Latest Post

Juni 23, 2026

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, sekaligus menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati pesona pesisir barat Sumatera Barat melalui KA Pariaman Ekspres.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa KA Pariaman Ekspres beroperasi sebanyak 10 perjalanan setiap hari dengan kapasitas 4.240 tempat duduk yang melayani relasi Pauh Lima–Padang–Pariaman–Naras.

“KA Pariaman Ekspres tidak hanya menjadi moda transportasi yang ekonomis, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang unik dengan menyuguhkan panorama alam pesisir, hamparan sawah hijau, serta suasana khas perkampungan Minangkabau sepanjang perjalanan,” ujar Reza.

Dengan tarif hanya Rp5.000, kereta ini menjadi pilihan favorit masyarakat dan wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Gandoriah, Pariaman. Perjalanan sekitar 1,5 jam menawarkan pengalaman menikmati panorama laut yang membentang di sisi jalur kereta, persawahan yang asri, serta kehidupan masyarakat lokal yang masih kental dengan budaya Minangkabau.

Setibanya di Stasiun Pariaman, pelanggan hanya perlu berjalan sekitar 200 meter untuk mencapai Pantai Gandoriah, salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Barat yang menawarkan keindahan pantai, kuliner khas, serta berbagai aktivitas wisata keluarga.

Selain menikmati wisata pantai, masyarakat juga dapat menyaksikan Festival Tabuik, tradisi budaya yang telah dikenal secara nasional dan menjadi daya tarik utama Kota Pariaman. Festival ini diselenggarakan setiap tahun pada 1–10 Muharram sebagai bentuk peringatan Asyura.

Tabuik berasal dari kata Arab tabut yang berarti peti. Dalam pelaksanaannya, Tabuik diwujudkan dalam bentuk replika menara berhias megah yang diarak melalui prosesi budaya yang diiringi tabuhan tasa, pertunjukan silek (silat tradisional), tarian, hingga prosesi puncak berupa pembuangan Tabuik ke laut. Tradisi yang sarat nilai sejarah dan budaya tersebut setiap tahunnya mampu menarik ribuan wisatawan dari berbagai daerah.

Tiket KA Pariaman Ekspres Masih Tersedia Menjelang Puncak Festival Tabuik

Untuk mendukung mobilitas masyarakat pada momentum puncak Festival Tabuik yang akan berlangsung pada akhir pekan 27–28 Juni 2026, KAI Divre II Sumbar menyediakan sebanyak 8.480 tempat duduk KA Pariaman Ekspres.

Berdasarkan data sementara per 23 Juni 2026 pukul 12.00 WIB, sebanyak 3.825 tiket telah terjual, atau setara dengan tingkat okupansi 45 persen, sehingga masih tersedia 4.655 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Update pemesanan tiket KA Pariaman Ekspres untuk keberangkatan tanggal 27 dan 28 Juni 2026 menunjukkan sebanyak 3.825 tiket telah terjual atau mencapai okupansi 45 persen. Angka tersebut masih terus bergerak seiring berlangsungnya proses pemesanan,” jelas Reza.

KAI mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan agar memperoleh kepastian perjalanan dan dapat menikmati Festival Tabuik dengan lebih nyaman.

Untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, pemesanan tiket KA Lokal dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI. Penjualan tiket dilayani secara bertahap mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan sehingga pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Alya, salah seorang wisatawan asal Pekanbaru, mengaku memilih KA Pariaman Ekspres karena menawarkan pengalaman wisata yang hemat sekaligus menyenangkan.

“Naik KA Pariaman Ekspres seperti mendapatkan paket wisata singkat yang murah meriah. Sepanjang perjalanan saya bisa menikmati pemandangan laut yang indah, mencicipi kuliner khas Minang, lalu kembali di hari yang sama dengan perjalanan yang nyaman dan tenang,” ungkapnya.

Kehadiran KA Pariaman Ekspres tidak hanya meningkatkan aksesibilitas menuju berbagai destinasi wisata di Sumatera Barat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Dengan tarif yang terjangkau, layanan yang nyaman, serta perjalanan yang menawarkan panorama alam yang khas, kereta api menjadi pilihan transportasi yang semakin diminati.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan guna menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya pada periode dengan permintaan tinggi seperti Festival Tabuik,” tutup Reza.
Baca selengkapnya »

Juni 22, 2026

 

INFONEWS -PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat selama masa angkutan libur sekolah yang berlangsung pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pada periode tersebut, KAI Divre II Sumbar menyediakan total 124.672 tempat duduk atau rata-rata 7.792 tempat duduk setiap hari untuk melayani mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Barat.

Penyediaan kapasitas tersebut merupakan bentuk kesiapan KAI dalam mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata, bersilaturahmi, maupun melakukan perjalanan bersama keluarga.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang tidak hanya andal dari sisi operasional, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh pelanggan.

“KAI berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, tepat waktu, nyaman, dan terjangkau selama masa libur sekolah. Antusiasme masyarakat terhadap transportasi kereta api terus meningkat karena dinilai praktis, ekonomis, serta mampu menghindarkan pelanggan dari kepadatan lalu lintas di jalan raya,” ujar Reza.

Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal, yaitu:
• KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–Bandara Internasional Minangkabau (BIM);
• KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima–Naras; dan
• KA Lembah Anai relasi Kayu Tanam–Padang.

KA Pariaman Ekspres yang melayani 10 perjalanan setiap hari masih menjadi pilihan favorit masyarakat dan wisatawan karena memberikan akses yang mudah menuju kawasan wisata Pantai Gandoriah Pariaman. Dengan tarif yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000, pelanggan dapat menikmati perjalanan yang cepat, nyaman, dan bebas dari kemacetan selama musim liburan.

Sementara itu, KA Minangkabau Ekspres melayani 12 perjalanan setiap hari dengan relasi BIM–Pulau Aie dan menjadi moda transportasi strategis yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dengan pusat Kota Padang. Kereta ini juga menjadi pilihan bagi rombongan pelajar dan wisatawan melalui layanan pemesanan tiket rombongan yang praktis dan efisien.

Adapun KA Lembah Anai melayani enam perjalanan setiap hari dengan relasi Kayu Tanam–Padang. Selama perjalanan, pelanggan dapat menikmati panorama alam khas Sumatera Barat berupa hamparan perbukitan, persawahan, serta suasana pedesaan yang asri, menjadikan perjalanan dengan kereta api sebagai bagian dari pengalaman wisata itu sendiri.

“Kehadiran kereta api lokal di Sumatera Barat tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, perekonomian daerah, serta mobilitas masyarakat yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tambah Reza.

Hingga Senin, 22 Juni 2026 pukul 12.00 WIB, KAI Divre II Sumbar mencatat sebanyak 36.200 tiket KA lokal telah terjual. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring berlangsungnya penjualan tiket.

Penjualan tersebut merupakan akumulasi pemesanan untuk keberangkatan 20 Juni hingga 29 Juni 2026, mengingat tiket KA lokal dapat dipesan mulai H-7 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI.

Selain memastikan ketersediaan kapasitas angkut, KAI Divre II Sumbar juga terus menjaga keandalan operasional dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana, prasarana, serta fasilitas pelayanan di stasiun dan di atas kereta. Kesiapan petugas operasional juga terus ditingkatkan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan selama masa angkutan libur sekolah.

Untuk kemudahan perjalanan, masyarakat diimbau melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi KAI lainnya serta menghindari pembelian melalui pihak yang tidak bertanggung jawab guna mencegah potensi penipuan.

“Kami mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan transportasi selama libur sekolah. Selain nyaman, aman, dan terjangkau, kereta api juga memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan sekaligus mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Juni 19, 2026

 

INFONEWS- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api melalui penataan dan penutupan perlintasan sebidang yang tidak resmi. Pada 18–19 Juni 2026, KAI Divre II Sumbar bersama para pemangku kepentingan melaksanakan penutupan delapan perlintasan liar di lintas Lubuk Alung–Pariaman dan Pariaman–Naras sebagai bagian dari upaya menciptakan operasional kereta api yang aman, selamat, dan andal.

Delapan perlintasan yang ditutup berada di KM 57+9/0, KM 57+4/5, dan KM 57+2/3 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman, serta KM 65+2/3, KM 65+147, KM 65+5/6, dan KM 65+875 petak jalan Pariaman–Naras. Seluruh perlintasan tersebut merupakan akses tidak resmi dengan lebar sekitar ±2 meter yang berada di area operasional kereta api dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai standar.

Kegiatan penutupan dilakukan oleh Tim Pengamanan KAI Divre II Sumbar dengan melibatkan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Dinas Perhubungan Kota Pariaman, PT Jasa Raharja Kota Pariaman, unsur TNI/Polri, Komunitas Pecinta Kereta Api (Railfans), perangkat kewilayahan, serta tokoh masyarakat setempat. Sinergi lintas instansi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Penutupan perlintasan liar tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut hasil joint inspection yang sebelumnya dilaksanakan KAI Divre II Sumbar bersama instansi terkait untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi titik-titik perlintasan yang memerlukan penanganan, baik melalui peningkatan pengamanan maupun penutupan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa keberadaan perlintasan liar memiliki tingkat risiko yang tinggi karena tidak berada dalam pengawasan resmi serta tidak dilengkapi perlengkapan keselamatan.

“KAI Divre II Sumbar secara konsisten berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan penataan perlintasan sebidang. Penutupan perlintasan yang tidak resmi merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi kecelakaan sekaligus memastikan perjalanan kereta api berlangsung dengan aman dan selamat,” ujar Reza.

Menurut Reza, langkah penataan dan penutupan perlintasan liar merupakan bagian dari mitigasi risiko guna menekan potensi kecelakaan di jalur kereta api. Program ini akan terus dilaksanakan secara bertahap di berbagai titik lainnya berdasarkan hasil evaluasi bersama para pemangku kepentingan.

Selain penataan infrastruktur, KAI Divre II Sumbar juga terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang. Masyarakat diimbau untuk hanya menggunakan perlintasan resmi, berhenti sejenak sebelum melintas, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas.

Kereta api memiliki jalur dan prioritas perjalanan tersendiri serta membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu, mendahulukan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan, serta tidak membuka kembali maupun menggunakan perlintasan liar yang dapat membahayakan keselamatan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung terciptanya budaya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Melalui sinergi antara operator, pemerintah, aparat terkait, dan masyarakat, diharapkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan”, tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Juni 18, 2026

 

INFONEWS – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang memberikan sejumlah catatan strategis terhadap usulan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan tersebut, legislatif menegaskan agar setiap penambahan anggaran belanja daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas yang memberikan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat luas.

 ​Pembahasan intensif ini berlangsung dalam rapat kerja Pansus IV DPRD Kota Padang di Ruang Komisi IV pada Rabu (17/6/2026). Rapat strategis tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra terkait, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang.

 ​Agenda utama rapat membedah berbagai usulan perubahan anggaran dari masing-masing OPD, mulai dari kebutuhan belanja pegawai, biaya operasional, hingga program kerja baru yang didanai melalui APBD Perubahan 2026. Ketua Pansus IV DPRD Padang, Mulyadi, mengungkapkan bahwa mayoritas usulan perubahan anggaran yang diajukan oleh OPD masih didominasi oleh kebutuhan rutin seperti gaji, honorarium, dan operasional kantor.

 ​"Sebagian besar usulan yang kami bahas masih berkaitan dengan penambahan gaji, honorarium, dan kebutuhan operasional. Belum banyak program baru yang diajukan karena umumnya hanya penyesuaian pada kegiatan yang sudah berjalan," ujar Mulyadi saat memberikan keterangan.

​DPRD menekankan bahwa setiap tambahan anggaran, baik yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun dana transfer pemerintah pusat, harus menjadi stimulus pembangunan daerah. Pansus IV meminta pemerintah kota tidak sekadar menghabiskan anggaran untuk belanja rutin, melainkan harus jeli melihat potensi program yang memperkuat kesejahteraan warga Kota Padang.

 ​Selain menyoroti belanja rutin pegawai, Pansus IV juga memberikan perhatian ekstra terhadap tata kelola dan usulan dana hibah yang diajukan oleh OPD. DPRD menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan penyaluran dana hibah wajib mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak memicu persoalan hukum atau temuan di kemudian hari.
​
Mengingat masa pelaksanaan kegiatan melalui APBD Perubahan sangat terbatas, Pansus IV mengingatkan seluruh OPD untuk menghitung lini masa kerja secara cermat dan realistis. Proyek-proyek fisik yang membutuhkan mekanisme tender atau lelang harus diperhitungkan dengan matang agar seluruh program kerja bisa rampung tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran.

 ​Di sektor pendidikan, koordinasi ini mendalami mekanisme penyaluran bantuan pendidikan, program beasiswa, serta kesiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mulyadi meminta Dinas Pendidikan memastikan akurasi data daya tampung SMP Negeri di Kota Padang agar seluruh lulusan Sekolah Dasar (SD) mendapatkan kepastian akses pendidikan yang merata.

 ​Tidak hanya sektor pendidikan, alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 ini juga diproyeksikan untuk mendukung persiapan Kota Padang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Dari seluruh hasil bedah anggaran tersebut, Pansus IV mengeluarkan rekomendasi utama berupa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi agar penggunaan anggaran daerah tetap transparan dan akuntabel.

 ​Sebagai penutup, DPRD Kota Padang berkomitmen penuh untuk mengawal ketat setiap rupiah yang dialokasikan dalam perubahan anggaran demi kepentingan publik. Pihak legislatif berharap hasil akhir dari APBD Perubahan 2026 ini memberikan output serta outcome yang terukur, konkret, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang.(*)
Baca selengkapnya »

Juni 18, 2026

 

​INFONEWS – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk terus meningkatkan inovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Padang, Rabu (17/6/2026).

​Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh unsur pimpinan Pansus II DPRD Kota Padang. Agenda tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pertanian Kota Padang.
​
Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan realisasi program kerja, capaian pendapatan, serta usulan penyesuaian anggaran yang akan dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan TA 2026. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program pembangunan, peningkatan PAD, efisiensi belanja daerah, serta percepatan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

​Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan daerah. Upaya ini diambil agar program pembangunan yang dirancang Pemerintah Kota Padang dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

​Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS Perubahan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pelayanan publik semata. Menurutnya, seluruh program yang direncanakan juga harus mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara maksimal.

​"Setelah pembahasan di Pansus II, kami menekankan kepada seluruh OPD penghasil PAD agar menyusun program yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah memang berkewajiban memberikan pelayanan, namun di sisi lain kita juga harus mampu memaksimalkan PAD sebagai penopang pembangunan," ujar Miswar.

​Ia menambahkan, tren PAD Kota Padang dari tahun ke tahun memang menunjukkan grafik peningkatan yang cukup baik. Meski demikian, legislatif mengingatkan agar capaian positif tersebut tidak membuat pihak eksekutif berpuas diri karena masih banyak potensi sektor pajak dan retribusi yang belum tergali.

​"Alhamdulillah, PAD Kota Padang setiap tahun mengalami peningkatan, namun itu belum cukup. Kami ingin setiap OPD terus melahirkan inovasi baru agar target pendapatan bisa terus dipacu dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah," katanya.

​Di sisi lain, Pansus II DPRD Kota Padang memberikan perhatian serius dan evaluasi tajam terhadap sejumlah OPD yang realisasi pendapatannya masih di bawah target. Miswar menyoroti Dinas Pertanian Kota Padang sebagai salah satu instansi yang capaiannya masih perlu didorong melalui program-program kreatif yang inovatif.

​Sebagai tindak lanjut, Pansus II DPRD Kota Padang mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin optimal, potensi PAD melonjak, dan seluruh program kerja 2026 memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
Baca selengkapnya »

Juni 17, 2026

 

INFONEWS-Sebagai bagian dari komitmen menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di perlintasan sebidang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sekaligus menekan potensi terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kembali dilaksanakan pada Rabu (17/6) di tiga titik perlintasan sebidang resmi yang dijaga di antranya :
1. Perlintasan resmi dijaga Km 9+135 petak jalan Alai - Air Tawar
2. Perlintasan resmi dijaga Km 13+225 petak jalan Air Tawar - Tabing
3. Perlintasan resmi dijaga Km 15+840 petak jalan Air Tawar - Tabing

Dalam kegiatan tersebut, peserta sosialisasi memberikan edukasi secara langsung kepada pengguna jalan melalui pengeras suara, memasang media sosialisasi berupa spanduk, serta membagikan stiker keselamatan bertuliskan “Berhenti Sejenak, Tengok Kanan Kiri, Pastikan Aman, Lanjutkan Perjalanan.” Pesan tersebut mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti, memastikan jalur aman dari kedua arah, dan mendahulukan perjalanan kereta api sebelum melintasi perlintasan sebidang.

Sepanjang tahun 2026, KAI Divre II Sumbar terus memperkuat budaya keselamatan melalui berbagai program. Hingga pertengahan Juni 2026, KAI telah melaksanakan sosialisasi keselamatan di 30 titik perlintasan resmi, baik yang dijaga maupun tidak dijaga. Selain itu, sebanyak 11 banner keselamatan telah dipasang di sejumlah lokasi yang dinilai rawan kecelakaan, serta edukasi keselamatan juga dilaksanakan di sekolah-sekolah yang disertai penyaluran bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa sarana olahraga di empat lokasi.

Di sisi lain, KAI Divre II Sumbar juga terus mendukung program nasional penutupan perlintasan liar. Hingga saat ini, sebanyak 21 dari total 35 titik perlintasan liar yang menjadi target penutupan telah berhasil ditutup secara bertahap. Dari jumlah tersebut, 17 titik ditutup sepanjang tahun 2026, sedangkan 4 titik lainnya telah direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Reza menjelaskan bahwa penguatan keselamatan tidak hanya dilakukan melalui penutupan perlintasan liar, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, serta penguatan budaya keselamatan di seluruh lini operasional perusahaan.

“KAI terus memperkuat keselamatan melalui penutupan perlintasan liar, peningkatan kompetensi SDM, penerapan SOP secara disiplin, serta edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan bersama seluruh stakeholder. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Reza.

Menurutnya, keberadaan palang pintu, rambu lalu lintas, maupun petugas penjaga perlintasan tidak akan memberikan perlindungan yang optimal tanpa kedisiplinan pengguna jalan. Perlintasan sebidang merupakan titik temu antara jalur kereta api dan jalan raya yang memiliki tingkat risiko tinggi apabila aturan keselamatan diabaikan.

Oleh karena itu, KAI mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhenti sejenak, memperhatikan kondisi dari kedua arah, mematuhi rambu-rambu yang tersedia, serta mendahulukan perjalanan kereta api setiap kali melintasi perlintasan sebidang. KAI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan liar yang telah ditutup serta tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api.

Selain membahayakan keselamatan, pelanggaran di perlintasan sebidang juga memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ke depan, KAI Divre II Sumbar akan terus memperluas jangkauan sosialisasi keselamatan serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Balai Teknik Perkeretaapian, aparat penegak hukum, komunitas pecinta kereta api, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan transportasi perkeretaapian yang semakin aman, andal, dan nyaman.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan perjalanan yang aman dengan disiplin saat melintasi perlintasan sebidang. Keselamatan perjalanan kereta api hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara KAI, pemerintah, aparat terkait, dan seluruh pengguna jalan,” tutup Reza.(*)

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan potensi bahaya di sekitar jalur kereta api melalui stasiun terdekat atau Contact Center KAI 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, maupun media sosial KAI121.
Baca selengkapnya »

Juni 17, 2026

 

INFONEWS - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyorot peningkatan silpa dan posisi keuangan daerah Kota Padang.

Hal itu terungkap dari penyampaian juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang pada rapat paripurna terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin, 15 Juni 2026.

Salah satu temuan paling mencolok bagi Fraksi Gerindra yang diketuai Wahyu Hidayat dan sekretaris Delma Putra itu, adalah kenaikan SiLPA Tahun 2025 sebesar 157,48 miliar Rupiah, naik 15,79% dibanding SiLPA 2024 (136,00 miliar Rupiah).

Bagi Fraksi Gerindra, SiLPA yang terus meningkat bukanlah tanda keberhasilan penghematan, melainkan indikasi ketidakakuratan perencanaan.

Uang sebesar 157 miliar Rupiah, yang mengendap
sepanjang tahun 2025 adalah peluang yang terlewat untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan, atau bantuan langsung tunai.

"Kami meminta BPKA dan Bappeda menyajikan
root cause analysis mengapa SiLPA membengkak, agar penyusunan APBD tahun depan lebih presisi," tegas Fraksi Gerindra.

Dari sisi Neraca, kata Fraksi Gerindra, terdapat akumulasi penyusutan mencapai 3,97 triliun Rupiah, tantangan terbesar ke depan yang perlu jadi perhatian adalah pemeliharaan aset.

"Jangan sampai jalan rusak atau Gedung pemerintah kusam karena anggaran pemeliharaan
tidak memadai."

Dari sisi Laporan Operasional, lanjut Fraksi Gerindra, Pemkot Padang mencatat Surplus
Operasional sebesar 286,66 miliar Rupiah, Ini indikator sehat bahwa pendapatan rutin mampu menutupi beban rutin.

"Surplus ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan cadangan fiskal atau inovasi pelayanan publik, bukan sekadar menjadi angka statistik," katanya. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 17, 2026 ,

INFONEWS - Peningkatan kompetensi bagi tenaga administrasi sekolah di era digital saat ini sudah menjadi keharusan, karena sistim kerja tidak lagi di lakukan secara manual, tetapi menggunakan teknologi atau digitalisasi.


Meski berada di kepulauan, bukan berarti tidak mampu mengikuti teknologi, tapi menjadi keharusan untuk mempelajari serta mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas disetiap masing-masing sekolah yang ada di empat pulau besar mentawai yang berjulukan nama bumi Sikerei itu.


Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas SDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai berikan pelatihan peningkatan kompetensi Tenaga Adminitrasi Sekolah (TAS) dan kepala sekolah jenjang SMP se-kabupaten kepulauan Mentawai.


Dia menjelaskan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan keterampilan tenaga administrasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta menstandarkan prosedur kerja administrasi sekolah.


"Tenaga administrasi merupakan ujung tombak sekolah dan mampu membawa perubahan yang lebih baik dan terstruktur melalui sistim digitalisasi" sebut Kabid SMP Disdikbud Mentawai, Leniastria Sapalakai kepada media, Rabu (17/6/2026).


Dia mengatakan, pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga administrasi sekolah jenjang SMP ini di ikuti sebanyak 70 peserta dan kepala sekolah, tujuan pelatihan ini agar lebih mengetahui sistim teknologi.


"Pelatihan ini menyangkut aplikasi Sistim Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), karena untuk surat menyurat di haruskan menggunakan digital termasuk adminitrasi kepegawaian" ucapnya.


Dalam pelaksanaan pelatihan, pihaknya menghadirkan narasumber dari Kominfo yang membidangi ITE, sedangkan adminitrasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Juni 17, 2026

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api selama libur Tahun Baru Islam 1448 H pada 16 Juni 2026. Moment libur tersebut, total pelanggan yang dilayani mencapai 8.659 orang, atau setara 111 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 7.792 kursi.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan tingginya volume pelanggan menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi untuk bepergian selama masa libur. Dari seluruh layanan yang dioperasikan, KA Pariaman Ekspres menjadi kereta dengan jumlah pelanggan terbanyak, yakni 5.870 penumpang atau setara 138 persen dari kapasitas 4.240 tempat duduk. Sementara itu, KA Minangkabau Ekspres melayani 1.590 penumpang, dan KA Lembah Anai melayani 1.203 penumpang.

“Tingginya jumlah pelanggan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan kereta api. Saat ini, kereta api semakin menjadi pilihan utama karena menawarkan perjalanan yang efisien, nyaman, aman, serta ramah lingkungan,” ujar Reza.

Reza menambahkan, KAI Divre II Sumbar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api. Kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik dari aspek keselamatan, kenyamanan, maupun pengalaman perjalanan secara menyeluruh.

Berdasarkan data keberangkatan, lima stasiun dengan volume penumpang tertinggi selama periode tersebut adalah Stasiun Padang sebanyak 2.664 penumpang, Stasiun Pariaman 1.784 penumpang, Stasiun BIM 689 penumpang, Stasiun Air Tawar 646 penumpang, dan Stasiun Lubuk Alung 432 penumpang.

Sementara itu, untuk kedatangan penumpang, lima stasiun dengan volume tertinggi yaitu Stasiun Padang sebanyak 2.714 penumpang, Stasiun Pariaman 1.868 penumpang, Stasiun BIM 816 penumpang, Stasiun Air Tawar 612 penumpang, serta Stasiun Naras 411 penumpang.

Capaian tersebut didukung oleh komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menjaga keandalan operasional melalui perawatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Selain itu, ketepatan waktu perjalanan yang terbebas dari kemacetan lalu lintas tetap menjadi salah satu keunggulan layanan kereta api yang terus dipertahankan.

KAI Divre II Sumbar mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dengan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Melalui aplikasi tersebut, tiket dapat dipesan mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, sehingga pelanggan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh tiket sesuai jadwal yang diinginkan.

Selain pemesanan melalui aplikasi, KAI juga tetap menyediakan layanan pembelian tiket secara langsung (go-show) di loket stasiun. Layanan ini dibuka mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan, selama tempat duduk masih tersedia.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di setiap aspek, baik di stasiun maupun selama perjalanan. Keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu akan senantiasa menjadi prioritas utama dalam menghadirkan layanan transportasi yang andal, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 

INFONEWS-Wakil Ketua DPRD Kota Mastilizal Aye menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Padang membangun stadion baru di kawasan Bungus Teluk Kabung. Ia menilai, pembangunan stadion di wilayah pinggiran kota menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, tidak hanya terpusat di kawasan inti kota.

“Kita lihat sendiri, saat ini Kota Padang belum memiliki stadion sepak bola sendiri. Dengan hadirnya stadion di Bungus, tentu akan menjadi kandang bagi PSP Padang. Ingat, saat ini PSP Padang juga belum memiliki lapangan sendiri. Jika berlatih, mereka masih harus menyewa ke pihak lain,” ujar Mastilizal Aye, Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan, pembangunan stadion tersebut juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar Bungus Teluk Kabung.

“Bungus selama ini dikenal dengan wisata alamnya yang masih asri. Dengan adanya stadion milik Pemko Padang, tentu akan menggeliatkan ekonomi masyarakat di sana,” tambahnya.

Sementara itu, rencana pembangunan stadion ini sebelumnya telah disampaikan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dalam pertemuan bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung KAN Bungus Teluk Kabung pada awal Juni 2026.

Dalam paparannya, stadion tersebut tidak hanya disiapkan sebagai markas baru PSP Padang, tetapi juga akan dikembangkan sebagai pusat pembinaan sepak bola usia muda serta kawasan sport tourism yang terintegrasi dengan potensi wisata alam Bungus. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir selatan Kota Padang.(*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

INFONEWS - Maraknya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), menjadi perhatian bagi DPRD Kota Padang, apalagi kasus ini sudah menyedot perhatian publik.

Untuk itu, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian perubahan Propemperda, Senin, 15 Juni 2026.

"Apa yang menjadi urgensi dari perubahan itu? Adalah suatu perda yang kita rubah adalah perda yang terkait dengan ketertiban umum atau tribum," jelas Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.

Muharlion mengungkap alasan Perda ini mendesak disahkan. Tak lain tak bukan karena maraknya kasus LGBT dicuatkan media dan medsos.

"Kenapa mendesak? Karena sekarang lagi marak. Pertama, isu terkait LGBT. Kan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, sudah menjadi konsumsi publik dan sudah menjadi ke khawatiran, LGBT sangat marak," katanya.

Namun dia kan tidak bisa dihukum secara sanksi pidana. "Maka kita akan muat dalan Perda kita. Nanti akan kita comben dengan Perda yang baru kita sahkan kemaren, Perda tentang Adat dan Kelembagaan Adat. Itu nanti akan kita comben, disitu kan ada sanksi sosial. Ini kalau secara ketertiban umum sudah meresahkan ini," ungkapnya.

Bahkan, pihaknya berencana hukum sanksi sosial bagi pelaku LGBT, sehingga dapat ditindak. "Nanti kita akan muat dalam satu materi itu. Hukum sanksi sosial kah, hukum adatkah, apalah? Yang penting bisa kita tindak. Ini akan kita comben nanti. Suatu matera ini yang usulan dari DPRD. Ini sudah kita diskusikan dengan beberapa teman-teman," tegasnya.

"Mungkin nanti banyak hal masukan, yang jelas apa problem-problem kita yang ketemu nanti, kita akan ramu disitu. Jadi terkait dengan perubahan Propemperda kita," katanya.

Terkait keterlibatan dubalang kota, Muharlion menegaskan akan mengkajinya, namun ujung-ujungnya tetap saja bermuara ke Satpol PP, karena Satpol PP adalah pengawal penegakkan Perda.

"Nanti kita akan coba comben. Nanti seperti apa? Apakah peran ninik mamak seperti apa? Bundo Kanduang, semua peran lah. Intinya Perda ini sangat urgent, harus disahkan.

Soal sanksi, Muharlion mengatakan akan dibuat nanti. Apalagi dalam KUHP ada sanksi sosial. Sehingga sanksinya dapat dimasukan ke dalam sanksi sosial. Karena sanksi sosial terkait hukum adat. Dan adat itu salingka nagari.

"Misalnya Kuranji, nanti dilakukan lah adat Pauh IX. Kalau di Pauh, ya diberlakukan adat Pauh V. Karena adat salingka nagari. Kan kita ada beberapa KAN ini, KAN Koto Tangah, KAN Pauh IX, KAN Pauh V, KAN Limau Manih, KAN Luki, KAN Nan Dupuluh, KAN Bungus, dan lain sebagainya," katanya. (By)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS - Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menyampaikan Perda pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD Kota Padang, Senin, 15 Juni 2026.

"Secara audit keuangan sudah diaudit oleh Badan Keuangan, terkait CLK-nya sudah kita dapatkan, catatan laporan keuangan. Itu terkait keuangan tentu ada tindak lanjut 60 hari dari apa yang disampaikan BPK. Tentu ini akan kita kawal," kata Ketua DPRD Kota Padang Muharlion ketika ditemui awak media di ruangan kerjanya.

Dikatakan Muharlion, BPK hanya memeriksa terkait capaian keuangan. Upamanya 100 persen atau 82 persen.

"Tapi kita melihatnya dari aspek kinerja. Karena tidak hanya output-ya, tapi kita ingin melihatnya secara outcome seperti apa. Ini akan jadi catatan kita dalam proses APBD 2026 ini," tegasnya.

"Dari apa yang kita lihat dari PAD, ini akan kita lihat juga dalam APBD perubahan, sebagai catatan untuk kita," kata Muharlion lagi.

Termasuk juga program yang telah dilaksanakan 2025, yang kalau dia nanti di 2026 ini seperti apa juga di perubahan. "Nanti itu akan kita lihat," ungkapnya.

Muharlion juga menyinggung kaitan antara realisasi anggaran dan capaian program unggulan atau Progol yang menjadi kebanggaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.

"Maka Perda perubahan ini menjadi catatan bagi kita terkait Perda 2026 perubahan dan juga 2027. Mana Progul-progul itu tidak tercapai secara output keuangannya, kemudian outcome-nya secara kinerjanya," cakapnya. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

INFONEWS - Kasus parkir liar seakan tak henti-hentinya menjadi permasalahan di Kota Padang. Hampir di tempat wisata, cafe dan hiburan terjadi hal ini.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menjadikan topik ini sebagai bahasan ketika bertemu dengan awak media di ruangan kerjannya, Senin, 15 Juni 2026.

Kalau dari Pemkonya, itu sudah juga dibahas teman-teman media, maraknya tukang parkir liar ya. Yang mereka ini tidak petugas Parkir, tetapi mengambil parkir yang semborono. Seperti di Pantai Padang, kejadian viral terakhir kan," katanya.

Ironisnya, pelaku parkir liar ini berani secara terang-terangan mengambil yang bukan haknya.

"Dia bukan petugas, dia ambil, dimana sisi kita menertibkan? Nanti di Perda ini. Kalau mereka melanggar ketertiban, nanti kita akan tindak dengan Perda," tegasnya.

Bahkan persoalan ini masuk pada perubahan perda yang menjadi tugas dan wewenang Propemperda DPRD Kota Padang.

"Mungkin nanti banyak hal masukan, yang jelas apa problem-problem kita yang ketemu nanti, kita akan ramu disitu. Jadi terkait dengan perubahan Propemperda kita," urainya. (*).
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

INFONEWS - Ada beberapa poin yang menjadi sorotan pada penyampaian rencana perubahan APBD 2026.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion ketika ditemui awak media usai memimpin rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.

Menurutnya, ada beberapa sorotan terkait hal itu. Diantaranya, Porprov, karena sudah ada arahan dari gubernur. Porprov dilaksanakan di Oktober.

"Ini memeng juga agak berat juga kita ini. Karena kita ada, kalau gak salah 25 atau 15 cabor di Padang," katanya.

Kemudian, juga menyambut hari jadi Kota Padang di Agustus.

"Kita ingin juga menyemarakan, walau pun dengan sederhana, tapi juga memberikan impach ekonomi," katanya.

Termasuk juga dengan kembalinya TKD sebesar Rp371 M.

"Itu juga bahagian yang tidak terbilang, walau itu bisa dengan perubahan peraturan wali kota. Tapi tetap juga ditampung dalam APB perubahan. Dan beberapa hal nanti yang jadi pembahasan," cakapnya. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS - Sejak Kota Padang dipimpin Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dibentuklah Dubalang Kota.

Terkait keterlibatan Dubalang Kota dalam pemberantasan penyakit masyarakat, termasuk LGBT, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan akan mengkajinya.

"Namun ujung-ujungnya tetap saja bermuara ke Satpol PP, karena Satpol PP adalah pengawal penegakkan Perda," katanya kepada awak media, Senin, 15 Juni 2026, di ruangan kerjanya.

Meski demikian, kata Muharlion, DPRD Kota Padang terus memantau dan evaluasi peran Dubalang Kota. Terutama dalam penegakan Perda tribum yang akan dirobah DPRD.

"Nanti kita akan coba comben. Nanti seperti apa? Apakah peran ninik mamak seperti apa? Bundo Kanduang, semua peran lah. Intinya Perda ini sangat urgent, harus disahkan," katanya.

Soal sanksi, Muharlion mengatakan akan dibuat nanti. Apalagi dalam KUHP ada sanksi sosial.

"Sehingga sanksinya dapat dimasukan ke dalam sanksi sosial. Karena sanksi sosial terkait hukum adat. Dan adat itu salingka nagari," ujarnya.

Bekal Pengetahuan Hukum

Sebelumnya, Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail mengatakan, bekal pengetahuan hukum dinilai penting agar para Dubalang Kota dapat menjalankan tugas secara tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tarmizi Ismail menegaskan bahwa peningkatan wawasan hukum perlu terus dilakukan agar para Dubalang Kota mampu memahami berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat serta menjalankan tugas sesuai koridor hukum.

"Para Dubalang Kota perlu terus meningkatkan pengetahuan hukumnya agar memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat dan dapat menjalankan tugas sesuai koridor hukum yang berlaku," katanya pada kegiatan Penguatan pemahaman hukum bagi Dubalang Kota, Rabu, 10 Juni 2026, di Balai Kota Padang. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

INFONEWS - Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendukung Pemerintah Kota Padang memberikan pelatihan dan bantuan perlatan pada momentum Jambore KSB (Kelompok Siaga Bencana).

Hal itu diungkapkannya kepada awak media di ruangan kerjanya usai memimpin rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.

Selain jadi ajang silaturahmi, kata  Muharlion, kegiatanini juga jadi arena peningkatan kapasitas serta penguatan sinergi antarrelawan, dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di Kota Padang. 

Selama ini dalam melaksanakan kerelawanannya, terang Muharlion, pengetahuan personel KSB tentang dunia kebencanaan sangat minim.

Bahkan, prosedur terhadap keselamatan dirinya sendiri saat menangani bencana, juga tidak dipahami dengan utuh. 

“Saya melihat, materi tentang kebencanaan yang diberikan para instruktur dan pelatih selama pelaksanaan Jambore, sangat penting diketahui dan dipahami para relawan.”

“Jambore KSB ini layak dilanjutkan dengan hasil akhir berupa berbagai jenjang keahlian tentang kebencanaan,” ungkap Muharlion. 

Selain itu, Muharlion juga mendukung bantuan peralatan penanggulangan bencana dari Pemerintah Kota Padang bagi relawan Kelompok Siaga Bencana. 

“Bantuan peralatan itu, selain akan memudahkan koordinasi, juga memberikan perlindungan pada relawan terhadap tugas-tugas kebencanaan yang dilaksanakan,” terangnya.

Diketahui, bantuan yang diserahkan Pemko Padang itu berupa 36 unit handy talky, 50 unit body harness, 36 unit chain saw, 51 unit helm vertical rescue, 53 stel life jacket, 14 unit pulley double, 50 unit senter standar safety dan 14 roll tali karmantel. (*)



Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS-Terminal bayangan di berbagai tempat selalu menjadi momok bagi kota yang menuju kemajuan, termasuk kota Padang.

Banyaknya terminal bayangan yang menjamur di kota Padang dikonfirmasi langsung oleh awak media ke Ketua DPRD kota Padang Muharlion usai rapat paripurna di ruang kerjanya, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Ketua DPRD kota Padang Muharlion, sebanarnya terminal Anak Aia di Kota Tangah bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Sebanar Terminal Anak Aia itu bisa kita manfaatkan juga, tambah kita meng-up-nya jalur ke situ bagaimana?" katanya.

Meski dimikian, persoalan ini maksin runyam dan susah diatur karena masyarakat suka yang lebih praktis.

"Cuma masyarakat kita kan praktis. Praktis ini yang susah kita mengaturnya," ujarnya.

Dikatakannya, di seluruh pulau Sumatera tidak ada terminal yang sukses. Bahkan, kota Pekanbaru yang terbilang sukses abis tidak ada lagi.

"Karena kita lihat, di seluruh Sumatera tidak ada yang sukses terminal itu. Sumatera tidak ada yang berhasil. Dulu Pekanbaru berhasil, abis tidak ada lagi, hilang," tegasnya.

Pasalnya, karena orang sudah praktis pakai travel. Namun Muharlion menilai penertiban ini yang penting.

"Tanah-tanah Pemko kan ada, bisa kita berdayakan, seperti eks Dinas Kesehatan lama. Itu kan kosong, itu kan bisa juga kita dirikan nanti," urainya. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS-Pasar-pasar di Kota Padang selama ini terkesan hanya sebagai pusat perbelanjaan tempat orang menjual berbagai kebutuhan. 

Untuk itu, agar berbelanja diminati orang ke pasar, tidak terseok karena warga mimilih jalur online, maka pasar harus dijadikan tempat wisata

"Ini kan satu hal yang kita sepakati dalam Perda APBD 2028, bahwa 2026 ini kita melakukan revitalisasi pasar," kata Ketua DPRD kota Padang Muharlion menjawab pertanyaan awak media di ruang kerjanya usai rapat paripurna, Sanin, 15 Juni 2026.

Karena pasar ini, jelas Muharlion lagi, kalau belanja saja orang ke situ, orang sudah punya alternatif, misalnya online. 

"Jadi inovasi yang dilakukan pak wali, jadi ingin melakukan orang bukan hanya sekedar datang ke pasar, tapi juga bagian dari wisata," cakapnya. 

Maka membenahi kawasan Air Mancur itu, kata Muharlion, kawasan pasar itu lebih baik, sehingga wajahnya berubah, orang senang datang ke situ, ramai, nanti effeknya kepada belanja. 

"Wisata kuliner, sekalian wisata belanja. Penariknya itu, orang datang itu, karena ingin melihat keindahannya. Sekaligus datang belanja. Ini satu bagian ya," urainya. 

Satu lagi, terang Muharlion lagi, kalau nanti jalur di depan Muhammadiyah macet, tidak bisa, angkot ini kemana? 

"Ini nanti akan dipikirkan pak wali. Karena angkot kita ini ada terminal-terminalnya, kan. Yang datang dari utara, yang datang dari arah selatan. Tergantung arah," ujarnya.

"Jadi nanti, pengaturan ini yang mau, kita minta diprioritaskan itu. Jangan pecah dulu, karena jangan sampai jalur angkot jauh lagi dari posisi pasarnya. Nati tentu tidak memberikan effek ya," katanya. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

INFONEWS - P3K atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhasil menyedot anggaran APBD kota Padang sekitar Rp250 M. Apatah lagi pemerintah pusat seakan lepas tangan terhadap pembayaran gaji P3K.

"Sebanarnya untuk P3K, seluruh Indonesia mengeluhkan masalah. Karena di awalnya dulu, P3K ini dibayarkan pusat, tapi setelah mereka diangkat, untuk tahun selanjutnya kan dibayarkan daerah untuk pembayaran gaji, tunjangan dan segala macamnya," ujar Wakil Ketua DPRD kota Padang Mastilizal Aye ketika dikonfirmasi awak media, Senin, 15 Juni 2026.

Akibatnya, dengan menyedot anggaran APBD tersebut, jelas memberatkan tidak hanya bagi APBD Kota Padang, tetapi kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Itu jelas meberatkan APBD kota/kabupaten se Indonesia. Kemaren ada wacana, beberapa kepala daerah, bagaimana pusat bisa membayarkan gaji P3K itu, dan itu kita dukung bersama-sama," cakapnya.

Yang jelas, kata Aye, APBD kota Padang pasti tersedot untuk anggaran itu.

"Dimana kemaren kita mengangkat P3K sekitar 4.800 orang. Dikalikan 14 bulan, dikali gajinya, itu sudah lebih 250 Miliar. Itu angka untuk mengaji P3K. Itu akibatnya sekarang, dan itu sangat mengerus anggaran APBD kota Padang," ujarnya.

Aye berharap ada solusi cerdas dari Pemerintah Pusat, tak hanya membebankan anggaran ke daerah."Kita minta ada solusinya dari pusat," tukuk politisi Gerindra ini. (*)
Baca selengkapnya »

Juni 16, 2026

 

INFONEWS-Pada rapat paripurna DPRD kota Padang, Senin, 15 Juni 2026 lalu, Fraksi Partai Amanat Nasinal (PAN) bersuara lantang.

Salah satu yang disorot adalah temuan BPK RI di Bagian Hukum kota Padang. Temuan itu sebesar Rp10.423.762,06.

Juru bicara Fraksi PAN yang juga merangkap sekretaris fraksi, Usmardi Thareb menyampaikan suara lantang F-PAN itu.

"Masih terkait dengan Bagian Hukum, adanya temuan BPK
sebesar Rp10.423.762,06, yang mencakup personal di Bagian
Hukum yang menerima upah pungut atau mendapat insentif
dari Bapenda," tegasnya.

Temuan tersebut di Bagian Hukum itu dalam kapasitas sebagai panitia OPD
penerima PAD.

"Ini memperlihatkan personal di Bagian Hukum, tidak memahami secara utuh regulasi yang mengatur soal ini," cakapnya.

Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta kepada Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pembinaan yang lebih terpokus kepada semua ASN, agar ke depan tidak terjadi hal serupa. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.