Latest Post

 

DPRD Kota Padang mengadakan rapat dengan dinas terkait di Pemko Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

INFONEWS-DPRD Kota Padang mengadakan rapat dengan dinas terkait di Pemko Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

Rapat tersebut membahas kondisi Kota Padang pasca bencana dan berlangsung penuh keakraban. 

Rapat dihadiri oleh anggota dewan dari masing-masing fraksi anggota Komisi III DPRD Kota Padang. 

Sedangkan di pihak Pemerintah Kota Padang hadir Kepala PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajarannya. 

Mulai dari kondisi jalan yang rusak dan berlumpur tanah, jembatan rusak, drainese rusak dan lainnya. 
Pada rapat itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay menjelaskan, dengar pendapat dengan mitra Komisi III DPRD Kota Padang ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mereka lakukan pasca bencana yang meluluh lantakkan kota Padang.

"PUPR bertugas membersikan sedimen pasca bencana alam dan mendata kerusakan yang ada," katanya.

Dikatakan da Ay, Dinas Perkim untuk mengetahui berapa rumah yang rusak dan hanyut serta solusinya. 

Sedangkan DLH melakukan bersih - bersih, serta dinas perhubungan mengatur arus lalu lintas agar tidak macet di Kota Padang. 

Sementara itu, Rafdi anggota Komisi III DPRD Kota Padang menambahkan, pertemuan ini juga membahas relokasi warga yang terdampak bencana banjir.

"Kami meminta Pemko Padang merelokasikan warga yang terdampak bencana alam untuk bisa di relokasi ke rusunawa yang ada di Universitas Andalas untuk sementara waktu," jelasnya. (*)

 

Kepala Dinas Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto saat melakukan rapat kerja dengan Dinas PUPR Hidup Kota Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

INFONEWS- Wakil Ketua II DPRD Padang yang juga Koordinator Komisi III DPRD Kota Padang Osman Ayub meradang ke Kepala Dinas Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto saat melakukan rapat kerja dengan Dinas PUPR Kota Padang, Kamis, 4 Desember 2025.

Dalam rapat pasca bencana alam di Kota Padang, Osman Ayub menyesalkan sikap Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto saat di tanya BBM operasional alat berat saat pembersihan sedimen lumpur yang ada di jalanan di Kecamatan Nanggalo, pasca meluapnya sungai Siteba yang di sebabkan banjir bandang beberapa hari yang lalu.

"Saya salah seorang pimpinan DPRD Padang Pak. Saya meminta kepada bapak soal BBM alat berat, tetapi jawaban bapak sangat menyedihkan saya. Bapak berkata akan mencarikan orang yang akan membelikan BBM, karena bapak tidak sanggup lagi menyediakan BBM. Tetapi sudah lima hari tidak terealisasi," ucap Osman Ayub sambil memukul meja rapat.

Lebih lanjut, Osman Ayub menanyakan haruskan dirinya menelp Walikota Padang Fadly Amran untuk meluruskan ini? "Apakah perlu saya menelpon Walikota Padang di ruangan ini untuk menyelesaikan nya," tanyanya.

Dalam rapat tersebut, Osman Ayub meminta mitra Komisi III DPRD yang terdiri dari Dinas PUPR Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Perkim Kota Padang, dan dinas Perhubungan Kota Padang mengenai kelancaran pasca bencana alam di Kota Padang.

"PUPR menyatakan 62 jembatan di Kota Padang tidak layak di lalui. Jembatan ini merupakan akses orang banyak, oleh karena itu kita meminta laporannya," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto menyatakan pihaknya di bantu banyak pihak dalam menyediakan alat berat untuk membersihkan lingkungan pasca banjir bandang di Kota Padang. "Dari data kami, 47 alat berat di sebar di berbagai tempat untuk menangani bencana alam yang terjadi di Kota Padang," jelasnya.

Lebih lanjut, Tri Hadiyanto menjelaskan pada saat ini, jembatan yang masih utuh seperti jembatan Siteba, Jembatan Muaro Penjalinan masih bisa di lalui oleh kendaraan.

"Dua jembatan tersebut bisa di lalui, tapi dengan tonase kendaraan yang tidak begitu berat, apalagi Jembatan Siteba ada retaknya. Untuk jembatan di Kalumbuk kota Padang pada saat ini kita akan masih tetap memantau nya," jelasnya.

Menanggapi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Tri Hadiyanto menjelaskan kejadian tadi hanya miss komunikasi antara pihaknya dengan Wakil ketua DPRD Padang. 

"Ini hanya miss komunikasi saja antara kami dengan Osman Ayub, apalagi keadaan semua lagi sibuk. Di lapangan, ada yang meminjamkan alat berat dengan cuma - cuma, ada yang meminjamkan alat dan operator saja, sehingga kita yang menanggung BBM nya," tutupnya. (*)





Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim. 

INFONEWS- Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim mengungkapkan bahwa lembaganya berkomitmen penuh untuk tidak melaksanakan kunker selama masa tanggap darurat, Kamis, 4 Desember 2025.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk empati sekaligus tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Helmi menyebutkan bahwa keputusan tersebut juga sejalan dengan arahan internal partai yang telah melarang adanya kunker selama situasi darurat bencana. 

Hal ini, katanya, adalah bentuk konsistensi partai dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak ada kebijakan yang dirasa mencederai amanah rakyat.

Ia menegaskan bahwa DPRD Padang ingin menunjukkan sikap yang sensitif terhadap kondisi masyarakat. (*)

 

Wakil Ketua II DPRD Padang, Osman Ayub

INFONEWS-Wakil Ketua II DPRD Padang, Osman Ayub, menegaskan bahwa DPRD Kota Padang tidak akan melakukan kunjungan kerja (kunker) selama masa tanggap darurat bencana yang saat ini melanda Kota Padang.

Keputusan tersebut disampaikannya dalam rapat bersama mitra kerja Komisi III DPRD Kota Padang pada Kamis (4/12/25). 

Ia menilai bahwa kunjungan kerja di tengah situasi bencana merupakan tindakan yang tidak etis.
Menurut Osman Ayub, keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama sejumlah pimpinan DPRD Kota Padang. 

Ia menekankan bahwa suasana duka akibat bencana alam seharusnya menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan untuk fokus pada pemulihan, bukan perjalanan dinas. 

“Walaupun dalam agenda bamus terdapat rencana perjalanan, kami memilih menghentikannya,” ujarnya.

Osman menambahkan, prioritas utama DPRD saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan dan langkah penanganan bencana berjalan efektif di lapangan. 

Ia menegaskan bahwa energi dan anggaran sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak, bukan digunakan untuk perjalanan luar daerah. (*)

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menerima rombongan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel). 

INFONEWS-Rombongan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan konsultasi ke DPRD Kota Padang pada Kamis (4/12/2025).

Setibanya di kantor DPRD Kota Padang, rombongan diterima langsung oleh Kabag Risalah dan Perundang-undangan Sekretarit DPRD Kota Padang, Marzuki bersama jajaran Komisi III yang diketuai oleh Helmi Moesim.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi pengawasan, dan penganggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Solok Selatan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dan pertukaran informasi antarlembaga legislatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja dewan. 

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Semoga diskusi dan berbagi pengalaman hari ini dapat memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan baik di Kota Padang maupun di Kabupaten Solok Selatan,” ujar da Ay.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini diisi dengan pemaparan mekanisme kerja komisi, strategi peningkatan efektivitas pengawasan, serta diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perda di masing-masing daerah. 

Suasana dialog berlangsung hangat dan konstruktif, dengan kedua belah pihak aktif bertukar pengalaman dan gagasan. DPRD Solok Selatan menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya referensi dan praktik kerja komisi untuk peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja anggota dewan. 

DPRD Kota Padang pun menyatakan kesiapan untuk membuka ruang kerja sama dan komunikasi lanjutan di masa mendatang. Kegiatan konsultasi ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, dan foto bersama sebagai simbol terjalinnya hubungan kelembagaan yang semakin erat antara DPRD Kabupaten Solok Selatan dan DPRD Kota Padang. (*)

 

INFONEWS- Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengerahan alat berat dalam membantu pembersihan sedimen di kawasan pemukiman masyarakat yang terdampak banjir.

Dorongan ini disampaikan Mastilizal Aye saat meninjau langsung lokasi bencana banjir dan longsor di beberapa titik di Kota Padang, sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak.

Menurutnya, pasca banjir, sejumlah kawasan masih menyisakan material lumpur yang cukup tebal dan sulit dibersihkan secara manual. 

Hal ini membuat warga kesulitan membersihkan rumah dan akses jalan utama mereka.

“Masih banyak sedimen yang perlu diangkat, seperti di Gurun Laweh, Tabiang Banda Gadang, Kampuang Lapai, dan daerah lainnya. Warga mengaku sudah lelah membersihkan secara mandiri. Mereka berharap ada bantuan alat berat seperti ekskavator, dump truck, bahkan tenaga tambahan jika diperlukan,” ungkap Mastilizal, Kamis (4/12/2025).


Politisi ini juga mengingatkan potensi risiko kesehatan akibat lumpur yang mengering di jalanan. 

Debu yang beterbangan bisa menyebabkan penyakit saluran pernapasan akut (ISPA) bagi masyarakat.

Selain itu, Mastilizal Aye menanggapi wacana relokasi warga terdampak banjir dan longsor. 

Ia mendorong pemerintah melakukan pendataan yang akurat agar relokasi dapat dilakukan ke lokasi yang lebih aman.

“Jika warga memiliki tanah dan ingin direlokasi ke sana, kami berharap Pemko Padang dapat membantu sesuai janji dari Menteri,” tutupnya.(*)


 

Anggota DPRD Kota Padang,Rafdi Fraksi PKS Kota Padang. 
INFONEWS- Di tengah kondisi pascabanjir, warga berharap hunian sementara ini dapat menjadi tempat yang layak bagi mereka, setidaknya hingga rumah mereka yang terdampak bencana bisa diperbaiki. Bagi banyak keluarga, Rusus bukan sekadar bangunan, tetapi tempat untuk memulai kembali hidup mereka yang terhenti akibat banjir bandang.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Rafdi dari Fraksi PKS Kota Padang mengatakan bahwasanya  kita ingin dampak dari peristiwa banjir bandang pekan lalu,dan ini yang sudah terjadi ini melalui OPD - OPD terkait agar bisa di kelola dengan data.

Dikatakan, ketika punya data lalu kita punya prioritas, karakteritas di mana yang perlu kita dahulukan, mana yang urgen yang perlu kita dahulukan, apakah itu jalan,jembatan, di mana lokasi.Jadi tidak bekerja dengan sistematis.

Kita juga sampaikan terkait dengan untuk relokasi sementara ini. Kan ada kabar bahwasannya yang di kecamatan kami di Pauh, khususnya bagi warga terdampak parah itu seperti di Batu Busuk, Simpang Pasia, kemudian di kawasan Pasar Baru.

"Saya mengusulkan, kalau bisa, kalau memungkinkan, dan kalau bisa ini, Rusunawa Universitas Andalas di Unand sendiri juga ada rumah susun kalau tidak salah.Mungkin bisa dikomunikasikan. Jika ini bisa, mungkin lebih baik ke sana daripada jauh," ujar Rafdi ,Kamis (4/12/2025).

Kenapa? Karena ini akan berhubung dengan
mata pencaharian dan transportasi mereka yang jauh ke Lubukbuaya.

Ia mengingatkan, jarak dan aktivitas sehari-hari warga bisa terdampak. “Mata pencarian mereka jauh, anak-anak masih bersekolah. Memindahkan mereka bisa merepotkan,” katanya.

Sebagai alternatif, Rafdi mengusulkan agar Rusunawa Universitas Andalas digunakan untuk menampung warga Pauh sementara waktu.Langkah ini dinilai lebih strategis karena menjaga akses warga terhadap pekerjaan, sekolah, dan layanan sehari-hari. “Kita harus memikirkan kenyamanan dan kesejahteraan mereka, bukan sekadar memindahkan,” tegasnya.(bim)




Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.