Infonews|Mentawai - Menindaklanjuti hasil dari workshop Reaktivasi kelompok kerja Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Mentawai, selanjutnya menyusun aksi menggunakan beberapa peralatan terkait dengan kebencanaan.
"Aksi penyusunan kerja kelompok FPRB Mentawai ini di harapkan melahirkan rencana kegiatan baru yang nantinya akan di SK kan ditingkat kabupaten dan tingkat desa melakukan pengembangan risiko bencana" ucap Staf Gesi Gender Equality Sosial Inklusi Jemari Sakato, Marlia kepada media, Rabu (23/4/2025).
Dia menyebut, setelah selesai rencana kerja di buat, selanjutnya di lakukan pelatihan terkait penyusunan kerja kebencanaan bersama Forum PRB yang beranggotakan sebanyak 33 orang yang sudah di SK kan.
Pelatihan tersebut, pihaknya akan fokuskan di tingkat kabupaten yang sudah di SK kan, sementara di tingkat kecamatan dan desa yang sudah ada Kelompok Siaga Bencana (KSB) nantinya di tindak lanjuti oleh Forum PRB Kabupaten, terangnya.
Ia mengatakan, untuk rencana kelompok kerja FPRB mentawai yang baru-baru di SK kan ini, akan berjalan satu tahun yang berakhir di bulan Desember 2025. Dalam aksi penyusunan rencana kerja di harapkan melahirkan ide terkait penanggulangan risiko bencana.
Seperti kita ketahui, Mentawai merupakan salah satu daerah rawan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama, nah melalui Forum PRB ini mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan risiko bencana.
Menurut Marlia penyusunan rencana kerja pengurangan risiko bencana yang di susun dalam kegiatan workshop oleh FPRB Mentawai sudah bagus dan tahun berikutnya rencana kerja akan di perbaharui.
"Kita memang menginginkan FPRB Mentawai ini aktif kembali sebagai wadah menangani kebencanaan di wilayah, mengingat ancaman gempa megatrust sangat besar di Kepulauan Mentawai" ujarnya.
Kehadiran jemari Sakato di kabupaten Kepulauan Mentawai ini, kata dia untuk memberikan mitigasi melalui penguatan dalam penanggulangan risiko bencana di Kepulauan Mentawai dengan sebutan nama bumi Sikerei.
Dia menyebut, kolaborasi terkait penanggulangan risiko bencana tidak hanya di lakukan dengan BPBD namun mencakup seluruh lintas sektor. Untuk antisipasi yang baru di lakukan itu di tingkat desa dengan melakukan kajian risiko bencana serta mengindentivikasi apa saja bencana yang mengancam.
"Indentivikasi itu sudah ada draft rencana aksinya ditingkat komunitas yang ada di Desa, sementara untuk tingkat kabupaten adalah FPRB, dimana rencana aksinya di sandingkan dengan di desa" tandasnya.
Dikatakan, berkembangnya sebuah wadah terkhusus soal kebencanaan sangat penting ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk membangun rencana kerja terkait dengan isu-isu kebencanaan di Kepulauan mentawai.
"Melalui Forum PRB Mentawai ini di harapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan risiko bencana yang menjadi ancaman besar bagi seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Mentawai" tutupnya mengakhiri, (Ers).
Editor : Tim Redaksi
Post a Comment