Pembahasan ini menjadi landasan penting dalam mengawal program pembangunan dan pengelolaan anggaran untuk tahun mendatang.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan, “Paripurna LKPJ Wali Kota Padang 2025 merupakan bagian mekanisme wajib setiap tahun, di mana DPRD memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi Pansus. Kita menilai kinerja OPD, terutama terkait program unggulan yang didukung APBD, sebagai dasar perbaikan pelaksanaan di tahun 2026.”
Bappeda pada tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp17,39 miliar dengan realisasi mencapai 90,71%. Efisiensi anggaran terjadi pada beberapa pos, seperti pengalihan biaya diklat pegawai ke BKPSDM dan pengurangan anggaran makan-minum rapat.
Pansus III merekomendasikan peningkatan solidaritas ASN di lingkungan Bappeda agar mendukung kinerja lebih optimal ke depan.
Sementara Dinas PUPR yang mengelola anggaran sekitar Rp161,7 miliar mencatat realisasi anggaran 90,91% dengan capaian fisik 94,56%.
Namun, sejumlah proyek infrastruktur mengalami keterlambatan, seperti pembangunan instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT), lanjutan pembangunan RSUD lantai 4, dan sistem drainase perkotaan.
Penyebabnya beragam, mulai dari dampak bencana hingga keterlambatan pengadaan material. Pansus menegaskan agar waktu penyelesaian paket pekerjaan dipastikan rampung akhir Desember agar tidak ada lagi kontrak yang molor. Selain itu, transparansi dan pengelolaan dana darurat (BTT) harus lebih jelas dan diaudit secara ketat.
Muharlion menambahkan, “Meskipun APBD 2026 sudah dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Maigus Nasir, catatan penting dari LKPJ 2025 ini wajib menjadi pijakan serius untuk memperbaiki pelaksanaan program, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan.”
Pansus III juga meminta agar fasilitas seperti AMP Mini segera dioptimalkan untuk mendukung perbaikan jalan dan pemanfaatan lahan yang sudah tersedia agar pelayanan publik lebih maksimal.
Evaluasi mendalam ini diharapkan memacu peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kota Padang, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)