infonusantaranews.net

Infonews - Tiga anggota Polres Mentawai dipecat dari anggota Polri karena tidak masuk dinas tanpa keterangan. Tiga polisi itu mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), setelah perbuatan mereka dinilai melanggar kode etik profesi.

Ketiga anggota yang dipecat adalah Brigadir Ismek Indra Bahri, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2025 karena terbukti melanggar kode etik dengan wujud tidak masuk dinas tanpa keterangan dan izin pimpinan yang sah.  

Berikut, Bripka Zico Tumpal Nainggolan, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2025 karena terbukti melanggar disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dan Bripka Aprijon Saputra, terhitung mulai tanggal 23 November 2025 karena melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.

Pemecatan ketiga personel polri itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Upacara PTDH terhadap ketiganya digelar pada Kamis (22/1/2026) yang di pimpin langsung Kapolres Mentawai, AKBP AKBP Rory Ratno A, S.E., M.M., M.Tr. Opsla.

Walaupun tanpa dihadiri oleh anggota di PTDH (In-Absensia), namun kegiatan tetap dilakukan dengan membawa foto yang bersangkutan dan dihadapkan kepada Kapolres Mentawai selaku Inspektur Upacara dengan memberi tanda silang pada foto.

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa upacara PTDH ini merupakan wujud komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi personel yang melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun kode etik. 

Ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang, penuh pertimbangan, dan senantiasa berpedoman pada koridor hukum yang berlaku.  

"Sebagai manusia biasa, saya merasa berat dan sedih untuk melakukan upacara ini karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja tetapi juga kepada keluarga besarnya" ucap Kapolres.

Dia menyampaikan, sebelum di lakukan pemecatan terhadap ketiga personel, langkah-langkah pembinaan telah dilakukan, tujuannya agar personel terkait bisa berubah menjadi lebih baik, hingga akhirnya dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.  

Kapolres menjelaskan bahwa pelaksanaan PTDH ini ditinjau dari beberapa asas penting yaitu, Asas Kepastian Hukum: Memberikan status hukum yang jelas bagi personel yang melakukan pelanggaran.  

Berikutnya, Asas Kemanfaatan: Pertimbangan mengenai seberapa besar manfaat bagi organisasi Polri terhadap penjatuhan hukuman PTDH tersebut dan Asas Keadilan : Memberikan reward kepada personel berprestasi dan punishment kepada yang terbukti melanggar.  

"Kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi, sebab tidak ada pimpinan yang ingin kehilangan anggotanya, apalagi melalui proses PTDH. Namun ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terkait keseimbangan antara reward dan punishment," kata Kapolres 

Diakhir amanat dia mengajak seluruh personel untuk mengambil hikmah dan pelajaran, serta menjadikan peristiwa ini sebagai sarana introspeksi diri agar dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku, (*).

Editor : Tim Redaksi

INFONEWS-Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kelurahan Koto Baru Nan XX, pada Kamis (22/1/2026).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

INFONEWS-Pantai Gajah di belakang Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) kini tak lagi menyuguhkan hamparan pasir dan laut yang lapang. Sejauh mata memandang, bibir pantai justru dipenuhi tumpukan kayu berukuran kecil, sisa banjir bandang yang datang beberapa waktu lalu dan hingga kini belum sepenuhnya ditangani.

Berbeda dengan sejumlah pantai lain di Kota Padang yang telah dibersihkan pascabencana, Pantai Gajah seolah luput dari perhatian. Kayu-kayu itu teronggok memanjang mengikuti garis pantai, menjadi penanda bisu betapa dahsyatnya banjir bandang yang membawa material dari hulu hingga ke laut. Wajah pantai yang sebelumnya terbuka kini tertutup oleh sisa-sisa alam yang murka.

Tumpukan kayu tersebut tak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menyulitkan aktivitas nelayan setempat. Perahu nelayan kesulitan untuk bersandar, jaring kerap tersangkut, dan ruang gerak di pesisir semakin terbatas.

“Kami susah mau sandar. Kalau air pasang, kayu-kayu ini bisa terbawa lagi dan menghantam perahu,” ujar seorang nelayan sambil menunjuk ke arah tumpukan kayu yang memanjang di tepi pantai.

Keresahan serupa dirasakan warga sekitar. Pantai yang biasanya menjadi ruang beraktivitas dan menikmati sore kini terlihat kumuh. Sampah kayu bercampur plastik dibiarkan mengering di bawah terik matahari, menambah kesan tak terurus di kawasan yang berdekatan dengan lingkungan kampus.

“Sayang sekali, ini dekat kampus tapi seperti luput dari perhatian pemerintah. Kayu yang besar sudah dipotong warga, tapi yang kecil dibiarkan tergelatak dan mengering. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan?” keluh seorang warga.

Hingga kini, belum tampak upaya pembersihan berarti dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang. Tumpukan kayu masih bertahan di bibir pantai, seakan menunggu waktu untuk kembali hanyut atau membusuk di tempat.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan DLH Kota Padang terkait sampah kayu yang masih menumpuk di sepanjang kawasan pantai.

“Ya, kita akan lakukan koordinasi dengan DLH Kota Padang terkait sampah kayu yang masih ada di sepanjang pantai, mulai dari Kecamatan Padang Utara hingga Kecamatan Koto Tangah,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Selain itu, Muharlion juga mendorong peran aktif camat setempat untuk menggerakkan gotong royong bersama warga sebagai langkah awal penanganan.

“Salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini adalah mengajak warga bergotong royong membersihkan sampah di pantai. Nanti akan saya koordinasikan dengan camat setempat,” tutupnya.(*)

INFONEWS-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ke DPRD Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kamis, (22/1/2026).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait upaya peningkatan kualitas administrasi kependudukan berbasis digital. 

Rombongan dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Mandailing Natal, Edi Anwar Nasution, serta didampingi oleh Staf Ahli Sekretariat DPRD Mandailing Natal, Azril Yusuf dan Osrot Nasution.

Di DPRD Kota Padang, rombongan Komisi IV DPRD Mandailing Natal diterima secara resmi oleh Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Kota Padang, Suzi Helda. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai sistem pelayanan administrasi kependudukan yang telah diterapkan, khususnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan transparan.

Anggota Komisi IV DPRD Mandailing Natal, Edi Anwar Nasution, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan referensi kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Mandailing Natal.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana penerapan administrasi kependudukan berbasis digital di daerah lain, khususnya di Kota Padang. Harapannya, hasil koordinasi ini bisa menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Mandailing Natal,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sekretariat DPRD Mandailing Natal, Azril Yusuf, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam mendorong peningkatan pelayanan publik.

“Perjalanan dinas ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarlembaga serta menggali praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi daerah,” kata Azril Yusuf.

Senada dengan itu, Staf Ahli Sekretariat DPRD Mandailing Natal lainnya, Osrot Nasution, menambahkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

“Transformasi digital dalam administrasi kependudukan sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel. Apa yang kami pelajari dalam kunjungan ini akan kami rangkum dalam laporan resmi kepada pimpinan,” jelasnya. (*)

INFONEWS – Kota Padang tengah menghadapi krisis air bersih yang kian meluas pascabencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Dampak kerusakan infrastruktur serta menurunnya debit air tanah, yang diperparah oleh musim kemarau, menyebabkan ratusan sumur dangkal milik warga mengering. 

Kondisi ini dirasakan di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Kuranji, Pauh, dan sebagian kawasan Padang Timur.

Sejak pascabencana tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama berbagai pihak telah menyalurkan bantuan air bersih.Suplai air pada tahap awal datang dari pemerintah provinsi, BPBD, Damkar, Dinas PUPR, hingga dukungan TNI. 

Namun dalam dua pekan terakhir, kekeringan semakin meluas seiring turunnya permukaan air tanah, sehingga semakin banyak sumur warga yang tidak lagi menghasilkan air.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kota Padang menggelar rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis, (22/1/2026), guna memastikan penanganan darurat krisis air bersih dapat dilakukan secara lebih proaktif, terkoordinasi, dan merata di seluruh wilayah terdampak.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal, menyampaikan bahwa secara umum tingkat layanan PDAM masih berada pada angka 98,3 persen atau sekitar 127 ribu pelanggan. 

Namun demikian, sekitar 1,7 persen atau kurang lebih 2.165 pelanggan masih mengalami gangguan layanan akibat dampak pascabencana dan kondisi kemarau.

“Untuk pelanggan PDAM yang terdampak, kami telah menyiapkan layanan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki serta penempatan tedmon. Sementara untuk masyarakat non-pelanggan PDAM, suplai air bersih dilakukan oleh BPBD bersama OPD terkait, dengan sumber air yang diambil dari IPA Pelukahan dan IPA Sikayan,” ujar Hendra Pebrizal

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa krisis air bersih ini tidak hanya dialami oleh pelanggan PDAM, tetapi juga masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur mandiri yang kini mengering pascabencana.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kekurangan air bersih. Pascabencana ini harus ditangani secara serius. PDAM fokus melayani pelanggannya, sementara BPBD dan pemerintah kota harus memastikan warga non-pelanggan juga terlayani. Penanganannya harus satu pintu dan satu komando agar tidak tumpang tindih dan tidak ada wilayah yang terabaikan,” tegas Muharlion.

Selain penanganan darurat, DPRD Kota Padang juga menekankan pentingnya langkah antisipatif ke depan. 

DPRD meminta penambahan armada mobil tangki, penguatan koordinasi lintas OPD, serta pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai bagian dari mitigasi pascabencana, agar krisis serupa tidak kembali terulang dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin.(*)

INFONEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pascabencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama PDAM Kota Padang, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, serta OPD terkait lainnya yang dilaksanakan pada Kamis, (22/1/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah wilayah yang hingga kini belum terdata secara menyeluruh dan belum terlayani secara optimal. 

Kondisi ini dinilai terjadi akibat lemahnya pemetaan wilayah terdampak serta kurang maksimalnya koordinasi di lapangan, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kita minta ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab di lapangan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban hanya karena data yang tidak sinkron dan koordinasi yang lemah,” tegas Muharlion.

DPRD menilai bahwa dampak pasca bencana yang diperparah oleh musim kemarau panjang telah menyebabkan menurunnya ketersediaan air bersih di berbagai kawasan. Oleh karena itu, DPRD meminta agar penanganan dilakukan secara terintegrasi dengan sistem satu pintu dan satu komando, sehingga distribusi air bersih dapat dilakukan lebih merata dan tepat sasaran.

BPBD Kota Padang dalam rapat tersebut menyatakan kesiapan untuk meningkatkan pelayanan distribusi air bersih dengan menambah armada mobil tangki melalui kolaborasi bersama Damkar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PU, serta instansi terkait lainnya. 

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

Sementara itu, PDAM Kota Padang menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada pelayanan pelanggan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) PDAM. 

Namun demikian, PDAM juga menyatakan dukungannya terhadap suplai air bersih bagi masyarakat terdampak melalui koordinasi dengan BPBD dan Pemerintah Kota Padang.

DPRD Kota Padang menutup rapat dengan menekankan bahwa penanganan krisis air bersih pascabencana harus menjadi prioritas bersama seluruh pemangku kepentingan. 

DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan agar pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan dampak sosial akibat kekeringan dapat diminimalkan.(*)