Latest Post

Februari 13, 2026 ,

 

Infonews - Pemerintahan Kecamatan Sikakap bersama aparat gabungan melaksanakan gerakan aksi bersih di sepanjang Fasilitas Umum (Fasum) di wilayah kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Jumat (13/2/2026).


Kegiatan aksi bersih di pimpin langsung Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri melibatkan Danramil 04/Sikakap, Kapolsek Sikakap, Dan Pos Pamputer beserta anggota satgas, Kepala Puskesmas Sikakap, Babinsa Koramil 04/Sikakap, anggota Pos Kamla, Aparatur Camat, Apartus Desa Sikakap dan Aparatur Puskesmas.


Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri menyampaikan, kegiatan aksi bersih yang di lakukan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman di wilayah kecamatan Sikakap.


Selain itu kegiatan aksi bersih tersebut merupakan komitmen pemerintahan kecamatan Sikakap sekaligus menindaklanjuti dari misi visi kepala daerah terkait dengan persoalan sampah.


"Wilayah kecamatan Sikakap kita akan terus berupaya untuk menuntaskan persoalan sampah" sebut Camat.


Ditempat yang sama Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serma Andi Arisandi menyampaikan, aksi bersih yang melibatkan aparat gabungan merupakan bentuk sinergitas TNI dengan jajaran pemerintahan kecamatan dalam menuntaskan persoalan sampah.


Persoalan sampah ini, kata Babinsa tidak hanya di laksanakan pihak pemerintah juga melibatkan TNI sesuai dengan intruksi pimpinan di atas.


"Kami sebagai Babinsa yang berada di setiap wilayah binaan harus melaksanakan perintah terkait dengan penanganan sampah" sebutnya.


Dia menambahkan, kegiatan aksi bersih ini akan terus berlangsung dengan melakukan kordinasi bersama pihak kecamatan, sehingga persoalan sampah di wilayah Sikakap bisa tuntas dan pengunjung datang merasa nyaman dan aman.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Februari 13, 2026

 

INFONEWS-Menyambut libur panjang akhir pekan sekaligus dalam rangka mengakomodir mobilitas masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2026 atau 2577 Kongzili yang jatuh pada Selasa, 17 Februari mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyiapkan total 31.168 tempat duduk atau rata-rata 7.792 tempat duduk per hari untuk perjalanan kereta api pada periode 14–17 Februari 2026.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa KAI menghadirkan tiga layanan kereta api lokal untuk mendukung mobilitas masyarakat Sumatera Barat, yaitu KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aei - BIM, KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima-Naras dan KA Lembah Anai relasi Kayutanam - Padang.

KA Pariaman Ekspres yang beroperasi sebanyak 10 perjalanan dalam sehari ini melayani rute Pauh Lima–Padang–Pariaman-Naras. Dengan harga tiket sebesar Rp5.000. Kereta ini menjadi pilihan favorit wisatawan dan masyarakat lokal untuk mengunjungi Pantai Gandoriah di Pariaman

KA Minangkabau Ekspres beroperasi sebanyak 12 perjalanan dalam sehari ini melintasi rute BIM–Stasiun Pulau Aie. Dengan harga tiket Rp. 10.000,-. Tak hanya mendukung konektivitas, layanan ini juga menawarkan pengalaman wisata yang edukatif dan ramah pelajar melalui program tiket rombongan edukatif.

KA Lembah Anai beroperasi sebanyak 6 perjalanan melayani rute Kayu Tanam–Padang. Pengguna jasa kereta api ini dapat menikmati pemandangan alam yang asri sepanjang perjalanan.

“Kehadiran ketiga layanan kereta api ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan perekonomian lokal” ujar Reza.

Reza menambahkan dengan tarif yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, kereta api menjadi moda transportasi pilihan bagi wisatawan dan masyarakat untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Minangkabau.

“Untuk mempermudah pengguna jasa kereta api, tiket kereta api Lokal dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI. Penjualan tiket kereta api akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu H-7 keberangkatan” imbuhnya.

Reza mengingatkan kembali agar pelanggan membeli tiket hanya melalui aplikasi Access by KAI untuk menghindari modus penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan keandalan jadwal keberangkatan dan kedatangan, KAI memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, tertib, dan menyenangkan.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti long weekend ini,” tutup Reza.(*)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal perjalanan KA serta pengembalian tiket, pelanggan dapat menghubungi:
Media Sosial: @KAI121
Email: cs@kai.id
WhatsApp KAI121: 0811-1211-1121
Baca selengkapnya »

Februari 12, 2026

 

INFONEWS-Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Raya Padang mendatangi Gedung DPRD Kota Padang, Kamis (19/2/2026), untuk melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Komisi II DPRD setempat.

Pertemuan tersebut merupakan buntut dari penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang di kawasan pasar.

Rombongan PKL dipimpin Budi Syahrial dan diterima langsung Ketua Komisi II Rahmat Wijaya bersama sejumlah anggota dewan.

Turut hadir perwakilan dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam pertemuan itu, para PKL meminta kebijakan khusus kepada Pemko Padang agar diizinkan kembali berjualan di lokasi semula, seperti selasar pertokoan dan beberapa titik yang telah ditertibkan, selama satu bulan penuh hingga Lebaran 2026.

Menurut perwakilan pedagang, permintaan tersebut bersifat sementara. Setelah masa Ramadan dan Idulfitri berakhir, mereka menyatakan kesediaan untuk kembali menempati lokasi relokasi yang telah disediakan pemerintah di kawasan yang dikenal sebagai Fase VII (Vase VII).

Namun hingga akhir hearing, belum ada keputusan final. Para pedagang diminta tetap berjualan sesuai kebijakan Pemko saat ini, yakni di lokasi relokasi yang telah ditentukan dan tidak lagi menggunakan bahu jalan maupun selasar pertokoan.

Ketua Komisi II, Rahmat Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

“Hari ini kita menerima aspirasi kawan-kawan PKL, baik dari basement maupun pedagang selasar. Permintaan mereka ingin tetap berjualan satu bulan penuh selama Ramadan hingga Lebaran. Namun kita tidak bisa memutuskan sendiri,” ujarnya usai pertemuan, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, hasil rapat internal Komisi II akan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya dibahas bersama Wali Kota, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan guna mencari solusi terbaik.

“Kita akan konsultasi dan rapat lanjutan dalam waktu dekat, kemungkinan besok atau lusa sudah ada tindak lanjut. Prinsipnya kita ingin keputusan yang adil, tidak merugikan pedagang dan tetap menjaga ketertiban kota,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka perlunya pendataan ulang jumlah PKL terdampak serta evaluasi ketersediaan dan kelayakan lahan di lokasi relokasi.

Rahmat menyebut, berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan, jumlah lapak yang tersedia mencapai lebih dari 600 unit. Namun pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah secara teknis masih tersedia ruang gerak yang memadai bagi pedagang dan pembeli.

“Secara aturan minimal luas lapak 1 meter persegi. Tapi kita juga harus cek, apakah masih ada ruang gerak yang cukup untuk pembeli agar tetap aman dan nyaman saat berbelanja,” jelasnya.

Ia menegaskan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penataan kawasan pasar.

Sementara itu, kuasa hukum pedagang, Budi, menilai relokasi yang dilakukan Pemko belum sepenuhnya memenuhi standar yang diatur dalam ketentuan teknis terkait penataan pasar rakyat.

Menurutnya, terdapat standar nasional yang mengatur besaran dan kelayakan tempat relokasi pedagang. Ia menyebut perlu kajian ulang agar kebijakan relokasi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kami melihat perlu evaluasi menyeluruh agar relokasi benar-benar layak dan sesuai standar, sehingga tidak memicu polemik seperti sekarang,” katanya.

Sebagai pimpinan legislatif daerah, Rahmat menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjembatani kepentingan pedagang dan pemerintah.

“Kita ingin solusi yang bijak dan berkeadilan. Penataan kota penting, tapi keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga harus menjadi perhatian. Karena itu, kita akan duduk bersama dengan Pemko untuk mengambil kebijakan terbaik dalam waktu secepatnya,” tegasnya.

Hasil final dari konsultasi dan rapat lanjutan tersebut rencananya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, setelah DPRD dan Pemko mencapai kesepakatan bersama. (*)
Baca selengkapnya »

Februari 12, 2026 ,

 

Infonews - Komunikasi Sosial merupakan bagian dari metode pembinaan Teritorial yang memiliki tujuan memelihara komunikasi dan silahturahmi TNI khususnya Aparat Kewilayahan dalam hal ini Babinsa dengan Aparat Pemerintah yakni Kepala Desa.


Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serka Jafril bersama Kepala Desa Sinakak, Tarsan Samaloisa lakukan kegiatan Komunikasi Sosial bahas perkembangan pemerintahan desa yang berlangsung saat ini, Kamis (12/2/2026).


Serka Jafril mengungkapkan, Komsos merupakan salah satu metode Pembinaan Teritorial (Binter) yang digunakan untuk menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan tugas, peran, fungsi, visi dan misi serta kebijakan Komando kewilayahan.


Hal tersebut harus diselenggarakan secara terencana, bertingkat dan berlanjut yang dilaksanakan bersama perangkat Desa serta komponen masyarakat di wilayah binaan.


“Komsos juga merupakan sarana interaksi antara perangkat Desa ataupun warga dengan aparat kewilayahan, sehingga terwujud kemanunggalan TNI-Polri dengan rakyat,” ungkap Babinsa.


Dalam.komsks itu, Babinsa berinteraksi secara langsung dengan Kepala Desa membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan perkembangan desa serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.


"Komsos ini sebagai wujud kolaborasi antara Babinsa, Pemdes dan masyarakat dalam mendukung kemajuan desa,” ujar Babinsa.


Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Februari 12, 2026

 

INFONEWS-Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan operasional perkeretaapian pada masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melaksanakan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian di wilayah Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama, sekaligus langkah preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sumatera Barat yang akan menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran.

Pelaksanaan inspeksi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Tim DJKA bersama tim internal KAI melakukan pemantauan secara intensif di lintas operasional dan stasiun wilayah Divre II Sumatera Barat guna memastikan seluruh aspek keselamatan, kesehatan, serta fasilitas pelayanan penumpang berada dalam kondisi optimal dan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif terhadap fasilitas stasiun, fasilitas di dalam kereta api, serta sejumlah titik prasarana. Pada fasilitas stasiun, pengecekan meliputi ketersediaan dan kelayakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi, fasilitas kesehatan seperti kotak P3K, kursi roda dan pos kesehatan, sistem CCTV, ruang tunggu, toilet, musala, serta informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tempat duduk.

Sementara itu, pada fasilitas di dalam kereta api dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi rem darurat, pemecah kaca, kebersihan toilet, suhu pendingin ruangan (AC), fasilitas bagi penyandang disabilitas, lampu penerangan, serta kelengkapan informasi nomor kontak kondektur dan petugas keamanan yang bertugas.

Adapun pemeriksaan pada aspek prasarana mencakup validitas sertifikasi dan kompetensi petugas, kondisi rel, wesel, bantalan, sistem drainase, jembatan, hingga fasilitas pelayanan seperti peron.

Inspeksi yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (11–12/2), ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi potensi peningkatan volume penumpang pada masa Angkutan Lebaran. Pada saat pembukaan, Tim DJKA memaparkan teknis pelaksanaan inspeksi yang meliputi aspek prasarana, sarana, sumber daya manusia, serta prosedur operasional, kemudian dilanjutkan dengan diskusi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan efektif.

Reza menegaskan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama dalam operasional perkeretaapian. Melalui inspeksi ini, KAI Divre II Sumbar memastikan seluruh aspek, baik SDM, sarana, maupun prasarana, dalam kondisi siap dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan regulator, sehingga masyarakat dapat menggunakan kereta api dengan aman dan nyaman.

“Kami terus melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan guna menjaga keandalan layanan,” ujar Reza.

KAI Divre II Sumbar berkomitmen menyediakan moda transportasi yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu. Dengan persiapan yang matang, diharapkan masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik Lebaran 2026 dengan tenang dan aman, sejalan dengan semangat “Semakin Melayani”.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh aspek keselamatan operasional di wilayah Divre II Sumbar dapat terverifikasi dan terus ditingkatkan secara optimal, sehingga penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan andal,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Februari 11, 2026

 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan instrumen penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Demikian disampaikannya penyerahan LHP tersebut pada Selasa, 10 Februari 2026, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54 Padang.

“DPRD Kota Padang memandang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pijakan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan bagian dari mekanisme check and balance yang harus kita sikapi secara serius dan konstruktif,” ujar Muharlion.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi BPK melalui pembahasan internal bersama alat kelengkapan dewan, serta mendorong Pemerintah Kota Padang untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

“Kami berkomitmen untuk mengawal setiap rekomendasi BPK agar ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat sasaran. Sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota, dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa DPRD akan memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, termasuk melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Penyerahan LHP ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan profesional. DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan demi terciptanya keuangan daerah yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA., sebagai bentuk legitimasi resmi atas pelaksanaan pemeriksaan dan penyerahan laporan. (*)
Baca selengkapnya »

Februari 10, 2026

 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas pasar menjelang Ramadhan. 

Hal itu disampaikannya menanggapi aksi unjuk rasa ratusan pedagang Pasar Raya Padang di depan Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (9/2/2026). 

Ia meminta Pemerintah Kota Padang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pedagang yang direlokasi.

“Kita meminta pasar harus kondusif jelang Ramadhan ini. Jika pedagang direlokasi, mereka harus mendapatkan tempat yang nyaman dalam berdagang. Pemko harus memberikan kejelasan ini kepada pedagang,” ujar Muharlion, Selasa (10/2/2026).

Ia juga mendorong Pemko Padang untuk membuka ruang dialog dengan para pedagang agar permasalahan yang ada dapat dicarikan solusi bersama. 

Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk menemukan titik temu.

“Pemko Padang harus membuka dialog dan mendengarkan aspirasi pedagang. Ini penting untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Muharlion menyatakan DPRD Kota Padang siap memfasilitasi hearing antara pedagang dan dinas terkait. 

DPRD, kata dia, siap menjembatani aspirasi pedagang dan menindaklanjutinya melalui pembahasan resmi. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.