Latest Post

Mei 12, 2026

 



INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima Penghargaan Platinum dalam program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV-AIDS) di Tempat Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Zakry, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman kepada Asisten Manager KAI Divre II Sumbar, dr. Doni Fitra Yogi, Senin (11/5).

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja, sekaligus mendorong terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan bebas diskriminasi bagi seluruh pekerja.

Proses penilaian penghargaan dimulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi. Perusahaan yang lolos pada tahap tersebut selanjutnya mengikuti pemeriksaan uji petik langsung oleh tim penilai pusat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke lokasi perusahaan terpilih. Untuk PT KAI (Persero) Divre II Sumbar, pelaksanaan penilaian uji petik dilakukan pada 25 November 2025.

Dalam proses penilaian tersebut, terdapat sejumlah indikator yang menjadi perhatian tim penilai, meliputi dokumen kebijakan perusahaan terkait P2HIV-AIDS, rencana kegiatan atau program yang dijalankan, serta hasil kegiatan yang telah dicapai perusahaan dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Kegiatan penghargaan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan terbaik dan terpilih dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dari total 488 perusahaan penerima penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV-AIDS) di Tempat Kerja dengan kategori Silver, Gold, dan Platinum, PT KAI (Persero) Divre II Sumbar berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan tertinggi kategori Platinum tingkat nasional.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi seluruh insan KAI Divre II Sumbar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif. Kami meyakini bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja bukan hanya bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi juga bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan hak seluruh pekerja,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran KAI Divre II Sumbar yang telah mendukung implementasi program P2HIV-AIDS secara konsisten di lingkungan kerja.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja, manajemen, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung program ini. Penghargaan tingkat nasional ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan budaya kerja yang sehat, peduli, dan bebas diskriminasi,” tambahnya.

Ia menambahkan, KAI Divre II Sumbar akan terus mendukung berbagai program edukasi, sosialisasi, dan kampanye kesehatan kerja secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran pekerja serta membangun budaya kerja yang inklusif dan humanis.

“Melalui penghargaan ini, kami berharap semangat kepedulian terhadap sesama dan pentingnya kesehatan kerja dapat terus tumbuh di lingkungan perusahaan, sehingga tercipta tempat kerja yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan,” tutupnya.(*)

Baca selengkapnya »

Mei 08, 2026

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan melalui aksi donor darah yang digelar di Stasiun Padang, Jumat (8/5). Kegiatan ini terlaksana bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang dan diikuti oleh pegawai KAI, pelanggan kereta api, serta masyarakat umum.

Mengusung tema “Jadilah Pahlawan Kebaikan, Selamatkan yang Membutuhkan”, kegiatan donor darah dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Pelaksanaan kegiatan turut didukung oleh tim medis dari PMI Kota Padang dan KAI Divre II Sumbar untuk memastikan seluruh rangkaian donor darah berjalan aman dan lancar.

Peserta yang mengikuti donor darah sebelumnya menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari registrasi, pengecekan kadar hemoglobin (HB), pemeriksaan golongan darah, hingga konsultasi kesehatan dengan dokter. Tahapan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan peserta memenuhi syarat untuk mendonorkan darah.

Dari kegiatan tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 38 kantong darah yang nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di berbagai rumah sakit di Kota Padang dan sekitarnya.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk dukungan terhadap program kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumbar ingin terus menumbuhkan semangat kepedulian dan gotong royong, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Setetes darah yang didonorkan memiliki arti besar bagi keselamatan sesama,” ujar Reza.

Selain menjadi aksi sosial, kegiatan donor darah ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan manfaat donor darah secara rutin bagi tubuh.

KAI Divre II Sumbar berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“PT KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus hadir tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi juga sebagai perusahaan yang aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Mei 08, 2026

 

Komisi III DPRD Kota Padang Raker bahas temuan dilapangan bersama Dinas PUPR, Bapenda dan DLH Kota Padang. 

INFONEWS- Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menjelaskan bahwa agenda rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan di Badan Musyawarah(Bamus) DPRD Kota Padang.

Dalam agenda tersebut, Komisi III mengundang rapat kerja, pada Kamis ( 7/5/2026) kepada Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membahas sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan.

Menurut Helmi, salah satu fokus utama pembahasan adalah operasional mini asphalt mixing plant atau alat produksi aspal yang sebelumnya telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2025. Pengadaan alat tersebut bertujuan mempercepat penanganan jalan berlubang di Kota Padang.

“Selama ini ketika ada jalan berlubang, Dinas PUPR harus membeli aspal dari pihak ketiga. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat sering terlambat karena harus menunggu produksi dan antrean dari pihak luar. Karena itu, kami mendorong adanya inovasi dengan menghadirkan mini asphalt mixing plant sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan, Komisi III telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung operasional alat tersebut.Saat ini alat sudah mulai beroperasi, namun kapasitas produksinya belum maksimal.

“Kalau beroperasi optimal sebenarnya kapasitasnya bisa mencapai 15 ton per hari. Tetapi sekarang baru sekitar 3 sampai 4 ton karena masih ada beberapa infrastruktur dan sarana pendukung yang perlu dibenahi,” katanya.

Helmi menambahkan, fasilitas tersebut nantinya juga akan dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif milik Dinas PUPR agar operasional lebih maksimal dan mampu mempercepat pelayanan perbaikan jalan di Kota Padang.

Selain membahas produksi aspal, Komisi III juga menyoroti banyaknya baliho dan media promosi di jalur utama Kota Padang yang kondisinya dinilai membahayakan masyarakat.

“Kami melihat banyak baliho yang konstruksinya sudah rapuh dan berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya. Karena itu kami memanggil Bapenda, PUPR, dan DLH untuk membahas penertibannya,” jelas Helmi.

Menurutnya, Bapenda memiliki kewenangan terkait pajak reklame, sementara Dinas PUPR berkaitan dengan perizinan dan konstruksi, sedangkan DLH menangani reklame yang berada di taman kota atau jalur hijau.

Ia meminta OPD terkait segera melakukan inventarisasi terhadap baliho yang rusak, mati izin, atau tidak lagi digunakan. Jika pemilik tidak melakukan perbaikan, maka baliho tersebut diminta untuk dibongkar demi keselamatan masyarakat.

“Kalau sudah tidak layak dan membahayakan, harus dilakukan penertiban. Selain menjaga keselamatan, ini juga untuk menjaga estetika Kota Padang,” katanya.

Helmi juga mengusulkan agar baliho kosong yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat, seperti ajakan menjaga kebersihan, hemat air, atau imbauan strategis lainnya.

“Daripada dibiarkan kosong dan kumuh, lebih baik dimanfaatkan untuk pesan-pesan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi III DPRD Kota Padang turut membahas persoalan perlintasan sebidang kereta api yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Helmi menyebut pemerintah pusat melalui Balai dan Kementerian Perhubungan masih menanggung operasional penjagaan perlintasan hingga Desember 2026.

“Untuk tahun 2027 nanti, akan ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah yang dilalui jalur kereta api, seperti Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman,” katanya.

Menurutnya, perlintasan liar harus dievaluasi karena dapat membahayakan masyarakat.Ia meminta Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi terhadap seluruh perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun yang liar.

“Kalau memang tidak resmi dan terlalu rapat jaraknya, tentu harus ditertibkan. Tetapi untuk perlintasan resmi yang memang dibutuhkan masyarakat, Komisi III siap memberikan dukungan, termasuk terkait penambahan anggaran penjaga perlintasan,” tutupnya.(*)
Baca selengkapnya »

Mei 07, 2026

 


INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui penataan perlintasan sebidang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni penutupan perlintasan liar di Km 38+9/0 petak jalan Duku–Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (7/5).

Kegiatan penutupan perlintasan tersebut dihadiri oleh Tim Pengamanan KAI Divre II Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, PT Jasa Raharja Kanwil Sumatera Barat, Babinsa Koramil Lubuk Alung, Wali Nagari Balah Hilia, Wali Korong Pasa Gadang, unsur kewilayahan, serta tokoh masyarakat setempat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 terkait evaluasi serta penataan perlintasan sebidang.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa perlintasan liar memiliki tingkat risiko tinggi karena tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi.

“Setiap titik perlintasan memiliki konsekuensi keselamatan. Untuk lokasi yang belum memenuhi ketentuan, penanganan dilakukan bersama pemerintah dan instansi terkait melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penutupan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keselamatan masyarakat maupun perjalanan kereta api,” ujarnya.

Perlintasan liar dengan lebar sekitar ±2 meter tersebut selama ini digunakan oleh pejalan kaki dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas.

Penutupan ini juga menjadi bagian dari langkah pengendalian risiko di titik-titik rawan kecelakaan. Sejak tahun 2025 hingga April 2026, KAI Divre II Sumbar bersama para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 21 perlintasan liar di berbagai wilayah operasional.

Selain penataan perlintasan, selama tahun 2026 KAI Divre II Sumbar juga memperkuat upaya keselamatan melalui sosialisasi di 21 titik perlintasan, edukasi keselamatan di 2 sekolah, serta pemasangan media peringatan di sejumlah lokasi strategis.

Menurut Reza, keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan penegakan hukum dan budaya disiplin masyarakat.

“Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penutupan perlintasan liar bertujuan untuk mengarahkan masyarakat menggunakan titik penyeberangan resmi yang lebih aman dan memenuhi standar keselamatan.

KAI Divre II Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan liar maupun memanfaatkan jalur tidak resmi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

“Keselamatan perjalanan kereta api maupun lalu lintas jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk disiplin, mematuhi rambu dan isyarat, serta hanya menggunakan perlintasan resmi demi keselamatan bersama,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Mei 07, 2026 ,

INFONEWS - Upacara Pembukaan kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2026 resmi dilaksanakan di Lapangan Makodim 0319/Mentawai, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapoksahli Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, selaku Inspektur Upacara.


Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) tersebut mengusung tema “Melalui Bakti TNI AD untuk Rakyat Menguatkan Ketahanan Wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.” Tema tersebut mencerminkan komitmen TNI AD dalam membantu percepatan pembangunan daerah serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.


Upacara pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.


Dalam amanatnya, Brigjen TNI Benny Febrianto menyampaikan bahwa kegiatan Bakti TNI AD merupakan wujud nyata pengabdian TNI AD kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.


“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah dan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujar beliau.


Adapun sasaran kegiatan yang akan dikerjakan dalam program Bakti TNI AD untuk Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2026 meliputi pembangunan jembatan beton dan jembatan gantung, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), pengecoran jalan, pembuatan sumur bor, serta renovasi rumah ibadah berupa gereja dan masjid.


Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses transportasi, ketersediaan air bersih, kualitas hunian masyarakat, serta sarana ibadah yang lebih layak.


"Melalui penyelenggaraan kegiatan oleh Pusterad bersama jajaran Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol dan Kodim 0319/Mentawai, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Editor : Tim Redaksi


Baca selengkapnya »

Mei 05, 2026

 


INFONEWS- Anggota DPRD Kota Padang,Rafdi,S.T.,Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Kota Padang melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 tampung aspirasi Pengurus Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dan Bank Sampah di Kecamatan Pauh, pada Senin (4/5/2026).

Kegiatan di ikuti puluhan orang pengurus LPS dan Bank Sampah dan juga dihadiri oleh Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.Kegiaran reses dilaksanakan bertempat di Rumah Tengah Sawah, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh,Kota Padang.

Rafdi,S.T ,anggota DPRD Kota Padang Dapil Padang 3 wilayah Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu pada sesi dialog ada banyak aspirasi yang disampaikan diantaranya, aspirasi terkait dengan BPJS Ketenaga Kerjaan petugas LPS.

Kemudian masalah terkait kekurangan bentor di LPS, juga kendala lapangan terkait optimalisasi WR (Wajib Retribusi) pelanggan non PDAM.

Dikatakan, terkait persoalan sampah dan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Dia harapkan peran aktif dan kolaborasi dari semua pihak.

"Kemudian juga menghimbau agar program sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat ditingkatkan, karena pengelolaan sampah ini sangat penting,"ujarnya.

"Selain itu, Rafdi menilai Pemerintah Kota Padang dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah sangat serius. Hal ini bisa dilihat dari program yang dijalankan melalui Dinas Lingkungan Hidup,"ujarnya.

Dari semua aspirasi yang telah disampaikan dan kita tampung pada reses III 2026 ini, akan kita perjuangan di DPRD Kota Padang untuk kita carikan solusinya sesuai dengan aturan yang berlaku, " pungkasnya. (bim)
Baca selengkapnya »

Mei 04, 2026

 

INFONEWS- Sejumlah persoalan mendasar langsung “tumpah” dalam kegiatan reses III tahun 2026 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Padang Dapil IV, H. Rusdi, S.T., M.T di Mushalla Raudhatul Ulum, Bungus Timur, Senin (4/5/2026).

Mulai dari drainase yang menyebabkan banjir, jalan rusak, minimnya penerangan, hingga terganggunya pasokan air bersih. Semuanya disampaikan warga tanpa basa-basi.

Reses yang dihadiri perwakilan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, tokoh masyarakat, dan warga itu menjadi ajang “curhat massal” terkait persoalan infrastruktur yang dinilai belum terselesaikan.

Pengurus Mushalla Raudhatul Ulum mengungkapkan, kondisi drainase yang buruk membuat area mushalla kerap tergenang saat hujan deras. Bahkan, pembangunan mushalla saat ini terhenti karena keterbatasan dukungan.
“Kalau hujan, sering tergenang, bahkan bisa banjir,” ungkap salah seorang pengurus.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak. Serta minimnya lampu penerangan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di malam hari.

Keluhan lain datang dari layanan air bersih. Warga mengaku sering mengalami gangguan akibat kebocoran pipa PDAM.

Sementara itu, Ketua Majelis Taklim meminta adanya dukungan program untuk kegiatan keagamaan serta perbaikan fasilitas mushalla.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, H. Rusdi menegaskan bahwa reses menjadi momentum penting untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat.

“Semua aspirasi ini akan kita tampung dan kita perjuangkan sesuai prioritas pembangunan,” ujar H. Rusdi yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang ini.(*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.