Latest Post

 

Infonews - Komunikasi Sosial merupakan bagian dari metode pembinaan Teritorial yang memiliki tujuan memelihara komunikasi dan silahturahmi TNI khususnya Aparat Kewilayahan dalam hal ini Babinsa dengan Aparat Pemerintah yakni Kepala Desa.


Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serka Jafril bersama Kepala Desa Sinakak, Tarsan Samaloisa lakukan kegiatan Komunikasi Sosial bahas perkembangan pemerintahan desa yang berlangsung saat ini, Kamis (12/2/2026).


Serka Jafril mengungkapkan, Komsos merupakan salah satu metode Pembinaan Teritorial (Binter) yang digunakan untuk menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan tugas, peran, fungsi, visi dan misi serta kebijakan Komando kewilayahan.


Hal tersebut harus diselenggarakan secara terencana, bertingkat dan berlanjut yang dilaksanakan bersama perangkat Desa serta komponen masyarakat di wilayah binaan.


“Komsos juga merupakan sarana interaksi antara perangkat Desa ataupun warga dengan aparat kewilayahan, sehingga terwujud kemanunggalan TNI-Polri dengan rakyat,” ungkap Babinsa.


Dalam.komsks itu, Babinsa berinteraksi secara langsung dengan Kepala Desa membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan perkembangan desa serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.


"Komsos ini sebagai wujud kolaborasi antara Babinsa, Pemdes dan masyarakat dalam mendukung kemajuan desa,” ujar Babinsa.


Editor : Tim Redaksi

 

INFONEWS-Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan operasional perkeretaapian pada masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melaksanakan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian di wilayah Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama, sekaligus langkah preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sumatera Barat yang akan menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran.

Pelaksanaan inspeksi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Tim DJKA bersama tim internal KAI melakukan pemantauan secara intensif di lintas operasional dan stasiun wilayah Divre II Sumatera Barat guna memastikan seluruh aspek keselamatan, kesehatan, serta fasilitas pelayanan penumpang berada dalam kondisi optimal dan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif terhadap fasilitas stasiun, fasilitas di dalam kereta api, serta sejumlah titik prasarana. Pada fasilitas stasiun, pengecekan meliputi ketersediaan dan kelayakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, fasilitas kesehatan seperti kotak P3K, kursi roda dan pos kesehatan, sistem CCTV, ruang tunggu, toilet, musala, serta informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tempat duduk.

Sementara itu, pada fasilitas di dalam kereta api dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi rem darurat, pemecah kaca, kebersihan toilet, suhu pendingin ruangan (AC), fasilitas bagi penyandang disabilitas, lampu penerangan, serta kelengkapan informasi nomor kontak kondektur dan petugas keamanan yang bertugas.

Adapun pemeriksaan pada aspek prasarana mencakup validitas sertifikasi dan kompetensi petugas, kondisi rel, wesel, bantalan, sistem drainase, jembatan, hingga fasilitas pelayanan seperti peron.

Inspeksi yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (11–12/2), ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi potensi peningkatan volume penumpang pada masa Angkutan Lebaran. Pada saat pembukaan, Tim DJKA memaparkan teknis pelaksanaan inspeksi yang meliputi aspek prasarana, sarana, sumber daya manusia, serta prosedur operasional, kemudian dilanjutkan dengan diskusi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan efektif.

Reza menegaskan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama dalam operasional perkeretaapian. Melalui inspeksi ini, KAI Divre II Sumbar memastikan seluruh aspek, baik SDM, sarana, maupun prasarana, dalam kondisi siap dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan regulator, sehingga masyarakat dapat menggunakan kereta api dengan aman dan nyaman.

“Kami terus melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan guna menjaga keandalan layanan,” ujar Reza.

KAI Divre II Sumbar berkomitmen menyediakan moda transportasi yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu. Dengan persiapan yang matang, diharapkan masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik Lebaran 2026 dengan tenang dan aman, sejalan dengan semangat “Semakin Melayani”.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh aspek keselamatan operasional di wilayah Divre II Sumbar dapat terverifikasi dan terus ditingkatkan secara optimal, sehingga penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan andal,” tutup Reza.(*)

Infonews - Babinsa Koramil 01/Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai, Serda Irfan lakukan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) dengan Camat Siberut Utara, Kepulauan Mentawai sembari sharing bahas aktivitas dan persediaan bahan pangan.


Komsos yang di lakukan bersama Camat Siberut Utara Panukanan guna melakukan koordinasi dan sharing terkait persediaan pangan yang berada di wilayah Siberut Utara, Selasa (10/2/2026).


Adapun pembahasan terkiat kegiatan staf camat dalam pelaksanaan 9 bahan pokok (logistik), kemudian pengecekan harga bahan pangan di pasar tradisional dan persediaan bahan seperti beras di wilayah Siberut Utara.


"Kordinasi yang kita lakukan ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengecekan persediaan bahan pangan termasuk harga" ucap Babinsa


Dia menyampaikan koordinasi bersama camat Siberut Utara salah satu bentuk kepedulian dalam mengetahui perkembangan bahan pangan serta persediaan kebutuhan masyarakat.


"Hal ini penting kita ketahui agar persoalan ketersediaan pangan saat tidak mencukupi memberikan solusi, sehingga kebutuhan masyarakat terus mencukupi" ujarnya.



Editor : Tim Redaksi

Infonews - Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Serma Andi Arisandi bersama Satgas PAM Puter dan masyarakat laksanakan pembersihan perkantoran seputar wilayah kecamatan Sikakap,Kepulauan Mentawai.


Goro bersama yang di laksanakan ini agar wilayah terlihat bersih dan nyaman saat melaksanakan ibadah ramadhan yang akan di laksanakan beberapa hari lagi.


"Pembersihan lokasi perkantoran yang kita lakukan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan bahwa jelang Ramadhan di lakukan Goro bersama" ucap Babinsa, Senin (9/2/2026).


Dia menyampaikan, jelang ramadhan perlu menciptakan lingkungan yang bersih salah satu membersihkan fasilitas umum seperti perkantoran, rumah ibadah dan tempat pemakaman.


"Kegiatan goro bersama ini sebagai bentuk kepedulian seluruh aparatur yang berada di wilayah Koramil 04/Sikakap peduli dengan kebersihan" tuturnya.


Selain itu, gerakan kebersihan bersama yang di lakukan ini sebagai bentuk contoh bagi instansi lainnya agar peduli dengan lingkungan.


"Setidaknya membersihkan lingkungan mesing-masing rumah warga, agar terlihat nyaman dan indah di pandang serta jauh dari ber agai penyakit" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi



Infonews - Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Seda J Simamora sambangi masyarakat lakukan komsos dan sharing terkait perkembangan pertanian.


Kegiatan menyambangi masyarakat petani Bapak Siritoitet warga Dusun Silabu, Desa Silabu ini guna menjalin komunikasi serta berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan pertanian.


Sharing terkiat dengan pertanian, Babinsa memotivasi petani untuk menggerakkan lahan  yang tidur menjadi produksi, sehingga lahan tersebut memberikan hasil bagi masyarakat pertanian.


"Kita mendorong petani untuk memanfaatkan lahan tidur agar menjadi lahan produksi" ujar Babinsa dalam komsos, Sabtu (7/2/2026).


Dia menyebut ada banyak manfaat kalau lahan tidur di jadikan produksi setidaknya bisa di lakukan penanaman tanaman tua seperti pinang, Kepala, Jengkol dan lainnya.


"Tanaman tua ini nantinya bisa di manfaatkan oleh anak cucu serta memberikan dampak ekonomi bagi keluarga" imbuhnya.


Selain membahas pertanian kegiatan sambang yang di lakukan Babinsa terjalin silahturahmi dan keakraban dengan warga desa binaan,



Editor : Tim Redaksi


 

INFONEWS- Menjelang Angkutan Idul Fitri 1447 H, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memastikan kesiapan operasional layanan kereta api melalui peningkatan perawatan sarana perkeretaapian. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran perjalanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar selama masa angkutan Lebaran. Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan lokomotif, kereta, dan gerbong melalui program perawatan berkala.

“Balaiyasa Padang, Depo Lokomotif dan Depo Kereta Padang, serta Depo Gerbong Kelas B Bukit Putus memiliki kontribusi besar dalam memastikan kesiapan sarana operasional kereta api. Seluruh perawatan dilakukan secara rutin agar keandalan armada tetap terjaga dan operasional berjalan lancar di wilayah Divre II Sumbar,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, KAI Divre II Sumbar secara konsisten menerapkan sejumlah langkah strategis dan inovatif, antara lain:
- Pemeliharaan Preventif, yakni perawatan rutin yang dilakukan sebelum sarana dioperasikan agar kondisi lokomotif dan kereta selalu prima.
• Pengembangan Kompetensi SDM, melalui pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi teknisi perawatan guna memastikan standar kerja yang profesional.
• Pemanfaatan Teknologi Digital, dengan penggunaan aplikasi mobile dan dashboard berbasis web untuk memantau jadwal serta progres perawatan secara terintegrasi.

Reza menjelaskan bahwa seluruh perawatan periodik dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan tersebut, diharapkan setiap sarana siap beroperasi secara optimal dan dapat melayani pelanggan tanpa hambatan teknis.

“Perawatan sarana tidak semata-mata bertujuan menjaga keandalan operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Sarana yang dirawat sesuai standar akan mengurangi potensi gangguan teknis selama perjalanan, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman karena aspek keselamatan selalu menjadi prioritas utama KAI Divre II Sumbar,” tambah Reza.

“Keselamatan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam layanan perkeretaapian. Oleh sebab itu, setiap proses perawatan, pemeriksaan, hingga rampcheck dilaksanakan secara ketat agar seluruh armada dinyatakan layak operasi dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku,” ungkap Reza.

Selain perawatan rutin, manajemen KAI Divre II Sumbar juga melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik operasional, seperti emplasemen Stasiun Padang, Depo Lokomotif Padang, Depo Kereta Padang, serta lokasi stabling lainnya. Pemeriksaan meliputi aspek kebersihan sarana, kondisi sistem pendingin udara, hingga kelengkapan peralatan keselamatan seperti palu pemecah kaca darurat dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Dalam menunjang optimalisasi perawatan, Divre II Sumbar turut melengkapi sarana dengan fasilitas darurat, salah satunya rerailing jack equipment yang digunakan untuk evakuasi sarana apabila terjadi anjlokan. Digitalisasi juga terus dikembangkan, antara lain melalui pemasangan dashboard pemantauan real-time di depo serta penerapan checksheet digital dalam proses pemeriksaan sarana.

Berbagai peningkatan fasilitas depo juga dilakukan secara bertahap, di antaranya:
• Normalisasi dimensi balok tumpuan untuk penggunaan rerailing jack equipment agar proses evakuasi lebih efektif dan efisien.
• Peningkatan kualitas peralatan otomatis (electric) serta pelaksanaan kalibrasi alat ukur secara berkala guna memastikan akurasi dan standar perawatan tetap terjaga.

“Melalui berbagai langkah tersebut, PT KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api, khususnya dalam menghadapi masa libur Idul Fitri 1447 H,” pungkas Reza.

“Kami ingin memastikan setiap perjalanan kereta api tidak hanya aman, tetapi juga memberikan tingkat kenyamanan terbaik bagi pelanggan. Perawatan yang kami lakukan bukan sekadar memenuhi ketentuan teknis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian KAI Divre II Sumbar terhadap kepercayaan masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan,” tutup Reza.(*)

 

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Erianto. 
INFONEWS- Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Padang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia senilai Rp 171 juta. Pengembalian dana tersebut dibebankan pada seluruh kader Posyandu melalui mekanisme iuran sebesar Rp 50 ribu per orang.


Para kader menilai kebijakan tersebut tidak adil, karena kesalahan terjadi pada mekanisme penyaluran anggaran, bukan pada pelaksana program di tingkat lapangan.

Persoalan ini mencuat setelah sejumlah kader Posyandu dari beberapa kecamatan, pada Senin (2/2/2026) lalu mengadukan kondisi tersebut kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Tak hanya soal PMT, Komisi IV DPRD Kota Padang juga menyoroti temuan BPK lainnya, yakni terkait pemberian insentif kepada Ketua RT dan RW yang menjabat melebihi batas masa jabatan sebagaimana diatur dalam regulasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang, Erianto, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) harusnya disalurkan dalam bentuk barang atau produk makanan tambahan, bukan dalam bentuk uang tunai.

“Secara aturan, dana PMT harus direalisasikan dalam bentuk barang. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut diserahkan kepada kader Posyandu dalam bentuk uang. Inilah yang kemudian menjadi temuan BPK,” sebut Erianto  via telepon seluler pada, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap temuan BPK memang wajib ditindaklanjuti dan dikembalikan ke kas negara. Meski demikian, DPRD Kota Padang tidak menginginkan kader Posyandu yang selama ini berperan aktif dalam pelayanan kesehatan justru menanggung beban ekonomi akibat kesalahan administratif.

“DPRD memahami kewajiban menindaklanjuti temuan BPK, tetapi kami juga menilai perlu ada kebijakan yang adil. Jangan sampai kader Posyandu yang tidak memahami mekanisme anggaran justru menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Masa Jabatan Ketua RT dan RW Maksimal Dua Periode.

Selain itu Erianto juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang, masa jabatan Ketua RT dan RW dibatasi maksimal dua periode.

Namun dalam temuan BPK, masih terdapat RT dan RW yang menjabat hingga tiga periode bahkan tanpa batas waktu, tetapi tetap menerima insentif dari pemerintah daerah.Ini jelas melanggar aturan.

Pemberian insentif kepada RT dan RW yang masa jabatannya melebihi ketentuan itu menjadi temuan BPK dan harus menjadi perhatian serius,” tegas Erianto.

“Ke depan, kami mendorong agar pemerintah daerah lebih tertib dalam tata kelola administrasi dan pengawasan. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan hukum dan administrasi secara berulang di kemudian hari," ungkapnya.

Temuan BPK ini temuan harus menjadi pelajaran bagi seluruh Ketua RT dan RW agar memahami regulasi secara utuh dan mematuhi ketentuan yang berlaku.(*)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.