Latest Post

Januari 22, 2026

INFONEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mendorong Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pelaksanaan program jangka panjang berupa pembangunan sumur bor sebagai langkah antisipatif menghadapi kekeringan, khususnya pascabencana alam yang berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar DPRD Kota Padang, pada Kamis (22/1/ 2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan krisis air bersih sekaligus langkah strategis jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali berulang.

Dalam rapat tersebut, DPRD menerima laporan bahwa hingga saat ini telah masuk lebih dari 200 usulan titik pembangunan sumur bor dari berbagai kelurahan. 

Usulan tersebut sedang dalam tahap verifikasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Balai Wilayah Sungai.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa dampak pascabencana yang diperparah oleh musim kemarau telah menyebabkan banyak sumur dangkal milik warga mengering. 

Oleh karena itu, pembangunan sumur bor dinilai sebagai solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan.

“Kami minta setiap kecamatan dan kelurahan tidak hanya mengusulkan berdasarkan kondisi darurat saat ini, tetapi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai bagian dari mitigasi bencana ke depan. Penanganan ke depan tidak boleh lagi bersifat reaktif,” tegas Muharlion.

DPRD juga menekankan pentingnya peran aktif camat dan lurah dalam menyiapkan data serta memastikan kelengkapan persyaratan, mulai dari status dan hibah lahan, ketersediaan lokasi, hingga penetapan pengelola sumur bor. 

Hal ini dinilai krusial agar proses pembangunan tidak terhambat secara administratif.

Selain itu, DPRD meminta OPD terkait untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, mengingat rencana pembangunan sumur bor tersebut akan dilengkapi dengan menara air, hidran umum, serta sumber energi panel surya. 

DPRD berharap percepatan realisasi program ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang, khususnya di wilayah rawan kekeringan pascabencana.(*)

Baca selengkapnya »

Januari 22, 2026

INFONEWS -Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Agam dijadwalkan akan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Padang dalam rangka memperkaya wawasan serta referensi terkait pola, sistem, dan strategi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Kunjungan kerja tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis, (22/1/2026), dengan jumlah rombongan sebanyak 17 orang. Kegiatan ini mengusung agenda musyawarah dan studi banding, khususnya membahas eksistensi dan peran Badan Musyawarah (Bamus) dalam mendukung kinerja kelembagaan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam, Muhammad Risman, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis Bamus dalam tata kelola kelembagaan DPRD.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran dan pengalaman langsung dari DPRD Kota Padang, khususnya terkait bagaimana Bamus berperan dalam menyusun agenda kerja yang efektif, terukur, dan mampu menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD,” ujar Muhammad Risman.

Ia juga menambahkan bahwa pertukaran informasi dan pengalaman antar DPRD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta profesionalisme lembaga legislatif di daerah.

Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Padang, Suzi Helda, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. 

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif DPRD Kabupaten Agam untuk melakukan studi banding ke sini. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kedua lembaga untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam mendukung efektivitas peran Bamus serta kinerja DPRD secara keseluruhan,” ungkap Suzi Helda.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, pihak DPRD Kabupaten Agam juga telah membuka ruang koordinasi dan konfirmasi lebih lanjut.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kelembagaan serta penguatan fungsi legislatif melalui pertukaran informasi dan pengalaman antar DPRD di wilayah Sumatera Barat. (*)

Baca selengkapnya »

Januari 21, 2026
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan teguran keras kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait buruknya tata kelola di kawasan objek wisata Pantai Padang.

Muharlion mengaku sangat menyayangkan munculnya seruan blacklist dari warganet di media sosial akibat maraknya praktik pungutan liar (pungli) parkir dan harga kuliner yang tidak wajar.

Ia mendesak agar Satpol PP dimaksimalkan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke ikon wisata Kota Padang tersebut.

Penyataanitu dia sampaikan menyikapi suara sumbang netizen di media sosial yang mengeluhkan pengalaman buruk saat berwisata di Pantai Padang sampai ke telinga pimpinan legislatif.
Muharlion menegaskan bahwa kebocoran pengawasan tidak boleh terjadi lagi, mengingat personel Satpol PP saat ini sudah ditambah, termasuk dari tenaga outsourcing.

“Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke dalam daftar blacklist wisata, tentu akan sangat merugikan industri pariwisata kita. Kami minta Satpol PP dimaksimalkan agar tidak muncul citra negatif,” ujar Muharlion dengan tegas, Rabu (21/1/2026).

Politisi PKS ini menyoroti praktik parkir liar yang kerap memaksa pengunjung membayar di depan dengan tarif yang tidak masuk akal. Menurut Muharlion, Pemko Padang sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang sangat jelas untuk menindak tegas para juru parkir (jukir) liar yang meresahkan tersebut.

 “Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko dalam mengimplementasikannya. Kita tidak ingin citra pariwisata Kota Padang menjadi buruk di mata nasional maupun internasional,” tegasnya.

 Selain masalah parkir, Muharlion juga memberikan catatan merah terhadap perilaku oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering melakukan praktik “getok harga”. Ia meminta adanya pembinaan serius agar pedagang tidak menaikkan harga semena-mena yang dapat merusak citra keramahan warga Padang.

Ia menekankan bahwa kenyamanan pengunjung adalah kunci utama keberlanjutan ekonomi pariwisata. Jika wisatawan merasa nyaman, mereka tidak hanya akan kembali, tetapi juga membawa rombongan lebih banyak, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Muharlion mengingatkan Pemko Padang bahwa tuntutan wisatawan sebenarnya sangat sederhana, yakni tempat yang bersih, tarif parkir wajar, fasilitas layak, serta jaminan keamanan. Ia tidak ingin keindahan matahari terbenam di Pantai Padang kalah oleh semrawutnya tata kelola di lapangan.

Di akhir pernyataannya, ia mendesak pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan serius, Pantai Padang berisiko kehilangan pesonanya bukan karena alamnya, melainkan karena kegagalan pemerintah dalam menjawab harapan masyarakat.(bim)
Baca selengkapnya »

Januari 21, 2026 ,

 

Infonews - Guna mendukung perekonomian masyarakat, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Serda Marwi sambangi  tukang bengkel di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap,Kepulauan Mentawai, Rabu (21/1/2026).


Kegiatan sambang yang di lakukan Babinsa ini dalam rangka menjalin silahturahmi serta memotivasi tukang bengkel pak Ap untuk terus meningkatkan penghasilan.


"Motivasi yang kita berikan kepada tukang bengkel ini agar lebih semangat dalam meningkatkan penghasilan keluarga" tuturnya.


Kemudian Babinsa juga sarankan untuk meningkatkan kualitas hasil perbengkelan, agar konsumen nyaman dan pelanggan terus bertambah.


"Ini upaya kita dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, supaya motivasi yang kita sampaikan memberikan dampak bagi ekonomi keluarga" tukasnya.



Editor : Tim Redaksi


Baca selengkapnya »

Januari 20, 2026

 

INFONEWS– Dalam upaya meningkatkan pemahaman anggota DPRD Kota Pematangsiantar mengenai fungsi, tugas, dan wewenang legislatif, Komisi II DPRD Pematangsiantar melakukan Konsultasi Luar Daerah ke DPRD Kota Padang, Selasa, (20/1/2026), pukul 11.00 WIB.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan mendalami tugas pokok serta fungsi DPRD, sekaligus menjadi sarana pertukaran pengalaman dan informasi terkait pengelolaan pembangunan daerah.

Konsultasi tersebut mengangkat tema “Transformasi Penyuluh Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan di Daerah.”

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Pematangsiantar berharap dapat mempelajari berbagai strategi dan praktik terbaik dalam pengelolaan penyuluhan pertanian, yang dapat diterapkan di wilayahnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas legislasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kota Pematangsiantar.

Kunjungan diterima oleh Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Padang, Suzi Helda, yang menyambut rombongan dengan ramah.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak juga membahas potensi kerja sama dan pertukaran informasi antara DPRD kedua kota, sehingga sinergi antar-DPRD daerah dapat terus terjaga.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Pematangsiantar untuk memperkuat kapasitas anggota legislatif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara optimal, khususnya di sektor pertanian. (*)
Baca selengkapnya »

Januari 20, 2026

INFONEWS-Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat kembali dipertanyakan. Bukan soal gedung pemerintahan atau aktivitas birokrasi, melainkan kondisi jalan di wilayah pinggiran kota yang dinilai semakin memprihatinkan dan terkesan luput dari perhatian serius.

Di sejumlah kawasan yang dikenal masyarakat sebagai wilayah Papiko—seperti Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tangah, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung hingga Bungus Teluk Kabung—kerusakan jalan bukan lagi cerita baru. Aspal mengelupas, badan jalan berlubang, hingga permukaan yang bergelombang menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga.

Keluhan pun terus mengalir dari masyarakat, terutama warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jalan rusak membuat distribusi hasil panen tersendat, ongkos angkut meningkat, dan risiko kecelakaan kian tinggi. Ironisnya, kondisi ini terjadi di wilayah penyangga kota yang selama ini ikut menopang kebutuhan pangan Padang.

Situasi makin runyam setelah bencana banjir bandang melanda beberapa waktu lalu. Di Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah, banjir tak hanya merusak badan jalan, tetapi juga merobohkan jembatan dan memutus akses antarwilayah. Hingga kini, sebagian titik terdampak disebut belum tertangani maksimal.

Sorotan keras pun datang dari Ketua DPRD Padang, Muharlion. Ia menilai persoalan jalan rusak tak bisa lagi disikapi dengan alasan klasik atau sekadar wacana perencanaan.

“Terkait jalan-jalan yang rusak, kami minta Dinas PUPR Kota Padang segera turun tangan. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa ditangani lewat kegiatan rutin, lakukan sekarang. Kalau memang butuh perbaikan permanen, proses lelangnya juga harus segera berjalan,” tegas Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.

Menurutnya, membiarkan kondisi jalan rusak berlarut-larut sama saja dengan membiarkan aktivitas ekonomi warga terganggu. Apalagi Padang membawa status sebagai wajah Sumatera Barat di tingkat nasional.(*)

Muharlion juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di tengah kota. Wilayah pinggiran, kata dia, memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur layak, aman, dan mendukung produktivitas masyarakat.

Desakan ini sekaligus menjadi alarm bagi Dinas PUPR Kota Padang agar tidak lagi bersikap normatif. Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar daftar rencana di atas kertas. Jika tidak, sorotan terhadap kinerja pemerintah kota dipastikan akan semakin tajam.(*)
Baca selengkapnya »

Januari 20, 2026 ,

 

Infonews - Sebagai ujung tombak satuan teritorial mempunyai banyak peran ditengah masyarakat, dimana seorang Babinsa harus memiliki kemampuan penguasaan wilayah mulai dari Geo, Demo dan Komsos di wilayah yang menjadi binaanya, 


Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Serma Andi Arisandi dan Serda Marwi bangun kedekatan dengan mitra karib Rijon seorang Buruh di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap,Kepulauan Mentawai. Selasa (20/1/2026).


Dalam komsosnya itu, Babinsa ingatkan warga pekerja buruh untuk tetap menjaga  keselamatan bekerja dan saling menjaga silaturahmi sesama.


Kegiatan komsos dengan pekerja buruh yang tengah santai di salah satu warung, Babinsa juga berikan motivasi agar hasil dari pekerjaan dapat di manfaatkan untuk kebutuhan keluarga.


Komsos yang di lakukan ini, sebut Babinsa bukan hanya sekedar silahturahmi dengan pekerja buruh akan tetapi untuk mengetahui keluhan dari masyarakat.


"Kedekatan kita sebagai aparat teritorial ditengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan bisa membantu apa yang menjadi kesulitan warga" harapnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.