 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. |
INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan teguran keras kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait buruknya tata kelola di kawasan objek wisata Pantai Padang.
Muharlion mengaku sangat menyayangkan munculnya seruan blacklist dari warganet di media sosial akibat maraknya praktik pungutan liar (pungli) parkir dan harga kuliner yang tidak wajar.Ia mendesak agar Satpol PP dimaksimalkan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke ikon wisata Kota Padang tersebut.
Penyataanitu dia sampaikan menyikapi suara sumbang netizen di media sosial yang mengeluhkan pengalaman buruk saat berwisata di Pantai Padang sampai ke telinga pimpinan legislatif.
Muharlion menegaskan bahwa kebocoran pengawasan tidak boleh terjadi lagi, mengingat personel Satpol PP saat ini sudah ditambah, termasuk dari tenaga outsourcing.
“Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke dalam daftar blacklist wisata, tentu akan sangat merugikan industri pariwisata kita. Kami minta Satpol PP dimaksimalkan agar tidak muncul citra negatif,” ujar Muharlion dengan tegas, Rabu (21/1/2026).
Politisi PKS ini menyoroti praktik parkir liar yang kerap memaksa pengunjung membayar di depan dengan tarif yang tidak masuk akal. Menurut Muharlion, Pemko Padang sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang sangat jelas untuk menindak tegas para juru parkir (jukir) liar yang meresahkan tersebut.
“Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko dalam mengimplementasikannya. Kita tidak ingin citra pariwisata Kota Padang menjadi buruk di mata nasional maupun internasional,” tegasnya.
Selain masalah parkir, Muharlion juga memberikan catatan merah terhadap perilaku oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering melakukan praktik “getok harga”. Ia meminta adanya pembinaan serius agar pedagang tidak menaikkan harga semena-mena yang dapat merusak citra keramahan warga Padang.
Ia menekankan bahwa kenyamanan pengunjung adalah kunci utama keberlanjutan ekonomi pariwisata. Jika wisatawan merasa nyaman, mereka tidak hanya akan kembali, tetapi juga membawa rombongan lebih banyak, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Muharlion mengingatkan Pemko Padang bahwa tuntutan wisatawan sebenarnya sangat sederhana, yakni tempat yang bersih, tarif parkir wajar, fasilitas layak, serta jaminan keamanan. Ia tidak ingin keindahan matahari terbenam di Pantai Padang kalah oleh semrawutnya tata kelola di lapangan.
Di akhir pernyataannya, ia mendesak pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan serius, Pantai Padang berisiko kehilangan pesonanya bukan karena alamnya, melainkan karena kegagalan pemerintah dalam menjawab harapan masyarakat.(bim)