infonusantaranews.net

INFONEWS-Komisi II DPRD Kota Padang menggelar rapat koordinasi strategis bersama manajemen PT Semen Padang guna membahas optimalisasi pendapatan daerah pada Jumat (23/1/2026). 

Rapat yang dipimpin oleh anggota Komisi II, Surya Jufri Bitel, didampingi Indra Guswadi ini, membedah sejauh mana kontribusi raksasa semen tersebut terhadap APBD Kota Padang melalui sektor pendapatan yang bersumber dari aktivitas operasional perusahaan.

Surya Jufri menegaskan bahwa sebagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Padang, kontribusi PT Semen Padang terhadap pendapatan daerah harus berbanding lurus dengan pemanfaatan sumber daya alam yang diambil. 

Dia mengatakan, DPRD menginginkan transparansi data mengenai potensi pendapatan yang bisa digarap untuk menunjang pembangunan kota, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta rincian data terkait potensi pendapatan yang selama ini masuk ke kas daerah. Surya Jufri menyoroti pentingnya perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga memastikan ada imbal balik yang signifikan bagi Kota Padang sebagai daerah penghasil. Data ini krusial untuk memastikan target APBD Kota Padang dapat tercapai melalui sektor industri.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tengah berupaya keras menjaga stabilitas di tengah persaingan industri. PT Semen Padang berkomitmen untuk tetap menguasai pasar-pasar tradisional yang sudah dimiliki sebelumnya sebagai fondasi utama pendapatan perusahaan.

Idris menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya ingin mempertahankan pangsa pasar yang ada, tetapi juga mencari peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar ke wilayah-wilayah baru yang potensial. Hal ini menjadi perhatian serius manajemen karena peningkatan penjualan akan berdampak langsung pada kontribusi perusahaan terhadap daerah dan negara.

“Kami fokus menguasai pasar-pasar yang sudah kami kuasai sebelumnya, bahkan bila perlu meningkatkan pasarnya ke wilayah yang memungkinkan. Ini merupakan perhatian serius bagi kami karena berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan dan saran dari para pemangku kepentingan,” ujar Idris di hadapan anggota Komisi II.

Sementara anggota DPRD Indra Guswadi menyroti soal disparitas Harga Semen Padang yang jauh lebih mahal dari semen yang justru datang dari luar. 

"Semen Padang sebagai tuan rumah kenapa harganya lebih mahal dari semen dari luar, padahal mereka memiliki biaya yang lebih seperti untuk transportasi dan lainnya," kata politisi PPP itu.

Menanggapi hal itu, Idris mengatakan untuk menyikapi persoalan Harga, Semen Padang sudah mengeluarkan produk yang harganya bisa bersaing dengan semen dari luar yakni Semen Merdeka.

"Namun memang saat ini masih banyak yang belum tahu. Kedepan mungkin akan kita galakkan lagi promosi sehingga semen Merdeka lebih dikenal masyarakat," katanya.

DPRD Padang memberikan catatan bahwa ekspansi pasar harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Pihak Komisi II berharap strategi perluasan pasar ini dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga porsi pendapatan yang mengalir ke Kota Padang juga ikut terkerek naik secara signifikan di masa mendatang. (*)

Infonews - Untuk memastikan kondisi satuan di wilayah, Komandan Kodim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto S.Hub.Int lakukan kunjungan kerja ke Koramil 01/Sikabaluan, Jumat (23/1/2026).

Kunjungan kerja yang dilakukan orang nomor satu di Kodim 0319/Mentawai itu untuk melihat secara langsung kondisi satuan, baik kesiapan personel maupun sarana pendukung tugas di wilayah.

Dalam kunjungannya itu, Dandim lakukan pengecekan kesiapsiagaan anggota serta menerima laporan singkat dari Babinsa terkait pembinaan teritorial yang dilaksanakan di tengah masyarakat.

Tak hanya melakukan pengecekan, Dandim juga berdialog langsung dengan anggota Koramil guna mengetahui kondisi moril, disiplin, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Seluruh personel tetap menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat teritorial" ucap Dandim saat berikan arahan.

Dandim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Koramil 01/Sikabaluan bahwa kunjungan kerja ini di nilai mampu meningkatkan motivasi dan semangat personel di wilayah.

Editor : Tim Redaksi

Infonews - Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai periode 2018-2019 bertambah dua orang tersangka baru.

Kedua tersangka baru yang di tetapkan itu di sampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai, R A Yani pada Jumat (23/1/2026) dalam jumpa pers di Kantor Kejati Sumbar di dampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Rahmat Syarif dan Kasintel Tommy.

"Tersangka baru yang ditetapkan itu berinisial NS dan YD berkapsitas sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2017-2020" sebut R A Yani.

Dalam perkara tersebut mereka dijerat dengan pasal 603 KUHPidana Juncto (Jo) pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 20 huruf dan c dan d KUHPidana.

Subsider pasal 604 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 20 huruf c dan d KUHPidana.

"Penetapan tersangka ini berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli, bukti surat, dan fakta persidangan di pengadilan," jelasnya.

Meskipun telah berstatus sebagai tersangka, tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Mentawai untuk sementara belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Alasannya kedua tersangka dinilai kooperatif selama pemeriksaan.

Selain menetapkan dua tersangka baru, Kejari mentawai sebelumnya telah menetapkan Kamser Maroloan Sitanggang selaku Direktur Utama Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2017-2021 sebagai tersangka.

Berdasarkan penghitungan Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumbar disebutkan bahwa kasus tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp7,8 miliar.

Dalam perkara tersebut kini telah memasuki tahap penuntutan dan sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas IA Padang.

Kejari Kepualaun Mentawai berkomitmen penuh untuk menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Perusda Kemakmuran Mentawai ini 

secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terbuka terhadap pengawasan publik.

Editor : Tim Redaksi

Infonews - Tiga anggota Polres Mentawai dipecat dari anggota Polri karena tidak masuk dinas tanpa keterangan. Tiga polisi itu mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), setelah perbuatan mereka dinilai melanggar kode etik profesi.

Ketiga anggota yang dipecat adalah Brigadir Ismek Indra Bahri, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2025 karena terbukti melanggar kode etik dengan wujud tidak masuk dinas tanpa keterangan dan izin pimpinan yang sah.  

Berikut, Bripka Zico Tumpal Nainggolan, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2025 karena terbukti melanggar disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dan Bripka Aprijon Saputra, terhitung mulai tanggal 23 November 2025 karena melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.

Pemecatan ketiga personel polri itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Upacara PTDH terhadap ketiganya digelar pada Kamis (22/1/2026) yang di pimpin langsung Kapolres Mentawai, AKBP AKBP Rory Ratno A, S.E., M.M., M.Tr. Opsla.

Walaupun tanpa dihadiri oleh anggota di PTDH (In-Absensia), namun kegiatan tetap dilakukan dengan membawa foto yang bersangkutan dan dihadapkan kepada Kapolres Mentawai selaku Inspektur Upacara dengan memberi tanda silang pada foto.

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa upacara PTDH ini merupakan wujud komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi personel yang melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun kode etik. 

Ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang, penuh pertimbangan, dan senantiasa berpedoman pada koridor hukum yang berlaku.  

"Sebagai manusia biasa, saya merasa berat dan sedih untuk melakukan upacara ini karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja tetapi juga kepada keluarga besarnya" ucap Kapolres.

Dia menyampaikan, sebelum di lakukan pemecatan terhadap ketiga personel, langkah-langkah pembinaan telah dilakukan, tujuannya agar personel terkait bisa berubah menjadi lebih baik, hingga akhirnya dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.  

Kapolres menjelaskan bahwa pelaksanaan PTDH ini ditinjau dari beberapa asas penting yaitu, Asas Kepastian Hukum: Memberikan status hukum yang jelas bagi personel yang melakukan pelanggaran.  

Berikutnya, Asas Kemanfaatan: Pertimbangan mengenai seberapa besar manfaat bagi organisasi Polri terhadap penjatuhan hukuman PTDH tersebut dan Asas Keadilan : Memberikan reward kepada personel berprestasi dan punishment kepada yang terbukti melanggar.  

"Kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi, sebab tidak ada pimpinan yang ingin kehilangan anggotanya, apalagi melalui proses PTDH. Namun ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terkait keseimbangan antara reward dan punishment," kata Kapolres 

Diakhir amanat dia mengajak seluruh personel untuk mengambil hikmah dan pelajaran, serta menjadikan peristiwa ini sebagai sarana introspeksi diri agar dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku, (*).

Editor : Tim Redaksi

INFONEWS-Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kelurahan Koto Baru Nan XX, pada Kamis (22/1/2026).