Latest Post

November 13, 2025

 

INFONEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Rabu (12/11/2025).

Pembahasan dilakukan secara maraton karena masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tuntas, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, dan BKD.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menyebut, pembahasan kali ini difokuskan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar capaian target yang diinginkan Wali Kota dapat tercapai.

“Kita berharap optimalisasi pendapatan ini bisa memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, tercatat sejumlah OPD mengalami peningkatan proyeksi pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Penambahan juga terjadi di sektor kesehatan, baik dari RSUD maupun dari Dinas Kesehatan yang mengelola pendapatan dari 24 puskesmas di Kota Padang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, menjelaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 untuk Dinas Kesehatan ditetapkan sebesar Rp36,1 miliar, sebagaimana tercantum dalam dokumen Estimasi PAD Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Data dalam dokumen tersebut menunjukkan PAD didominasi oleh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang mencapai Rp34,4 miliar atau sekitar 95% dari total PAD Dinas Kesehatan.

“Alhamdulillah, sampai bulan Oktober realisasi PAD kami sudah mencapai 83,5 persen. Insya Allah hingga Desember target Rp36,2 miliar bisa tercapai,” ujar dr. Srikurnia saat diwawancarai usai rapat Banggar.

Lebih lanjut, untuk tahun 2026 Dinas Kesehatan mengusulkan target PAD sebesar Rp40,5 miliar, naik sekitar Rp4,3 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan target ini disebut sejalan dengan hasil kajian potensi baru dari 24 puskesmas di Kota Padang.

“Awalnya kita rencanakan Rp36,5 miliar, namun setelah dikaji bersama tim Banggar dan puskesmas, ternyata masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Karena itu, kita sepakat menaikkan target menjadi Rp40,5 miliar,” jelasnya.

Namun, dr. Srikurnia juga menekankan bahwa peningkatan PAD harus diimbangi dengan dukungan sumber daya manusia. Saat ini, Dinas Kesehatan masih kekurangan 21 orang dokter yang tersebar di 16 puskesmas.

“Kalau dilihat dari kebutuhan ideal, satu puskesmas seharusnya memiliki 4 hingga 7 dokter, tergantung jumlah kapitasi dan luas wilayah kerjanya. Jadi untuk mencapai target PAD 2026, kami juga akan mengajukan perekrutan dokter baru secara bertahap pada tahun depan,” tambahnya.

Sementara itu, hasil pembahasan di DPRD menunjukkan bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah Kota Padang tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Provinsi juga telah mengeluarkan surat penambahan dana sebesar Rp12 miliar untuk PAD Kota Padang, dengan potensi tambahan hingga Rp13–14 miliar sebelum pengesahan APBD.

Rapat Banggar ini dijadwalkan berlangsung hingga dua hari ke depan untuk menyelesaikan seluruh pembahasan, termasuk sisi belanja daerah, agar tercipta APBD yang seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.(*)
Baca selengkapnya »

November 13, 2025

 


INFONEWS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menolak rencana pembelian tanah untuk pembangunan gerbang RSUD dr. Rasidin dan lahan di depan Kantor Dinas Pertanian. Penolakan tersebut muncul dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat DPRD, Rabu (12/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion.

Anggota Banggar menilai pembelian dua bidang tanah tersebut belum mendesak dilakukan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Mereka menilai penggunaan dana hasil pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar harus diarahkan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Padang, Rahmad Wijaya, menjadi salah satu yang menyampaikan keberatan terhadap rencana itu. Ia menegaskan bahwa pengadaan tanah bukanlah kebutuhan mendesak, terlebih dana yang digunakan berasal dari pinjaman daerah. “Dana pinjaman Rp81 miliar sebaiknya dipakai untuk kegiatan yang lebih urgen dan berdampak nyata bagi pelayanan publik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Padang, Usmardi Thareb, juga meminta agar pemerintah kota memfokuskan anggaran yang terbatas pada kebutuhan prioritas. Ia menyoroti kondisi jalan menuju SMAN 16 Padang yang rusak parah dan memprihatinkan. “Kalau kita lihat jalan ke sana, seperti bukan berada di Kota Padang. Ini justru yang seharusnya mendapat perhatian,” tegasnya.

Usmardi juga mengingatkan agar pembenahan kawasan Pantai Padang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga aspek kenyamanan dan keamanan pengunjung. Ia menilai masih banyak keluhan dari masyarakat terkait praktik pemalakan dan tarif parkir yang tidak jelas di kawasan wisata tersebut. “Kenyamanan pengunjung harus dijaga agar wajah pariwisata Padang benar-benar membaik,” tambahnya.

Rapat Banggar yang juga dihadiri Asisten III Setdako Padang Corry Saidan, Kepala BPKA Raju Minrofa, serta sejumlah anggota DPRD lainnya berlangsung cukup dinamis. Sejumlah usulan penyesuaian anggaran dibahas untuk memastikan alokasi dana pinjaman daerah benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan pembangunan kota.

Setelah melalui pembahasan mendalam, Banggar DPRD Padang akhirnya memutuskan untuk meniadakan pembelian tanah untuk RSUD dan Dinas Pertanian. Dana sebesar Rp19,7 miliar yang semula dialokasikan untuk dua proyek tersebut akan dialihkan ke program yang dinilai lebih prioritas dan mendukung pelayanan publik.

Menanggapi hasil rapat, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dana pinjaman harus benar-benar diarahkan pada program strategis. “Pinjaman Rp81 miliar ini bukan untuk belanja rutin, melainkan untuk kegiatan prioritas seperti pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di kawasan Pantai Padang,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, DPRD bersama TAPD berkomitmen menjaga agar APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan. “Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.

Dengan keputusan tersebut, Banggar DPRD berharap arah penggunaan APBD 2026 dapat lebih tepat sasaran. Selain menjaga stabilitas fiskal daerah, langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas. (*)
Baca selengkapnya »

November 13, 2025

 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait RAPBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025). 

INFONEWS  - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd, dan dihadiri Asisten III Setdako Padang Corry Saidan, Kepala BPKA Raju Minrofa, serta anggota Banggar lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Muharlion menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD masih berlangsung secara intensif. Ia menyebut masih ada sejumlah penyesuaian dan solusi yang sedang digodok bersama TAPD untuk menutup defisit anggaran yang sebelumnya sempat mencapai Rp500 miliar. “Ini kan masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujarnya.

Muharlion menjelaskan, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui pengurangan dan penundaan belanja untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Beberapa pos pengeluaran, kata dia, mungkin akan dialihkan pada APBD Perubahan 2026 atau bahkan tahun anggaran 2027, tergantung pada hasil pembahasan final Banggar dan TAPD.

Menurutnya, hasil pembahasan hingga saat ini menunjukkan perkembangan positif. Dari total defisit sekitar Rp500 miliar, kini tersisa sekitar Rp20 miliar yang belum tertutupi. “Artinya, sudah nampak jalan terang. Mudah-mudahan hari Senin sudah clear, sehingga pada tanggal 24 nanti kita bisa mengesahkan APBD sesuai jadwal,” ungkapnya optimistis.

Lebih lanjut, Muharlion juga menyinggung rencana pinjaman daerah sebagai salah satu opsi realistis dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pinjaman ini sudah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau kita lihat dari KUA sebelumnya, memang ada rencana pinjaman sebesar Rp260 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan keuangan daerah belum memungkinkan, akhirnya disepakati hanya Rp81 miliar,” terang Muharlion.

Ketua DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bahwa pinjaman Rp81 miliar tersebut diarahkan untuk kegiatan strategis dan prioritas, bukan untuk belanja rutin. “Dana ini fokus untuk pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di sepanjang kawasan Pantai Padang,” jelasnya.

Ia menambahkan, Banggar DPRD bersama TAPD berkomitmen menjaga agar APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan. “Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.

Dengan progres yang semakin jelas, DPRD Padang optimis pembahasan RAPBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. “Kita berharap pada 24 November nanti seluruh dokumen sudah siap, dan APBD 2026 bisa disahkan sesuai rencana,” pungkas Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. (*)
Baca selengkapnya »

November 12, 2025

 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Erismiarti

INFONEWS-Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Erismiarti merespon soal kasus HIV/AIDS di Kota Padang terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025.

"Kita harus mendorong adanya kolaborasi lintas sektor mulai dari dinas Kesehatan, Pendidikan, Dinsos hingga lembaga dan tokoh masyarakat agar penanganan HIV/AIDS dilakukan secara menyeluruh, " katanya ke media ini, Rabu, 12 November 2025.

Dikatakannya, nilai-nilai adat dan agama bisa menjadi benteng yang efektif bila dikelola dengan baik. "Kita juga harus tegas terhadap perilaku berisiko, seperti LGBT, tetapi tidak boleh memberi stigma negatif kepada para penderita karena mereka juga warga kota Padang dan pemerintah harus memberikan perlindungan dan layanan kesehatan yang layak karena mereka layak mendapatkan itu," ujarnya.

Menurutnya, bisa jadi ini alarm sosial bagi semua pihak. "DPRD bersama Pemko dan elemen masyarakat harus mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS," tegas anggota Komisi IV DPRD kota Padang ini.

Sepanjang tahun 2025, tercatat terjadi penambahan sebanyak 192 kasus baru. Dengan demikian, total kasus HIV/AIDS di Kota Padang kini mencapai 2.026 kasus, meningkat dari 1.834 kasus pada tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Dessy M. Siddik, membenarkan data tersebut saat ditemui di Gedung DPRD Kota Padang. Ia menyebutkan, dari 192 kasus baru itu, 173 kasus menimpa laki-laki, sementara 19 kasus lainnya dialami oleh perempuan. “Ya, saat ini terjadi penambahan kasus HIV/AIDS sebanyak 192 kasus di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penderita adalah laki-laki,” ujar dr. Dessy.

Menurutnya, dominasi kasus pada laki-laki disebabkan oleh pola perilaku seksual yang berisiko, terutama yang menyimpang dari norma. Dinas Kesehatan terus berupaya melakukan langkah pencegahan melalui penyuluhan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat dan aman. Namun demikian, ia mengakui bahwa perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan besar. “Pola hubungan seks yang menyimpang, seperti perilaku LGBT, menjadi salah satu faktor yang membuat kasus ini lebih banyak menimpa pria,” tambahnya.

Terpisah, Sosiolog Universitas Negeri Padang, Dr. Erianjoni, menilai peningkatan kasus HIV/AIDS di Padang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini, serta lemahnya kepedulian sosial terhadap bahaya HIV/AIDS. “Faktor gaya hidup berisiko seperti seks bebas dan penggunaan narkoba suntik masih menjadi penyumbang terbesar. Ditambah lagi minimnya akses informasi dan layanan kesehatan yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan,” ungkap Erianjoni.

Ia menegaskan, untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS, Pemerintah Kota Padang harus melakukan sinergitas lintas sektor, mulai dari dinas kesehatan, dinas sosial, hingga komunitas masyarakat. “Sinergitas ini penting agar populasi kunci bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan, baik bagi yang sudah terpapar maupun yang belum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erianjoni juga menyoroti perilaku LGBT, terutama hubungan sesama jenis antar pria, sebagai salah satu pemicu utama penyebaran HIV/AIDS di Kota Padang. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut kini bahkan mulai menyasar kalangan pelajar. “Tidak bisa dipungkiri, perilaku LGBT menjadi pemicu HIV/AIDS. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi sudah masuk ke lingkungan remaja dan pelajar. Oleh karena itu, peran serta niniak mamak, cadiak pandai, dan ulama sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang yang berpotensi memicu penyebaran HIV/AIDS,” tegasnya.

Oleh karena itu, Erianjoni meminta peran serta Dubalang Kota yang bertugas untuk menjaga kenyamanan lingkungan berbasis adat nagari, agar melakukan kontrol agar tidak ada prilaku LGBT yang kian hari kian parah di Kota Padang. "Pemko Padang harus mengefektifkan kinerja Dubalang Kota dalam menjaga keamanan berbasis nagari. Selain itu, para pekerja dunia malam harus mawas diri, karena mereka rentan terdampak dari HIV/Aids," tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »

November 11, 2025 , ,

 

Infonews - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Mentawai menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai.


Ketiga tersangka yang ditetapkan itu Inisial YT selaku Kepala Desa Madobag (laki-laki), DS Sekretaris (laki-laki) dan inisial MT sebagai Bendahara (perempuan).


Penetapan ketiga tersangka di laksanakan di aula setempat, Selasa (11/11/2025) yang di Pimpin Waka Polres Mentawai, Kompol Bustanul di dampingi Kasat Reskrim, Iptu Edward Evilin Sialoho, SH,MH dan Kasat Intel Polres Mentawai.


Waka Polres Mentawai, Kompol Bustanul dalam keterangan persnya menyampaikan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa madobag ini telah di lakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi, termasuk 2 orang ahli.


Dia menjelaskan, modus operandi yang di lakukan tiga tersangka ini adalah Mark up di bidang pengadaan barang dan jasa berupa leptop, printer, lemari, dokumen dan meja kerja pada tahun 2022.


Kemudian laporan realisasi dan SPJ fiktif di bidang pemeliharaan aset di bidang service komputer, service leptop dan service printer tahun 2022, selanjutnya bantuan untuk kelompok tani dan ternak berupa bibit pinang dan ayam yang tidak disalurkan sesuai yang di anggarakan tahun 2022.


"Inilah modus operandi yang di lakukan tiga tersangka dalam pengelolaan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan" ucapnya.


Dia menyebut, dalam kasus ini penyidik telah mengamankan dokumen yang berkaitan dengan APBDes Desa Madobag tahun 2022 dan 2023. 


Berdasarkan hasil perhitungan ahli kerugian negara menunjukan jumlah dana desa yang di korupsi sebesar Rp.1.122.657.639 miliar yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh tersangka.


Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Edward Evilin Sialoho, SH,MH menambahkan, untuk saat ini hanya tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa yang telah memiliki alat bukti yang kuat.


Sementara untuk tersangka lain belum ada bukti yang menguatkan, maka saat ini hanya tiga orang yang di tetapkan tersangka yang telah memiliki alat bukti sebagaimana yang di maksud dalam pasal 184, dimana hasil perhitungan kerugian negara yang telah dikeluarkan inspektorat mentawai.


"Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan di polres Mentawai yang di lakukan penahanan selama 20 hari dan perpanjangan selama 20 hari hingga sampai berkas kita serahkan kepada pihak kejaksaan" ucap Kasat.


Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

November 11, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion ketika rapat pembahasan R-APBD Tahun 2026 yang dihadiri Wakil Ketua Mastilizal Aye, Sekwan Hendrizal Azhar, dan OPD. 

INFONEWS  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026 dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rapat yang berlangsung hangat itu, turut hadir Dinas Kesehatan Kota Padang, RSUD dr. Rasidin, Dinas Perhubungan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk meninjau dan memperkuat sektor pendapatan daerah dalam APBD 2026. Menurutnya, peningkatan APBD menjadi kunci utama dalam merealisasikan program unggulan (progul) Wali Kota serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

“Kita harus meningkatkan APBD Kota Padang agar program unggulan pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin maksimal,” ujar Muharlion dalam keterangannya.Selasa (11/11).

Ia menambahkan, saat ini terjadi peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah SKPD. “Ada tambahan PAD sebesar Rp12 miliar tahun ini. Kami berharap peningkatan ini terus berlanjut agar kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan secara nyata,” tegasnya.

Salah satu sektor yang menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan pendapatan adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang. Kepala Dinkes, dr. Srikurnia Yati, M.K.M, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan kenaikan pendapatan dari Rp36,1 miliar pada 2025 menjadi Rp40 miliar pada tahun 2026.

“Target ini bisa tercapai dengan memperkuat pelayanan di puskesmas. Kami berencana menambah 21 dokter baru yang akan ditempatkan di 24 puskesmas di seluruh Kota Padang. Dengan tenaga medis yang cukup, kualitas pelayanan meningkat, dan pendapatan otomatis terdongkrak,” jelas dr. Srikurnia optimistis.

Hal senada juga disampaikan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Lismawati R, Sp.PA., M.Biomed., MM, yang menegaskan kesiapan rumah sakit milik daerah itu dalam mendongkrak pendapatan hingga mencapai target Rp46 miliar di tahun 2026.

“Kami optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Tahun 2025 saja, kami berhasil mencapai 81,82 persen dari target yang ditetapkan. Dengan dukungan DPRD dan optimalisasi layanan, target 2026 pasti bisa tercapai,” ujarnya penuh semangat.

Selain sektor kesehatan, DPRD juga menyoroti pentingnya peran Dinas Perhubungan dan BPKAD dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan baru. Pendekatan inovatif, seperti optimalisasi retribusi parkir dan pengelolaan aset daerah, disebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut.

Rapat pembahasan R-APBD 2026 ini menandai langkah serius Pemerintah Kota Padang bersama DPRD dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan sinergi antar instansi dan dorongan kuat dari legislatif, target peningkatan PAD diharapkan bukan hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi nyata dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kota Padang. (*)
Baca selengkapnya »

November 11, 2025

 

Anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjungan, Iswanto Kwara menggelar Alek Nagari ini melalui pokok-pokok pikirannya sebagai wakil rakyat di Kelurahan Berok Nipah.

INFONEWS  - Sebagai anggota DPRD Kota Padang dari PDI Perjungan, Iswanto Kwara menggelar Alek Nagari ini melalui pokok-pokok pikirannya sebagai wakil rakyat di Kelurahan Berok Nipah, Selasa (11/11/2025).

Kita hanya menyalurkan aspirasi masyarakat di dewan. Kita terima aspirasi itu, kita pilah, dan kita perjuangkan.Aspirasi tersebut wajud toleransi. Acara ini mengangkat tema menuju integrasi masyarakat multikultural. 

"Harmoni keberagaman budaya yang menyatu dan terintegrasi dalam toleransi acara ini," terangnya.

Dikatakannya, Alek Nagari Berok Nipah ini menampilkan keberagaman yang dibalut dengan nuansa toleransi di Kota Padang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menyampaikan apresiasi terhadap Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara. 

"Ini bentuk perhatian DPRD kita yang bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Terimakasih Pak Iswanto Kwara," kata Andree Algamar. 

Menurut dia, kegiatan ini juga aktivasi dari Program Unggulan (Progul) Pemko Padang, yaitu Jelajah Padang dan Padang Melayani.  "Kegiatan ini salah satu cara menjalin rasa antar suku, agama, dan ras yang sudah terintegrasi di Kelurahan Berok Nipah ini," ujarnya.(bm)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.