Demikin disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.
Dikatakannya, peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan rekonstruksi infrastruktur dasar dan mitigasi bencana.
Peningkatan ini positif, asalkan disertai pengawasan ketat untuk mencegah mark-up atau menggelembungan anggaran pada proyek-proyek fisik yang tidak memiliki efek pengganda yang jelas bagi masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, merujuk pada orientasi belanja yang berfokus pada manajemen pra-bencana/pasca-bencana dan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa alokasi tambahan tersebut harus benar-benar menyentuh sektor-sektor penting, yaitu:
a. Infrastruktur Dasar & Mitigasi Bencana: dalam bentuk, percepatan normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penguatan infrastruktur tahan gempa sebagai prioritas belanja modal.
b. Perlindungan Sosial & Kesehatan: dalam bentuk penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan penyediaan akses ke layanan kesehatan berkualitas dan gratis.
Fraksi Gerindra meyakini bahwa pengurangan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari 8,31 miliar rupiah menjadi 5,01 miliar rupiah di tengah ketidakpastian pasca-bencana merupakan langkah berisiko. (*)