalur KA.

Lebih lanjut, Reza juga menjelaskan bahwa keselamatan bukan hanya milik penumpang, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.

Imbauan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 181, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan larangan melakukan aktivitas yang mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.

KAI Divre II Sumbar menekankan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama serta sarana dan prasarana yang tersedia merupakan wujud pelayanan untuk masyarakat. Namun, keberlangsungan dan manfaatnya hanya bisa optimal apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan merawatnya.

KAI berharap adanya kesadaran dan kepedulian kolektif dari masyarakat agar stasiun tetap terawat, jalur rel aman dari aktivitas ilegal, dan perjalanan kereta api berjalan selamat, aman, serta lancar.

“Mari kita jaga bersama, Kereta api adalah milik kita semua, sehingga merawatnya berarti menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama,” tutur Reza.

Stasiun yang terawat akan menciptakan suasana perjalanan yang lebih nyaman, tertib, dan menyenangkan. Oleh karena itu, kepedulian setiap individu sangat diperlukan agar fasilitas publik ini dapat terus dimanfaatkan dengan baik untuk jangka panjang.

“Melalui gerakan #SalingJagaBersama, kami berharap seluruh pihak semakin peduli terhadap lingkungan stasiun dan keselamatan perjalanan kereta api. Mari kita jadikan stasiun sebagai ruang bersama yang aman, bersih, dan nyaman untuk kita semua,” tutup Reza.(*)

 

Infonews - Sertu Angerago Gea Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai temui warga binaan di Dusun Sibababi, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai.


Kegiatan yang di laksanakan Babinsa tersebut menjalin silahturahmi melalui komunikasi sosial dengan Tukang Bangunan Bapak Ofili Z di salah satu warung Dusun Sibababi, Minggu (31/8/2025).


Babinsa Sertu Angerango Gea dalam komsosnya mengajak warga binaan agar selalu menjalin kerukunan antar warga dan saling menghormati santar sesama.


Menurut Babinsa, kerukunan, saling menghargai dan keharmonisan kunci utama dalam menciptakan lingkungan aman dan nyaman.


"Intinya mari kita saling mendukung untuk kemaslahatan orang banyak dan peduli dengan kondisi wilayah" tuturnya.


Selain itu manfaatkan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan di wilayah, agar perekonomian di tengah masyarakat khususnya di dusun sibabai meningkat.


"Komsos yang kita lakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan terus berbenah dalam meningkatkan ekonomi keluarga" tandasnya.



Editor : Tim Redaksi

Infonews - Toko milik Januardimen panggilan Jhon (44) di Dusun Havea, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai di lalap si jago merah. Sebagian isi toko ludes terbakar.


Perisitiwa kebakaran hebat ini diketahui pada pukul 09.30 WIB, Sabtu (30/8/2025). Penyebab toko terbakar konsleting dari Rice Cooker atau penanank nasi, sehingga api menyambar springbed dan barang dagangan.


Saat kejadian tak dapat terbendung, api cepat membesar dengan membakar bangunan rumah dan isi toko. Peristiwa itu pemilik toko segera meminta bantuan untuk pemadaman.


Selang tidak lama kejadian, armada pemadam kebakaran turun kelokasi untuk melakukan pemadaman yang di bantu Babinsa Koramil 04/Sikakap, Serda J Simamora bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan pulau terluar dan masyarakat setempat.


"Api berhasil di padamkan sekira pukul 09.45 dalam kondisi aman dan terkendali tidak ada korban jiwa" sebut Babinsa Serda J Simamora.


Dia menyebut, peristiwa kebakaran hebat itu pemilik toko mengalami kerugian diperkirakan sekitar 30 juta rupiah, dimana isi toko sebagian terbakar.


"Atas nama Babinsa Koramil 04/Sikakap dan Satgas Pam Puter menyampaikan prihatin atas musibah yang di alami warga binaan, semoga kejadian ini untuk kedepan kita lebih waspada lagi" tukasnya.



Editor : Tim Redaksi

Infonews - Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian gelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh indonesia dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan beras.


Gerakan pangan murah ini di laksanakan zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di ikuti Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Restu Petrus Simbolon, Asisten II, Lahmuddin Siregar, Kasintel Kejari Mentawai, Kapolsek Sioban dan Kepala OPD berlokasi di pasar Sioban, Sabtu (30/8/2025).


Beras ini dikemas dalam paket kantong lima kilogram dengan harga Rp.65.000 perkarung. Selain beras juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya seperti telor, cabe, bawang, gula pasir, minyak goreng dengan harga terjangkau.


Dandim dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pentingnya intervensi stok beras sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.


"Beras saat ini menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Nah langkah intervensi perlu kita digencarkan" ujarnya.


Dia mengatakan, salah satu bentuk intervensi yang dilakukan itu melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.


Menurutnya, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada langkah sesaat dan harus di lakukan gerakan temporer artinya gerakan yang berkesinambungan.


Selain itu dia juga mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama memantau harga pangan di setiap wilayah.


Dia menyarankan perkuat kordinasi intensif melalui forum seperti group WHatsApp untuk melaporkan perkembangan harga bahan pokok secara berkala serta melaksanakan rapat rutin membahas berbagai persoalan pangan yang di hadapi.


"Melalui gerakan pangan murah yang di laksanakan ini dapat membantu kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi

 

Ketua DPRD Padang Muharlion. 


INFONEWS-- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari sektor parkir pada semester pertama tahun 2025 dinilai belum menunjukkan kontribusi signifikan.

Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dengan lebih dari 500 titik lahan parkir yang tersebar di berbagai lokasi strategis—mulai dari pusat kota, kawasan perdagangan, hingga destinasi wisata.

Minimnya realisasi PAD dari sektor ini mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Padang. Selain potensi besar yang belum tergarap maksimal, isu kebocoran retribusi dan maraknya praktik premanisme di lapangan juga menjadi perhatian utama.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai lemahnya pengawasan serta belum optimalnya tata kelola parkir menjadi akar dari masalah ini.

“Sumber PAD itu banyak, salah satunya dari sektor parkir. Tapi kalau sistemnya masih manual, ya rawan kebocoran. Karena itu kami mendesak agar digitalisasi parkir segera diterapkan secara konsisten, bukan hanya jadi wacana,” ujar Muharlion kepada wartawan, Kamis (28/08/2025).

Ia menekankan bahwa pengawasan harus diperkuat, sekaligus menutup celah pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan.

“Kita tidak ingin potensi besar ini terus bocor di jalan. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang transparan dan bisa diawasi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, juga menyoroti isu kebocoran retribusi parkir yang disebutnya sudah lama menjadi masalah klasik.

“Kemarin kami juga temukan indikasi persoalan kebocoran. Intinya pengawasan harus diperketat, dan sistemnya wajib didigitalisasi. Selama masih pakai cara lama, kebocoran akan terus terjadi,” ujarnya.

Menurut Rachmad, Pemko Padang perlu segera membuat langkah tegas dengan menyiapkan sistem digital berbasis aplikasi, melibatkan pihak ketiga yang profesional jika dibutuhkan, dan memperkuat regulasi serta sanksi bagi pelanggaran di lapangan.(bim)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.