Latest Post

Januari 26, 2026

INFONEWS -Anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Pauh–Lubuk Kilangan, Yusri Latif, menyatakan komitmennya untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam upaya sosialisasi dan penanganan pasca bencana di wilayahnya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat lebih siap dan proses pemulihan berjalan optimal.

Yusri Latif menegaskan bahwa daerah Pauh dan Lubuk Kilangan merupakan kawasan yang cukup rentan terhadap bencana alam, terutama banjir dan longsor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga setelahnya. “Penanganan pasca bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, harus melibatkan semua pihak,” ujarnya di sela - sela kesibukan di DPRD Padang. Senin (26/1)

Dalam kesempatan tersebut, Yusri juga mendorong Pemko Padang agar lebih intens menjalin komunikasi dengan Balai terkait serta Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kemen PU RI). Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. “Kita meminta kepada Pemko Padang untuk terus berkoordinasi dengan Balai dan Kemen PU RI agar pembangunan yang rusak akibat bencana bisa segera dipercepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, lambatnya perbaikan infrastruktur dapat berdampak pada aktivitas ekonomi dan keselamatan warga. Jalan rusak, jembatan terdampak, serta saluran air yang belum tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan bencana susulan. “Ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal rasa aman masyarakat,” kata Yusri.

Selain fokus pada pemerintah, Yusri Latif juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para relawan serta donatur yang telah membantu penanganan pasca banjir beberapa waktu lalu. Menurutnya, peran relawan sangat nyata dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada relawan dan para donatur yang telah hadir membantu warga,” ungkapnya.

Ia menilai kehadiran relawan di tengah masyarakat menjadi bukti kuatnya solidaritas sosial di Kota Padang. Bantuan logistik, tenaga, hingga dukungan moral yang diberikan sangat meringankan beban warga. “Mereka sangat membantu Pemko Padang dalam penanganan pasca banjir, terutama di saat-saat darurat,” lanjutnya.

Yusri berharap, ke depan sinergi antara DPRD, Pemko, pemerintah pusat, relawan, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang solid, ia optimistis penanganan bencana di Kota Padang akan semakin cepat, tepat, dan berkelanjutan. “Bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita minimalkan jika semua pihak bergerak bersama. Inilah semangat kolaborasi yang ingin terus kita bangun untuk Padang yang lebih tangguh,” tutup Yusri Latif.(*)
Baca selengkapnya »

Januari 26, 2026

INFONEWS -Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan dukungan penuh dan menyambut baik kunjungan audiensi Universitas Tamansiswa Padang di Ruang Ketua DPRD Kota Padang, Senin (26/1/2026).

Audiensi ini bertujuan mempererat silaturahmi serta membahas peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi Pegawai dan Anggota DPRD Kota Padang melalui Program S1, S2, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Selain itu, pertemuan juga direncanakan membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Universitas Tamansiswa Padang tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur dan wakil rakyat.

“Kami di DPRD Kota Padang menyambut baik dan mendukung penuh rencana kerjasama dari Universitas Tamansiswa Padang. Peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Muharlion.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Padang terbuka untuk kerja sama yang berorientasi pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama yang berdampak langsung pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Muharlion menilai kolaborasi antara DPRD dan perguruan tinggi sangat strategis dalam mendukung penguatan sumber daya manusia dan pembangunan daerah.

Universitas Tamansiswa Padang berharap DPRD Padang bisa memberikan support dan menjadi langkah awal kerja sama berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul di Kota Padang dan Sumatera Barat. (*)
Baca selengkapnya »

Januari 26, 2026

INFONEWS - DPRD Kota Padang menggelar hearing dengan Dinas Pertanahan Kota Padang serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (26/1). Rapat tersebut membahas status aset Pemerintah Kota Padang berupa lahan bekas rumah potong hewan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, mempertanyakan perubahan status lahan dari Hak Pakai (HP) Nomor 37 menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 758. Ia menilai, lahan seluas 6.245 meter persegi tersebut telah lebih dari 40 tahun tidak digunakan oleh penerima HGB dan tidak terdapat bangunan di atasnya.

Menurut Usmardi, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat kebutuhan Pemerintah Kota Padang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemko Padang harus mengelola dan memanfaatkan seluruh aset daerah yang ada agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, apabila lahan tersebut saat ini merupakan aset Pemko Padang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Padang untuk pemanfaatan lahan tersebut. Namun jika masih dikuasai pihak lain, DPRD akan mempertanyakan alasan tidak dimanfaatkannya lahan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa HP 37 diterbitkan pada tahun 1973 dan telah mengalami beberapa kali peralihan penguasaan kepada perorangan maupun badan usaha. “Untuk saat ini kami belum dapat mengambil keputusan. Kami akan melakukan pendalaman dengan menemui pihak-pihak yang berkepentingan,” katanya.

Desmon menyebutkan, lahan tersebut sebelumnya dikuasai oleh PT Pembangunan Sumbar, kemudian beralih ke PT Graha Sarana Duta, Bank Danamon, dan terakhir oleh PT Cometan Roven.

Ia menambahkan, masa berlaku HGB atas lahan tersebut akan berakhir pada 1 November 2025 dan saat ini pihak pemegang hak tengah mengajukan pembaruan. “Kami akan meminta arahan dan petunjuk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pimpinan terkait sebelum mengambil keputusan,” tutupnya.(bim)
Baca selengkapnya »

Januari 26, 2026 ,

 

Infonews - Dalam upaya menjalin kebersamaan dengan warga binaan, Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Serka Armen sambangi mitra karib di desa muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Senin (26/1/2026).


Kegiatan sambang yang di lakukan Babinsa itu melaksanakan komunikasi sosial dengan salah satu warga Rahman yang bekerja sebagai nelayan.


Dalam komsos itu, Serka Armen motivasi nelayan untuk selalu optimis melaksanakan aktivitas melaut, agar hasil yang di dapat memberikan dampak ekonomi kepada keluarga.


Selain itu juga memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan ikan tangkap yang di dapatkan nelayan.


Kegiatan ini, kata Babinsa salah satu solusi untuk membantu kesulitan masyarakat serta memberikan solusi ketika ada kendala dalam melaksanakan aktivitas.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Januari 25, 2026 ,

 

Infonews - Komsos merupakan salah satu sarana penting bagi Babinsa untuk mengenal lebih dekat warga binaannya. Selain sebagai media silaturahmi, kegiatan ini juga digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari masyarakat dan mengetahui situasi terkini di wilayah desa binaan. 


"Kegiatan Komsos ini menjadi salah satu cara untuk lebih dekat dengan warga, serta untuk mencari informasi yang relevan mengenai situasi di desa binaan," ucap Babinsa Koramil 01/Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai, Serka K Lubis saat diskusi bersama warga" Sabtu (24/1/2026).


Diia menjelaskan, kegiatan komsos yang di lakukan ini bagian dari tugas pokok seorang Babinsa yang harus senantiasa melaksanakan komunikasi sosial atau anjangsana.


"Hal ini kita lakukan untuk membangun kebersamaan dan keakraban dengan masyarakat serta memotivasi warga di desa binaan" ujarnya.


Selain itu mencari informasi, kegiatan ini juga sebagai sarana silaturahmi agar hubungan antara Babinsa dan warga semakin dekat dan harmonis.


Dalam kegiatan komsos kali ini bersama warga desa muara Sikabaluan Rendi yang berprofesi sebagai wiraswasta, dlama perbincangan Babinsa memotivasi warga untuk tetap optimis mengais rejeki.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Januari 24, 2026

 

Camat Padang Selatan Wilman Muchtar bersama warga Kelurahan Batang Arau 

INFONEWS,PADANG- Melalui inovasi Kobar Semangat (Kopi Bareng Selatan Menyala dan Hangat), Camat Wilman Mukhtar berupaya melakukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Pada Jumat malam (23/1/2026). Kelurahan Batang Arau merupakan daerah yang pertama dilaunching Camat Wilman.

Camat Padang Selatan,Wilman Muchtar mengatakan, Kobar Semangat ini merupakan kegiatan kami sebagai sebuah inovasi dikecamatan Padang Selatan yang kita louncing di Kelurahan Batang Harau.

"Dimana Kobar Semangat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, gagasan dan ide ide masyarakat untuk disinergikan, serta mendukung progul-progul (progam-program unggulan) bapak Walikota Padang," ucap Wilman.

Dijelaskannya, dari Kobar Semangat yang dilakukan hari ini di kelurahan Batang Harau, pemerintah melalui kecamatan dapat mendengar langsung apa keinginan masyarakat disini, bagaimana disini pemerintah juga bisa menyampaikan keinginan

"Sehingga kawasan dan pemukiman di Batang Arau ini dapat tertata dengan baik dan dapat mendukung progul progul Walikota Padang, salahsatu diantaranya disini ada Jelajah Padang dan Padang Rancak," ungkap Camat Wilman.

Ia juga menyebut, Kobar Semangat ini diharapakan agar masyarakat kita dapat membarikan masukan dan menerima informasi dari pemerintah, terkait apa apa yang bisa dibersamai dan informasi apa yang dapat kita rangkum untuk perencanaan pembangunan dan penataan kawasan didaerah ini.

"Mungkin melalui inovasi yang kita lakukan hari ini, nantinya kita juga bisa menghadirkan Walikota Padang, bapak Fadly Amran atau Wakil Walikota, bapak Maigus Nasir karena himpunan-himpunan yang disampaikan masyarakat tadi membutuhkan kehadiran pimpinan kota juga," ucap Wilman.

Disebutkannya, bagaimana pimpinan kota juga dapat mendengarkan langsung aspirasi apa yang masyarakat sampaikan. Karena kawasan ini banyak stakeholdernya, seperti adanya Wilayah Balai Sungai, PT Pelindo dan juga wewenang dari pemerintah provinsi.

"Tentunya harus dengan kebersamaan kita menata ini, demi Batang Arau lebih baik kedepannya," harap Wilman.

Camat Padang Selatan ini juga menjelaskan, pada pertemuan ini adanya usulan, salah satunya bagaimana masyarakat nelayan disini dapat terakomodir, tanpa ada menghilangkan kearifan lokal. Kemudian mereka memiliki perekonomian yang baik.

"Tentu kita selaku pemerintah akan mengakomodir ini, melalui usulan ini setidaknya kita bisa melakukan penataan dengan perencanaan yang lebih baik.Makanya kita namakan Kobar Semangat (Kopi Bareng Selatan Menyala dan Hangat), itu adalah upaya perintah kecamatan untuk menjemput aspirasi masyarakat langsung dengan kopi setengah," pungkas Wilman.(**)
Baca selengkapnya »

Januari 24, 2026

 

Krisis Air Bersih Memuncak, Rachmad Wijaya: Komisi II DPRD Padang Dorong Audit PDAM
INFONEWS,PADANG — Komisi II DPRD Kota Padang secara resmi mengajukan permohonan audit operasional terhadap Perumda Air Minum Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 tertanggal 23 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang, sebagai bentuk sikap tegas DPRD terhadap persoalan layanan air bersih yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa audit operasional bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen pengawasan serius untuk menguji kinerja dan tanggung jawab manajemen PDAM. Menurutnya, DPRD tidak bisa lagi menerima pengelolaan perusahaan daerah yang tidak terukur dan minim akuntabilitas.

“Ini bukan sekadar audit rutin. Kami ingin melihat secara terang benderang bagaimana PDAM dikelola, sejauh mana anggaran digunakan secara efisien, dan apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” tegas Rachmad Wijaya dari Fraksi Gerindra.Jum'at (23/1/2026).

Ia menambahkan, langkah audit diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Audit tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja operasional, efisiensi manajemen, hingga kepatuhan PDAM terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Dalam surat resmi tersebut, Komisi II DPRD Padang meminta agar Ketua DPRD menugaskan Inspektorat Kota Padang melalui Wali Kota Padang untuk segera melaksanakan audit operasional. Hasil audit nantinya diharapkan tidak berhenti pada laporan formal, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan layanan air bersih.

“Kami ingin audit ini objektif dan independen. Kalau ada persoalan struktural, manajerial, atau kebijakan yang keliru, harus dibuka apa adanya. DPRD tidak ingin masalah ini terus ditutup-tutupi,” ujar Rachmad dari Dapil Padang Selatan dan Padang Timur.

Rachmad Wijaya menegaskan, DPRD memiliki kewajiban moral dan politik sebagai representasi rakyat untuk memastikan setiap badan usaha milik daerah menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal. Menurutnya, layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikelola dengan pendekatan biasa-biasa saja.

“Air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika pelayanan terganggu dan keluhan masyarakat terus berulang, DPRD wajib hadir dan mengambil sikap,” katanya.

Permohonan audit operasional ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Kota Padang siap menaikkan tekanan politik apabila hasil audit nantinya menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan manajemen. Rachmad menegaskan, DPRD tidak akan ragu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memastikan perbaikan nyata di tubuh PDAM.

“Tujuan kami satu, pelayanan publik harus membaik. Kalau tidak ada perbaikan, tentu DPRD akan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.

Sejalan dengan langkah Komisi II, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan kesiapan menaikkan tekanan politik melalui penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran, apabila tidak segera dilakukan evaluasi total terhadap manajemen PDAM. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menilai krisis air bersih yang berlangsung sejak bencana banjir bandang akhir November 2025 mencerminkan kegagalan serius pelayanan publik.

“Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, aktivitas terganggu. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi kegagalan pelayanan publik yang nyata,” tegas Wahyu.

Fraksi Gerindra menilai manajemen PDAM gagal mengantisipasi dampak pascabencana, baik dalam pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih. Selain itu, pola komunikasi jajaran direksi PDAM di ruang publik dinilai tidak solutif dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan masyarakat. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.