Latest Post

October 15, 2025

 


INFONEWS-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menargetkan,  RSUD dr Rasidin Padang untuk realisasi pendapatan  tahun 2026 sebesar Rp45 Miliar.

Dimana sebelumnya, RSUD dr Rasidin tahun 2026 hanya menargetkan pendapatan   sebesar Rp 40 Miliar.

Hal itu terungkap, saat pembahasan Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Padang, Rabu (15/10/2025).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion merasa kecewa, karena RSUD dr Rasidin tahun 2025 menargetkan realisasi pendapatan Rp 45 Miliar, namun tahun 2026 target pendapatan turun menjadi Rp 40 Miliar.

"Seluruh target pelayanan di RSUD turun, padahal banyak program-program seperti pelayanan jantung, ruangan sakit VIP, dan medical cek up. Kenapa sampai turun begini kinerja RSUD," tegasnya.

Dikatakannya, RSUD harusnya intropeksi diri kenapa sampai turun kinerja. Apakah pelayanan di Puskesmas-puskesmas  tidak memenuhi SOP. Jangan pendapatan yang dikurangi.

"Kepiawaian seorang Dirut rumah sakit untuk mengelola RSUD sangat diperlukan.
Harus pandai pula mamanaje  puskesmas - puskesmas sebagai penghasil PAD," ujarnya.

" Harusnya  tidak turun target pendapatan ditahun 2026, bahkan meningkat," tambahnya.

Anggota DPRD Kota Padang Usmardi Thareb mempertanyakan, kenapa masyarakat malas berobat  ke  Puskesmas, apakah  karena pelayanan yang tidak  bagus.

"Kalau pendapatan berkurang, berarti bekerja Dirut RSUD yang tidak bagus," tegasnya.

Potensi banyak, kenapa sampai berkurang pendapatan. Artinya, menganggurkan potensi yang ada.

Untuk menambah pendapatan, Dirut harus pro aktif dan mengejar bola seperti, mengajak jemaah haji kota Padang untuk general cek up di RSUD dan bisa  menambah pendapatan  Rp 1 miliar. (*)

Read more »

October 15, 2025

 


INFONEWS-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menargetkan,  RSUD dr Rasidin Padang untuk realisasi pendapatan  tahun 2026 sebesar Rp45 Miliar.Dimana sebelumnya, RSUD dr Rasidin tahun 2026 hanya menargetkan pendapatan   sebesar Rp 40 Miliar.

Hal itu terungkap, saat pembahasan Banggar DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Struktur Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Padang, Rabu (15/10/2025).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion merasa kecewa, karena RSUD dr Rasidin tahun 2025 menargetkan realisasi pendapatan Rp 45 Miliar, namun tahun 2026 target pendapatan turun menjadi Rp 40 Miliar.

"Seluruh target pelayanan di RSUD turun, padahal banyak program-program seperti pelayanan jantung, ruangan sakit VIP, dan medical cek up. Kenapa sampai turun begini kinerja RSUD," tegasnya.

Dikatakannya, RSUD harusnya intropeksi diri kenapa sampai turun kinerja. Apakah pelayanan di Puskesmas-puskesmas  tidak memenuhi SOP. Jangan pendapatan yang dikurangi.

"Kepiawaian seorang Dirut rumah sakit untuk mengelola RSUD sangat diperlukan.
Harus pandai pula mamanaje  puskesmas - puskesmas sebagai penghasil PAD," ujarnya.

" Harusnya  tidak turun target pendapatan ditahun 2026, bahkan meningkat," tambahnya.
Anggota DPRD Kota Padang Usmardi Thareb mengatakan, k enapa masyarakat malas berobat  ke  Puskesmas, apakah  karena pelayanan yang tidak  bagus.

"Kalau pendapatan berkurang, berarti bekerja Dirut RSUD yang tidak bagus," tegasnya.

Potensi banyak, kenapa sampai berkurang pendapatan. Artinya, menganggurkan potensi yang ada.Untuk menambah pendapatan, Dirut harus pro aktif dan mengejar bola seperti, mengajak jemaah haji kota Padang untuk general cek up di RSUD dan bisa  menambah pendapatan  Rp 1 miliar.(bim)
Read more »

October 15, 2025

 



INFONEWS-DPRD Kota Padang melakukan pembahasan anggaran secara marathon dengan mengundang dinas teknis terkat di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Rabu, 15 Oktober 2025.

Kali ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang mengundang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakya dan Kawasan Pemukiman Pemko Padang.

Selain itu, Banggar DPRD Kota Padang juga mengundang Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

Rapat yang berlangsung  ruang rapat Banggar tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang.

Hadir juga segenap anggota Banggar dan jajaran dinas terkait yang diundang dalam rapat pembahasan itu.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan, pembahasan ditujukan untuk pematangan atau mempertajam topik bahasan.

"Kita mencoba menggejot dinas tersebut agar mencapai kinerjanya dengan baik, mencapai target realisasi anggaran per dinas," katanya.

Sebelumnya sebagaimana diketahui, Pemko Padang terkena pemangkasan anggran hampir mencapai Rp400 M.

"Tentu ini berpengaruh pada postur anggaran kita yang tertung di APBD. Untuk itu, kita memaksimalkan realisasi PAD," katanya. (*)
Read more »

October 14, 2025

 


INFONEWS-DPRD Kota Padang melakukan rapat pembahasan dengan mendatangkan Bapenda dan BPKAD Kota Padang, Selasa siang, 14 Oktober 2025.

Rapat itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, dan Jupri.

Sementara itu, dipihak Pemerintah Kota (Pemko) Padang hadir Kepala Bapenda Raju Minrofa Chaniago, Kepala BPKAD dan jajaran.

Rapat digelar dalam rangka menyikapi kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak pada postur anggaran Kota Padang.

"Ini rapat pematangan dengan Bapenda dan BPKAD. Pemotongan oleh pusat, tentu berdampak pada postur anggaran," katanya.

Dikatakannya, pembahasan untuk mematangkan rencana yang disusun dengan Bapenda dan BPKAD.

"Kita fokus pada pajak sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah kita. Semua potensi yang mendatangkan PAD kita kejar," cakapnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Padang juga melakukan pembahasan dengan mengundang PLN, PDAM, PSM dan Semen Padang, Selasa pagi, 14 Oktober 2025.

"Kita minta mereka menaikan potensi yang ada," terang Muharlion. (*)
Read more »

October 14, 2025

 


INFONEWS - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2026 berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang,  menghadirkan perwakilan dari PT Semen Padang, perusahaan semen tertua di Indonesia, yang memaparkan sejumlah rencana program dan kontribusi untuk mendukung pembangunan daerah di tahun mendatang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa kehadiran PT Semen Padang dalam pembahasan RAPBD menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri. Dalam kesempatan itu, pihak perusahaan juga mendorong pemerintah kota untuk lebih memanfaatkan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur.

“Semen Padang menyampaikan agar Pemko dan seluruh pemangku kepentingan di daerah menggunakan produk semen lokal dalam setiap kegiatan pembangunan di Kota Padang dan Sumatera Barat,” ujar Muharlion usai rapat yang berlangsung,pada Selasa (14/10).

Menurutnya, penggunaan produk lokal bukan hanya bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Muharlion mengatakan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Padang turut menyampaikan sejumlah usulan kepada PT Semen Padang. Salah satunya adalah dukungan untuk program seribu toilet bersih di sekolah-sekolah, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

“Kita juga meminta dukungan dari Semen Padang untuk program seribu toilet bersih di sekolah. Program ini merupakan gagasan langsung dari Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang ingin menghadirkan lingkungan belajar yang lebih sehat dan nyaman bagi siswa,” jelas Muharlion.

Ia menambahkan bahwa program pembangunan seribu toilet bersih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar, sehingga DPRD berharap kontribusi CSR dari PT Semen Padang dapat mempercepat realisasinya.

“Kami berharap ada tambahan alokasi dana CSR dari Semen Padang untuk membantu pembangunan seribu toilet bersih ini. Selain mendukung sanitasi sekolah, program ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang dijalankan perusahaan,” ucapnya.

Muharlion menegaskan, kerja sama antara Pemko, DPRD, dan sektor swasta seperti PT Semen Padang sangat penting untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. “Kita ingin sinergi ini terus berjalan karena pembangunan tidak hanya bisa ditopang oleh APBD, tetapi juga membutuhkan dukungan semua pihak,” tutupnya. (*)
Read more »

October 14, 2025

 

DPRD Kota Padang menggelar rapat pembahasan dengan PLN, Bank Nagari, PDAM, PSM dan Semen Padang, Selasa (14/10/2025).


INFONEWS-Kota Padang diperkirakan mengalami penurunan dana sebesar Rp459 miliar atau sekitar 24,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dua komponen yang paling besar terpangkas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp328 miliar lebih dan dana untuk gaji PPPK sekitar Rp115 miliar di tahun 2026.

Untuk mensiasati itu, DPRD Kota Padang menggelar rapat pembahasan dengan PLN, Bank Nagari, PDAM, PSM dan Semen Padang, Selasa (14/10/2025).

Menurut Ketua DPRD Kota Muharlion, pembahasan dilakukan untuk mempertajam atau pematangan pendapatan daerah.

"Dipusat terjadi pemotongan anggran sebasar Rp328 M. Ini tentu mempengaruhi postur APBD kita. Dan ada juga niat pemko mengurangi PAD. Tentu kita bahas terlebih dahulu pendapatan itu," kata Muharlion. 

Menurut Muharlion, DU  dan DBH (Dana Bagi Hasil, red) sudan pasti dari pusat, tidak bisa diotak atik lagi. Angka-angkanya sudah pasti, tidak bisa dirubah. Untuk itu, daerah melirik potensi PAD.

Pembahasan pendapatan dilakukan terlebih dahulu, kata Muharlion lagi, sebelum belanja daerah dilakukan pembahasan. Sebab, DPRD ingin memastikan potensi pendapatan.

"Pertma yang kita bahas pajak. Ini menjadi laeding sektor Bapenda. Dan ini ada kaitannya dengan pihak ketiga. Yang cukup besar potensnya pajak PPJ, berkisar antara Rp115-120 M," jelasnya.

Maka DPRD Kota Padang meanggil PLN, Bank Nagari, PDAM, PSM dan Semen Padang untuk melakukan pembahasan. "Kan jalan-jalan sudah bertambah, perumahan juga bertambah. Adalagi yang baru MBG, kan mereka wajib bayar pajak 10% berdasarkan UU," katanya.

Selain itu, DPRD Kota Padang juga mengejar pajak genset. Rata-rata perusahaan di Kota Padang menggunakan genset. Mereka diwajibkab untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada.

Disamping itu, DPRD Kota Padang juga melirik pajak air bukan meneral Semen Padang. Pajak ini tergantung pada produksi Semen Padang. Pertahun Semen Padang menyumbang PAD Rp32,1 M.

"Mereka berharap, warga Kota Padang menggunakan Semen Padang. Begitu pula proyek-proyek di Kota Padang, menggunakan Semen Padang. Semakin banyak produksinya, semakin banyak pula PAD bagi Kota Padang," cakapya. (*)
Read more »

October 14, 2025

 

INFONEWS-Sumatera Barat, dengan kekayaan alam dan budayanya yang memikat, kini semakin mudah dijelajahi berkat layanan kereta api yang menghubungkan berbagai destinasi wisata dan pusat aktivitas masyarakat.
Di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat, terdapat tiga layanan utama angkutan penumpang, yaitu KA Minangkabau Ekspres, KA Lembah Anai, dan KA Pariaman Ekspres. Dua di antaranya, yakni KA Minangkabau Ekspres dan KA Pariaman Ekspres beroperasi melalui Stasiun Padang, yang menjadi simpul penting perjalanan masyarakat Sumatera Barat.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, menjelaskan bahwa Stasiun Padang, yang juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru merupakan stasiun kelas I yang berlokasi di Padang Timur, Kota Padang. Stasiun ini menjadi titik keberangkatan dan kedatangan untuk beberapa layanan kereta, termasuk KA Minangkabau Ekspres dengan relasi menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan KA Pariaman Ekspres yang melayani rute menuju Kota Pariaman.

“Stasiun Padang bukan sekadar gerbang utama perkeretaapian, tetapi telah tumbuh menjadi ikon transportasi yang ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Reza.

Di era keberlanjutan saat ini, transportasi publik dituntut untuk tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif. Fasilitas dan layanan di Stasiun Padang telah dirancang agar dapat memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan setara bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

“Kami berupaya menjadikan Stasiun Padang sebagai rumah kedua bagi masyarakat. Seluruh elemen, mulai dari aksesibilitas hingga pelayanan, kami rancang agar setiap individu dapat menikmati perjalanan yang optimal,” tambahnya.

Lebih dari sekadar simpul perjalanan, Stasiun Padang memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata regional, khususnya menuju BIM dan Kota Pariaman.

Di pusat kota, stasiun ini menjadi simpul utama transportasi perkotaan yang berfungsi sebagai penghubung strategis dan memperkuat konektivitas antara pusat kota, kawasan pendidikan, serta bandara internasional. Melalui layanan KA Minangkabau Ekspres di stasiun Padang, masyarakat dapat melakukan perjalanan langsung menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan waktu tempuh yang efisien dan kenyamanan yang terjaga.

“Untuk mendukung mobilitas harian masyarakat dan wisatawan, layanan KA Minangkabau Ekspres ini beroperasi dengan frekuensi 12 perjalanan setiap hari, dengan total kapasitas tempat duduk sebanyak 2.400 tempat duduk per harinya.

Stasiun Padang juga menjadi titik keberangkatan utama KA Pariaman Ekspres, yang berfungsi sebagai penghubung vital antara Kota Padang dan Pariaman dengan layanan yang efisien dan terjangkau.

KA Pariaman Ekspres melayani relasi Pulau Aie-Naras, dengan pemberhentian di sejumlah stasiun strategis sepanjang jalur pesisir barat Sumatera Barat. Untuk mendukung mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata, KA ini beroperasi dengan frekuensi tinggi sebanyak 10 perjalanan setiap hari, dengan total kapasitas tempat duduk sebanyak 4.240 tempat duduk per harinya.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Stasiun Padang tercatat sebagai stasiun dengan jumlah volume keberangkatan penumpang tertinggi, mencapai 392.848 penumpang. Angka ini menegaskan kontribusi nyata KAI khususnya melalui Stasiun Padang dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya menuju destinasi unggulan seperti Kota Pariaman.

Sementara itu, komitmen KAI Divre II Sumbar terhadap keberlanjutan juga diwujudkan melalui penerapan Program SDgS (Sustainable Development Goals System) di Stasiun Padang.

Melalui program ini, Stasiun Padang menjadi stasiun percontohan energi hijau di Sumatera Barat dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 40,7 kWp, yang telah beroperasi sejak Desember 2024

“Penerapan PLTS di Stasiun Padang merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mengurangi jejak karbon. Energi bersih yang dihasilkan setara dengan manfaat menanam ratusan pohon, sekaligus mampu menekan emisi karbon dioksida secara signifikan setiap tahunnya,”tegas Reza.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung PT KAI (Persero) di seluruh wilayah operasionalnya.

Dengan berbagai inisiatif dan inovasi tersebut, Stasiun Padang kini tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga menjadi ikon kemajuan transportasi publik di Sumatera Barat. Kehadirannya menghadirkan layanan yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran sektor perkeretaapian sebagai penggerak utama konektivitas dan pariwisata daerah.

“Melalui dukungan masyarakat dan komitmen berkelanjutan dari KAI Divre II Sumbar, Stasiun Padang terus bertransformasi menjadi model transportasi modern yang efisien, hijau, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Ranah Minang,” tutup Reza.(*)
Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.