Rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi terkait persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026.
Dalam rapat itu, Anggota Komisi IV DPRD Padang, Khalidi Al Khair yang akrab disapa Khalil Caniago, menyoroti proposal anggaran yang diajukan KONI Kota Padang.
Khalil Caniago menilai proposal tersebut belum disusun secara proporsional dan belum menggambarkan kebutuhan riil pelaksanaan Porprov. Ia melihat proposal yang diajukan ini belum proporsional. Seperti membaca ‘kitab tak babarih’, tidak tergambar secara jelas berapa cabang olahraga yang dipertandingkan dan berapa jumlah atlet yang terlibat,” ujar Khalil.
"Kota Padang diperkirakan akan mengelola sekitar 20 cabang olahraga, dengan kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp29 miliar. Ia menegaskan,seharusnya KONI Padang menyusun rincian yang jelas dan terukur.Setiap cabang olahraga perlu dijabarkan kebutuhan dan alokasi anggarannya secara detail,"tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan Porprov 2026 tidak boleh mencoreng nama Kota Padang sebagai ibu kota provinsi dan etalase Sumatera Barat.
Kota yang dijuluki Ranah Bingkuang itu selama ini dikenal sebagai langganan juara umum pada ajang olahraga dua tahunan tersebut.
Saya tidak ingin KONI Padang setengah-setengah. Porprov ini membawa nama besar Kota Padang. Apalagi sudah sekitar delapan tahun ajang ini tidak terlaksana. Meski demikian, ia menyatakan optimistis KONI Kota Padang mampu menyusun proposal yang lebih matang dan proporsional.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kota Padang, Corry Saidan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat, Porprov 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026, dengan pembiayaan yang akan dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026.
“Penganggaran Porprov ini mengacu pada mekanisme hibah sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial,” jelas Corry.
Ia menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antara DPRD, Dispora, dan KONI agar agenda olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut dapat berjalan optimal, serta meminta KONI Kota Padang segera menyusun proposal pelaksanaan secara rinci dan intens berkoordinasi dengan KONI Sumatera Barat.(*)