Latest Post

 

Infonews - Dalam upaya menjalin kebersamaan dengan warga binaan, Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Serka Armen sambangi mitra karib di desa muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Senin (26/1/2026).


Kegiatan sambang yang di lakukan Babinsa itu melaksanakan komunikasi sosial dengan salah satu warga Rahman yang bekerja sebagai nelayan.


Dalam komsos itu, Serka Armen motivasi nelayan untuk selalu optimis melaksanakan aktivitas melaut, agar hasil yang di dapat memberikan dampak ekonomi kepada keluarga.


Selain itu juga memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan ikan tangkap yang di dapatkan nelayan.


Kegiatan ini, kata Babinsa salah satu solusi untuk membantu kesulitan masyarakat serta memberikan solusi ketika ada kendala dalam melaksanakan aktivitas.



Editor : Tim Redaksi

 

Infonews - Komsos merupakan salah satu sarana penting bagi Babinsa untuk mengenal lebih dekat warga binaannya. Selain sebagai media silaturahmi, kegiatan ini juga digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari masyarakat dan mengetahui situasi terkini di wilayah desa binaan. 


"Kegiatan Komsos ini menjadi salah satu cara untuk lebih dekat dengan warga, serta untuk mencari informasi yang relevan mengenai situasi di desa binaan," ucap Babinsa Koramil 01/Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai, Serka K Lubis saat diskusi bersama warga" Sabtu (24/1/2026).


Diia menjelaskan, kegiatan komsos yang di lakukan ini bagian dari tugas pokok seorang Babinsa yang harus senantiasa melaksanakan komunikasi sosial atau anjangsana.


"Hal ini kita lakukan untuk membangun kebersamaan dan keakraban dengan masyarakat serta memotivasi warga di desa binaan" ujarnya.


Selain itu mencari informasi, kegiatan ini juga sebagai sarana silaturahmi agar hubungan antara Babinsa dan warga semakin dekat dan harmonis.


Dalam kegiatan komsos kali ini bersama warga desa muara Sikabaluan Rendi yang berprofesi sebagai wiraswasta, dlama perbincangan Babinsa memotivasi warga untuk tetap optimis mengais rejeki.



Editor : Tim Redaksi

 

Camat Padang Selatan Wilman Muchtar bersama warga Kelurahan Batang Arau 

INFONEWS,PADANG- Melalui inovasi Kobar Semangat (Kopi Bareng Selatan Menyala dan Hangat), Camat Wilman Mukhtar berupaya melakukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Pada Jumat malam (23/1/2026). Kelurahan Batang Arau merupakan daerah yang pertama dilaunching Camat Wilman.

Camat Padang Selatan,Wilman Muchtar mengatakan, Kobar Semangat ini merupakan kegiatan kami sebagai sebuah inovasi dikecamatan Padang Selatan yang kita louncing di Kelurahan Batang Harau.

"Dimana Kobar Semangat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, gagasan dan ide ide masyarakat untuk disinergikan, serta mendukung progul-progul (progam-program unggulan) bapak Walikota Padang," ucap Wilman.

Dijelaskannya, dari Kobar Semangat yang dilakukan hari ini di kelurahan Batang Harau, pemerintah melalui kecamatan dapat mendengar langsung apa keinginan masyarakat disini, bagaimana disini pemerintah juga bisa menyampaikan keinginan

"Sehingga kawasan dan pemukiman di Batang Arau ini dapat tertata dengan baik dan dapat mendukung progul progul Walikota Padang, salahsatu diantaranya disini ada Jelajah Padang dan Padang Rancak," ungkap Camat Wilman.

Ia juga menyebut, Kobar Semangat ini diharapakan agar masyarakat kita dapat membarikan masukan dan menerima informasi dari pemerintah, terkait apa apa yang bisa dibersamai dan informasi apa yang dapat kita rangkum untuk perencanaan pembangunan dan penataan kawasan didaerah ini.

"Mungkin melalui inovasi yang kita lakukan hari ini, nantinya kita juga bisa menghadirkan Walikota Padang, bapak Fadly Amran atau Wakil Walikota, bapak Maigus Nasir karena himpunan-himpunan yang disampaikan masyarakat tadi membutuhkan kehadiran pimpinan kota juga," ucap Wilman.

Disebutkannya, bagaimana pimpinan kota juga dapat mendengarkan langsung aspirasi apa yang masyarakat sampaikan. Karena kawasan ini banyak stakeholdernya, seperti adanya Wilayah Balai Sungai, PT Pelindo dan juga wewenang dari pemerintah provinsi.

"Tentunya harus dengan kebersamaan kita menata ini, demi Batang Arau lebih baik kedepannya," harap Wilman.

Camat Padang Selatan ini juga menjelaskan, pada pertemuan ini adanya usulan, salah satunya bagaimana masyarakat nelayan disini dapat terakomodir, tanpa ada menghilangkan kearifan lokal. Kemudian mereka memiliki perekonomian yang baik.

"Tentu kita selaku pemerintah akan mengakomodir ini, melalui usulan ini setidaknya kita bisa melakukan penataan dengan perencanaan yang lebih baik.Makanya kita namakan Kobar Semangat (Kopi Bareng Selatan Menyala dan Hangat), itu adalah upaya perintah kecamatan untuk menjemput aspirasi masyarakat langsung dengan kopi setengah," pungkas Wilman.(**)

 

Krisis Air Bersih Memuncak, Rachmad Wijaya: Komisi II DPRD Padang Dorong Audit PDAM
INFONEWS,PADANG — Komisi II DPRD Kota Padang secara resmi mengajukan permohonan audit operasional terhadap Perumda Air Minum Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 tertanggal 23 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang, sebagai bentuk sikap tegas DPRD terhadap persoalan layanan air bersih yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa audit operasional bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen pengawasan serius untuk menguji kinerja dan tanggung jawab manajemen PDAM. Menurutnya, DPRD tidak bisa lagi menerima pengelolaan perusahaan daerah yang tidak terukur dan minim akuntabilitas.

“Ini bukan sekadar audit rutin. Kami ingin melihat secara terang benderang bagaimana PDAM dikelola, sejauh mana anggaran digunakan secara efisien, dan apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” tegas Rachmad Wijaya dari Fraksi Gerindra.Jum'at (23/1/2026).

Ia menambahkan, langkah audit diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Audit tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja operasional, efisiensi manajemen, hingga kepatuhan PDAM terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Dalam surat resmi tersebut, Komisi II DPRD Padang meminta agar Ketua DPRD menugaskan Inspektorat Kota Padang melalui Wali Kota Padang untuk segera melaksanakan audit operasional. Hasil audit nantinya diharapkan tidak berhenti pada laporan formal, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan layanan air bersih.

“Kami ingin audit ini objektif dan independen. Kalau ada persoalan struktural, manajerial, atau kebijakan yang keliru, harus dibuka apa adanya. DPRD tidak ingin masalah ini terus ditutup-tutupi,” ujar Rachmad dari Dapil Padang Selatan dan Padang Timur.

Rachmad Wijaya menegaskan, DPRD memiliki kewajiban moral dan politik sebagai representasi rakyat untuk memastikan setiap badan usaha milik daerah menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal. Menurutnya, layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikelola dengan pendekatan biasa-biasa saja.

“Air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika pelayanan terganggu dan keluhan masyarakat terus berulang, DPRD wajib hadir dan mengambil sikap,” katanya.

Permohonan audit operasional ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Kota Padang siap menaikkan tekanan politik apabila hasil audit nantinya menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan manajemen. Rachmad menegaskan, DPRD tidak akan ragu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memastikan perbaikan nyata di tubuh PDAM.

“Tujuan kami satu, pelayanan publik harus membaik. Kalau tidak ada perbaikan, tentu DPRD akan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.

Sejalan dengan langkah Komisi II, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan kesiapan menaikkan tekanan politik melalui penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran, apabila tidak segera dilakukan evaluasi total terhadap manajemen PDAM. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menilai krisis air bersih yang berlangsung sejak bencana banjir bandang akhir November 2025 mencerminkan kegagalan serius pelayanan publik.

“Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, aktivitas terganggu. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi kegagalan pelayanan publik yang nyata,” tegas Wahyu.

Fraksi Gerindra menilai manajemen PDAM gagal mengantisipasi dampak pascabencana, baik dalam pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih. Selain itu, pola komunikasi jajaran direksi PDAM di ruang publik dinilai tidak solutif dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan masyarakat. (*)

INFONEWS-Komisi II DPRD Kota Padang melayangkan kritik tajam terkait penurunan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang yang semula Rp22 miliar menjadi Rp14 miliar. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II yang dipimpin Surya Jufri Bitel bersama manajemen PT Semen Padang di gedung parlemen, Jumat (23/1/2026).

Surya Jufri Bitel mengingatkan bahwa distribusi CSR bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan hak masyarakat yang dijamin oleh PP No. 47 Tahun 2012 dan Permen BUMN No. 05. Sesuai amanat Perda No. 19 Tahun 2012, DPRD memiliki fungsi pengawasan ketat terhadap bagaimana dana tanggung jawab sosial ini didistribusikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Legislator dari Komisi II ini menyatakan kekecewaannya jika porsi CSR untuk Kota Padang terus menyusut. Menurutnya, sebagai daerah tempat berdirinya perusahaan dan lokasi pengambilan sumber daya alam, Kota Padang seharusnya mendapatkan persentase yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat guna menjawab isu pengangguran.

“Jika mengacu pada Permen BUMN bahwa CSR adalah 2 persen dari laba, kami ingin persentase untuk Kota Padang lebih besar. Kami sangat kecewa jika dari Rp22 miliar turun menjadi Rp14 miliar. Padahal masyarakat kita butuh program unggulan untuk mengatasi masalah ekonomi dan pengangguran,” tegas Surya Jufri dengan nada kecewa.

Data dari PT Semen Padang menyebutkan bahwa saat ini sekitar 97 persen dari alokasi Rp22 miliar sebelumnya telah didistribusikan untuk masyarakat Kota Padang. Namun, DPRD menilai jumlah tersebut masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan dampak lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah tersebut.

Pihak DPRD menuntut PT Semen Padang untuk menyiapkan program CSR yang lebih tepat sasaran, terutama yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan kemandirian masyarakat. Program-program tersebut diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menjadi solusi bagi persoalan isu pemberdayaan yang sedang berkembang saat ini.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PT Semen Padang melalui unit CSR menyatakan akan menampung seluruh aspirasi dari DPRD. Manajemen berjanji akan melakukan evaluasi internal mengenai penghitungan porsi CSR dan berupaya memberikan jawaban yang lebih memuaskan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan kemampuan finansial dan aturan laba bersih perusahaan.

Komisi II DPRD Padang menegaskan akan menunggu jawaban resmi dan data terbaru dari PT Semen Padang terkait kepastian angka CSR untuk tahun berjalan. Anggota dewan berharap perusahaan dapat memenuhi "hak masyarakat" tersebut tanpa ada pemotongan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar pabrik. (*)





INFONEWS-Komisi II DPRD Kota Padang menggelar rapat koordinasi strategis bersama manajemen PT Semen Padang guna membahas optimalisasi pendapatan daerah pada Jumat (23/1/2026). 

Rapat yang dipimpin oleh anggota Komisi II, Surya Jufri Bitel, didampingi Indra Guswadi ini, membedah sejauh mana kontribusi raksasa semen tersebut terhadap APBD Kota Padang melalui sektor pendapatan yang bersumber dari aktivitas operasional perusahaan.

Surya Jufri menegaskan bahwa sebagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Padang, kontribusi PT Semen Padang terhadap pendapatan daerah harus berbanding lurus dengan pemanfaatan sumber daya alam yang diambil. 

Dia mengatakan, DPRD menginginkan transparansi data mengenai potensi pendapatan yang bisa digarap untuk menunjang pembangunan kota, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta rincian data terkait potensi pendapatan yang selama ini masuk ke kas daerah. Surya Jufri menyoroti pentingnya perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga memastikan ada imbal balik yang signifikan bagi Kota Padang sebagai daerah penghasil. Data ini krusial untuk memastikan target APBD Kota Padang dapat tercapai melalui sektor industri.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tengah berupaya keras menjaga stabilitas di tengah persaingan industri. PT Semen Padang berkomitmen untuk tetap menguasai pasar-pasar tradisional yang sudah dimiliki sebelumnya sebagai fondasi utama pendapatan perusahaan.

Idris menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya ingin mempertahankan pangsa pasar yang ada, tetapi juga mencari peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar ke wilayah-wilayah baru yang potensial. Hal ini menjadi perhatian serius manajemen karena peningkatan penjualan akan berdampak langsung pada kontribusi perusahaan terhadap daerah dan negara.

“Kami fokus menguasai pasar-pasar yang sudah kami kuasai sebelumnya, bahkan bila perlu meningkatkan pasarnya ke wilayah yang memungkinkan. Ini merupakan perhatian serius bagi kami karena berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan dan saran dari para pemangku kepentingan,” ujar Idris di hadapan anggota Komisi II.

Sementara anggota DPRD Indra Guswadi menyroti soal disparitas Harga Semen Padang yang jauh lebih mahal dari semen yang justru datang dari luar. 

"Semen Padang sebagai tuan rumah kenapa harganya lebih mahal dari semen dari luar, padahal mereka memiliki biaya yang lebih seperti untuk transportasi dan lainnya," kata politisi PPP itu.

Menanggapi hal itu, Idris mengatakan untuk menyikapi persoalan Harga, Semen Padang sudah mengeluarkan produk yang harganya bisa bersaing dengan semen dari luar yakni Semen Merdeka.

"Namun memang saat ini masih banyak yang belum tahu. Kedepan mungkin akan kita galakkan lagi promosi sehingga semen Merdeka lebih dikenal masyarakat," katanya.

DPRD Padang memberikan catatan bahwa ekspansi pasar harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Pihak Komisi II berharap strategi perluasan pasar ini dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga porsi pendapatan yang mengalir ke Kota Padang juga ikut terkerek naik secara signifikan di masa mendatang. (*)

 

INFONEWS - Komisi II DPRD Kota Padang secara resmi mengajukan permohonan audit operasional terhadap Perumda Air Minum Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 tertanggal 23 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang, sebagai bentuk sikap tegas DPRD terhadap persoalan layanan air bersih yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa audit operasional bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen pengawasan serius untuk menguji kinerja dan tanggung jawab manajemen PDAM. Menurutnya, DPRD tidak bisa lagi menerima pengelolaan perusahaan daerah yang tidak terukur dan minim akuntabilitas.

“Ini bukan sekadar audit rutin. Kami ingin melihat secara terang benderang bagaimana PDAM dikelola, sejauh mana anggaran digunakan secara efisien, dan apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” tegas Rachmad Wijaya dari Fraksi Gerindra.

Ia menambahkan, langkah audit diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Audit tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja operasional, efisiensi manajemen, hingga kepatuhan PDAM terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Dalam surat resmi tersebut, Komisi II DPRD Padang meminta agar Ketua DPRD menugaskan Inspektorat Kota Padang melalui Wali Kota Padang untuk segera melaksanakan audit operasional. Hasil audit nantinya diharapkan tidak berhenti pada laporan formal, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan layanan air bersih.

“Kami ingin audit ini objektif dan independen. Kalau ada persoalan struktural, manajerial, atau kebijakan yang keliru, harus dibuka apa adanya. DPRD tidak ingin masalah ini terus ditutup-tutupi,” ujar Rachmad dari Dapil Padang Selatan dan Padang Timur.

Rachmad Wijaya menegaskan, DPRD memiliki kewajiban moral dan politik sebagai representasi rakyat untuk memastikan setiap badan usaha milik daerah menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal. Menurutnya, layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikelola dengan pendekatan biasa-biasa saja.

“Air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika pelayanan terganggu dan keluhan masyarakat terus berulang, DPRD wajib hadir dan mengambil sikap,” katanya.

Permohonan audit operasional ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Kota Padang siap menaikkan tekanan politik apabila hasil audit nantinya menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan manajemen. Rachmad menegaskan, DPRD tidak akan ragu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memastikan perbaikan nyata di tubuh PDAM.

“Tujuan kami satu, pelayanan publik harus membaik. Kalau tidak ada perbaikan, tentu DPRD akan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.

Sejalan dengan langkah Komisi II, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan kesiapan menaikkan tekanan politik melalui penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran, apabila tidak segera dilakukan evaluasi total terhadap manajemen PDAM. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menilai krisis air bersih yang berlangsung sejak bencana banjir bandang akhir November 2025 mencerminkan kegagalan serius pelayanan publik.

“Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, aktivitas terganggu. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi kegagalan pelayanan publik yang nyata,” tegas Wahyu.

Fraksi Gerindra menilai manajemen PDAM gagal mengantisipasi dampak pascabencana, baik dalam pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih. Selain itu, pola komunikasi jajaran direksi PDAM di ruang publik dinilai tidak solutif dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan masyarakat. (*)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.