Latest Post

INFONEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melalui Komisi II menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 pada, Senin (6/4/2026).

Pembahasan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran demi peningkatan efektivitas program di tahun mendatang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan, “Agenda paripurna LKPJ Wali Kota Padang 2025 merupakan mekanisme tahunan yang wajib dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD. Melalui pembahasan Pansus II ini, kami mendapatkan banyak masukan untuk mengoptimalkan kinerja OPD di bidang keuangan dan aset daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan APBD 2026.”

Dalam pembahasan Pansus II, Bapenda berhasil menunjukkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggembirakan, dengan realisasi yang melebihi target hingga 115,65%.

Capaian ini didukung oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi pendapatan lainnya yang melampaui ekspektasi.

Meski begitu, sejumlah permasalahan tetap ditemukan, seperti realisasi anggaran di kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang masih di bawah target karena kendala proses tender jasa.

Untuk itu, Pansus II merekomendasikan agar koordinasi lebih intensif dilakukan terhadap SKPD pengelola pendapatan daerah agar evaluasi dan inovasi dalam pencapaian target dapat dilakukan secara optimal.

Sementara itu, BPKAD melaporkan realisasi belanja sebesar 76,37% dari anggaran yang dialokasikan, dengan beberapa efisiensi belanja yang menjadi perhatian.

Beberapa program seperti Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mencatat capaian realisasi yang bervariasi, dengan tantangan utama pada efisiensi dan perubahan regulasi pengelolaan keuangan.

Muharlion menegaskan, “Walaupun tahun 2026 sudah berjalan, evaluasi dan rekomendasi dari LKPJ 2025 harus menjadi pijakan serius dalam mengawal anggaran APBD 26 yang kini sepenuhnya di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Maigus Nasir. Semua catatan ini wajib diperhatikan agar program pemerintah daerah berjalan lebih efektif dan berdampak nyata.”

Pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh OPD terkait untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, demi kemajuan pembangunan Kota Padang secara berkelanjutan. (*)

INFONEWS - Guna memastikan persediaan bahan pokok di wilayah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) lakukan inspeksi mendadak (Sidak) harga dan pemeriksaan barang kadaluarsa di pasar, toko dan kios di wilayah kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai.


Kegiatan inspeksi mendadak ini melibatkan unsur Forkopimcam teridri dari Camat Sikakap /diwakili sekcam, Danramil 04/Sikakap, Kapolsek Sikakap/Kanit Reskrim, Danposal Sikakap /Diwakili, Kasium Polsek Sikakap, Kanit Intelkam Polsek Sikakap, Bhabinkamtibmas Sikakap, Babinsa Koramil Sikakap, Staf Kecamatan dan Personil Satpol PP dan Damkar.


Pelaksanaan sidak dilakukan dengan menyisir sejumlah toko kelontong, minimarket, serta lapak pedagang di pasar tradisional. Tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berbagai produk makanan dan minuman, termasuk pengecekan tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, kebersihan tempat penyimpanan, serta kelayakan bahan pangan segar yang dijual di pasar. 


"Langkah ini diambil guna mencegah beredarnya produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat" Ucap Danramil Sikakap, Kapten Inf Herizal saat sidak bersama Forkopimcam, Rabu (8/4/2026).


Dia menjelaskan, tujuan kegiatan pengecekan harga dan stok bahan pokok (bapok) dan pemeriksaan barang kadaluarsa ini untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan stok bahan pokok yang cukup dan mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok.


Tak hanya itu, sidak yang dilakukan juga untuk melindungi konsumen dari penimbunan dan penyelewengan, menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengawasi peredaran bahan pangan serta memastikan bahwa produk yang dijual layak konsumsi dan memenuhi standar kesehatan.


Adapun sejumlah tempat yang di lakukan sidak meliputi Toko Chino dintemukan produk bumbu masak yang sudah kadaluarsa dengan merek sajiku, Toko Famili Group Jon, dimana seluruh produk yang di jual masih dalam kondisi baik dan layak konsumsi, Toko Rival, seluruh produk masih layak dikonsumsi, Toko Simamora di temukan produk sabun mandi yang sudah kedaluwarsa dengan merek sabun cair Give dan Sabun Lifeboy.


Kemudian Toko Zalukhu ditemukan produk makanan biskuit coklat yang sudah kedaluwarsa, Toko Dora, seluruh produk yang dijual masih dalam kondisi baik dan layak konsumsi.


Sementara pedagang sembako dan Buah buah, seluruh produk yang dijual masih dalam kondisi baik dan layak konsumsi,namun ada beberapa kenaikan harga bahan pokok yang dijual pedagang Sikakap yang disebabkan oleh harga dari Kota Padang mengalami kenaikan  harga, dimana kenaikan harga tersebut tidak secara signifikan.


Dari hasil seluruh kegiatan Sidak yang dilaksanakan ditemukan produk yang dijual masih dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi, sedangkan sejumlah toko lain ada beberapa produk yang tidak layak (Expired) ditemukan oleh Tim saat melakukan sidak.


"Kami dari tim sidak kecamatan menghimbau kepada pemilik toko agar tidak menjual lagi produk kadaluarsa tersebut kepada konsumen dan segera di buang" pungkasnya



Editor : Tim Redaksi


 

INFONEWS- Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, mengatakan pentingnya menjaga kekompakan dan keharmonisan antar warga sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikannya pada acara Halal Bihalal 1447 Hijriah yang digelar di pelataran Masjid Istiqlal Binuang, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Selasa (7/4/2026) malam.

Acara itu dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Camat Pauh Titin Masfetrin, Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Binuang, Dasman, serta Ketua Pemuda Binuang, Ardi Koto Rajo Batuah, dan para tokoh masyarakat setempat.

“Silaturahmi seperti ini harus terus dijaga. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah menghadirkan berbagai program pembangunan khususnya di wilayah Binuang ini,” katanya.

Raju Minropa menyampaikan bahwa Halal Bihalal merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan masyarakat khususnya selepas Ramadhan.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini semoga nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah kita. Ini juga menjadi kekuatan untuk menuju kejayaan Kota Padang, sesuai dengan visi misi dan Progul yang sudah dicanangkan Bapak Wali Kota bersama Wawako," ujarnya.

Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Binuang, Dasman, menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan agenda tahunan yang selalu dinanti masyarakat Binuang. (*)

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. 

INFONEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan ini dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) I, yang menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan efektivitas pelaksanaan program unggulan yang didukung oleh APBD Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari mekanisme aturan undang-undang yang wajib dilakukan setiap tahun.

“Hari ini kita membahas LKPJ Wali Kota Padang 2025 sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke DPRD untuk dibahas dan diberikan rekomendasi. Ini penting agar kita dapat mengukur kinerja program unggulan yang didanai dari APBD dan membuat catatan perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Dalam pembahasan Pansus I, sejumlah catatan penting muncul, khususnya terkait optimalisasi kinerja Dinas Pertanahan, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Misalnya, Dinas Pertanahan mendapat catatan mengenai pengelolaan tanah aset Pemerintah Kota yang masih banyak belum terinventarisir serta perlunya fokus penanganan sawah agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Begitu pula Inspektorat yang mendapat rekomendasi agar evaluasi terhadap SKPD-SKPD di Kota Padang lebih serius dilakukan, terutama pada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran.

Muharlion menambahkan, “Walaupun kita sudah memasuki tahun 2026, LKPJ ini tetap menjadi catatan penting untuk memperbaiki pelaksanaan program, terutama di bidang infrastruktur dan pengelolaan anggaran. APBD 2026 sudah sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Abu Jamaigus, sehingga menjadi tanggung jawab mereka untuk mengawal dan memperbaiki pelaksanaan yang sudah ada.”

Ia mengingatkan agar catatan-catatan dari pembahasan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi dijadikan dasar konkret untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembahasan LKPJ Wali Kota 2025 ini sekaligus menjadi evaluasi terhadap efektivitas anggaran dan pelaksanaan program yang berjalan selama tahun lalu, sehingga dapat menjadi pijakan untuk perencanaan yang lebih matang dan akuntabel pada tahun 2026. (*)

 

INFONEWS-Sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di perlintasan sebidang. Langkah ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran pengguna jalan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi kembali dilaksanakan pada Selasa (7/4) di sejumlah titik strategis perlintasan sebidang, yaitu:
1. Perlintasan resmi dijaga Km 1+300/400 petak jalan Stasiun Padang – Stasiun Pulau Air
2. ⁠Perlintasan resmi dijaga Km 1+900/000 petak jalan Stasiun Padang – Stasiun Pulau Air
3. ⁠Perlintasan tidak dijaga Km 8+600 petak jalan Stasiun Padang – Stasiun Tabing
4. ⁠Perlintasan resmi dijaga Km 9+1/2 petak jalan Stasiun Padang – Stasiun Tabing

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan secara langsung kepada pengguna jalan melalui pengeras suara, memasang media sosialisasi berupa spanduk, serta membagikan stiker bertema keselamatan dengan pesan “Berhenti Sejenak, Tengok Kanan Kiri, Pastikan Aman, Lanjutkan Perjalanan.”

Hingga April 2026, KAI Divre II Sumbar telah menjangkau 13 titik perlintasan sebidang melalui kegiatan serupa sebagai bagian dari edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Edukasi juga menyasar sekolah-sekolah serta masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api.

Menurut Reza, keberadaan palang pintu dan rambu lalu lintas tidak akan optimal tanpa kesadaran dari pengguna jalan. “Keselamatan di perlintasan tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan dan mendahulukan perjalanan kereta api,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap pelanggaran di perlintasan sebidang memiliki risiko besar, tidak hanya bagi pengguna jalan, tetapi juga bagi perjalanan kereta api dan petugas operasional.

Perlintasan sebidang sendiri merupakan titik rawan karena menjadi pertemuan langsung antara jalur kereta api dan jalan raya. Oleh sebab itu, pengguna jalan diingatkan untuk selalu berhenti sejenak, memastikan kondisi aman dari kedua arah, serta mematuhi seluruh rambu yang ada sebelum melintas.

Selain berdampak pada keselamatan, pelanggaran di perlintasan sebidang juga memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan perjalanan yang aman dengan disiplin saat melintasi perlintasan sebidang,” tutup Reza.

Ke depan, KAI Divre II Sumbar akan terus memperluas jangkauan sosialisasi serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan melaporkan potensi bahaya di sekitar jalur kereta api melalui stasiun terdekat atau layanan Contact Center KAI 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, serta media sosial KAI121.(*)

INFONEWS - Dalam rangka peninjauan program karya bakti skala besar, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen TNI Mochamad Syafei Kasro kunjungi Kepulauan Mentawai.


Kedatangan Danpusterad di mentawiai didampingi Dirbinter Pusterad Brigjen TNI Farauk Pakar, Kabagpuanter Pusterad Kolonel Inf Dani Adam dan Pamen Pusterad Mayor Inf Heri.


Dalam kunjungannya itu, Danpusterad di sambut Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Bambang Budi Hartanto bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Rinto Wardana di Bandara Udara Mentawai-Rokot, Selasa (7/4/2026).


Usai penyambutan, rombongan melakukan peninjauan lokasi pelaksanaan sasaran kegiatan karya bakti skala besar yang berada di wilayah Sipora, Kepulauan Mentawai


Adapun sasaran kegiatan karya bakti yang di tinjau Danpusterad meliputi Sumur Bor 10 Titik, RTLH 10 Titik, Rehab Sekolah 2 Titik, Rehab Tempat Ibadah 2 Titik, Jembatan 2 Titik (1 Bailey, 1 Gantung) dan Pengecoran Jalan 1 Titik sepanjang 300 meter.


Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto menuturkan, kunjungan Danpusterad ke Mentawai dalam rangka meninjau pelaksanaan kegiatan karya bakti skala besar yang berada di wilayah kepulauan Mentawai.


"Kegiatan karya bakti skala besar ini kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, agar hasil dari kegiatan tersebut memiliki dampak untuk masyarakat" ujarnya.



Editor : Tim Redaksi


 

INFONEWS - Untuk memastikan kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026, Kodim 0319/Mentawai adakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bertempat di Aula kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mentawai, Senin (6/4/2026).


Rakornis kegiatan kesiapan TMMD ke-128 tahun 2026 ini di pimpin Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Bambang Budi Hartanto di hadiri Sekda Mentawai, Martinus Dahlan, Kabag SDM Polres Mentawai, Akp Edi Surya Darman S.sos dan Kepala OPD.


"Program TMMD merupakan bentuk sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dandim.


Dalam paparannya, Dandim menjelaskan, bahwa sasaran fisik TMMD ke-128 tahun 2026 ini meliputi, Perbaikan/pemadatan jalan sepanjang 25 km dan lebar 12 M dan Rehab sekolah 1 unit.


Sementara program unggulan TNI AD pada kegiatan TMMD ke-128 tahun 2026 meliputi 

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5 unit, pembangunan MCK sebanyak 5 unit dan Ketahanan Pangan seluas 2 Hektar.


Dia menuturkan, kegiatan sasaran fisik TMMD ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari desa silabu menuju desa taikako, Kecamatan Sikakap hingga sampai ketingkat kabupaten.


Selain itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai dampak percepatan pembangunan dari sasaran TMMD ke 128 tahun 2026 yang akan di laksanakan dalam bulan ini.


Untuk sasaran non fisik TMMD ke-128 tahun 2026 ini sebagai berikut, Penyuluhan belanegara, Penyuluhan wasbang

Penyuluhan pertanian dan peternak, Penyuluhan hukum, Penyuluhan tentang bahaya narkoba, Penyuluhan KB kesehatan, Penyuluhan gulben penyuluhan kesling (posyandu,posbindu dan PTM), Penyuluhan kesehatan bumil anak gizi dan stunting dan

Penyuluhan konservasi hutan lindung.


"Kegiatan TMMD ke-128 tahun 2026 baik sasaran fisik maupun non fisik diharapkan memberikan dampak positif serta dapat meningkatkan akses dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah tersebut" tutupnya mengakhiri.



Editor : Tim Redaksi

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.