Juli 2026

INFONEWS - SD Negeri 22 Tuapejat  mendapat kehormatan atas kunjungan kerja langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga di dampingi oleh Kabid Bid. SD. Kunjungan ini menjadi momen penting sekaligus bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan di SDN 22 Tuapejat.


​Dalam kunjungannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Mentawai, Jop Sirirui menyempatkan diri untuk mengelilingi area sekolah, meninjau sarana dan prasarana, serta berinteraksi langsung dengan para guru dan siswa. 


"Kita apresiasi suasana lingkungan SD Negri 22 Tuapejat yang terjaga dengan baik, hijau, dan asri, sehingga menciptakan atmosfer belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta didik" ucap Jop dalam kunjungan kesekolah, Kamis (30/7/2026).


​Di sela-sela pemantauan fasilitas, Kepala Dinas mendorong agar SD Negeri 22 Tuapejat dapat diusulkan untuk menerima program revitalisasi sekolah. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih modern dan ideal. 


Selain itu , Kepala Dinas Pendidikan juga  berencana untuk memberikan bantuan berupa pemasangan paving block untuk halaman sekolah agar peserta didik lebih nyaman. 


​"Sekolah ini memiliki lingkungan yang sangat asri dan berpotensi besar. Dengan dukungan revitalisasi fasilitas ke depannya, kita ingin memastikan anak-anak belajar di lingkungan yang tidak hanya nyaman dan hijau, tetapi juga didukung oleh sarana penunjang yang semakin baik," ujar Kadisdik.


​Kepala SD Negeri 22 Tuapejat, Senti Rohani , menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian serta dorongan positif dari pihak Dinas Pendidikan.


​"Kehadiran Bapak Kadisdik memberikan dorongan semangat baru bagi seluruh warga sekolah. Masukan dan dorongan beliau terkait revitalisasi serta pemanfaatan lingkungan asri ini akan menjadi motivasi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi para siswa," tuturnya


​Kunjungan ini semakin mempertegas posisi  SD Negeri 22 Tuapejat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang konsisten menjaga kualitas pembelajaran, kenyamanan lingkungan, serta siap terus berkembang melahirkan generasi unggul dan berkarakter.


Editor : Tim Redaksi

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pekerja, keluarga pekerja, maupun masyarakat melalui Klinik Mediska Padang dan Klinik Mediska Lubuk Alung. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan yang profesional, didukung fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, serta kedua klinik yang telah berstatus Akreditasi Paripurna.


Berdasarkan data hingga Semester I Tahun 2026, kedua Klinik Mediska telah melayani 8.341 pengguna layanan, yang terdiri dari 7.885 pengguna di Klinik Mediska Padang dan 456 pengguna di Klinik Mediska Lubuk Alung. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang disediakan KAI serta menjadi indikator bahwa Klinik Mediska mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, aman, dan berkualitas.

Selain melayani pasien umum, Klinik Mediska Padang juga terus mengoptimalkan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga Semester I Tahun 2026 tercatat sebanyak 3.550 pengguna BPJS Kesehatan telah memanfaatkan layanan di Klinik Mediska Padang. Selain itu, sebanyak 3.752 masyarakat telah memilih Klinik Mediska Padang sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sementara itu, Klinik Mediska Lubuk Alung saat ini masih dalam proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai gambaran, sepanjang Tahun 2025 kedua Klinik Mediska telah memberikan pelayanan kepada 16.037 pengguna, yang terdiri dari 15.620 pengguna di Klinik Mediska Padang dan 417 pengguna di Klinik Mediska Lubuk Alung. Dari jumlah tersebut, 7.272 pengguna merupakan peserta BPJS Kesehatan yang memperoleh layanan di Klinik Mediska Padang.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab mengatakan bahwa keberadaan Klinik Mediska merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan pekerja sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, dan berkualitas. Tingginya jumlah pengguna layanan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Klinik Mediska KAI. Ke depan, kami akan terus melakukan pengembangan layanan, peningkatan fasilitas, serta memperluas akses pelayanan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak masyarakat,” ujar Reza.

Reza menambahkan, dengan dukungan fasilitas yang lengkap, tenaga kesehatan yang profesional, serta standar pelayanan yang telah memenuhi Akreditasi Paripurna, Klinik Mediska KAI Divre II Sumbar siap menjadi pilihan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

KAI Divre II Sumbar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di Klinik Mediska Padang. Berbagai layanan kesehatan yang disediakan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, KAI berkomitmen menjadikan Klinik Mediska sebagai fasilitas kesehatan yang terpercaya, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat.(*)

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus berupaya menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada transportasi, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi pelanggan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Rabu (29/7), KAI Divre II Sumbar menyelenggarakan kegiatan Fashion Show Cilik di Sky Bridge Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta anak usia 5 hingga 10 tahun bersama orang tua pendamping ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari para pengunjung stasiun. Selain menjadi ajang unjuk bakat, kegiatan ini juga menghadirkan suasana stasiun yang lebih hidup, ceria, dan ramah bagi keluarga.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa penyelenggaraan Fashion Show Cilik merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan KAI dalam menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, khususnya keluarga yang memanfaatkan layanan kereta api menuju maupun dari Bandara Internasional Minangkabau.

“KAI tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, tetapi juga terus berinovasi menciptakan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi pelanggan. Melalui Fashion Show Cilik ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas, melatih rasa percaya diri, sekaligus menjadikan stasiun sebagai ruang publik yang ramah keluarga,” ujar Reza.

Acara diawali dengan penampilan para peserta yang memperagakan busana terbaik mereka di atas panggung. Dengan penuh percaya diri, satu per satu peserta menampilkan berbagai gaya di hadapan dewan juri dan para pengunjung yang memadati area Sky Bridge Stasiun BIM. Sorak sorai serta dukungan dari orang tua dan keluarga turut menambah semarak jalannya kegiatan.

Penampilan para peserta dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Vinni Lovita sebagai perwakilan internal KAI Divre II Sumbar, Aura Quanaisha, yang pernah dinobatkan sebagai Miss Teen Universe 2025, serta Naysila Putri, 1st Runner Up Miss Teen Supra Stars Indonesia 2026. Kehadiran para juri yang memiliki pengalaman di bidang pageant dan dunia fashion memberikan penilaian yang objektif sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal.

Keseruan semakin terasa ketika panitia mengajak para orang tua pendamping untuk mengikuti sesi catwalk bersama. Momen tersebut disambut antusias oleh para orang tua yang tampil bergantian di atas panggung bersama putra-putri mereka. Kebersamaan yang terjalin melalui sesi ini menghadirkan suasana hangat sekaligus menjadi hiburan menarik bagi seluruh pengunjung yang hadir.

Setelah seluruh peserta menampilkan penampilan terbaiknya, dewan juri melakukan proses penilaian berdasarkan aspek kreativitas, kepercayaan diri, ekspresi, serta penampilan secara keseluruhan. Dari seluruh peserta, dipilih 10 Duta Cilik KAI Divre II Sumbar yang akan menjadi representasi anak-anak dalam berbagai kegiatan promosi dan pelayanan KAI Divre II Sumbar.

Salah satu juri eksternal, Aura Kuana Rangkita, mengapresiasi inisiatif KAI Divre II Sumbar yang menghadirkan kompetisi positif bagi anak-anak di lingkungan stasiun.

“Menurut saya, kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan tampil di depan umum, serta mengekspresikan kreativitas mereka sejak dini. Menariknya lagi, KAI mampu mengemas stasiun menjadi ruang publik yang hidup, ramah keluarga, dan penuh aktivitas yang edukatif maupun menghibur. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak,” ungkap Aura.

Adapun para pemenang yang berhasil meraih penghargaan pada Fashion Show Cilik tahun ini adalah:

• Juara 1: Jihan Nafisah Salsabila
• Juara 2: Azkhaira Yasna Dzikra
• Juara 3: Alicia Mughni Inara
• Best Costume 1: Kenzie Dival Graziano
• Best Costume 2: Ranya Yoan Arundati

Para pemenang menerima hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, keberanian, dan penampilan yang telah ditunjukkan selama mengikuti kompetisi. Sementara itu, seluruh peserta juga memperoleh bingkisan sebagai kenang-kenangan atas partisipasi mereka dalam memeriahkan kegiatan tersebut.

Reza menambahkan, kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan KAI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pelanggan yang berada di lingkungan stasiun.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat serta menjadikan stasiun tidak hanya sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga sebagai ruang publik yang nyaman, inklusif, dan menghadirkan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Ke depan, KAI Divre II Sumbar akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendukung terciptanya pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh keluarga,” tutup Reza.(*)

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat komitmennya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sebagai implementasi komitmen tersebut, KAI Divre II Sumbar menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (28/7), di Ruang Rapat Buya Hamka, Kantor KAI Divre II Sumbar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, S.H., M.H., jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar, jajaran BNN Provinsi Sumatera Barat, serta para pekerja di lingkungan KAI Divre II Sumbar. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus membangun lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh insan perusahaan.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa aspek keselamatan dan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi perkeretaapian. Oleh sebab itu, perusahaan memandang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta budaya keselamatan kerja.

“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen KAI Divre II Sumbar dalam mendukung program nasional P4GN. Kami ingin memastikan setiap insan KAI memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya narkotika serta mampu menjadi agen pencegahan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dengan SDM yang sehat dan berintegritas, kami dapat terus menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan andal,” ujar Lutfi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, S.H., M.H., memberikan pemaparan mengenai berbagai ancaman penyalahgunaan narkotika beserta dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan produktivitas kerja. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai strategi pencegahan narkotika di lingkungan kerja. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kesepakatan ini menjadi landasan pelaksanaan berbagai program kolaboratif, mulai dari edukasi, sosialisasi, deteksi dini, hingga langkah-langkah preventif lainnya dalam mendukung implementasi Program P4GN secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menegaskan bahwa kolaborasi dengan BNN merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat budaya keselamatan dan integritas di lingkungan kerja.

“Keselamatan operasional tidak hanya ditentukan oleh keandalan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan operasional tersebut. Karena itu, KAI Divre II Sumbar akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BNN, guna memastikan seluruh pekerja terbebas dari penyalahgunaan narkotika sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Reza.

Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program P4GN sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan bebas narkoba. Sinergi yang terjalin dengan BNN Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat budaya pencegahan serta meningkatkan kesadaran seluruh pekerja dalam menjaga diri, lingkungan kerja, dan keselamatan operasional perkeretaapian.(*)

 

INFONEWS-Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menyalurkan bantuan kepada sejumlah penerima manfaat di Provinsi Sumatera Barat pada Senin (27/7). Program ini merupakan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan bisnis, tetapi juga mendukung pembangunan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional KAI.

Pada penyaluran kali ini, KAI Divre II Sumbar memberikan bantuan kepada lima penerima manfaat dengan total nilai lebih dari 77 juta, yang terdiri atas:
1. Bantuan pembangunan Panti Asuhan Sahabat Yatim Dhuafa sebesar Rp20.390.496.
2. ⁠Bantuan pembangunan Masjid Al Hidayah sebesar Rp20.460.000.
3. ⁠Bantuan pembangunan Musholla Ukhwatun Hasanah sebesar Rp10.500.000.
4. ⁠Bantuan Program KAI Edufriend berupa rehabilitasi lapangan olahraga SDN 19 Kampung Baru sebesar Rp14.560.000.
5. ⁠Bantuan mesin potong rumput untuk Kelurahan Tanjung Aua Nan XX sebesar Rp11.200.000.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar sekaligus Anggota Komite TJSL, Reza Shahab, mengatakan bahwa Program TJSL merupakan salah satu wujud nyata komitmen KAI dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat berkelanjutan. Selain mendukung operasional perusahaan, KAI juga berupaya mengambil peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan di wilayah operasional.

“Setiap bantuan yang kami salurkan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Baik melalui peningkatan fasilitas pendidikan, pembangunan sarana ibadah, maupun dukungan terhadap kebutuhan lingkungan, seluruhnya merupakan bagian dari komitmen KAI untuk tumbuh bersama masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan,” ujar Reza.

Reza menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 KAI Divre II Sumbar telah menyalurkan dana Program TJSL sebesar Rp1.077.864.151. Sementara itu, hingga akhir Juli 2026, total bantuan TJSL yang telah disalurkan mencapai Rp354.210.000, yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI untuk memastikan keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat melalui layanan transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. KAI akan terus mendorong pelaksanaan Program TJSL yang tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Melalui Program TJSL, kami berharap setiap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat jangka panjang, memperkuat semangat gotong royong, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. KAI akan terus berupaya menghadirkan program-program sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Reza.

Sementara itu, Lurah Tanjung Aua Nan XX, Elia Roza menyampaikan apresiasi atas kepedulian KAI Divre II Sumbar terhadap masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan mesin potong rumput yang diberikan akan sangat membantu dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sehingga menciptakan kawasan yang lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KAI Divre II Sumbar atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat. Bantuan ini sangat bermanfaat dan akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Tanjung Aua Nan XX. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin di masa mendatang,” ungkap Elia.

Selain menjalankan berbagai program sosial, KAI Divre II Sumbar juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga keamanan aset perkeretaapian serta meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung operasional kereta api yang aman dan andal.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada KAI. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus terjaga sehingga KAI mampu memberikan pelayanan transportasi yang semakin aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan,” tutup Reza.(*)

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi yang dilaksanakan pada Senin (27/7) di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin, S.H., M.H., beserta jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar dan jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif dengan agenda utama memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan, khususnya dalam mendukung perlindungan aset perusahaan dan penguatan kepatuhan hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas penguatan tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat aspek kepatuhan hukum dan penerapan prinsip Good Corporate Governance di seluruh lini bisnis perusahaan.

“KAI Divre II Sumbar senantiasa berkomitmen menjalankan setiap kegiatan usaha secara profesional, akuntabel, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, kami berharap dapat memperkuat langkah-langkah preventif, memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif, serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap proses bisnis perusahaan. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin, S.H., M.H., menyambut baik audiensi tersebut sebagai langkah strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada prinsipnya siap mendukung program-program PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penguatan sinergi, pemberian pendapat hukum, maupun langkah-langkah preventif merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi kedua institusi maupun masyarakat luas,” ungkap Djamaluddin.

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan aspek hukum perusahaan, pengelolaan aset, mitigasi risiko hukum, serta peluang kerja sama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan perusahaan.

“Sinergi antara KAI Divre II Sumbar dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin efektif dalam penyelesaian berbagai aspek hukum perusahaan. Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance, melindungi kepentingan perusahaan, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai koridor hukum. Dengan demikian, KAI dapat terus menghadirkan layanan transportasi perkeretaapian yang aman, andal, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat,” jelas Reza.

Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum, serta kelancaran penyelenggaraan operasional perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua institusi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

 

INFONEWS-Keceriaan mewarnai Peron Bandara Stasiun Padang pada peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Kamis (23/7). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyelenggarakan lomba mewarnai gratis yang diikuti oleh 48 anak usia 5–7 tahun beserta orang tua pendamping. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang ramah anak sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan bagi pelanggan.

Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi KAI Divre II Sumbar untuk menghadirkan stasiun tidak hanya sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak serta keluarga. Melalui kegiatan ini, KAI mendorong anak-anak untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan rasa percaya diri, sekaligus mengenal dunia perkeretaapian dalam suasana yang menyenangkan. Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara KAI dan masyarakat melalui aktivitas yang edukatif dan inspiratif.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa penyelenggaraan lomba mewarnai merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap tumbuh kembang anak sekaligus upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan. “Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi KAI Divre II Sumbar untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam berekspresi dan berkreasi. Kami ingin menghadirkan stasiun sebagai tempat yang ramah anak, nyaman, dan menyenangkan, sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa perjalanan menggunakan kereta api bukan hanya sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi pengalaman yang penuh makna bersama keluarga,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh pelanggan, termasuk anak-anak dan keluarga. Berbagai fasilitas seperti ruang laktasi, ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, layanan petugas yang siap membantu, hingga lingkungan stasiun yang aman dan tertata merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mewujudkan layanan transportasi yang inklusif dan berorientasi pada pelanggan.

Selama perlombaan berlangsung, suasana Peron Bandara Stasiun Padang dipenuhi semangat dan keceriaan para peserta. Anak-anak tampak antusias menuangkan imajinasi dan kreativitas mereka pada media gambar yang telah disediakan, sementara orang tua memberikan dukungan dan semangat selama proses perlombaan berlangsung.

Selain lomba mewarnai, panitia juga mengadakan kuis interaktif yang melibatkan peserta dan orang tua pendamping. Berbagai pertanyaan seputar dunia perkeretaapian, keselamatan perjalanan kereta api, serta pengetahuan umum dikemas secara menarik dan edukatif. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar memperoleh hadiah menarik, sehingga suasana kegiatan semakin meriah dan penuh antusiasme.

Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, panitia menetapkan para pemenang lomba mewarnai sebagai berikut:
• Juara I: Aqif Maulana Alwi
• Juara II: Shaqueena Adelia
• Juara III: Shelina Ayesha Liano
• Juara Favorit I: Hervania Almaz
• Juara Favorit II: Arumi Nasha Yuliasman

Seluruh pemenang menerima trofi, piagam penghargaan, dan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, imajinasi, serta semangat yang ditunjukkan selama perlombaan. Sementara itu, seluruh peserta juga memperoleh bingkisan sebagai kenang-kenangan atas partisipasi mereka dalam memeriahkan Hari Anak Nasional 2026 bersama KAI Divre II Sumbar.

Salah seorang orang tua peserta, Sulastri, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena mampu memberikan pengalaman yang berbeda bagi anak-anak. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KAI Divre II Sumbar atas kegiatan yang sangat positif ini. Anak-anak tidak hanya mengikuti lomba mewarnai, tetapi juga belajar mengenal kereta api, keselamatan perjalanan, serta merasakan suasana stasiun dengan cara yang menyenangkan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi keluarga,” ungkap Sulastri.

KAI Divre II Sumbar akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. “Melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, kami berharap kehadiran KAI dapat semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus berkomitmen menghadirkan transportasi yang aman, selamat, nyaman, serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi seluruh pelanggan, khususnya anak-anak dan keluarga,” tutup Reza.(*)

 

INFONEWS — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat, H. Aristo Munandar, secara resmi melantik jajaran Pengurus PMI Kota Padang masa bakti 2026–2031. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat pada Rabu (22/7/2026) tersebut, Zulhardi Z Latief, SH, MM kembali dipercaya memimpin organisasi kemanusiaan ini untuk periode lima tahun ke depan.

​Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, BBA Datuk Paduko Malano, selaku Ketua Dewan Pelindung PMI Kota Padang, serta Wakil Wali Kota Padang, H. Maigus Nasir, MM, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Tampak hadir pula Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda, unsur Forkopimda, perwakilan Kejaksaan Negeri Padang, Polresta, Kodim, pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Kwarcab Pramuka, organisasi kepemudaan, hingga jajaran relawan.

​Dalam sambutannya usai dilantik, sosok yang akrab disapa Buya Zulhardi Z Latief ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang atas dukungan berkelanjutan terhadap aksi-aksi kemanusiaan. Salah satu bentuk kepedulian nyata yang sangat diapresiasi adalah pemberian hadiah umrah dari Pemko Padang bagi 17 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darahnya lebih dari 130 kali.

"Penghargaan umrah ini menjadi motivasi besar bagi masyarakat luas untuk terus menumbuhkan semangat donor darah dan kepedulian terhadap sesama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemko Padang atas perhatian yang luar biasa ini," ungkap Zulhardi dengan penuh rasa syukur.

​Zulhardi menegaskan bahwa PMI Kota Padang akan terus memosisikan diri sebagai garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di wilayah setempat. Menurutnya, dedikasi para relawan PMI tidak pernah ragu untuk hadir menyokong masyarakat, mulai dari masa penanganan darurat awal hingga pascabencana.

​"PMI selalu berupaya hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Prinsip kami adalah datang paling awal saat bencana terjadi dan menjadi pihak yang pulang paling akhir setelah masyarakat benar-benar terbantu dan kondisi kembali kondusif," tegasnya menekankan komitmen para relawan.

​Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang, H. Maigus Nasir, menyampaikan rasa bangganya atas kinerja serta dedikasi PMI di bawah kepemimpinan Buya Zulhardi selama ini. Ia menilai keberadaan PMI senantiasa memberikan solusi konkret dan harapan baru, baik dalam situasi kebencanaan maupun aksi pelayanan sosial lainnya.

​Maigus juga turut memberikan penghormatan tinggi kepada para pendonor darah rutin atas pengabdian kemanusiaan yang sangat berharga. Menurut Maigus, apresiasi berupa ibadah umrah yang digagas Pemko Padang merupakan ganjaran yang setimpal atas ribuan nyawa yang berhasil diselamatkan melalui tetesan darah para donor tersebut.

​Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Fadly Amran mengucapkan selamat atas dilantiknya jajaran kepengurusan PMI Kota Padang masa bakti 2026–2031. Fadly berharap jajaran pengurus baru dapat semakin memperkuat sinergi dengan Pemko Padang dalam menyukseskan berbagai program strategis di bidang kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

​Menutup rangkaian agenda pelantikan, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, H. Aristo Munandar, berpesan agar kepengurusan yang baru dilantik senantiasa menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi yang profesional, responsif, netral, serta menjunjung tinggi kolaborasi demi memberikan pelayanan kemanusiaan terbaik di masa depan.(bm)

INFONEWS-Pembinaan usia dini sepakbola Kota Padang kembali mendapat perhatian serius. Sebanyak 24 Tim Sekolah Sepakbola / SSB se-Kota Padang ambil bagian dalam Festival Sepakbola U-11 KONI Kota Padang 2026 yang digelar di Lapangan Sepakbola Kuranji, 27 s.d 28 Juni 2026.


Kegiatan yang digagas KONI Kota Padang ini dibuka secara resmi dan menjadi ajang penjaringan bibit-bibit pesepakbola usia 11 tahun terbaik di Kota Padang.

Kolaborasi Pemko dan KONI Wujudkan "Padang Juara"

Festival ini dihadiri langsung oleh unsur pemerintah dan olahraga. Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang hadir Sekretaris Dispora, Bapak Jimmy. Sementara dari KONI Kota Padang hadir langsung Bendahara KONI Kota Padang, Bapak Zulhardi Z. Latif.

Sekretaris Dispora Jimmy menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinkronisasi antara Pemerintah Kota Padang dengan KONI.

“Ini adalah bagian dari komitmen Pemko Padang mewujudkan program Padang Juara di bidang olahraga, khususnya sepakbola. Kami ingin pembinaan dimulai dari usia dini agar prestasi sepakbola Padang ke depan lebih gemilang,” ujar Jimmy.

Program Rutin Pembinaan Usia Dini

Bendahara KONI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, menegaskan bahwa festival ini merupakan agenda rutin KONI Kota Padang tahun 2026.

“Kegiatan ini adalah program rutin KONI Kota Padang dalam rangka pembinaan Sekolah Sepakbola usia dini 11 tahun. Kami ingin SSB-SSB di Padang punya wadah kompetisi yang sehat, fair play, dan berjenjang,” kata Zulhardi.

Lebih lanjut, Zulhardi menjelaskan hadiah yang diperebutkan bukan hadiah biasa. Turnamen ini memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Padang Bapak Jupri Maadang dan Piala Ketua KONI Kota Padang.

“Ini juga merupakan realisasi dari Pokok Pikiran / Pokir Bapak Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri Maadang dari Fraksi PAN, yang bersinergi bersama KONI Kota Padang untuk anak-anak kita,” tambahnya.


Total hadiah yang disiapkan panitia mencapai Rp7.000.000,- dalam bentuk Tabanas pembinaan untuk SSB berprestasi.

24 SSB Tampil, Sahrul Fadli: Ajang Cari Bibit Unggul

Ketua Pelaksana kegiatan, Sahrul Fadli, menyebutkan seluruh peserta adalah 24 Tim SSB terbaik se-Kota Padang.

“Selama dua hari, 27-28 Juni 2026 di Lapangan Kuranji, anak-anak U-11 ini bermain dengan semangat tinggi. Tujuan kami jelas, mencari dan membina bibit unggul sepakbola Padang dari usia sedini mungkin, dengan tetap menjunjung sportivitas,” ungkap Sahrul.

Festival U-11 ini diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya pemain-pemain hebat Kota Padang yang akan mengharumkan nama daerah di level provinsi maupun nasional ke depan.(*)




 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui edukasi kepada masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api yang dilaksanakan bersama Universitas Dharma Andalas (Unidha) dan SMKN 6 Padang pada Selasa (21/7) di perlintasan sebidang KM 0+805 petak jalan Padang–Pulau Air yang beralamat di jalan Stasiun No 1, Simpang Haru Padang.

Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Unidha, Indria Flowerina, guru pendamping SMKN 6 Padang, mahasiswa/i, serta para siswa/i. Sebelum turun ke lapangan, peserta memperoleh pembekalan mengenai dunia perkeretaapian di Sumatera Barat, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dan keselamatan perjalanan kereta api serta peran masyarakat dalam mendukung transportasi perkeretaapian yang aman.

Di lokasi kegiatan, peserta memberikan edukasi kepada pengguna jalan melalui pengeras suara, membagikan stiker dan suvenir bertema keselamatan, serta membentangkan spanduk berisi ajakan untuk selalu mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan merupakan agenda berkelanjutan yang terus diperluas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia pendidikan.

“Sebagai langkah preventif KAI Divre II Sumbar telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang maupun di sekolah-sekolah yang berada di sekitar jalur operasional kereta api. Edukasi ini akan terus kami lakukan karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Reza.

Reza menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan menjadikan perlintasan sebidang sebagai salah satu titik yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, KAI mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, mengurangi kecepatan saat mendekati perlintasan, berhenti sejenak untuk memastikan kondisi aman, tidak menerobos palang pintu, serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api.

Selain disiplin di perlintasan, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Larangan tersebut mencakup berada di jalur kereta api tanpa hak, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel, maupun menggunakan jalur kereta api untuk kegiatan lain seperti bermain, berjualan, menjemur barang, menggembalakan ternak, atau membuang sampah.

“Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15 juta sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” tegas Reza.

Selain edukasi, KAI Divre II Sumbar secara konsisten melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan, sosialisasi keselamatan di sekolah, pemasangan banner keselamatan di titik rawan, peningkatan koordinasi bersama pemerintah daerah dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP), serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sementara itu, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas, Indria Flowerina, menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

“Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi dengan PT KAI Divre II Sumbar, kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori komunikasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya melalui edukasi kepada masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut untuk membangun budaya disiplin dan keselamatan di perlintasan kereta api,” ujar Indria.

Reza turut mengapresiasi partisipasi Universitas Dharma Andalas dan SMKN 6 Padang dalam kegiatan tersebut. “Kolaborasi antara KAI dan dunia pendidikan merupakan langkah strategis untuk menanamkan budaya sadar keselamatan sejak dini. Kami berharap pesan-pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga angka kecelakaan di perlintasan sebidang dapat terus ditekan,” ungkap Reza.

KAI Divre II Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk selalu disiplin saat melintasi perlintasan sebidang, mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan perjalanan kereta api, serta tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, Balai Teknik Perkeretaapian, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan melalui edukasi, peningkatan fasilitas, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Reza.(*)

 

INFONEWS-Rel kereta api di Sumatera Barat bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari perjalanan sejarah pembangunan daerah. Jalur ini pernah menjadi penghubung kawasan tambang batu bara Ombilin menuju Pelabuhan Emmahaven (kini Teluk Bayur), sekaligus membuka akses yang menghubungkan kawasan Pesisir hingga Pedalaman di Sumatera Barat, yaitu terhubungnya Pariaman ke Padang panjang, Bukittinggi hingga Payakumbuh dan Sawahlunto. Akibatnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi dan lanskap budaya maupun sosial terbentuk. Kini, rel tersebut tetap menjadi bagian penting mobilitas masyarakat menuju sekolah, tempat kerja, bandara, pusat ekonomi, dan destinasi wisata.

Sejarah tersebut kembali memperoleh makna strategis seiring arah kebijakan nasional dalam memperkuat konektivitas perkeretaapian Pulau Sumatra. Sumatera Barat memiliki modal besar berupa jaringan rel yang telah terbangun, aset prasarana, serta layanan yang hingga kini terus dimanfaatkan masyarakat.

Perkeretaapian di Sumatera Barat mulai berkembang pada akhir abad ke-19 untuk mendukung distribusi batu bara Ombilin. Stasiun Padang dibangun pada 1889 sebagai simpul distribusi menuju Pelabuhan Emmahaven, disusul Stasiun Pulau Air pada 1891 yang diresmikan pada 1 Oktober 1892. Selanjutnya jaringan rel berkembang hingga Kayu Tanam, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto, Pariaman, dan Naras.

Saat ini, KAI Divre II Sumatera Barat mengelola jaringan rel sepanjang 312,232 kilometer spoor (kmsp), terdiri dari 110,910 kmsp jalur aktif dan 201,322 kmsp jalur nonaktif. Operasional didukung 20 stasiun dan shelter penumpang serta 4 stasiun angkutan barang.

Layanan penumpang dilayani melalui KA Pariaman Ekspres, KA Minangkabau Ekspres, dan KA Lembah Anai, sedangkan angkutan barang melayani distribusi semen dan klinker pada relasi Indarung–Bukit Putus.

Kepercayaan masyarakat terhadap kereta api terus meningkat. Sepanjang Semester I 2026, KAI Divre II Sumatera Barat melayani 1.140.586 pelanggan, sementara angkutan barang mencapai 556.465 ton, terdiri atas 362.740 ton semen dan 193.725 ton klinker.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pelanggan meningkat dari sekitar 1,09 juta pada 2021 menjadi 1.978.241 pelanggan pada 2025, atau tumbuh sekitar 81 persen. KA Pariaman Ekspres menjadi layanan dengan jumlah pelanggan terbesar, sedangkan KA Lembah Anai juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah penyesuaian relasi perjalanan pada 2026.

Besarnya potensi tersebut turut didukung pertumbuhan sektor pariwisata Sumatera Barat. Berbagai destinasi seperti Jam Gadang, Danau Singkarak, Sawahlunto, Padang Panjang, dan Bukittinggi memiliki peluang semakin terkoneksi melalui transportasi berbasis rel. Di sisi lain, keberadaan jalur nonaktif seperti Naras–Sungai Limau, Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi, hingga Solok–Muaro Kalaban menjadi peluang pengembangan jaringan pada masa mendatang.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan sejarah panjang perkeretaapian Sumatera Barat merupakan modal penting dalam mendukung penguatan konektivitas Pulau Sumatra.

“Perkeretaapian di Sumatera Barat memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga manfaat yang terus dirasakan masyarakat. Kereta api mendukung mobilitas harian, sektor pariwisata, distribusi logistik, hingga akses menuju bandara. Hal ini menunjukkan transportasi berbasis rel masih memiliki ruang yang sangat besar untuk terus dikembangkan,” ujar Reza.

Ia menambahkan, tren peningkatan jumlah pelanggan dan angkutan barang menjadi indikator semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api.

“Apabila pengembangan jaringan maupun reaktivasi jalur dapat direalisasikan secara bertahap sesuai perencanaan pemerintah, kami optimistis kereta api akan semakin berperan dalam memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses menuju kawasan wisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. KAI Divre II Sumatera Barat siap mendukung pengembangan perkeretaapian sebagai bagian dari pembangunan transportasi nasional yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tutup Reza.

Sejarah panjang, tingginya kepercayaan masyarakat, serta potensi pengembangan jaringan menjadikan Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya konektivitas perkeretaapian Pulau Sumatra yang semakin terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.(*)

 

INFONEWS-Fraksi Partai Keadiln Sejahtera (PKS) memberikan apresiasib kepada Pemko Padang dalam Pendapatan. Hal terungkap dari penyampaian Ketua Fraksi PKS Rafdi, ST., di rapat paripurna, Jumat, 17 Juli 2026.

"Apresiasi kami berikan kepada Pemko Padang dalam Pendapatan, karena disepakati  optimisme  PAD  pada  anggaran  perubahan  ini  naik  diangka  Rp. 1,040 Trilyun, mengalami kenaikan sebesar Rp. 15,726 Miliar (1,54 %) dari target  PAD  2026  sebelumnya  sebesar  Rp.  1,024  Trilyun," katanya.  

Dikatakannya, secara  angka, kenaikan ini tergolong peningkatan yang realistis, bukanlah sebuah lonjakan yang fantastis.

Menurutnya, Pemerintah Kota Padang perlu mencermati Struktur PAD yang didominasi oleh sektor Pajak Daerah yang mencapai Rp. 818,6 Milyar atau menyumbang sekitar  78,7  %  dari  keseluruhan  total  PAD.  

Kata Rafdi, hal  tersebut  menggambarkan bahwa Kota Padang memiliki kerentanan fiskal akibat ketergantungan pada satu sektor pajak, sementara kontribusi sektor lain tergolong sangat minim, seperti Retribusi Daerah yang hanya sebesar Rp. 119,4 Miliar (11,5 %) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (dividen BUMD) sebesar Rp. 27,1 Miliar (2,6%).

"Kami berharap ada optimisme yang lebih dari target ini, karena realisasi yang cukup baik di Semester I tahun 2026 yang meski masih mencapai Rp. 455,048  Miliar  (44,42  %)  dari  target  2026,  tapi  hasil  ini  melampaui  tren historisnya di tahun 2025," ujarnya. 

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Kota Padang untuk  memperbaiki  layanan  publik  berbasis  digital,  kemudahan  perizinan  yang menghasilkan sumber pendapatan baru, serta penarikan pajak dan retribusi berbasis digital," lanjutnya. 

Ditegaskannya, digitalisasi pajak dan retribusi daerah bukan sekadar migrasi dari kertas ke layar komputer. Ini adalah revolusi transparansi yang secara paksa merampas ruang gelap transaksi. (*) 

 

INFONEWS-Data mengejutkan diungkap Ketua Fraksi PKS DRPD Kota Padang Rafdi, ST., di rapat paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda pendapat akhir fraksi, Jumat, 19 Juli 2026.

"Kami perlu menyampaikan, bahwa meski ada wacana relaksasi terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, namun tetap perlu perhatian terhadap kondisi belanja pegawai Kota Padang, yang pada APBD perubahan ini masih berada diatas angka 40 % persen. Hal ini adalah sinyal serius bahwa struktur APBD kita belum sehat," katanya. 

"Kami ingatkan agar segera diambil langkah korektif yang nyata dan terukur, jika tidak dilakukan, maka pemerintah kota sedang membiarkan  ruang  fiskal  terus  terkunci  oleh  belanja  rutin,  sementara kebutuhan  pembangunan  dan  pelayanan  publik  justru  terdesak.  Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena berisiko melemahkan kapasitas fiskal daerah dan menunjukkan lemahnya pengendalian belanja," lanjutnya.

Dikatakannya, beberapa OPD mendapat tambahan dana cukup besar di APBD Perubahan 2026  ini,  seperti  Dinas  PUPR,  Dinas  Perkim,  dll.  "Kami  ingatkan  bahwa amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa pengembalian TKD  bertujuan  untuk  pemulihan  daerah  setelah  bencana  ekologis  yang melanda  sejak  akhir  November  2025."

"Kami  berharap  OPD  -  OPD  ini  bisa mengoptimalkan  pelaksanaan  program  yang  sudah  direncanakan,  karena masih banyak persoalan infrastruktur yang terjadi di masyarakat. Masalah banjir, drainase, jalan berlubang, persoalan sampah, dan lain-lain," urainya.

Menurutnya, belanja  Hibah  pada  APBD  Perubahan  ini,  naik  dari  Rp.  78,64  Miliar menjadi Rp. 140,04 Miliar, sementara itu belanja Bantuan Sosial (Bansos) hanya naik dari Rp. 5,40 Miliar menjadi Rp. 5,70 Miliar. Adanya perbedaan alokasi hibah yang disalurkan ke organisasi atau lembaga non-pemerintah dengan  hibah  sosial,  mencerminkan  adanya  pergeseran  prioritas keberpihakan  anggaran  daerah.

Pergeseran  dari  anggaran  yang  diarahkan langsung untuk mengatasi risiko sosial mendesak seperti kemiskinan ekstrim, bencana, disabilitas, kelompok rentan, secara by name by address, kepada Hibah lembaga. Sama sama kita ketahui bahwa hibah ini sering kali menjadi ruang yang rentan ditumpangi kepentingan akomodatif kelompok atau ormas tertentu.

"Kami  ingatkan  dan  tegaskan  kepada  Pemerintah  Kota  Padang,  agar memperhatikan  dan  mempersiapkan  aspek  legal  dari  hibah  yang  akan dilaksanakan  secara  matang,  seperti  Perwako  dalam  penempatan  hibah, koordinasi dan pengawasan dengan lembaga keuangan vertikal seperti BPKP, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," cakapnya.  

Hal ini disebabkan karena proses  perencanaan dan  verifikasi pada  APBD  Perubahan  memiliki  jangka waktu  yang  jauh  lebih  pendek  dan  fleksibel  dibandingkan  dengan  APBD Induk. (*) 

 

INFONEWS-Struktur  APBD  Perubahan  2026  memproyeksikan  terjadinya  Defisit Anggaran  sebesar  Rp.  146,7  Milyar.  Demikian diungkap Ketua Fraksi PKS Rafdi, ST., di rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang, Jumat, 18 Juli 2026.

Menurutnya, defisit  ini  timbul  karena  Jumlah Pendapatan Daerah (Rp. 3,06 Triliun) lebih kecil daripada Jumlah Belanja Daerah (Rp. 3,21 Triliun). 

"Secara teknis penganggaran, defisit ini berhasil ditutupi secara sempurna oleh Pembiayaan Netto, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 157,48 Miliar yang dikurangi Pengeluaran berupa pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. SMI sebesar Rp. 10,77 Miliar," katanya.

Menutup  defisit  belanja  struktural  menggunakan  SiLPA  tahun  lalu merupakan  strategi  jangka  pendek  yang  berisiko.

"SiLPA  pada  hakikatnya mencerminkan efisiensi belanja atau kelebihan pendapatan tak terduga di tahun  lalu,  bukan  instrumen  berkelanjutan  untuk    membiayai  ekspansi belanja operasional rutin di tahun berjalan," ujarnya. 

Dikatakannya, setiap  rupiah  yang  dianggarkan  adalah  janji  pelayanan  kita  kepada masyarakat, mulai dari aspal jalan yang mulus, jaminan kesehatan, hingga ruang kelas yang layak. 

Ketika APBD menyisakan milyaran  rupiah di akhir tahun  anggaran,  maka  jangan  sampai  ada  program  strategis  untuk masyarakat yang tidak terlaksanakan. 

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa Ranperda Perubahan APBD 2026 yang telah disusun, dikaji dan dibahas bersama antara Banggar DPRD Kota Padang dan TAPD Pemerintah Kota Padang, dari proses perencanaan anggaran daerah," pungkasnya. (*) 

 

INFONEWS-Beberapa Catatan Fraksi PKB-UMMAT untuk perbaikan diantaranya akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal itu terungkap dari pendapat akhir Fraksi PKB-UMMAT yang disampaikan Zalmadi sebagai juru bicara di Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan dua agenda pada Jum'at siang, 17 Juli 2026.

"Menanggapi adanya penurunan dana transfer pusat akibat kebijakan pengetatan skema fiskal nasional yang memicudefisit daerah , SKPD penghasil PAD diminta melakukan intensifikasi secara agresif," katanya.

Dikatakannya, strategi utama yang harus segera dilakukan adalah sinkronisasi data kamar hotel/restoran, optimalisasi pemotongan hewan di RPH, Pajak dan Retribusi ruangan Parkir secara terbuka dan transparan serta penggalian potensi pajak air bawah tanah.

"Kepada seluruh OPD penghasil PAD untuk serius melakukan pelayanan secara prima, ramah dan professional terhadap masyarakat, serta tidak menghambat kelancaran pengurusan dokumen dokumen penting yang berbelit belit berkaitan dengan pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Padang," tegasnya.

Sementara itu Kepada Dinas Kesehatan, ia menegaskan, segera untuk melunasi temuan BPK Mengenai Tunjangan Umrah, untuk melakukan penghapusan aset yang tidak bisa lagi digunakan, melakukan rekomendasi gizi kepada Badan Gizi Nasional.

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, ia meminta, untuk dapat memberikan ruang disablitas dalam lowongan kerja dan pelatihan kerja, lakukan mediasi dan memenuhi hak dari karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Disamping itu, kata juru bicara fraksi yang dipimpin Yusri Latif ini lagi, masih terdapat aset yang rusak dan menjadi catatan untuk dilakukan penghapusan asset Inspektorat harus pro aktif dalam mencegah terjadinya temuan/kesalahan/kelalaian di OPD dalam melaksanakan program kegiatan. (*) 

 

INFONEWS-Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan tidak menyetujui alokasi hibah sebesar Rp3 miliar untuk PPMTI Batang Kabuang dalam anggaran Perubahan APBD 2026 ini. 

Hal ini terungkap dalam penyampaian Fraksi yang diketuai Wahyu Hidayat dengan Sekretaris Delma Putra ini pada rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.

Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang “Dapat Menerima” Rancangan  APBD  Perubahan  Kota  Padang  Tahun  Anggaran  2026 menjadi  APBD  Perubahan  Kota  Padang  Tahun  Anggaran  2026.

Keberatan  Prinsipil  Terhadap  Hibah  Rp3  Miliar  untuk  PPMTI  Batang Kabuang dalam Skema R3P 

Melalui juru bicaranya, Rachmad Wijaya yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Fraksi Partai Gerindra secara umum mendukung upaya Pemkot Padang dalam memperkuat lembaga pendidikan keagamaan.

Namun, terkait alokasi Belanja Hibah sebesar 3 miliar rupiah untuk Pondok Pesantren MTI (PPMTI)  Batang  Kabuang,  

"Kami  menyampaikan  keberatan  prinsipil. Keberatan ini didasarkan pada dua hal mendasar," katanya. 

1.    Ketidaksesuaian dengan Skema R3P: Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pascabencana  (R3P),  pembangunan kembali PPMTI Batang Kabuang telah menjadi prioritas nasional di mana  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  PUPR  menanggung penuh biaya konstruksi bangunan. 

"Peran Pemerintah Daerah dalam skema  ini  seharusnya  terbatas  pada  fasilitasi  administratif  atau dukungan non-struktural, bukan melalui pemberian hibah tunai dalam jumlah besar," tegasnya. 

Tidak sesuai Perwako Nomor 34 Tahun 2021: Alokasi hibah sebesar  3 miliar  rupiah  tersebut  melampaui  plafon  wajar  untuk  kategori lembaga  keagamaan  dan  tidak  melalui  mekanisme  seleksi  yang transparan serta kompetitif sebagaimana diamanatkan oleh tersebut. (*) 

 

INFONEWS-Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya bersuara lantang di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.

Fraksi  Partai  Gerindra  mengapresiasi  peningkatan  total  belanja daerah menjadi 3,20 triliun rupiah, sebagai manifestasi tanggung jawab moral  pemerintah  dalam  manajemen  pascabencana.

"Namun,  kami tidak bisa tinggal diam mengenai fakta bahwa 2,67 triliun rupiah, atau 83% dari anggaran, digunakan untuk belanja operasi," katanya. 

Menurutnya, di saat masyarakat mendesak  pembangunan  infrastruktur,  birokrasi  justru  menunjukkan tanda-tanda  in-efisiensi.

Ditegaskannya, peningkatan  belanja  operasi  sebesar  202,83 miliar  rupiah  seharusnya  menjadi  peringatan  bagi  kita  semua.  

Oleh karena itu, katanya lagi, fraksi Partai Gerindra percaya bahwa APBD Perubahan 2026 harus digunakan sebagai momentum awal untuk penyusunan Peta Jalan Restrukturisasi  Birokrasi  dan  Rasionalisasi  Tunjangan  Kinerja  melalui Roadmap  to  30%  &  Performance-Based.

"Kami  menuntut  transparansi mutlak mengenai komposisi peningkatan belanja operasi ini," katanya. (*) 

 

INFONEWS-Fraksi Partai Gerindra Kota Padang mencatat adanya lonjakan belanja modal dari 220,93 miliar Rupiah menjadi 525,62 miliar Rupiah, naik sebesar 137,9%.

Demikin disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.

Dikatakannya, peningkatan ini sejalan  dengan  kebutuhan  rekonstruksi  infrastruktur  dasar  dan  mitigasi bencana.

Peningkatan  ini  positif,  asalkan  disertai  pengawasan  ketat untuk  mencegah  mark-up  atau  menggelembungan  anggaran  pada proyek-proyek fisik yang tidak memiliki efek pengganda yang jelas bagi masyarakat yang terdampak. 

Menurutnya, merujuk pada  orientasi  belanja  yang  berfokus  pada  manajemen pra-bencana/pasca-bencana dan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra menekankan  bahwa  alokasi  tambahan  tersebut  harus  benar-benar menyentuh sektor-sektor penting, yaitu: 

a.  Infrastruktur Dasar & Mitigasi Bencana:  dalam bentuk, percepatan normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penguatan infrastruktur tahan gempa sebagai prioritas belanja modal.  

b.  Perlindungan  Sosial  &  Kesehatan:  dalam  bentuk  penguatan  jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan penyediaan akses ke layanan kesehatan berkualitas dan gratis.

Fraksi Gerindra meyakini bahwa pengurangan Anggaran Belanja Tak  Terduga  (BTT)  dari  8,31  miliar  rupiah  menjadi  5,01  miliar  rupiah  di tengah ketidakpastian pasca-bencana merupakan langkah berisiko. (*)

 

INFONEWS - Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa peningkatan PAD  sebesar  15,72  miliar  Rupiah,  atau  naik  1,54%  menjadi  1,04  triliun Rupiah,  seharusnya  tidak  hanya  bersifat  administratif  atau  hanya bergantung  pada  asumsi  makroekonomi.  

Demikian disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.

Dikatakannya, target  penerimaan  PAD  ini harus didukung oleh  transformasi digital yang radikal.   Sistem manual yang masih beroperasi di sebagian besar OPD penghasil PAD, termasuk Bapenda,  merupakan  sumber  utama  kebocoran  pendapatan  dan in-efisiensi  birokrasi. 

"Oleh  karena  itu,  Faksi  Partai  Gerindra  kembali menuntut percepatan implementasi e-retribusi dan e-pajak terintegrasi sebagaimana telah kami sampaikan secara keras dalam pembahasan KUA  PPAS  Perubahan  2026  lalu," tega jubir Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang. 

Seluruh  transaksi  PAD  harus  tercatat secara real-time dalam satu sistem terpusat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. 

"Kami juga mencatat penurunan target retribusi daerah sebesar 1,33 miliar  rupiah,  dari  120,75  miliar  rupiah  menjadi  119,42  miliar  rupiah, dibandingkan dengan pagu awal," cakapnya.

Dikatakannya, penurunan ini perlu dievaluasi, karena terjadi tepat pada saat daerah perlu mengoptimalkan semua sumber pendapatan  untuk  menutupi  peningkatan  biaya  operasional  dan pembiayaan  pasca-bencana.  

"Kami  percaya  bahwa  retribusi  daerah adalah  instrumen  fiskal  yang  seharusnya  bersifat  elastis  dan  responsif terhadap pemulihan ekonomi, bukan justru dikontraksikan," cakapnya. (*)

 

INFONEWS- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang mencatat adanya peningkatan signifikan pada alokasi belanja modal dalam R-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp220,93 miliar melonjak tajam menjadi Rp525,62 miliar, atau mengalami kenaikan mencapai 137,9 persen.

​Catatan kritis terkait kepatuhan regulasi dan restrukturisasi belanja pasca-bencana tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap R-APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026). Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Rachmad Wijaya, menjelaskan bahwa kenaikan alokasi anggaran ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi infrastruktur dasar serta mitigasi bencana di Kota Padang.

​Fraksi Gerindra menilai tren peningkatan belanja modal ini merupakan langkah positif, selama diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan ekstra diperlukan untuk mencegah praktik mark-up atau penggelembungam anggaran pada proyek-proyek fisik yang tidak memberikan dampak berganda (multiplier effect) secara jelas bagi masyarakat terdampak bencana.

​Mengingat orientasi belanja difokuskan pada manajemen bencana dan pelayanan publik, Gerindra menegaskan bahwa alokasi anggaran tambahan tersebut wajib menyentuh dua sektor vital. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana melalui normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, serta penguatan infrastruktur tahan gempa. Kedua, penguatan jaring pengaman sosial dan penyediaan akses layanan kesehatan gratis yang berkualitas.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melayangkan kritik terhadap pemotongan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menyusut dari Rp8,31 miliar menjadi Rp5,01 miliar. Kebijakan pengurangan dana darurat di tengah ketidakpastian kondisi pasca-bencana ini dinilai sebagai langkah yang cukup berisiko bagi stabilitas Kota Padang.

​Meski demikian, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas langkah penghapusan utang daerah sebesar Rp61,77 miliar yang dinilai positif bagi kesehatan fiskal kota. Gerindra mendukung kebijakan fiskal yang prudent ini, sembari mengingatkan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menggantikan utang tersebut betul-betul dimanfaatkan secara produktif.

​Poin penting lain yang menjadi sorotan serius adalah kemunculan pos anggaran baru berupa Belanja Transfer sebesar Rp5 miliar. Alokasi ini diperuntukkan sebagai Belanja Bantuan Keuangan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

​Pengalokasian dana solidaritas tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tertanggal 21 Mei 2026 yang diimplementasikan melalui Perwako dan Kepwako. Rachmad Wijaya menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar transaksi fiskal antar-daerah, melainkan wujud nyata solidaritas kemanusiaan berbasis nilai luhur bangsa dan agama.

​Gerindra menyatakan mendukung penuh bantuan kemanusiaan untuk Aceh tersebut, namun memberikan catatan tegas agar penyalurannya tetap mengedepankan integritas dan transparansi. Rasa empati harus dibingkai dalam tata kelola anggaran yang akuntabel agar setiap rupiah dana APBD Kota Padang benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memicu isu liar di lapangan. (*)

 

INFONEWS-Sesuai dengan dinamika yang berjalan dalam implementasi penyelenggaraan Pemerintahan, secara komprehensif perlu dikaji secara mendalam dan seksama.

"Semua itu perlu kita lakukan evaluasi untuk kemajuan Pemerintahan Kota Padang," kata Sekretaris Fraksi PKB UMMAT DPRD Kota Padang, Zalmadi, di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.


Dikatakannya, kemudian disisi lain, Fraksi PKB UMMAT menyarankan kepada Pemerintahan Kota Padang agar dalam mengambil kebijakan apapun selama menjalankan roda pemerintahan dalam pelaksanaan program agar tetap mengacu dan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

"Dan semua itu dilakukan agar jangan terjadi sikap perbuatan melawan hukum terhadap bagi para penyelenggara pemerintah di mata penegak hukum dikemudian hari," ujarnya.

Menurutnya, konsistensi pedoman itu harus tetap dipakai dan dipatuhi demi kesempurnaan dan kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang secara umum baik menurut pandangan mata publik maupun pandangan kaca mata penegak hukum nantinya.

Menurut Pandangan Fraksi PKB UMMAT, Pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2026 ini adalah menjadi Pelajaran penting bagi semua pihak, "Dimana dalam perjalan roda pemerintahan kita harus dihadapakan dengan berbagai regulasi regulasi baru. Sesuai dengan regulasi kita harus dihadapkan dengan pemotongan Dan Transfer Keuangan Daerah (TKD)," tegasnya.

Sehingga dalam menyikapi regulasi ini Pemerintahan Daerah harus mampu menyesuaikan dengan langkah efisiensi demi kesempurnaan jalanyanya roda pemerintahan dalam melakukan pengayoman dan pengelolaan pelayanan terhadap Masyarakat kota Padang.

Sementara itu, di bulan November pada penghujung akhir Tahun 2026 Kota Padang juga dihadapkan dengan ujian dan cobaan bencana yang cukup memprihatinkan. Sehingga menimbulkan beberapa fasilatas pemerintah berupa jalan dan jembatan serta fasilitas masyarakat , fasilitas rumah ibadah dan rumah rumah warga juga mengalami kerusakan berat.

"Kemudian terkait bencana ini juga, untuk membantu percepatan dan pemulihan perekonomian Masyarakat daerah sumber bencana agar pemerintahan daerah juga berjalan dengan baik. Pemerintahan Pusat mengembalikan dana pemotonan TKD kewilayah kena bencana di tiga provinsi dan Kabupaten / Kota termasuk Kota Padang," cakapnya.

Dalam hal ini Fraksi PKB UMMAT meminta Kepada Pemko Padang agar berhati hati dalam penggunaanya sesuai dengan rujukan pedoman SE Mendagri yang disampaikan kepada Kepala Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.  

"Berkenaan dengan itu berdasarkan pembahasan yang panjan dan a lot, baik ditingkat pansus maupun Banggar dan Internal fraksi. Terkait dengan situasi kebencanaan kita sama sama sudah sangat bisa memahami untuk melakukan kelancaran penyelesain pembanguna infrastruktur secara cepat dan tepat sasaran," katanya. 

Namun dalam hal ini, tegas Zalmadi, harus mematuhi dan mentaati aspek hukum dan kaiadah kaidah yang sah menyangkut peraturan peraturan sesuai dengan acuan yang benar dan jelas. (*) 

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.