infonusantaranews.net

Infonews - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

"Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Bawaslu Mentawai akan memperluas jangkauan informasi pengawasan di ruang publik" sebut Ketua Bawaslu Mentawai, Nasrullah Siritoitet, Rabu (8/10/2025).

Dalam meningkatkan pengelolaan PPID ini, pihaknya masif melakukan sosialiasi di berbagai instansi agar fungsi PPID dalam keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik.

Langkah ini, kata dia menjadi komitmen Bawaslu Mentawai untuk memperluas jangkauan informasi pengawasan sekaligus mengajak masyarakat aktif dalam menjaga transparansi dan partisipasi publik.

"Ini salah satu strategi yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID" terangnya.

Dalam hal ini sangat penting di lakukan publikasi secara masif kepada masyarakat untuk membangun citra baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melaksanakan penanganan aduan masyarakat secara cepat dan tepat.

"Inovasi dalam pelayanan informasi perlu untuk terus dikembangkan baik melalui pelayanan tatap muka, pelayanan secara daring sangat diinginkan masyarakat termasuk pembuatan konten-konten berupa pelaksanaan kegiatan, kebijakan, infografis layanan yang ada, tips dan informasi lain yang bermanfaat bagi masyarakat" tuturnya.

Lanjut di sampaikan, Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik.

"Peran PPID di lembaga Bawaslu Mentawai  dalam pelayanan dan penyediaan informasi perlu kita kembangkan dan di perluas" tukasnya.

Editor : Tim Redaksi

Infonews - Dalam menjalankan aktivitas ditengah masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) selalu memberikan wejangan dan motivasi kepada mitra karib yang berada di desa binaan.

Tujuan yang di lakukan ini agar kedekatan dengan warga binaan terus terjalin dengan baik serta sebagai penunjang tugas kedepan.

Dalam kegiatan komsos kali ini, Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Serka Sopiandi sharing dengan salah satu warga nelayan Dian warga Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Rabu (8/10/2025).

Komunikasi sosial yang di bangun Babinsa ini membahas perkembangan aktivitas nelayan di wilayah binaan termasuk dengan aparatur desa yang berada di wilayahnya.

Komsos yang kita lakukan ini bagaimana terwujud silahturahmi yang baik agar kegiatan yang di laksanakan berjalan dengan lancar" pungkasnya.

Editor : Tim Redaksi

Infonews - Menjaga situasi wilayah agar tercipta kondisi yang aman dan tentram merupakan tugas bersama buka hanya tugas aparat kemananan di wilayah.

Hal itu di sampaikan Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319)Mentawai, Sertu Angerango Gea saat komunikasi sosial dengan salah satu Securty TPI, Baharudin warga Dusun Sikakap Timur, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Selasa (7/10/2025).

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Securty, harus memapu memberikan pengamanan dan penertiban di tengah masyarakat, agar situasi wilayah menjadi aman dan damai.

"Tugas ini memang berat, namun kalau saling koordinasi dan kerjasama akan terasa ringan yang di lakukan secara bersama dalam menjaga wilayah" ucap Babinsa.

Kegiatan komsos ini selain memotivasi Securty dalam melaksanakan tugasnya, giat sambang ini juga terjalin silahturahmi sebagai penunjang tugas kedepan.

Editor : Tim Redaksi

Dalam memperkuat tugas yang di laksanakan Hendri Nopianto di berikan SK berdasarkan Keputusan bupati Mentawai nomor 100.3.3.2-310 tahun 2025 tentang penunjukan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum.

Adapun tugas staf khusus Bupati itu, melaksanakan pengajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidangnya, memberikan pertimbangan , saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidangnya, menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati.

Dalam hal terdapat informasi, opini,  atau isu negatif yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan Bupati, staf khusus meluruskan dan menjelaskan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya dengan arahan Bupati, melaksanakan tugas lain yang di berikan Bupati.

Sementara wewenang staf khusus itu menjadi penghubung antar Bupati dengan pihak laindalam.membangun dan memelihara komunikasi yang efektif serta mewakili Bupati dalam komunikasi informal, non teknis jika diperlukan.

Selanjutnya memfasilitasi komunikasi strategis yakni menyamapaikan infomasi kebijakan Bupati kepada stakeholder serta menyerap aspirasi atau umpan balik dari masyarakat atau instansi dan melaporkan kepada Bupati, mendampingi Bupati dalam forum tertentu untuk memastikan kebutuhan teknis dan protokoler terpenuhi dan menghadiri rapat sesuai bidangnya berdasarkan perintah Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang staf khusus harus berkoordinasi dengan sekretaris daerah dengan memperhatikan mekanisme birokrasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tugas dan wewenang yang di berikan sesuai dengan SK, saya di tunjuk sebagai staf khusus siap bertanggung jawab kepada Bupati" tegasnya

Dengan di berikan SK, diharapkan tugas dan wewenang yang akan di jalankan dapat berjalan dengan baik sebagai perpanjangan tangan bupati sesuai bidang yang di amanahkan, pungkasnya.

Editor : Tim Redaksi