Catatan kritis terkait kepatuhan regulasi dan restrukturisasi belanja pasca-bencana tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap R-APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026). Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Rachmad Wijaya, menjelaskan bahwa kenaikan alokasi anggaran ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi infrastruktur dasar serta mitigasi bencana di Kota Padang.
Fraksi Gerindra menilai tren peningkatan belanja modal ini merupakan langkah positif, selama diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan ekstra diperlukan untuk mencegah praktik mark-up atau penggelembungam anggaran pada proyek-proyek fisik yang tidak memberikan dampak berganda (multiplier effect) secara jelas bagi masyarakat terdampak bencana.
Mengingat orientasi belanja difokuskan pada manajemen bencana dan pelayanan publik, Gerindra menegaskan bahwa alokasi anggaran tambahan tersebut wajib menyentuh dua sektor vital. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana melalui normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, serta penguatan infrastruktur tahan gempa. Kedua, penguatan jaring pengaman sosial dan penyediaan akses layanan kesehatan gratis yang berkualitas.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melayangkan kritik terhadap pemotongan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menyusut dari Rp8,31 miliar menjadi Rp5,01 miliar. Kebijakan pengurangan dana darurat di tengah ketidakpastian kondisi pasca-bencana ini dinilai sebagai langkah yang cukup berisiko bagi stabilitas Kota Padang.
Meski demikian, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas langkah penghapusan utang daerah sebesar Rp61,77 miliar yang dinilai positif bagi kesehatan fiskal kota. Gerindra mendukung kebijakan fiskal yang prudent ini, sembari mengingatkan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menggantikan utang tersebut betul-betul dimanfaatkan secara produktif.
Poin penting lain yang menjadi sorotan serius adalah kemunculan pos anggaran baru berupa Belanja Transfer sebesar Rp5 miliar. Alokasi ini diperuntukkan sebagai Belanja Bantuan Keuangan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Pengalokasian dana solidaritas tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tertanggal 21 Mei 2026 yang diimplementasikan melalui Perwako dan Kepwako. Rachmad Wijaya menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar transaksi fiskal antar-daerah, melainkan wujud nyata solidaritas kemanusiaan berbasis nilai luhur bangsa dan agama.
Gerindra menyatakan mendukung penuh bantuan kemanusiaan untuk Aceh tersebut, namun memberikan catatan tegas agar penyalurannya tetap mengedepankan integritas dan transparansi. Rasa empati harus dibingkai dalam tata kelola anggaran yang akuntabel agar setiap rupiah dana APBD Kota Padang benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memicu isu liar di lapangan. (*)
Meski demikian, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas langkah penghapusan utang daerah sebesar Rp61,77 miliar yang dinilai positif bagi kesehatan fiskal kota. Gerindra mendukung kebijakan fiskal yang prudent ini, sembari mengingatkan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menggantikan utang tersebut betul-betul dimanfaatkan secara produktif.
Poin penting lain yang menjadi sorotan serius adalah kemunculan pos anggaran baru berupa Belanja Transfer sebesar Rp5 miliar. Alokasi ini diperuntukkan sebagai Belanja Bantuan Keuangan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Pengalokasian dana solidaritas tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tertanggal 21 Mei 2026 yang diimplementasikan melalui Perwako dan Kepwako. Rachmad Wijaya menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar transaksi fiskal antar-daerah, melainkan wujud nyata solidaritas kemanusiaan berbasis nilai luhur bangsa dan agama.
Gerindra menyatakan mendukung penuh bantuan kemanusiaan untuk Aceh tersebut, namun memberikan catatan tegas agar penyalurannya tetap mengedepankan integritas dan transparansi. Rasa empati harus dibingkai dalam tata kelola anggaran yang akuntabel agar setiap rupiah dana APBD Kota Padang benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memicu isu liar di lapangan. (*)