Latest Post

Desember 05, 2025 ,

 

Infonews - Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Serda L Hutagalung melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama anggota Polsek muara Siberut di salah satu warga, Jumat (5/12/2025).


Dia menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan koordinasi antara Babinsa dengan aparat lainnya termasuk masyarakat.  


Dalam kesempatan tersebut, babinsa menyampaikan, bahwa pentingnya peran aktif warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah, karena tugas ini bukan aparat saja.


Dikatakan, berbicara soal wilayah yang berada dinpemukiman masyarakat potensi gangguan sangat banyak, sehingga sinergi antara TNI dan masyarakat sangat diperlukan" sebutnya.


"Kami mengharapkan partisipasi warga untuk saling mendukung terkait dengan keamanan wilayah agar tetap terjaga dengan aman dan nyaman" tuturnya.


Lebih lanjut di sampaikan, bahwa kegiatan Komsos ini juga menjadi sarana mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terkait kondisi wilayah di desa binaan.


Babinsa menegaskan komitmennya untuk mendampingi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti masukan dari warga.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 


INFONEWS -PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Ramp Check Kelengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan pelayanan dalam menghadapi Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung pada Selasa–Kamis (2–4/12).

Kegiatan diawali dengan pembukaan di Ruang Rapat Balai Yasa Padang, diikuti oleh Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan beserta jajaran manajemen Divre II Sumbar dan Tim Kantor Pusat, perwakilan Tim BTP Kelas II Padang dan DJKA Kemenhub.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa Ramp Check merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek layanan berada dalam kondisi siap operasi sehingga Angkutan Nataru 2025/2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. “Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada momen akhir tahun, tetapi juga merupakan kegiatan rutin yang bertujuan memastikan keselamatan pengoperasian perjalanan KA serta kenyamanan penumpang, baik di stasiun maupun selama perjalanan menggunakan kereta api,” ujarnya.

Pemeriksaan lapangan meliputi pengecekan sarana kereta api, fasilitas stasiun, serta pemenuhan kelengkapan SPM di seluruh wilayah operasi Divre II Sumbar. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa aspek, di antaranya:
- Aspek keselamatan, mencakup ketersediaan APAR di stasiun dan di atas KA, alat pemecah kaca, stiker prosedur evakuasi, pos kesehatan dengan petugas medis dan obat-obatan, kotak P3K di atas KA, serta unsur keselamatan lainnya.
- Aspek keamanan, meliputi keberadaan petugas keamanan, ketersediaan CCTV di stasiun dan di atas KA, serta fasilitas pendukung keamanan lainnya.
- Aspek kehandalan, mencakup layanan penjualan tiket, penyediaan informasi jadwal KA di stasiun dan di atas KA.
- Aspek kenyamanan, meliputi ruang tunggu, area boarding, toilet, mushala di stasiun, serta kebersihan di atas KA.
- Aspek lainnya yang mendukung pemenuhan standar pelayanan.

“Aspek pemeriksaan disesuaikan dengan klasifikasi kelas stasiun dan jenis KA,” tambah Reza.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur perkeretaapian dalam menjaga keandalan operasional serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama pada masa puncak perjalanan akhir tahun.

Kegiatan Ramp Check ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menjamin layanan yang berkualitas bagi pelanggan.
“Pelaksanaan Ramp Check ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan layanan yang diterima pelanggan sesuai standar dan terus meningkat. KAI Divre II Sumbar berupaya menindaklanjuti seluruh temuan secara cepat dan terukur agar perjalanan KA hingga akhir tahun nanti berjalan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi seluruh pelanggan,” lanjutnya.

“Kami berharap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan. KAI Divre II Sumbar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh aspek operasional siap mendukung mobilitas pelanggan pada masa Angkutan Nataru tahun ini,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Penanganan sampah pascabencana menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Padang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.Kamis (4/12/2025)

Dalam pertemuan tersebut, DLH melaporkan bahwa total sampah pascabencana di Kota Padang mencapai 3.327 ton, terdiri dari backlog sampah lima hari, sampah spesifik permukiman terdampak, dan hamparan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa dari hulu sungai.

Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mengungkapkan bahwa selama lima hari masa darurat, layanan Layanan Pengangkutan Sampah (LPS) hanya dapat berfungsi 25 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petugas LPS yang turut menjadi korban bencana. "Selama lima hari bencana, layanan LPS hanya berjalan sekitar 25%. Kondisi ini menyebabkan backlog sampah mencapai 1.237 ton. Banyak petugas kami yang terdampak langsung sehingga operasional sangat terbatas," ujar Fadelan.

Dari total 3.327 ton sampah tersebut, rincian komposisinya adalah backlog sampah lima hari: 1.237 ton. Sampah spesifik permukiman terdampak (25%): 990 ton. Material kayu gelondongan di sepanjang garis pantai 3,6 km: 1.100 ton. Kayu gelondongan menjadi komponen terbesar akibat derasnya arus sungai saat bencana, yang menyeret material dari hulu menuju kawasan pantai.

Fadelan menegaskan bahwa tidak semua material kayu akan diangkut ke TPA. Sejak hari pertama pemulihan, petugas LPS dan bank sampah telah melakukan pemilahan langsung di lapangan. "Sebagian besar kayu masih bernilai guna. Masyarakat pesisir bahkan memanfaatkannya untuk kebutuhan harian atau bahan bakar industri kecil. Kami juga berupaya agar tidak semua sampah kayu masuk ke TPA. Sebagian besar akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif," kata Fadelan.

Ia menambahkan, langkah tersebut diperlukan agar penanganan sampah pascabencana tetap efisien dan berwawasan lingkungan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa angka 3.327 ton menunjukkan betapa seriusnya dampak bencana terhadap sistem pengelolaan sampah Kota Padang.

Menurutnya, kota harus memiliki sistem penanganan darurat yang lebih siap dan tangguh. "Kami sangat prihatin melihat tumpukan sampah dalam jumlah sebesar ini. Artinya, sistem kita belum cukup siap menghadapi bencana besar. Ke depan, DLH dan seluruh OPD terkait harus memperkuat manajemen darurat agar layanan vital seperti pengangkutan sampah tidak lumpuh," tegas da Ay, panggilan akrab Helmi Moesim.

Ia juga mengapresiasi strategi DLH yang mengalihkan sebagian kayu ke masyarakat dan industri, namun menekankan bahwa pemulihan harus dilakukan cepat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. "Kami mendukung pemanfaatan ulang material kayu, tetapi percepatan pembersihan tetap penting agar tidak menjadi ancaman kesehatan. Penanganan ini harus selesai dalam target yang sudah ditetapkan," tambahnya.

DLH menyebutkan bahwa dengan pemilahan, pemanfaatan ulang, serta dukungan masyarakat dan pihak industri, pihaknya optimistis target penuntasan sampah pascabencana dalam sembilan hari dapat dicapai. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim. 

INFONEWS- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memaparkan total kerusakan infrastruktur pasca bencana banjir yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu. Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kota Padang, Kamis (04/12/2025).

Berdasarkan laporan resmi PUPR, total kerusakan infrastruktur mencapai Rp 242.257.370.855,10. Nilai tersebut mencakup dua sektor utama, yakni jalan dan jembatan dengan nilai Rp 157.894.870.855,10 serta bendungan dan sungai mencapai Rp 84.362.500.000,00

Dari seluruh titik yang terdampak, kerusakan terparah terjadi pada Jembatan Gunung Nago, Kelurahan Lambung Bukit, dengan estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencapai Rp 45 miliar.

Jembatan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat aktivitas ekonomi, sehingga kerusakannya dinilai sangat krusial dan mendesak untuk ditangani.

Dalam pemaparannya, Kadis PUPR Tri Hadiyanto menjelaskan bahwa tingginya angka kerusakan ini disebabkan oleh tingginya debit air, longsoran bantaran sungai, serta kerusakan struktur jalan yang sudah lama tidak mendapatkan rehabilitasi besar. "Kami melaporkan kerusakan ini secara apa adanya agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Jembatan Gunung Nago menjadi prioritas utama karena kerusakannya sangat parah dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Penanganan akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran,” jelas Tri.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar kerusakan membutuhkan intervensi struktural, bukan hanya perbaikan ringan, sehingga membutuhkan biaya besar dan dukungan pemerintah pusat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen saja, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. "Angka yang disampaikan PUPR menunjukkan betapa seriusnya kerusakan ini. Kami meminta pemerintah kota untuk segera menyusun skema penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan menunggu semua menjadi lebih parah," tegas Helmi.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi potensi keterbatasan anggaran daerah. "Kerusakan jembatan Gunung Nago Rp 45 miliar itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD tanpa dukungan tambahan. Maka koordinasi lintas lembaga harus dipercepat,” tambahnya.

Anggota Komisi III lainnya juga meminta agar seluruh rencana perbaikan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang jelas, termasuk skala prioritas, urgensi, dan kesiapan teknis. DPRD berkomitmen mengawal proses ini secara terbuka. Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan bahwa PUPR akan menyerahkan rincian teknis tahap penanganan per segmen serta proyeksi kebutuhan anggaran tambahan untuk dibahas dalam agenda lanjutan. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendampingi kunjungan Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kakorsabhara Baharkam Polri), Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, untuk meninjau masyarakat terdampak banjir bandang di SDN 02 Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kamis (4/12/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan langsung Polri terhadap wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Selain melihat kondisi sekolah dan fasilitas umum, rombongan juga menyapa warga serta menerima laporan terkait kebutuhan mendesak di lapangan.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh unsur TNI Polri yang telah bekerja tanpa henti sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan. "Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri. Mereka adalah garda terdepan yang membantu evakuasi, menjaga keamanan, hingga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Kerja keras ini sangat dirasakan masyarakat," ujar Maigus.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa kehadiran Kakorsabhara Baharkam Polri menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam membantu Kota Padang pulih dari bencana. "Kehadiran Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga memberi energi bagi kami. Ini bukti bahwa Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berdiri bersama masyarakat pada masa sulit. Warga membutuhkan rasa aman, dan Polri telah memberikan itu," kata Muharlion.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan, termasuk SDN 02 Cupak Tangah, yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang. "Anak-anak harus segera dapat kembali bersekolah dengan aman. Pemulihan ruang kelas dan fasilitas pendukung menjadi prioritas, dan kami siap mengawal anggarannya," tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kakorsabhara Baharkam Polri mendengarkan langsung aspirasi warga serta memastikan koordinasi antara Pemko Padang, BPBD, TNI-Polri, dan OPD terkait tetap berjalan optimal selama proses pemulihan.

Rombongan juga meninjau titik-titik yang masih memerlukan penanganan cepat, baik terkait lumpur yang menumpuk, akses jalan, maupun kebutuhan logistik masyarakat.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan kawasan terdampak, terutama yang berkaitan dengan fasilitas umum dan kebutuhan dasar warga. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025 ,

Infonews - Kebersihan adalah upaya masyarakat untuk memelihara lingkungannya dari sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman di wilayah kecamatan Sikakap, kepulauan Mentawai.


Melalui kegiatan tersebut, Bupati Mentawai, Rinto Wardana didampingi Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri, Danramil Sikakap di wakili Batuud Serma Ade Putra, Kapolsek Sikakap, Danpos Kamla, Danton Pamputer, Babinsa Serma Andi Arisandi, Kasus Sekecanatan Sikakap dan Masyarakat setempat, kamis (4/12/2025).


Dia mengajak masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.


"Mari kita menjaga kebersihan, agar lingkungan tetap bersih dan sehat, sehingga pengunjung yang datang ke Sikakap merasa aman dan nyaman" tuturnya.


Tak hanya itu sesuai misi kepala daerah menjadikan mentawai kota surfing dunia, tentu yang perlu di jaga adalah kebersihan, maka terkiat dengan sampah harus menjadi perhatian bersama.


"Soal sampah ini menjadi perhatian kita bersama dan peduli dengan kebersihan lingkungan, agar pengunjung yang datang ke Mentawai khususnya Sikakap merasa aman" ujarnya.


Dengan demikian di himbauan kepada masyarakat senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan.



Editor : Tim Redaksi



Baca selengkapnya »

Desember 04, 2025

 

INFONEWS-Komisi III DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang pada Kamis (04/12/2025) untuk membahas situasi transportasi dan aksesibilitas kota pascabencana. 

Dalam rapat tersebut, Dishub memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan serta mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan bahwa sejak hari pertama pascabencana, jajarannya fokus menjaga arus transportasi agar bantuan kemanusiaan tidak terhambat. "Dishub langsung mengefektifkan personel ke titik-titik yang rawan macet. Kami memastikan bantuan dari pusat dan lembaga kemanusiaan tidak terhambat ketika masuk Kota Padang. Selain itu, kami juga memberikan bantuan internal kepada petugas Dishub yang turut menjadi korban," ujar Ances.

Hingga saat ini, satu-satunya akses utama masuk Kota Padang yang masih dapat dilalui adalah jalur Sitinjau Lauik – Indarung. Kondisi ini memperparah kepadatan lalu lintas, terutama untuk kendaraan-kendaraan logistik.

Mengacu pada Pergub tentang Pembatasan Operasional Truk, Dishub menerbitkan edaran untuk membatasi truk masuk Kota Padang selama masa tanggap darurat hingga 8 Desember 2025. "Kami bertanggung jawab menjalankan edaran tersebut. Hanya kendaraan tertentu yang diperbolehkan masuk, seperti truk pembawa sembako, mobil tangki air, BBM, dan kendaraan yang membawa bantuan bagi korban bencana. Semuanya harus dengan pengawalan," jelas Ances.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyoroti dampak serius lumpuhnya jalur Padang–Solok. Menurutnya, kondisi ini mengancam ketersediaan pasokan pangan dan air bersih bagi masyarakat Kota Padang. "Kita menghadapi situasi darurat. Jalur Padang–Solok yang macet parah dan belum bisa dilalui membuat pasokan bahan pokok terhambat. Ini mengakibatkan suplai sembako dari Solok sulit masuk ke Padang. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat seperti harga cabai mahal dan air isi ulang langka" ujar Helmi Moesim.

Selain itu, krisis air bersih ikut memburuk karena air baku untuk kebutuhan Kota Padang sebagian besar bersumber dari Mata Air Gunung Talang, Solok. Kondisi jalur yang terputus menyebabkan banyak depot air minum isi ulang tutup.

Helmi menegaskan bahwa penanganan situasi ini membutuhkan koordinasi cepat dan terstruktur, bukan hanya antarOPD di lingkungan Pemko Padang, tetapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga. "Kita tidak bisa mengandalkan satu instansi saja. Ini darurat. Dishub, BPBD, PDAM, Dinas Sosial, hingga pemerintah provinsi harus duduk bersama memastikan jalur logistik kembali normal secepatnya," tegas Helmi.


Ia juga mengapresiasi langkah Dishub dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan, namun meminta agar mitigasi jangka pendek dan jangka panjang segera disusun.

Ances memastikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kelancaran pergerakan bantuan dan akses vital hingga kondisi kembali pulih. "Fokus kami adalah memastikan Kota Padang tidak terisolasi. Selama masa tanggap darurat, seluruh personel kami dikerahkan untuk mengurai kemacetan dan menjaga jalur masuk tetap aman bagi kendaraan bantuan," tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.