Latest Post

November 14, 2025

 

INFONEWS- Sebagai wujud nyata dari pokok pikiran anggota DPRD Padang, Rustam Efendi, KONI Kota Padang menggelar turnamen sepakbola usia 17 tahun antar klub se‑kota Padang. Ajang ini, yang resmi dinamai _Piala Walikota U‑17_, bertujuan mencari bibit muda sepakbola potensial di wilayah tersebut.

Kegiatan yang diikuti oleh delapan tim ini berlangsung di Lap Kompak Pulau Pisang, Kecamatan Koto Tangah, dari 14 hingga 19 November 2025. Turnamen ini tidak hanya memperebutkan piala walikota, tetapi juga menawarkan total hadiah puluhan juta rupiah yang dibagi sebagai berikut:

- Juara 1: uang pembinaan + piala
- Juara 2: uang pembinaan + piala
- Juara 3: uang pembinaan + piala
- Best Player
- Top Skor
- Tim Fair Play

Rustam Efendi, yang juga merupakan inisiator utama program ini, menyatakan bahwa turnamen ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pembinaan usia dini di Padang. “Melalui kompetisi ini kami berharap dapat menemukan talenta muda yang akan membawa harum nama kota di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya pada acara pembukaan.Jum'at (14/11/2025).

Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahmuda, menambahkan bahwa _Piala Walikota U‑17_ akan menjadi agenda rutin tahunan. “Kami berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan sepakbola usia muda dan memberikan peluang sebesar‑besar bagi atlet lokal,” katanya.

Acara pembukaan turut dihadiri Wakil Walikota Padang, Maigus Nasir, serta sejumlah pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka menilai turnamen ini sejalan dengan program _Padang Balomba_ yang mengusung visi generasi muda berprestasi dan unggul di segala bidang.(*)
Baca selengkapnya »

November 14, 2025 ,

 

Infonews - Pendekatan kepada warga binaan menjadi keharusan bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai penunjang tugas di lapangan sekaligus monitoring wailyah.


Hal itu di lakukan Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serda J Simamora saat melakukan komunikasi sosial dengan Khalid buruh warga Dusun Sikakap Barat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap,Kepulauan Mentawai, Jumat (14/11/2025).


Pada kesempatan itu, Babinsa bahas seputar upah buruh yang menjadi salah satu aktivitas mereka ketika kapal masuk termasuk bongkar muat hasil bumi yang ada di lokasi kerja mereka.


"Pekerjaan dalam memberikan penghasilan untuk kebutuhan keluarga sudah menjadi prioritas setiap orang, maka perlu keseriusan dan fokus" tuturnya.


Komunikasi sosial bersama buruh ini, sebut Babinsa untuk memberikan motivasi agar mereka lebih aktif dan semangat dalam memenuhi kebutuhan keluarga.



Editor : Tim Redaksi


Baca selengkapnya »

November 13, 2025 ,

Infonews - Guna memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Mentawai adakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan sejumlah lintas instansi yang ada di wilayah Kepulauan Mentawai.


Rakor di buka langsung Ketua, Bawaslu Mentawai, Nasrullah Siritoitet di dampingi Korsek Bawaslu Mentawai, Deni Junita Sihombing di hadiri jajaran KPU Mentawai, Dinas Dukcapil Mentawai, Kemenag Mentawai, LO Polres Mentawai, LO Kodim 0319/Mentawiai, Kadis PMD2KB Mentawai, Para Kades dan Awak Media, kamis (13/11/2025).


Nasrullah menuturkan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara terus-menerus untuk menjaga agar data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif.


Dalam proses ini, Bawaslu berperan penting melakukan pengawasan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.


Lebih lanjut dia menjelaskan, tujuan pengawasan PDPB ini untuk memastikan warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.


Kemudian mencegah terjadi pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau data yang tidak valid, menjamin hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan data pemilih oleh KPU.


Dalam konsep ini, bawaslu melakukan pengawasan proses pemutakhiran data, baik penambahan maupun penghapusan data pemilih, dimana sumber data yang digunakan oleh KPU (Disdukcapil, TNI/Polri, laporan masyarakat dan lain-lainnya.


"Pengawasan ini penting di lakukan koordinasi antar lembaga dalam pembaruan data kependudukan termasuk publikasi dan uji publik data pemilih agar masyarakat dapat memberikan tanggapan" tuturnya.


Dalam metode pengawasan ini ada 4 poin yang di lakukan Bawaslu mentawai sebagai berikut.


1.Koordinasi dan klarifikasi dengan KPU dan Disdukcapil terkait data pemilih baru atau tidak memenuhi syarat.


2. Pemantauan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data oleh petugas KPU.


3. Penerimaan laporan atau masukan masyarakat tentang adanya warga yang belum terdaftar atau terdaftar ganda.


4. Analisis data untuk menemukan potensi pelanggaran administratif atau kelalaian dalam pendataan.


Tindak lanjut hasil pengawasan dia menegaskan, bahwa apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian, Bawaslu memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU, melakukan klarifikasi dan investigasi apabila terjadi pelanggaran sistemik dan menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan publikasi.


Dia menyebut, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak hanya di lakukan Bawaslu, namun peran masyarakat sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.


Dalam hal ini masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang pemilih yang belum terdaftar, pemilih meninggal dunia, pindah domisili, atau sudah menjadi anggota TNI/Polri serta data pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.


"Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat diharapkan dukungan semua pihak, sehingga pada masa pemilu mendatang memberikan data yang akurat tidak ada lagi warga yang tidak terdaftar" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

November 13, 2025

 

INFONEWS - Sebagai anggota DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen, S. Pd., terus memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil)-nya di Padang IV, yaitu Padang Barat, Padang Utara, dan Nanggalo.

Seperti kali ini, Arnedi Yarmen menggelontorkan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk kegiatan Gebyar Kreativitas Rimbo Kaluang, yang digelar di Halaman Kantor Lurah Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Padang Fadly Amran membuka secara resmi.

Arnedi Yarmen menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi, terutama di kalangan generasi muda.

“Adapun lomba yang diadakan di antaranya lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba kolase tingkat TK, lomba Tahfidz, Sirah Nabawiyah, dan Nasyid Rabbana, " katanya.

Selain itu, juga ada bazar UMKM, pelayanan Disdukcapil, pelayanan kesehatan, serta donor darah.

Fadly Amran menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program Padang Berlomba, aktivasi dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara.

Menurutnya, program tersebut bertujuan menggali potensi generasi muda di setiap kecamatan di Kota Padang.(*) 
Baca selengkapnya »

November 13, 2025

 

Ketua Fraksi PKB-Ummat, Yusri Latif SH. i,.

INFONEWS- Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, SH. i,. melaksanakan fungsi pengawasan perorangan dengan menyorot Padang Job Fair 2025, Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, pengangguran masih banyak di Kota Padang, baik di kalangan sarjana, diploma, dan tamatan SMA/SMK. "Mereka ini butuh pekerjaan yang layak sesuai ilmu dan keahlian yang telah mereka tuntut," katanya.

Dikatakannya, di satu sisi, lapangan pekerjaan yang ada masih minim di Kota Padang. "Lapangan pekerjaan yang layak masih minim. Akibatnya, jika tak mendapat pekarjaan yang layak, mereka mencari ke luar," ujar Ketua Fraksi PKB-Ummat ini.

Pelaksanaan Padang Job Fair 2025, katanya, menjadi peluang tersendiri bagi pencari kerja. Di sinilah peran pemerintah.

"Pemerintah hadir melaui pelaksanaan Padang Job Fair 2025. Ini harus kita apresiasi.Dengan Padang Job Fair 2025 itu, Pemerintah Kota Padang berusaha mengurangi pengangguran yang ada,"ucapnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Padang Job Fair 2025 ditabuh 12-13 November 2025 esok. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Youth Center. Sebanyak 50 perusahaan ternama membuka lowongan kerja bagi talenta muda. (*) 
Baca selengkapnya »

November 13, 2025

 

INFONEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Rabu (12/11/2025).

Pembahasan dilakukan secara maraton karena masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tuntas, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, dan BKD.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menyebut, pembahasan kali ini difokuskan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar capaian target yang diinginkan Wali Kota dapat tercapai.

“Kita berharap optimalisasi pendapatan ini bisa memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, tercatat sejumlah OPD mengalami peningkatan proyeksi pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Penambahan juga terjadi di sektor kesehatan, baik dari RSUD maupun dari Dinas Kesehatan yang mengelola pendapatan dari 24 puskesmas di Kota Padang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, menjelaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 untuk Dinas Kesehatan ditetapkan sebesar Rp36,1 miliar, sebagaimana tercantum dalam dokumen Estimasi PAD Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Data dalam dokumen tersebut menunjukkan PAD didominasi oleh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang mencapai Rp34,4 miliar atau sekitar 95% dari total PAD Dinas Kesehatan.

“Alhamdulillah, sampai bulan Oktober realisasi PAD kami sudah mencapai 83,5 persen. Insya Allah hingga Desember target Rp36,2 miliar bisa tercapai,” ujar dr. Srikurnia saat diwawancarai usai rapat Banggar.

Lebih lanjut, untuk tahun 2026 Dinas Kesehatan mengusulkan target PAD sebesar Rp40,5 miliar, naik sekitar Rp4,3 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan target ini disebut sejalan dengan hasil kajian potensi baru dari 24 puskesmas di Kota Padang.

“Awalnya kita rencanakan Rp36,5 miliar, namun setelah dikaji bersama tim Banggar dan puskesmas, ternyata masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Karena itu, kita sepakat menaikkan target menjadi Rp40,5 miliar,” jelasnya.

Namun, dr. Srikurnia juga menekankan bahwa peningkatan PAD harus diimbangi dengan dukungan sumber daya manusia. Saat ini, Dinas Kesehatan masih kekurangan 21 orang dokter yang tersebar di 16 puskesmas.

“Kalau dilihat dari kebutuhan ideal, satu puskesmas seharusnya memiliki 4 hingga 7 dokter, tergantung jumlah kapitasi dan luas wilayah kerjanya. Jadi untuk mencapai target PAD 2026, kami juga akan mengajukan perekrutan dokter baru secara bertahap pada tahun depan,” tambahnya.

Sementara itu, hasil pembahasan di DPRD menunjukkan bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah Kota Padang tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Provinsi juga telah mengeluarkan surat penambahan dana sebesar Rp12 miliar untuk PAD Kota Padang, dengan potensi tambahan hingga Rp13–14 miliar sebelum pengesahan APBD.

Rapat Banggar ini dijadwalkan berlangsung hingga dua hari ke depan untuk menyelesaikan seluruh pembahasan, termasuk sisi belanja daerah, agar tercipta APBD yang seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.(*)
Baca selengkapnya »

November 13, 2025

 


INFONEWS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang menolak rencana pembelian tanah untuk pembangunan gerbang RSUD dr. Rasidin dan lahan di depan Kantor Dinas Pertanian. Penolakan tersebut muncul dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat DPRD, Rabu (12/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion.

Anggota Banggar menilai pembelian dua bidang tanah tersebut belum mendesak dilakukan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Mereka menilai penggunaan dana hasil pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar harus diarahkan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Padang, Rahmad Wijaya, menjadi salah satu yang menyampaikan keberatan terhadap rencana itu. Ia menegaskan bahwa pengadaan tanah bukanlah kebutuhan mendesak, terlebih dana yang digunakan berasal dari pinjaman daerah. “Dana pinjaman Rp81 miliar sebaiknya dipakai untuk kegiatan yang lebih urgen dan berdampak nyata bagi pelayanan publik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Padang, Usmardi Thareb, juga meminta agar pemerintah kota memfokuskan anggaran yang terbatas pada kebutuhan prioritas. Ia menyoroti kondisi jalan menuju SMAN 16 Padang yang rusak parah dan memprihatinkan. “Kalau kita lihat jalan ke sana, seperti bukan berada di Kota Padang. Ini justru yang seharusnya mendapat perhatian,” tegasnya.

Usmardi juga mengingatkan agar pembenahan kawasan Pantai Padang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga aspek kenyamanan dan keamanan pengunjung. Ia menilai masih banyak keluhan dari masyarakat terkait praktik pemalakan dan tarif parkir yang tidak jelas di kawasan wisata tersebut. “Kenyamanan pengunjung harus dijaga agar wajah pariwisata Padang benar-benar membaik,” tambahnya.

Rapat Banggar yang juga dihadiri Asisten III Setdako Padang Corry Saidan, Kepala BPKA Raju Minrofa, serta sejumlah anggota DPRD lainnya berlangsung cukup dinamis. Sejumlah usulan penyesuaian anggaran dibahas untuk memastikan alokasi dana pinjaman daerah benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan pembangunan kota.

Setelah melalui pembahasan mendalam, Banggar DPRD Padang akhirnya memutuskan untuk meniadakan pembelian tanah untuk RSUD dan Dinas Pertanian. Dana sebesar Rp19,7 miliar yang semula dialokasikan untuk dua proyek tersebut akan dialihkan ke program yang dinilai lebih prioritas dan mendukung pelayanan publik.

Menanggapi hasil rapat, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dana pinjaman harus benar-benar diarahkan pada program strategis. “Pinjaman Rp81 miliar ini bukan untuk belanja rutin, melainkan untuk kegiatan prioritas seperti pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di kawasan Pantai Padang,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, DPRD bersama TAPD berkomitmen menjaga agar APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan. “Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.

Dengan keputusan tersebut, Banggar DPRD berharap arah penggunaan APBD 2026 dapat lebih tepat sasaran. Selain menjaga stabilitas fiskal daerah, langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.