Latest Post

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Penanganan sampah pascabencana menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Padang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.Kamis (4/12/2025)

Dalam pertemuan tersebut, DLH melaporkan bahwa total sampah pascabencana di Kota Padang mencapai 3.327 ton, terdiri dari backlog sampah lima hari, sampah spesifik permukiman terdampak, dan hamparan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa dari hulu sungai.

Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mengungkapkan bahwa selama lima hari masa darurat, layanan Layanan Pengangkutan Sampah (LPS) hanya dapat berfungsi 25 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petugas LPS yang turut menjadi korban bencana. "Selama lima hari bencana, layanan LPS hanya berjalan sekitar 25%. Kondisi ini menyebabkan backlog sampah mencapai 1.237 ton. Banyak petugas kami yang terdampak langsung sehingga operasional sangat terbatas," ujar Fadelan.

Dari total 3.327 ton sampah tersebut, rincian komposisinya adalah backlog sampah lima hari: 1.237 ton. Sampah spesifik permukiman terdampak (25%): 990 ton. Material kayu gelondongan di sepanjang garis pantai 3,6 km: 1.100 ton. Kayu gelondongan menjadi komponen terbesar akibat derasnya arus sungai saat bencana, yang menyeret material dari hulu menuju kawasan pantai.

Fadelan menegaskan bahwa tidak semua material kayu akan diangkut ke TPA. Sejak hari pertama pemulihan, petugas LPS dan bank sampah telah melakukan pemilahan langsung di lapangan. "Sebagian besar kayu masih bernilai guna. Masyarakat pesisir bahkan memanfaatkannya untuk kebutuhan harian atau bahan bakar industri kecil. Kami juga berupaya agar tidak semua sampah kayu masuk ke TPA. Sebagian besar akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif," kata Fadelan.

Ia menambahkan, langkah tersebut diperlukan agar penanganan sampah pascabencana tetap efisien dan berwawasan lingkungan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa angka 3.327 ton menunjukkan betapa seriusnya dampak bencana terhadap sistem pengelolaan sampah Kota Padang.

Menurutnya, kota harus memiliki sistem penanganan darurat yang lebih siap dan tangguh. "Kami sangat prihatin melihat tumpukan sampah dalam jumlah sebesar ini. Artinya, sistem kita belum cukup siap menghadapi bencana besar. Ke depan, DLH dan seluruh OPD terkait harus memperkuat manajemen darurat agar layanan vital seperti pengangkutan sampah tidak lumpuh," tegas da Ay, panggilan akrab Helmi Moesim.

Ia juga mengapresiasi strategi DLH yang mengalihkan sebagian kayu ke masyarakat dan industri, namun menekankan bahwa pemulihan harus dilakukan cepat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. "Kami mendukung pemanfaatan ulang material kayu, tetapi percepatan pembersihan tetap penting agar tidak menjadi ancaman kesehatan. Penanganan ini harus selesai dalam target yang sudah ditetapkan," tambahnya.

DLH menyebutkan bahwa dengan pemilahan, pemanfaatan ulang, serta dukungan masyarakat dan pihak industri, pihaknya optimistis target penuntasan sampah pascabencana dalam sembilan hari dapat dicapai. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim. 

INFONEWS- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memaparkan total kerusakan infrastruktur pasca bencana banjir yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu. Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kota Padang, Kamis (04/12/2025).

Berdasarkan laporan resmi PUPR, total kerusakan infrastruktur mencapai Rp 242.257.370.855,10. Nilai tersebut mencakup dua sektor utama, yakni jalan dan jembatan dengan nilai Rp 157.894.870.855,10 serta bendungan dan sungai mencapai Rp 84.362.500.000,00

Dari seluruh titik yang terdampak, kerusakan terparah terjadi pada Jembatan Gunung Nago, Kelurahan Lambung Bukit, dengan estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencapai Rp 45 miliar.

Jembatan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat aktivitas ekonomi, sehingga kerusakannya dinilai sangat krusial dan mendesak untuk ditangani.

Dalam pemaparannya, Kadis PUPR Tri Hadiyanto menjelaskan bahwa tingginya angka kerusakan ini disebabkan oleh tingginya debit air, longsoran bantaran sungai, serta kerusakan struktur jalan yang sudah lama tidak mendapatkan rehabilitasi besar. "Kami melaporkan kerusakan ini secara apa adanya agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Jembatan Gunung Nago menjadi prioritas utama karena kerusakannya sangat parah dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Penanganan akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran,” jelas Tri.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar kerusakan membutuhkan intervensi struktural, bukan hanya perbaikan ringan, sehingga membutuhkan biaya besar dan dukungan pemerintah pusat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen saja, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. "Angka yang disampaikan PUPR menunjukkan betapa seriusnya kerusakan ini. Kami meminta pemerintah kota untuk segera menyusun skema penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan menunggu semua menjadi lebih parah," tegas Helmi.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi potensi keterbatasan anggaran daerah. "Kerusakan jembatan Gunung Nago Rp 45 miliar itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD tanpa dukungan tambahan. Maka koordinasi lintas lembaga harus dipercepat,” tambahnya.

Anggota Komisi III lainnya juga meminta agar seluruh rencana perbaikan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang jelas, termasuk skala prioritas, urgensi, dan kesiapan teknis. DPRD berkomitmen mengawal proses ini secara terbuka. Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan bahwa PUPR akan menyerahkan rincian teknis tahap penanganan per segmen serta proyeksi kebutuhan anggaran tambahan untuk dibahas dalam agenda lanjutan. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendampingi kunjungan Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kakorsabhara Baharkam Polri), Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, untuk meninjau masyarakat terdampak banjir bandang di SDN 02 Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kamis (4/12/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan langsung Polri terhadap wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Selain melihat kondisi sekolah dan fasilitas umum, rombongan juga menyapa warga serta menerima laporan terkait kebutuhan mendesak di lapangan.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh unsur TNI Polri yang telah bekerja tanpa henti sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan. "Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri. Mereka adalah garda terdepan yang membantu evakuasi, menjaga keamanan, hingga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Kerja keras ini sangat dirasakan masyarakat," ujar Maigus.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa kehadiran Kakorsabhara Baharkam Polri menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam membantu Kota Padang pulih dari bencana. "Kehadiran Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga memberi energi bagi kami. Ini bukti bahwa Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berdiri bersama masyarakat pada masa sulit. Warga membutuhkan rasa aman, dan Polri telah memberikan itu," kata Muharlion.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan, termasuk SDN 02 Cupak Tangah, yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang. "Anak-anak harus segera dapat kembali bersekolah dengan aman. Pemulihan ruang kelas dan fasilitas pendukung menjadi prioritas, dan kami siap mengawal anggarannya," tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kakorsabhara Baharkam Polri mendengarkan langsung aspirasi warga serta memastikan koordinasi antara Pemko Padang, BPBD, TNI-Polri, dan OPD terkait tetap berjalan optimal selama proses pemulihan.

Rombongan juga meninjau titik-titik yang masih memerlukan penanganan cepat, baik terkait lumpur yang menumpuk, akses jalan, maupun kebutuhan logistik masyarakat.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan kawasan terdampak, terutama yang berkaitan dengan fasilitas umum dan kebutuhan dasar warga. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025 ,

Infonews - Kebersihan adalah upaya masyarakat untuk memelihara lingkungannya dari sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman di wilayah kecamatan Sikakap, kepulauan Mentawai.


Melalui kegiatan tersebut, Bupati Mentawai, Rinto Wardana didampingi Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri, Danramil Sikakap di wakili Batuud Serma Ade Putra, Kapolsek Sikakap, Danpos Kamla, Danton Pamputer, Babinsa Serma Andi Arisandi, Kasus Sekecanatan Sikakap dan Masyarakat setempat, kamis (4/12/2025).


Dia mengajak masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.


"Mari kita menjaga kebersihan, agar lingkungan tetap bersih dan sehat, sehingga pengunjung yang datang ke Sikakap merasa aman dan nyaman" tuturnya.


Tak hanya itu sesuai misi kepala daerah menjadikan mentawai kota surfing dunia, tentu yang perlu di jaga adalah kebersihan, maka terkiat dengan sampah harus menjadi perhatian bersama.


"Soal sampah ini menjadi perhatian kita bersama dan peduli dengan kebersihan lingkungan, agar pengunjung yang datang ke Mentawai khususnya Sikakap merasa aman" ujarnya.


Dengan demikian di himbauan kepada masyarakat senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan.



Editor : Tim Redaksi



Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang pada Kamis (04/12/2025) untuk membahas situasi transportasi dan aksesibilitas kota pascabencana. 

Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan serta mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascabencana, jajarannya fokus menjaga arus transportasi agar bantuan kemanusiaan tidak terhambat. "Dishub langsung mengefektifkan personel ke titik-titik yang rawan macet. Kami memastikan bantuan dari pusat dan lembaga kemanusiaan tidak terhambat ketika masuk Kota Padang. Selain itu, kami juga memberikan bantuan internal kepada petugas Dishub yang turut menjadi korban," ujar Ances.

Hingga saat ini, satu-satunya akses utama masuk Kota Padang yang masih dapat dilalui adalah jalur Sitinjau Lauik – Indarung. Kondisi ini memperparah kepadatan lalu lintas, terutama untuk kendaraan-kendaraan logistik.

Mengacu pada Pergub tentang Pembatasan Operasional Truk, Dishub menerbitkan edaran untuk membatasi truk masuk Kota Padang selama masa tanggap darurat hingga 8 Desember 2025. "Kami bertanggung jawab menjalankan edaran tersebut. Hanya kendaraan tertentu yang diperbolehkan masuk, seperti truk pembawa sembako, mobil tangki air, BBM, dan kendaraan yang membawa bantuan bagi korban bencana. Semuanya harus dengan pengawalan," jelas Ances.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti dampak serius lumpuhnya jalur Padang–Solok. Menurutnya, kondisi ini mengancam ketersediaan pasokan pangan dan air bersih bagi masyarakat Kota Padang. "Kita menghadapi situasi darurat. Jalur Padang–Solok yang macet parah dan belum bisa dilalui membuat pasokan bahan pokok terhambat. Ini mengakibatkan suplai sembako dari Solok sulit masuk ke Padang. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat seperti harga cabai mahal dan air isi ulang langka" ujar Helmi Moesim.

Selain itu, krisis air bersih ikut memburuk karena air baku untuk kebutuhan Kota Padang sebagian besar bersumber dari Mata Air Gunung Talang, Solok. Kondisi jalur yang terputus menyebabkan banyak depot air minum isi ulang tutup.

Helmi menegaskan bahwa penanganan situasi ini membutuhkan koordinasi cepat dan terstruktur, bukan hanya antarOPD di lingkungan Pemko Padang, tetapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga. "Kita tidak bisa mengandalkan satu instansi saja. Ini darurat. Dishub, BPBD, PDAM, Dinas Sosial, hingga pemerintah provinsi harus duduk bersama memastikan jalur logistik kembali normal secepatnya," tegas Helmi.


Ia juga mengapresiasi langkah Dishub dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan, namun meminta agar mitigasi jangka pendek dan jangka panjang segera disusun.

Ances memastikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kelancaran pergerakan bantuan dan akses vital hingga kondisi kembali pulih. "Fokus kami adalah memastikan Kota Padang tidak terisolasi. Selama masa tanggap darurat, seluruh personel kami dikerahkan untuk mengurai kemacetan dan menjaga jalur masuk tetap aman bagi kendaraan bantuan," tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 03, 2025 ,

 


INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, selaku Ketua Koordinator Satgas Bencana Nasional BUMN di wilayah Sumatera Barat, kembali menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan tahap ketiga untuk masyarakat yang terdampak banjir, Rabu (3/12). Penyaluran ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang terdampak bencana khususnya di provinsi Sumatera Barat.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa bantuan bertajuk “KAI Quick Respon” ini merupakan lanjutan dari pendistribusian tahap pertama dan kedua. “Bantuan ini hadir untuk melengkapi penyaluran sebelumnya. Kami berharap dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Reza.

Reza menambahkan, bantuan tahap ketiga ini terdiri dari 250 paket sembako berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, sarden, dan komoditas lainnya senilai Rp. 50.000.000,-yang diserahkan secara langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ir. Erasukma Munaf, ST., MM., MT., di Kantor BPBD Sumbar untuk selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak di Kelurahan Tabing Kota Padang dan Kabupaten Agam. Kemudian, juga dilakukan penyerahan bantuan berupa kantong jenazah, obat-obatan, vitamin serta layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis senilai Rp50.000.000,- di Posko Satgas Nasional BUMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Reza menambahkan bahwa rangkaian kegiatan sosial ini merupakan implementasi berkelanjutan dari Program TJSL KAI.

Sementara itu, Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung masyarakat melalui berbagai program sosial. “Bagi kami, TJSL bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi kesungguhan untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Semoga bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ir. Erasukma Munaf, ST., MM., MT., mengapresiasi dukungan yang diberikan KAI. Ia berharap kolaborasi ini terus terjalin untuk memperkuat penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak banjir bandang maupun longsor yang kini berada di tenda-tenda pengungsian.

Dalam kesempatan terpisah, Reza kembali menegaskan bahwa setiap aksi sosial KAI Divre II Sumbar selalu diarahkan untuk menciptakan manfaat jangka panjang. “Kami memastikan setiap program benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya saat terjadi bencana, tetapi juga dalam proses pemulihan ke depan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. “Bekerja bersama BPBD dan pemangku kepentingan lain memastikan setiap bantuan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan,”jelasnya.

“KAI Divre II Sumbar tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan transportasi, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang sigap, peduli, dan konsisten menghadirkan manfaat,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Desember 03, 2025

 

⁶
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS - Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendesak aparat penegak hukum mengusut keberadaan kayu gelondongan di Pantai Padang.


Hal itu disampaikannya kepada media ini, Rabu, 3 Desember 2025, merespon keberadaan kayu gelondongan di tepi Pantai Padang pasca bencana banjir melanda daerah itu.

"Kita melihatnya memang begitu. Maka kita minta kepada pihak terkait untuk mengusut tuntas tentang indikiasi pembalakkan liar tersebut," ujarnya.

Indikasi perambahan hutan secara ilegal terlihat jelas di sini. Buktinya kayu-kayu tersebut seperti bekas dichainsaw.

"Dan kalau dilihat kayu-kayunya bekas sinso (chainsaw, red) yang rapi, bahkan sekarang nampak di jembatan Muaro Penjalinan," katanya.

Sekedar informasi, hujan deras yang mengguyur Kota Padang selama beberapa hari terakhir memicu banjir bandang di wilayah hulu sungai.

Akibatnya, material kayu dalam jumlah besar terbawa arus hingga mencapai kawasan muara dan Pantai Parkit, Air Tawar.

Area pantai sempat dipenuhi ribuan kayu gelondongan bercampur sampah hanyut.

Tumpukan material itu menutupi hampir seluruh bibir pantai, mengubah lanskap kawasan yang biasanya menjadi tempat warga beraktivitas.

Kondisi tersebut membuat para nelayan kesulitan melaut. Alur keluar masuk perahu terhambat oleh kayu-kayu besar yang menumpuk di tepi pantai maupun yang masih mengapung di sekitar perairan dangkal. (BY)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.