Latest Post

April 13, 2026

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye. Dijelaskan Aye, dulu pernah diterapkan larangan pakai HP di sekolah, namun aturan itu juga jebol.  

INFONEWS-Kementerian Komunikasi dan Digital menilai apa yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah membatasi penggunaan gawai atau ponsel di lingkungan sekolah selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan.

Namun Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye punya pendapat sendiri terhadap itu. "Ini kan kontra, ketika anak dibatasi memakai HP, kemudian ada tes kemampuan akhir, anak-anak disuruh memakai HP. Kontradiktif. Aturan itu harusnya yang bagaimana? Harus yang pas dengan kondisi saat ini," katanya, Senin (13/4/2026).

Dijelaskan Aye, dulu pernah diterapkan larangan pakai HP di sekolah, namun aturan itu juga jebol.

"Ini terkait. Harus ada unsur sekolah, orang tua, guru. Kita berharap HP ini tidak sampai ke sekolah, tapi ini kebutuhan juga antara guru dengan murid, guru dengan orang tuanya, akhirnya terpakai juga HP ini," ujarnya.

Tentu boleh pakai HP, tapi dibatasi. "Dan ingat, betapa pun kita batasi di sekolah dengan baik, tapi HP ini sampai ke dalam kamar," ungkapnya.

Makanya, kata Aye, yang perlu diedukasi itu adalah pemahanan anak-anak tentang penggunaan HP ini. Gunakan HP ini untuk hal-hal yang positif.

Seperti untuk membaca, yaitu membaca kisah-kisah orang sukses. Belajar dan lainnya. Karena membaca itu jauh lebih baik dari apapun.

"Disinilah perlunya orang tua dan anak-anak di meja makan itu berdiskusi. Kalau tidak, anak-anak itu ibarat tumbuhan di hutan, dia besar juga, tapi besar dengan kebodohannya," ujarnya. (*)

Baca selengkapnya »

April 13, 2026

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 

INFONEWS - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye buka suara terkait kasus bullying di salah satu sekolah di Kota Padang.

"Ini yang terbuka ke permukaan. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini banyak terjadi, tapi kita tidak tahu kan?" ujarnya, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, banyak terjadi bullying di sekolah yang berujung ke rumah sakit. $Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Perlu pengawasan yang melakat dari guru," kata politisi Gerindra ini.

Pada dasarnya anak-anak itu dibekali dari rumah soal ilmu-ilmu dasarnya. "Ketika itu terjadi disekolah, orang tua pelaku bullying atau korban, didekatkan di rumahnya. Kan tidak selamanya anak-anak di sekolah.

Dikatakannya, kasus ini tidak hanya terjadi di sekolah saja, pasti juga terjadi di luar sekolah. Agar tidak meluas ke yang lain, makanya orang tua perlu mengedukasi anak-anak di rumah agar punya etika diantara sesama mereka, dengan guru dan lainnya.

"Ini bisa saja menjadi gunung es yang akan meledak di masa yang akan datang, makanya perlu anstisipasi pihak terkait. Antah Pemko Padang, provinsi, orang tua," katanya.

Sebelum persoalan ini meluas, mereka laporkan kepada orang tuanya, mereka komukasikan dengan gurunya, bahwa mereka terancam, bahwa mereka dibully temannya.

"Itu adalah bentuk komunikasi anak dengan orang tua, antara anak dengan guru. Kita jangan melakukan justice kepada orang-orang yang membully tersebut. Harus ada komukasi yang lebih baik siswa-siswa ke depannya," cakanya. (*)
Baca selengkapnya »

April 11, 2026

 

Ketua DPRD Padang Muharlion Serahkan Pokir 8 Unit Laptop dan Layar Infokus Lengkap ke SD Khairu Ummah. 

INFONEWS-Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Yayasan Pendidikan SD Khairu Ummah, Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (11/4/2026).

Di momen halal bihalal yang sarat makna, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, hadir tak sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membawa kabar baik bagi dunia pendidikan setempat.

Muharlion menyerahkan bantuan pokok pikiran (pokir) berupa delapan unit laptop lengkap dengan infokus dan layar infokus. Bantuan ini disambut haru oleh pihak yayasan, guru, hingga para siswa yang berharap fasilitas tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar.

Muharlion menyampaikan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus didukung bersama. Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus memotivasi siswa agar semakin semangat dalam menuntut ilmu.

“Momentum halal bihalal ini bukan hanya untuk saling memaafkan, tetapi juga memperkuat kepedulian kita terhadap masa depan generasi muda,” ujarnya.

Pihak yayasan pun mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu, terutama dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi yang kini semakin dibutuhkan.

Kegiatan ini menjadi bukti kebersamaan dan kepedulian dapat berjalan beriringan, menghadirkan harapan baru bagi dunia pendidikan di Kota Padang. (*)
Baca selengkapnya »

April 11, 2026

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menunjukkan komitmennya dalam mendukung prestasi olahraga dengan hadir langsung di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Shorinji Kempo antar kabupaten/kota se-Indonesia yang digelar di Gedung Olahraga Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Kehadiran Muharlion yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Kota Padang menjadi suntikan moral bagi para atlet yang tengah berlaga membawa nama daerah.

Ajang bergengsi tingkat nasional ini diikuti oleh berbagai kontingen dari seluruh Indonesia, menjadikannya sebagai panggung penting bagi atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus membuktikan kualitas di tingkat nasional.

Di tengah kompetisi yang ketat, Muharlion hadir langsung memberikan dukungan kepada atlet kontingen Kota Padang agar tampil maksimal dalam setiap pertandingan. “Kehadiran kami sebagai bentuk dukungan moral agar para atlet semakin bergairah dan percaya diri dalam bertanding,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia berharap, dukungan tersebut mampu meningkatkan motivasi serta semangat juang atlet dalam meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah.

Kehadiran Muharlion pun mendapat sambutan hangat dari panitia pelaksana. Pihak panitia mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para atlet, yang dinilai menjadi energi tambahan di tengah persaingan. “Selamat datang kepada Ketua DPRD Kota Padang selaku Ketua PERKEMI Kota Padang,” ujar salah seorang panitia.

Lebih dari sekadar kompetisi, Kejurnas Shorinji Kempo ini juga diharapkan menjadi ajang mempererat silaturahmi antar atlet dari berbagai daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas olahraga Shorinji Kempo di Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemimpin daerah, diharapkan para atlet mampu tampil optimal dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Kota Padang. (*)
Baca selengkapnya »

April 10, 2026 ,

INFONEWS - Dalam menjalin komunikasi di tengah masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) terus berupaya untuk memberikan pemberdayaan kepada warga binaan yang berada di wilayahnya.


Seperti yang di lakukan Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Serka Sopiandi lakukan kegiatan menyambangi tukang Wan Teteu yang tengah mengerjakan sped boat di muara Siberut, Jumat (10/4/2026).


Pada kesempatan itu, Babinsa memberikan motivasi kepada tukang serta saling sharing terkait pekerjaan yang tengah di lakukan yakni mengerjakan sped boat dalam kondisi parkir di muara.


"Mengerjakan sesuatu yang menjadi sebuah pendapatan harus optimis, sehingga memberikan berkah kepada keluarga" tutur Babinsa saat komsos dengan tukang.


Selain itu kegiatan sambang yang di lakukan Babinsa dengan seorang tukang juga terjalin silahturahmi yang baik dalam membangun komunikasi


Editor : Tim Redaksi


Baca selengkapnya »

April 09, 2026

 

INFONEWS-Perlintasan sebidang kereta api masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali melakukan penutupan perlintasan sebidang liar.

Penutupan kali ini dilakukan pada perlintasan sebidang liar di KM 12+600 petak jalan Paulima–Indarung pada Kamis (9/4). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, khususnya pada Pasal 5 dan 6.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa perlintasan liar dengan lebar sekitar ±2 meter tersebut selama ini digunakan oleh pejalan kaki dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan, baik bagi masyarakat maupun operasional perjalanan kereta api.

“Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan, sekaligus menindaklanjuti hasil koordinasi dan kesepakatan bersama warga setempat serta instansi terkait,” ujarnya.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap perlintasan sebidang harus dikelola sesuai dengan kelas jalan dan kewenangan pemerintah, serta dilakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut dapat berupa peningkatan fasilitas keselamatan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, atau penutupan perlintasan.

Kegiatan penutupan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa beserta jajaran, perwakilan BTP Kelas II Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang, PT Jasa Raharja Kanwil Sumatera Barat, Camat Pauh, Lurah Limau Manis Selatan, unsur kewilayahan, serta tokoh masyarakat setempat.

Pelaksanaan penutupan perlintasan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat dukungan serta kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

KAI Divre II Sumatera Barat mencatat hingga saat ini terdapat 121 perlintasan sebidang resmi dan 156 perlintasan tidak resmi di wilayah operasionalnya yang terus dievaluasi secara berkala.

Sepanjang tahun 2025, KAI bersama para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 18 perlintasan sebidang liar. Sementara itu, pada tahun 2026 hingga saat ini, telah dilakukan penutupan terhadap 2 perlintasan liar.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta meminimalkan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang.

Reza menegaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam mewujudkan keselamatan di perlintasan kereta api, yaitu infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.

Dari sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan instansi terkait. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 94 ayat (2) yang menyatakan bahwa penutupan perlintasan sebidang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

“Upaya penutupan perlintasan sebidang ini memerlukan dukungan semua pihak. Keselamatan perjalanan kereta api maupun lalu lintas jalan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak,” jelas Reza.

Dari sisi penegakan hukum, diperlukan tindakan tegas terhadap pelanggaran di perlintasan sebidang guna memberikan efek jera serta meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang memuat sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk kewajiban berhenti saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai ditutup.

Sementara itu, dari sisi budaya, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan keselamatan. Pengguna jalan diimbau untuk selalu mematuhi rambu dan isyarat saat melintasi perlintasan sebidang.

KAI Divre II Sumbar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam rangka menutup perlintasan liar yang berpotensi membahayakan, sekaligus memastikan adanya pemahaman dan dukungan dari warga.

KAI juga mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan, serta tidak membuka atau memanfaatkan perlintasan liar.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu disiplin dan mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga berdampak pada operasional perjalanan kereta api,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

April 08, 2026

 

INFONEWS -Komisi IV DPRD Kota Padang menggelar pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025, khususnya pada kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang pada, Senin (6/4/2026).

Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan penanganan kasus strategis di tahun berikutnya.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan, “Paripurna LKPJ Wali Kota Padang 2025 adalah mekanisme tahunan yang wajib dipatuhi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD. Melalui Pansus IV, kami memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Kesehatan, terutama dalam mengukur capaian program unggulan yang didukung oleh APBD, demi perbaikan pada 2026.”

Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp365,4 miliar dengan realisasi anggaran mencapai 94,03%.

Pendapatan yang diperoleh juga melampaui target dengan realisasi 101,29%. Meski demikian, beberapa isu strategis muncul dalam pembahasan Pansus IV, seperti tingginya angka kematian ibu, peningkatan kasus LGBT yang berhubungan dengan HIV/AIDS, serta tantangan pembatasan layanan kesehatan oleh BPJS.

Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang melebihi target didasarkan pada kisaran perhitungan tahun sebelumnya.

Mereka juga aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan Satpol PP, untuk sosialisasi kesehatan dan pengawasan praktek-praktek aborsi ilegal di kalangan muda.

Terkait pengadaan yang hampir 100% terealisasi, metode penunjukan langsung digunakan sesuai ketentuan.

Muharlion menegaskan, “Penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan penurunan kematian ibu dan bayi sebagai indikator utama berbasis hasil nyata, bukan sekadar capaian program. Kami juga mendorong integrasi data pelayanan kesehatan dari Puskesmas hingga rumah sakit untuk mempercepat respon terhadap kasus kritis.”

Rekomendasi lain dari Pansus IV meliputi pelaksanaan survey kepuasan independen untuk validitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan komunikasi dengan layanan kesehatan terkait, serta pemanggilan pihak BPJS guna koordinasi lebih lanjut atas masalah layanan kesehatan masyarakat.

Muharlion menambahkan, “Meski APBD 2026 sudah berjalan di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Maigus Nasir, semua catatan dari LKPJ 2025 wajib menjadi bahan evaluasi serius demi peningkatan layanan publik yang lebih baik.”

Pembahasan ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang, sekaligus menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat secara komprehensif. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.