Latest Post

Desember 25, 2025

 

INFONEWS-PT KAI Divre II Sumbar memberikan informasi terkini mengenai jumlah perjalanan kereta api lokal serta kapasitas dan okupansi yang tersedia di wilayah operasional Divre II Sumbar masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 periode keberangkatan pada 18 Desember hingga 4 Desember 2025.

Kepala Humas Divre II Sumbar, M Reza Fahlepi menjelaskan bahwa, selama periode keberangkatan ini, tempat duduk masih tersedia. Total perjalanan Kereta Api yang dilayani oleh Divre II Sumbar Nataru tahun ini sebanyak 504 perjalanan, meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya dan kapasitas tempat duduk sebanyak 155.520 tempat duduk. Setiap harinya, rata-rata ada 28 perjalanan KA dengan 7.024 seat yang tersedia.

Update hari ini, Kamis, 25 Desember 2025 sebanyak  57.031 seat telah terjual. Angka ini masih bisa berubah karena proses penjualan masih berlangsung. “Sebanyak 57.031 seat telah terjual selama masa angkutan Nataru 2025”, kata Reza.

Tiket KA Lokal dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI dan kanal resmi lainnya. Untuk pemesanan hari ini pelanggan sudah dapat memesan tiket hingga keberangkatan tanggal 31 Desember atau H-7 keberangkatan.

Reza menghimbau agar pelanggan KAI melakukan pemesanan/pembelian tiket kereta api hanya dari channel-channel resmi dan mitra resmi KAI, untuk menghindari penipuan dan memastikan keabsahan tiket.

“Loket di stasiun hanya melayani pembelian tiket secara langsung (go-show) mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan,” tambahnya.

“KAI berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan pada masa Angkutan Nataru ini. Dengan layanan yang semakin baik serta berbagai inovasi, kami berharap dapat memberikan pengalaman mudik yang lebih menyenangkan bagi masyarakat pada momen Lebaran nanti,” tutup Reza.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal perjalanan KA serta pengembalian tiket, pelanggan dapat menghubungi:
Media Sosial: @KAI121
Email: cs@kai.id
WhatsApp KAI121: 0811-1211-1121
Baca selengkapnya »

Desember 25, 2025

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menghadirkan wajah baru fasilitas toilet di Stasiun Padang dengan konsep yang lebih estetik, bersih, dan nyaman. Pembaruan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kenyamanan pelanggan di area stasiun.

Fasilitas toilet Stasiun Padang kini tampil dengan desain modern, mural tematik bernuansa transportasi, pencahayaan yang lebih baik, serta penataan ruang yang rapi dan informatif. Pembaruan ini tidak hanya memperindah area stasiun, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan ramah bagi penumpang, baik sebelum keberangkatan maupun setelah tiba di stasiun.

Selain peningkatan dari sisi visual, KAI Divre II Sumbar juga memastikan kebersihan toilet tetap terjaga melalui perawatan rutin, ketersediaan air bersih, serta fasilitas pendukung yang memadai. Upaya tersebut merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sekaligus komitmen KAI dalam memberikan layanan terbaik di tengah meningkatnya volume penumpang selama periode Nataru.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, menyampaikan bahwa pembenahan fasilitas toilet merupakan perhatian serius KAI terhadap kebutuhan dasar pelanggan selama berada di stasiun.

“Pada masa Nataru, kenyamanan pelanggan menjadi prioritas kami. Kehadiran toilet yang bersih, nyaman, dan estetik di Stasiun Padang diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik dan menyenangkan bagi seluruh penumpang,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa peningkatan fasilitas pelayanan di stasiun akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menghadirkan transportasi publik yang modern, humanis, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Melalui pembaruan ini, KAI Divre II Sumatera Barat berharap Stasiun Padang tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang nyaman dan representatif dalam mendukung kelancaran Nataru.

KAI Divre II Sumatera Barat mengimbau seluruh pelanggan untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta fasilitas stasiun agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh seluruh pengguna jasa kereta api.(*)
Baca selengkapnya »

Desember 25, 2025 , ,

Infonews - Kasus tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai Tahun 2018–2019 di gelar.


Dalam perkara ini agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim dengan terdakwa Kamser Maroloan Sitanggang bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Rabu (24/12/2025).


Pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. 


Dengan demikian, perkara dinyatakan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal daerah yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.872.493.095 miliar.


Temuan kerugian negara tersebut berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Tim Auditor pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.


Dalam perkara ini tim jaksa penuntut umum terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, R.A Yani, SH dan Kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri kepulauan Mentawai, Rahmat Syarief, S.H., M.H


Sementara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai adalah Nasri, SH, MH, Hendri Joni, SH MH dan Emria Fitriani, SH, MH.


Usai pembacaan putusan sela atau pembuktian, Majelis hakim agendakan sidang selanjutnya pada Rabu, 7 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.


Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dalam perkara tersebut berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengawal proses persidangan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, (*)



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025

 


INFONEWS-Sebelum malam perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tiba, unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Kota Padang Ketua DPRD Kota Padang menghimbau dan menegaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Padang agar tidak terlalu bereuforia berlebihan dalam merayakan malam Nataru.


H.Muharlion,S.Pd ,Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS )

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion menegaskan, saat ini Kota Padang pasca terjadi musibah banjir bandang beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat kita yang kehidupan mereka masih tergantung pada bantuan pemerintah. Banyak masyarakat kita yang kehilangan rumah bahkan nyawa,dan tentunya kehidupan serta perekonomian mereka hingga saat ini sangat terpuruk.

Kami mengajak warga untuk menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan kegiatan positif, seperti berkumpul dengan keluarga, berbagi kebahagiaan dengan yang kurang beruntung.

"Untuk itu, kami harapkan agar perayaan Nataru 2025-2026 ini dilakukan dengan sederhana saja bersama dengan keluarga," sebut Muharlion, dihubungi, melalui selulernya pada Rabu (24/12/2025)

Sesuai arahan dari Kapolri, malam perayaan tahun baru tidak dibolehkan ada kembang api dan petasan.
Kemudian hiburan organ tunggal tidak di bolehkan, ini sudah ada himbauan dari Pemko Padang. Lalu semua kegiatan yang bersifat euforia atau yang hal - hal negatif .

Muharlion juga menyampaikan, sekarang merupakan masa libur panjang. Pasti ada ramai kunjungan dari luar daerah ke Kota Padang. Untuk itu perlu adanya jalur- jalur rekayasa lalulintas untuk menghindari kemacetan.

"Kita mengucapkan terimakasih kepada TNI, Polri serta pihak lain yang berkaitan dalam melaksanakan tugas pada pengamanan dan  penjagaan pada titik - titik tertentu di posko  Nataru," katanya.

Selain itu Muharlion ,Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS ini juga mengajak untuk lebih banyak berzikir ( muhasabah) pada malam pergantian tahun 2025-2026. "Kapan perlu Pemerintah Kota Padang melaksanakan zikir bersama. Hal ini karena daerah lain melakukan zikir bersama  pada malam pergantian tahun, " pungkasnya.


Mastilizal Aye,  Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan, Kota Padang saat ini masih berduka, untuk itu perayaan Nataru tidak usah di besar-besaran, cukup sederhana saja bersama dengan keluarga. Tak perlu bepergian keluar kota, karena kondisi saat ini cuaca ekstrem.

Kemudian tidak ada izin menggelar acara orgen tunggal.Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan acara orgen tunggal di malam Nataru.

"Mastilizal Aye,  Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra ini juga menambahkan, sebaiknya mari sama - sama kita mendoakan bagi para korban banjir bandang yang meninggal, kemudian kita juga doakan semoga secepatnya ekonomi mereka pulih kembali, " ungkapnya.


Osman Ayub, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Nasdem


Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub mengatakan, budaya menghormati untuk perayaan Nataru memang sangat bagus. Namun lebih berharga menghormati saudara-saudara kita yang kena musibah.

Dikatakan,  harus kita pahami bahwa sampai hari ini banyak yang tidak mempunyai rumah akibat musibah banjir bandang beberapa waktu lalu. Banyak warga Kota Padang yang terdampak masih tergantung pada bantuan pemerintah. 

"Semoga di tahun baru 2026 Kota Padang kembali membaik dan semua saudara saudara kita yang menjadi korban musibah bencana banjir bandang beberapa waktu lalu, baik harta maupun korban jiwa semoga seluruh keluarganya bisa  tabah dan sabar dan semoga semuanya kembali pulih, aamiin."pungkasnya.

Jupri, S.A.P (Makdang), Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Amanat Nasional (PAN),

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, S.A.P (Makdang), menghimbau seluruh masyarakat agar menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antarumat beragama.

Momentum Nataru adalah saat yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan, demi Kota Padang yang aman, damai, dan berkemajuan.

Saat ini Kota Padang baru saja dilanda musibah, banyak sekali warga yang terdampak,  baik itu korban harta maupun nyawa, tentu ini merupakan duka yang dalam.

Kita berharap melalui momentum Nataru ini bisa memperkuat persatuan, gotong royong membantu korban bencana. Perayaan Nataru diharapkan dilakukan secara sederhana saja," pungkasnya. (Abim)

Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 

INFONEWS-Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Nataru secara sederhana dan penuh kepedulian, mengingat Kota Padang masih berada dalam suasana duka pascabencana banjir bandang.

Mastilizal menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun ekonomi.Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tidak perlu dilakukan secara besar-besaran, melainkan cukup dirayakan bersama keluarga inti.

“Kota Padang saat ini masih berduka. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebaiknya cukup sederhana saja bersama keluarga. Tidak perlu bepergian ke luar kota karena kondisi cuaca masih ekstrem dan berisiko,” ujar Mastilizal Aye saat diwawancarai, Rabu (24/12/2025).


Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan adanya hiburan orgen tunggal pada malam pergantian tahun.
Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap warga yang terdampak bencana sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Untuk malam Nataru, tidak ada izin menggelar orgen tunggal. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Selain imbauan terkait perayaan Nataru, Mastilizal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum akhir tahun sebagai waktu berdoa dan berbagi empati kepada para korban banjir bandang, baik yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga.


Lebih jauh, Mastilizal menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pemulihan pascabencana. Ia meminta Pemerintah Kota Padang tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara, tetapi juga memikirkan pembangunan rumah permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Jangan hanya hunian sementara. Warga membutuhkan kepastian rumah permanen di lokasi yang aman. Apalagi ada rumah yang sebelumnya berada di bibir sungai, bahkan kini sudah di tengah sungai. Mereka harus direlokasi demi keselamatan,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan kanal sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa.


Selain itu, Mastilizal mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Bantuan jangan hanya menumpuk di posko. Yang paling penting adalah sampai ke warga yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memikirkan fase pascatanggap darurat, jangan sampai bantuan habis sementara masyarakat masih membutuhkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Padang tetap hadir di tengah masyarakat untuk mengawasi proses penanganan bencana dan pemulihan.

“Kami tidak punya kepentingan lain selain memastikan masyarakat tertangani dengan baik, mulai dari bantuan dasar, pemulihan ekonomi, hingga kepastian hunian dan relokasi yang layak,” pungkasnya. (ADV)


Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri 

INFONEWS-Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri S.A.P., mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut momentum Nataru dengan menjaga toleransi, ketertiban, serta memperkuat kepedulian sosial, terlebih di tengah kondisi Kota Padang yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Jupri yang akrab disapa Makdang tersebut menyampaikan bahwa suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini perlu dimaknai secara lebih sederhana dan penuh empati.

Menurutnya, bencana yang menimpa Kota Padang telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, baik kehilangan harta benda maupun korban jiwa.


“Momentum Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan. Apalagi saat ini banyak saudara kita yang sedang berjuang memulihkan diri pascabencana. Mari kita jaga Kota Padang tetap aman, damai, dan berkemajuan,” ujar Jupri, Rabu (24/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta toleransi antarumat beragama selama perayaan Nataru.
Menurutnya, kondisi Kota Padang saat masih dalam masa pemulihan bencana dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Kota Padang sedang diuji dengan musibah banjir bandang. Masyarakat sebaiknya mengisi Nataru dengan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tahun ini sebaiknya diisi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memberikan imbauan yang tegas terkait aktivitas selama Nataru, termasuk membatasi hiburan yang berpotensi menimbulkan keramaian berlebihan.
Menurutnya, kegiatan keagamaan dan sosial jauh lebih relevan dilakukan dalam situasi saat ini.


“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Doa dan introspeksi diri sangat penting. Kalau ini masih berupa ujian, maka dengan doa dan kebersamaan kita berharap dijauhkan dari bencana yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar Pemko Padang menginisiasi doa bersama yang melibatkan masyarakat dan generasi muda sebagai bentuk muhasabah serta evaluasi diri atas peristiwa yang terjadi.

“Kalau bisa, pemerintah mengajak masyarakat untuk berdoa bersama. Ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga penguatan mental dan kebersamaan. Kita perlu mengevaluasi diri dan kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersamaan,” ujarnya.

Jupri berharap momentum Natal dan Tahun Baru 2026 dapat menjadi titik penguat solidaritas sosial di Kota Padang.Dengan menjaga toleransi, memperbanyak kegiatan positif, serta memperkuat doa dan gotong royong, ia optimistis masyarakat Padang dapat bangkit bersama dari bencana dan menatap masa depan dengan lebih baik. (ADV)








Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.

INFONEWS — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah menuntaskan salah satu tahapan penting, yakni pembahasan dan penyesuaian atas evaluasi Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (20/12) di Gedung DPRD Kota Padang. Seluruh catatan evaluasi tersebut telah dibahas bersama dan disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muharlion menjelaskan, DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi gubernur, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, seluruh SPM yang menjadi catatan telah dipenuhi dan ditambahkan dalam postur RAPBD 2026.

Salah satu fokus penting dalam evaluasi tersebut, lanjut Muharlion, adalah penguatan sistem peringatan dini bencana, khususnya banjir. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menambah pengadaan alat Early Warning System (EWS), termasuk untuk kawasan rawan seperti Gunung Nago, sementara untuk Batu Busuk disebut sudah tersedia meski sebelumnya sempat mengalami kerusakan dan masih dalam tanggung jawab pemeliharaan.
DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. 

Selain itu, Muharlion mengungkapkan adanya catatan gubernur terkait pergeseran belanja bantuan sosial, seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis. DPRD mendorong agar belanja tersebut dipindahkan ke belanja barang dan jasa maupun belanja modal agar lebih tepat sasaran dan sesuai regulasi.

“Total anggaran untuk program LKS dan seragam gratis mencapai Rp19,2 miliar. Itu kita letakkan pada belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan, sesuai dengan catatan evaluasi gubernur,” ujar Muharlion.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama TAPD menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi kriteria administrasi, seperti hibah tanpa nama dan alamat penerima yang jelas. Anggaran tersebut diputuskan untuk dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dan sebagian dialokasikan untuk penanganan sistem serta peralatan pendukung kebencanaan.
DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. 

Dari sisi postur anggaran, Muharlion menyebutkan total APBD Kota Padang Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp2,5 triliun dan belanja daerah yang diperkirakan mencapai Rp2,697 triliun.
“Selisih atau defisit sekitar Rp100,42 miliar akan kita tutupi melalui pembiayaan daerah, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pinjaman sesuai ketentuan,” jelas Ketua DPRD Padang itu.

Sementara itu, Asisten III Setdako Padang, Corry Saidan, membenarkan bahwa pembahasan evaluasi gubernur telah dilakukan secara intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. Ia mengatakan, kesepakatan terhadap seluruh catatan evaluasi telah dicapai.

DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. 

Corry menyebutkan, beberapa penyesuaian penting dalam evaluasi meliputi pergeseran belanja bansos ke belanja barang dan jasa, penyesuaian iuran jaminan kesehatan, serta pemenuhan SPM di bidang perumahan dan penanganan kawasan transit, masing-masing dengan alokasi anggaran khusus.

Selain itu, RAPBD 2026 juga mengakomodasi tambahan belanja modal untuk pengadaan dua unit water EWS sebagai bagian dari mitigasi bencana. Pemerintah Kota Padang juga menganggarkan pemanfaatan dana CSR PLN sebesar Rp1,2 miliar yang akan direalisasikan pada 2026 untuk pembangunan fasilitas toilet umum.

“Dalam tiga hari ke depan, hasil pembahasan evaluasi ini akan kami sampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, RAPBD 2026 akan ditetapkan menjadi Perda dan Perwako,” kata Corry.

Dengan rampungnya tahapan evaluasi tersebut, DPRD Kota Padang berharap APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap risiko bencana di Kota Padang.(ADV)



Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.