 |
Rapat paripurna tersebut menjadi forum evaluasi komprehensif, di mana DPRD menerima paparan lengkap mengenai kondisi kerusakan infrastruktur, data korban jiwa, serta jumlah rumah dan warga yang terdampak bencana. Mastilizal menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang masih sangat rentan, mendapatkan perhatian penuh dari Pemko.
DPRD menyoroti bahwa hingga saat ini, masih banyak wilayah yang mengalami sedimentasi berat, menyebabkan sejumlah rumah warga, seperti di Tanjung Saba, Pitameh Nan XX, belum bisa ditempati. Ada sekitar 404 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan perhatian segera, mulai dari kebutuhan hunian, pembersihan endapan lumpur (sedimentasi), hingga kebutuhan pokok sehari-hari.
Selain itu, DPRD Padang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan yang masuk dari pihak luar maupun penggunaan anggaran bencana. Mastilizal secara tegas meminta Pemko Padang menjamin tidak ada satu pun warga terdampak yang luput dari makanan atau pelayanan dasar yang disediakan pemerintah selama masa kritis ini.
Kerusakan infrastruktur dinilai DPRD sebagai isu yang sangat serius, mengingat bencana ini disebut sebagai salah satu yang paling parah sejak gempa 2009. DPRD berjanji akan terus berkoordinasi erat dengan BNPB, BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pasca-masa tanggap darurat berakhir.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga oleh sektor usaha. Aktivitas UMKM di Kota Padang terganggu secara signifikan, sehingga DPRD mendesak Pemko untuk menyiapkan penanganan berkelanjutan demi memulihkan kembali denyut nadi ekonomi kerakyatan.
Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Padang tetap berada di tengah masyarakat untuk mengawasi dan memastikan kerusakan segera ditangani. Mereka tidak memiliki kebutuhan khusus selain memastikan masyarakat terdampak tertangani dengan baik, serta mendorong penyelesaian masalah hunian dan relokasi yang layak.
Meskipun terdapat beberapa catatan terkait warga yang belum menerima bantuan—yang kemungkinan disebabkan oleh data yang belum lengkap—secara umum, DPRD mengapresiasi penanganan awal yang dilakukan Pemko Padang. Harapannya, tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan, karena Bencana di Padang ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. (*)