Latest Post

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menghadiri aksi sosial donor darah yang digelar Komunitas Alang Laweh Peduli (KALP) berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menghadiri aksi sosial donor darah yang digelar Komunitas Alang Laweh Peduli (KALP) berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Sabtu(13/12/2025).

Kedatangan Muharlion di sambut ibu-ibu yang tergabung kedalam Komunitas Alang Laweh Peduli (KALP) dan pejabat terkait yang hadir pada kegiatan itu.

Menurut Muharlion, kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif yang memberi dampak bagi misi kemanusiaan yang patut didukung dan diteladani komunitas lain.

"Karena setetes darah kita bermanfaat bagi saudara kita. Kita ingin memfasilitasinya dan juga ingin mendapat bahagian dari pahala itu," terangnya. 

Dikatakan Muharlion, panitia yang menfasilitasi terselenggaranya kegiatan aksi sosial donor darah tersebut juga mendapatkan pahala, tidak hanya yang mendonorkan darah.

"Ini kegiatan luar biasa. Apalagi motornya ibu-ibu, berseragam, semangatnya menginspirasi kita. Bahkan pada saat banjir kemaren pun mereka ikut berpartisipasi dan berkontribusi," ujarnya.

Muharlion berterimakasih kepada Komunitas Alang Laweh Peduli dan PMI atas partisipasi dan kontribusinya dalam membangun daerah pada kegiatan tersebut.

" Saya juga berterimakasi pada pendonor, terutama yang rutin.Tentu ini suatu kegiatan positif yang harus dikembangkan juga oleh KALP. Kalau perlu kelompok siaga bencana belajar ke sini,"  tegasnya. 

Muharlion juga memuji peran KSP yang hadir pada kesempatan tersebut. Katanya, peran KSP cukup besar terhadap bencana ini dan dirinya juga memberikan bantuan, bahkan setelah acara tersebu. (*)


Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim. 

INFONEWS-Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim meminta Pemerintah Kota (Pemko) memastikan bahwa lahan relokasi untuk masyarakat terdampak banjir bandang aman secara geologis dan tidak mengulang risiko bencana di masa depan. Permintaan ini mengemuka setelah banjir bandang yang menerjang wilayah Kota Padang beberapa waktu lalu, menyebabkan kerusakan parah di berbagai titik permukiman.


Helmi Moesim menegaskan, proses relokasi harus didasarkan pada data ilmiah yang valid dan kajian risiko bencana yang menyeluruh sebelum diputuskan. Hal ini penting agar kehidupan baru warga tidak kembali terancam longsor atau banjir susulan di kemudian hari.

Dia menyampaikan bahwa relokasi bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga upaya jangka panjang dalam mitigasi bencana. Mereka menekankan lahan baru harus bebas dari potensi tanah labil, daerah rawan banjir, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai.

Permintaan ini juga bertujuan menjaga keselamatan jiwa dan harta warga yang selama ini menjadi korban bencana alam. Legislator dari Partai Golkar berharap koordinasi antarinstansi berjalan efektif, sehingga pemilihan lokasi relokasi mampu menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, dia juga meminta keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ahli geologi dalam proses pemetaan lahan relokasi. Kajian teknis tersebut dianggap krusial untuk memastikan lokasi baru benar-benar layak huni dan minim risiko.

Helmi juga mengingatkan agar aspek lingkungan diperhatikan dalam menentukan lahan relokasi. Lahan baru tidak hanya harus aman secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi warga.

Pemko Padang dipandang perlu menyusun peta risiko bencana yang mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk pertimbangan lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi warga pascapananganan bencana.

Dengan langkah tersebut, dia berharap relokasi dapat menghadirkan solusi permanen bagi masyarakat korban banjir bandang di Kota Padang, sekaligus menjamin bahwa pembangunan kawasan baru bebas dari ancaman bencana serupa di masa mendatang. (*)

 

Anggota DPRD Padang Zalmadi. 

INFONEWS- Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Kebangkitan Banga (PKB), Zalmadi menyebut Pemerintah Kota Padang telah maksimal menyalurkan bantuan. Hal itu disampaikan Zalmadi, Jumat (12/12/2025)

Termasuk di Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat, Pemko Padang telah maksimal memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. 

"Kalau saya lihat, Pemko Padang sudah maksimal menyalurkan bantuan logistik ke warga terdampak banjir," tegas Ketua Karang Taruna Kota Padang ini. 

Dirinya juga berkomunikasi dengan Karang Taruna Batu Busuk soal penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir. "Jawab mereka sudah sampai, bahkan berlebih - lebih bantuan ke warga," tegasnya. 

Entah, kata Zalmadi, warga itu sendiri malas jemput bantuan ke tempat yang sudah ditentukan. 

"Di sini, di Guo Kuranji, ada juga satu dua tidak dapat bantuan, tapi karena malas menjemput ke lokasi," ujarnya. 

Ia juga menyigung soal alat berat. Menurutnya, alat berat mempertimbangkan cuaca. Tidak mungkin operator alat berat bekerja, kalau berdampak padanya.

"Kita harus tahu dan paham, bantuan becana itu ada dua. Pertama, massa tanggap darurat. Kedua, massa pasca tanggap darurat. Jalan yang rusak, jembatan yang putus, masuk pasca darurat. Kini yang ditangani massa tanggap darurat," urai dia. (*)

 

Anggota DPRD Padang Zalmadi. 

INFONEWS- Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Kebangkitan Banga (F-PKB) daerah pemilihan Padang II, Kuranji, Zalmadi senantiasa menampung aspirasi warga. 

Seperti bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, Zalmadi turun ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. 

Ternyata, selain logistik, bantuan yang diharapkan masyarakat salah satunya yang disampaikan warga adalah alat berat untuk membersihkan sungai dan lainnya.

"Yang dibutuhkan masyarakat yang sangat urgen itu Alat Berat," jelas Zalmadi kepada media ini, Jumat malam (12/12/2025)

Dikatakannya, untuk masa tanggap darurat masyarakat sangat banyak mengharapkan bantuan Alat berat segera diturunkan.
"Karena masih banyak dititik lokasi yang rindu akan alat berat ini," katanya.

Karena, urai dia lagi, alat berat termasuk kebutuhan paling urgen bagi warga dimasa tanggap darurat ini.

"Secara keseluruhan Pemko sudah maksimal kerahkan alat berat, karena memang banyak titik lokasi yang terban," cakap Ketua Karang Taruna Kota Padang ini. 

Ia berharap, para dermawan dan pihak swasta bisa ikut turun tangan ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan alat berat di Kota Padang. (*)

Ketua DPRD Padang Muharlion tinjau Huntara Lubuk Buaya 

INFONEWS--Proses relokasi pengungsi Padang ke Hunian Sementara (Huntara) di Lubuk Buaya, Kota Padang, menghadapi tantangan signifikan. Sebagian besar Warga Pauh yang terdampak bencana banjir bandang menyatakan keberatan dan belum bersedia pindah ke lokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota (Pemko). Penolakan ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang sempat meninjau langsung Huntara Lubuk Buaya, mengungkapkan bahwa alasan utama penolakan dari Warga Pauh adalah jarak. Mereka ingin tetap tinggal dekat dengan lokasi aktivitas sehari-hari mereka, dan lokasi di Koto Tangah dirasa terlalu jauh dari Pauh.

Meskipun Huntara yang disediakan di Lubuk Buaya memiliki kapasitas yang memadai, mencapai 80 kamar, Warga Pauh tetap memilih untuk bertahan di daerah asalnya. Oleh karena itu, Huntara yang ada saat ini difokuskan terlebih dahulu untuk menampung warga dari Koto Tangah dan Kuranji yang lebih dekat.

Muharlion menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang (Pemko) tetap berkomitmen untuk menangani kebutuhan warga Pauh secara maksimal. Prioritas saat ini adalah mencari Alternatif Lokasi Huntara yang dapat memfasilitasi kebutuhan mobilitas warga Pauh.

Pihak DPRD mencatat keinginan warga Pauh untuk mendapatkan hunian sementara dekat aktivitas warga mereka. Menanggapi hal ini, sejumlah alternatif lokasi telah diusulkan oleh tokoh masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan Rusunawa Unand dan beberapa titik lain di sekitar wilayah Pauh.

Semua opsi Relokasi Aman dan Nyaman tersebut kini sedang dibahas dan dipertimbangkan oleh Pemko dan DPRD. Tujuannya adalah mencari tempat yang paling dekat dan paling sesuai, sehingga proses relokasi korban bencana Padang tidak mengganggu mobilitas dan kegiatan ekonomi warga yang terdampak.

Langkah proaktif Ketua DPRD Padang ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat pasca-bencana. Komitmen untuk mencarikan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas Warga Pauh ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pengungsi Padang dan pemulihan sosial.

Pemko Padang, melalui koordinasi dengan DPRD, terus berupaya mencari solusi terbaik demi memastikan hak-hak warga terdampak terpenuhi. Fokusnya saat ini adalah menemukan lokasi Huntara di sekitar Pauh agar warga dapat segera menempati tempat tinggal yang layak.(*)

 

Buya Iskandar Ketua Komisi IV DPRD Padang. 

INFONEWS-Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar angkat bicara terkait mulai berjangkitnya penyakit ISPA dan dehidrasi yang menimpa pengungsi.

"Tentu ini suatu yang sangat memprihatinkan kita semua," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada media ini, Jumat malam,(12/12/2025).

Namun demikian, jelasnya, upaya maksimal dari pihak Pemko Padang diharapkan terus dilakukan, baik Dinas Kesehatan maupun pihak PDAM sebagai penyuplay air bersih. 

Dikatakannya, di satu sisi hidup di tempat pengungsian dengan serba keterbatasan sarana kehidupan memang sangat rentan dengan penyakit, apalagi kurang istirahat sehingga tingkat imunitas tubuh menurun yang menyebabkan mudah terserang virus.

"Dalam kondisi seperti ini, kami mengimbau pihak Dinas Kesehatan untuk lebih bekerja keras dengan menurunkan tenaga medis dan obat-obatan yang cukup ke lokasi pengungsian setiap hari," tegasnya.


Tujuannya, untuk memastikan bahwa saudara di pengusian yang terjangkit ISPA dan dehidrasi cepat mendapat pertolongan. 

"Dan dengan kehadiran kawan-kawan  tenaga medis di tengah-tengah mereka tentu akan membuat ketenangan di tengah situasi darurat ini, " katanya.

"Kepada saudara-saudara ku yang terdampak musibah ini semoga tetap kuat dan bersabar bahwa saudara tidak sendirian  dan kami adalah bahagian dari saudaraku semua," katanya.

"Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin untuk dapat melalui masa-masa sulit ini bersama sama, aamiin," doanya. (*)

Wismar Panjaitan Ketua Fraksi PDIP-PPP.

INFONEWS- Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Wismar Panjaitan mengusulkan agar dilakukan normalisasi sungai  yang ada di Kota Padang.

Sebab, kata dia, luapan sungai menjadi salah satu penyebab banjir. Apalagi pasca banjir, jelas dia, terjadi pembentukan aliran sungai baru.

"Luapan air sungai itu, masuk ke rumah-rumah warga, dan menyebabkan banjir," katanya. Jumat,(12/12/2025)

Akibat banjir, urainya, saluran-saluran drainase tersumbat lumpur yang dibawa banjir. "Saya minta Pemko mengusulkan normalisasi ke pusat. Kalau mengandalkan APBD, tidak sanggup Pemko," ujarnya.

Ia juga meminta agar Pemerintah Kota Padang melakukan pendataan yang valid. "Data ini diperlukan, sebab setelah PDI Perjuangan turun ke lapangan, masih ada warga terdampak banjir yang belum terdata," terangnya.

Apalagi, sebutnya, data itu diperlukan, termasuk pada tahap recovery (pemulihan) pasca bencana."Warga terdampak bencana banjir tidak dapat bantuan pada saat recovery atau pembangunan," jelas Ketua Fraksi PDIP-PPP ini.

Untuk itu, dia mendesak Pemko Padang melakukan pendataan yang bisa dipertanggungjawabkan bagi warga korban atau terdampak bencana banjir. (*)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.