Latest Post

Oktober 21, 2025

 


INFONEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan program pembangunan seribu toilet sekolah yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan program tersebut merupakan upaya penting dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan pendidikan di seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang.

Dalam rapat Komisi IV bersama OPD terkait saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Senin (20/10/2025), Muharlion mengajak seluruh elemen, baik pemerintah daerah, perusahaan daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk berpartisipasi aktif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Program seribu toilet ini merupakan program mulia dari Wali Kota Fadly Amran. Kami mendorong semua pihak, terutama PT Semen Padang, agar turut berkontribusi melalui CSR-nya,” ujar Muharlion.

Ketua DPRD Padang itu menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, terlebih mengingat keterbatasan anggaran daerah. DPRD telah mengusulkan agar PT Semen Padang menambah alokasi CSR-nya guna mempercepat pembangunan sarana sanitasi sekolah.

“Kami ingin Semen Padang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur umum, tetapi juga ikut berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar anak-anak kita,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, pihak PT Semen Padang menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Pemko Padang, baik dalam penyediaan semen untuk pembangunan fasilitas publik maupun dukungan terhadap sektor pendidikan. DPRD berharap langkah konkret perusahaan itu dapat segera diwujudkan agar target seribu toilet tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa realisasi program tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan, masih ada lebih dari 500 toilet SD dan 80 toilet SMP yang belum terbangun.

“Setiap sekolah sebenarnya sudah memiliki toilet, tapi tidak sebanding dengan jumlah siswa. Idealnya satu toilet untuk 25 siswa, namun faktanya masih banyak yang belum memenuhi standar itu,” ungkap Yopi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pendidikan bersama DPRD Kota Padang berencana mengajukan kerja sama lintas BUMN dan lembaga usaha melalui forum CSR yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan sekaligus menumbuhkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya sanitasi pendidikan.

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, menegaskan bahwa kebutuhan toilet sekolah di Padang tergolong mendesak. Berdasarkan data hasil pendataan Disdik dan DPRD, total kebutuhan mencapai 636 unit toilet baru serta 700 unit lain yang perlu rehabilitasi. “Toilet bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi bagian dari kenyamanan dan kesehatan anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Buya Iskandar memastikan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini hingga tuntas. “Kami siap menjembatani komunikasi dengan Gubernur Sumbar, BUMN, dan pihak swasta agar bantuan CSR bisa segera terealisasi. Harapan kita, pada 2026 nanti seluruh sekolah di Padang sudah memiliki toilet bersih dan layak,” tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »

Oktober 21, 2025

 

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Thareb 

INFONEWS - Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Usmardi Thareb menyoroti persoalan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang hingga kini belum tertata secara maksimal.

Dalam rapat kerja bersama Asisten I Setdako Padang, Bagian Hukum, Dinas Pertanahan, serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bidang aset, Komisi I menemukan masih banyak aset yang belum memiliki data valid, terutama yang berkaitan dengan tanah.

“Banyak aset tanah milik Pemko yang belum terdata dengan baik. Bahkan, untuk aset yang sudah terdata pun, pemanfaatannya belum jelas. Karena itu, kami minta data tertulis dari Dinas Pertanahan dan BPKD agar bisa kami pelajari lebih lanjut,” ujar Usmardi Thareb usai rapat, Senin (20/10).

Usmardi menjelaskan, sebagian besar aset tanah tersebut saat ini justru dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa kejelasan status pemanfaatan maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Padang karena berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

“Fokus kita salah satunya adalah pada aset tanah bengkok Padang nomor 37 dan 30. Di luar area kantor lurah, rumah dinas camat, dan rumah potong lama, ada sekitar 23 titik tanah yang digunakan masyarakat. Kami ingin tahu siapa saja yang memanfaatkan aset itu dan apakah mereka sudah memenuhi kewajiban terhadap Pemko,” jelas Usmardi.

Dalam rapat tersebut, pihak BPKD bidang aset belum dapat menunjukkan data lengkap terkait pemanfaatan tanah-tanah tersebut. Komisi I kemudian memutuskan akan menggelar rapat lanjutan guna mendapatkan informasi yang lebih valid dan komprehensif.

“Kita minta data rinci agar bisa menilai potensi sebenarnya dari aset yang selama ini tidak termanfaatkan optimal,” tambahnya.

Usmardi menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah yang baik akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Padang, terutama di tengah pengurangan dana transfer pusat pada R-APBD 2026. Dengan validasi data, DPRD berharap Pemko bisa mengoptimalkan aset tanah sebagai sumber pendapatan alternatif.

“Kalau aset ini bisa dikelola dengan baik, tentu akan menjadi sumber tambahan PAD. Kita sedang berupaya mencari cara menutup kekurangan pendapatan akibat pemotongan dana pusat. Salah satu langkahnya adalah menginventarisasi dan menertibkan aset-aset Pemko,” ujarnya.

Rapat kerja lanjutan, lanjut Usmardi, akan difokuskan pada pembahasan potensi ekonomi dari aset tanah tersebut dan strategi untuk memanfaatkannya secara legal dan produktif. “Kami ingin memastikan aset-aset ini tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Komisi I DPRD Padang berharap Dinas Pertanahan dan BPKD segera melengkapi seluruh data yang dibutuhkan agar proses verifikasi dapat berjalan cepat dan transparan. “Kita akan kawal bersama, agar semua aset milik daerah ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Padang,” tutup Usmardi. (*)
Baca selengkapnya »

Oktober 21, 2025

 

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya

INFONEWS - Komisi II DPRD Kota Padang mendorong agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan usaha pelayanan publik. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, usai rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 bersama mitra kerja, Senin (20/10).

Rachmad menyebut, pembahasan kali ini lebih spesifik menyoroti penguatan PSM sebagai badan usaha milik Pemko Padang. Ia berharap ke depan PSM dapat beroperasi lebih mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada subsidi pemerintah daerah.

“Selama ini PSM masih bersifat penugasan, seperti pengelolaan Trans Padang, Pantai Air Manis, dan parkir. Kami mendorong agar PSM bisa lebih mandiri dan profesional sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.

Menurut Rachmad, subsidi dari Pemko Padang masih dibutuhkan, namun ke depan perlu dikurangi secara bertahap. “Bagaimanapun, subsidi tidak bisa dihindari karena PSM masih fokus pada pelayanan masyarakat. Namun kalau sudah mandiri, mereka bisa berinovasi lebih maksimal untuk mencari potensi pendapatan,” jelasnya.

Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja agar menggali potensi baru dari sektor yang dikelola. Salah satunya dengan mendorong PSM untuk memaksimalkan unit usaha yang dimiliki.

“Misalnya sektor parkir tahun depan diproyeksikan bisa menghasilkan hampir Rp500 juta. Sementara Trans Padang masih disubsidi karena sifatnya pelayanan publik. Tahun depan, subsidi untuk Trans Padang diperkirakan mencapai Rp57 miliar dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp20 miliar dari tiket dan lainnya,” terang Rachmad.

Ia menegaskan, kemandirian BUMD seperti PSM menjadi langkah strategis agar PAD Kota Padang bisa terus meningkat tanpa membebani APBD dengan subsidi besar setiap tahunnya.(*)
Baca selengkapnya »

Oktober 21, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kedatangan puluhan pedagang Pasar Raya di gedung dewan pada Senin (20/10/2025)


INFONEWS- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kedatangan puluhan pedagang Pasar Raya di gedung dewan pada Senin (20/10). Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pedagang menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi mereka pasca dipindahkan ke lokasi Fase VII yang dinilai kurang ramai pembeli.

Dalam dialog tersebut, para pedagang mengungkapkan penurunan signifikan aktivitas jual beli sejak relokasi dilakukan. Mereka khawatir, bila kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, maka akan berdampak serius terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga dan usaha kecil menengah di kawasan tersebut.

“Kami tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah kota, tapi kami juga mohon diberi ruang untuk bisa tetap bertahan,” ujar salah satu perwakilan pedagang. Menurutnya, relokasi ke Fase VII perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih fleksibel agar roda ekonomi di Pasar Raya tetap berputar.

Para pedagang mengusulkan agar Pemko Padang memberi izin berjualan pada sore hingga malam hari, mulai pukul 17.00 hingga 02.00 WIB, di sepanjang kawasan Air Mancur hingga Jalan Permindo. Mereka berharap area tersebut dapat dikembangkan dengan konsep wisata belanja malam untuk menarik pengunjung.

Menurut mereka, gagasan ini tidak hanya membantu pedagang bertahan, tetapi juga dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan masyarakat lokal. “Kalau dijadikan kawasan kuliner dan wisata belanja malam, akan hidup lagi ekonomi Pasar Raya,” ungkap perwakilan lain.

Ketua DPRD Padang Muharlion menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan membahasnya bersama pihak eksekutif. Ia menilai, kebijakan relokasi memang harus diiringi solusi agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. “Kami di DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara pedagang dan pemerintah kota,” tegas Muharlion.

Ia juga mengingatkan bahwa revitalisasi Pasar Raya Padang harus berorientasi pada keberlanjutan ekonomi rakyat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari infrastruktur yang tertata, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

DPRD Kota Padang dijadwalkan akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan rapat koordinasi bersama dinas terkait dalam waktu dekat. Muharlion berharap kebijakan yang diambil nanti bisa menjadi solusi win-win bagi pedagang dan pemerintah, agar Pasar Raya tetap menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Padang.(*)
Baca selengkapnya »

Oktober 20, 2025 ,

 

Infonews - Membangun komunikasi sosial di tengah masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam melaksanakan tugas di wilayah binaannya.


Pelaksanaan kegiatan untuk menyambangi warga binaan selain memberikan edukasi dan motivasi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam pemberdayaan.


"Prinsipnya kehadiran kita di tengah masyarakat membantu kesulitan warga sekaligus memonitoring wilayah" sebut Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Seda Marwi saat komsos dengan nelayan di Desa Sikakap, Senin (20/10/2025).


Selain itu menjalin silahturahmi dengan warga binaan, agar kedekatan terus terjalin dengan baik bersama masyarakat.


"Kegiatan komsos yang kita lakukan ini salah bentuk penunjang tugas di wilayah binaan" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Oktober 20, 2025

 

INFONEWS- Sebanyak 3.000 paket sembako dibagikan oleh Anggota DPRD Kota Padang, Amril Amin, dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada warga Kecamatan Padang Selatan.

Kegiatan sosial ini dipusatkan di kediaman Amril Amin, pada Senin (20/10) dan disambut antusias warga yang sejak pagi memadati lokasi untuk menerima bantuan.

Hal ini bukti wujud komitmen dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam membantu masyarakatnya.


Ketua DPW PAN Sumbar, H. Arizal Aziz, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa membantu rakyat merupakan kewajiban moral dan politik bagi seluruh kader PAN di manapun berada.

“Kami di DPW PAN sangat bangga kepada kader kami, Amril Amin. Ia adalah sosok yang amanah dan benar-benar berbuat untuk masyarakat, bukan sekadar berjanji,bukan omon omon doang," ujar Arizal Aziz yang juga merupakan anggota DPR RI ini dalam sambutannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa PAN Sumbar telah mendistribusikan 30 unit ambulance gratis yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Penggunaan ambulance ini, kata Arizal, tidak dipungut biaya sama sekali karena operasionalnya ditanggung oleh PAN.

“Kami sediakan ambulance gratis, termasuk sopir dan BBM-nya. Ini bagian dari program nyata PAN dalam membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat kesehatan,” tambah anggota Komisi 13 DPR RI itu.

Arizal Aziz menutup sambutannya dengan menekankan bahwa kader PAN harus menjadi teladan dalam kepedulian sosial.

“Kita tidak mencari panggung. Bukan di dapil pun kita bantu. Ini bentuk semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Seperti anak yatim, mereka juga tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Amril Amin, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pembagian sembako ini adalah bentuk realisasi dari janji politiknya saat kampanye.

“Kami pernah berjanji akan memberikan sembako jika kembali dipercaya masyarakat. Hari ini, kami buktikan bahwa janji itu bukan sekadar ucapan, tapi kami wujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pembagian sembako ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah mengalami tekanan ekonomi.

“Ketua Umum kami meminta seluruh kader turun langsung ke masyarakat. Hari ini kami laksanakan, dan insya Allah ke depan bantuan serupa akan terus berlanjut,” katanya.

Menurut Amril Amin, paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok yang di butuhkan masyarakat," paparnya.

Tak hanya kali ini, sebelumnya pada November 2025 lalu, Amril Amin juga telah menyalurkan 3.500 paket sembako kepada warga Padang Selatan.

Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi ajang konsolidasi PAN untuk memperkuat posisi di tengah masyarakat sebagai partai yang benar-benar hadir untuk rakyat, sesuai dengan slogan yang diusung "Bantu Rakyat".(bim)
Baca selengkapnya »

Oktober 20, 2025 ,

 

Infonews - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Seru Hermanto selalu luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mitra karib di wilayahnya, Senin (20/10/2025).


Salah satu mitra karib yang di sambangi itu Ucoi operator boat warga Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai.


Dalam komsosnya itu, Babinsa Sertu Hermanto motivasi operator boat untuk tetap semangat dan bersabar dalam melaksanakan aktivitas.


"Saat ini kondisi cuaca sangat ekstrem, tidak bisa melakukan aktivitas untuk membawa sewa" ucapnya.


Nah, solusi untuk kondisi cuaca tidak baik ini, Babinsa menyarankan untuk beraktivitas di darat guna memenuhi kebutuhan keluarga.


"Jadi ketika cuaca tidak mendukung harus di urungkan niat untuk tidak berlayar, demi menjaga keselamatan baik penyewa termasuk pemilik fasilitas boat" pesannya mengakhiri.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.