Latest Post

 

INFONEWS-Dalam rangka menyambut libur panjang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang berlangsung pada 14–17 Februari 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyediakan total 112 perjalanan kereta api lokal untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah Sumbar.

Selama periode tersebut, kapasitas angkut yang disiapkan mencapai 31.168 tempat duduk, dengan rata-rata 28 perjalanan setiap hari atau sekitar 7.792 kursi per hari. Hingga Sabtu (14/2), sebanyak 14.637 tiket telah terjual dan masih tersedia 16.531 kursi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kepala Humas Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa angka penjualan tersebut masih bersifat dinamis seiring proses transaksi yang terus berlangsung. KAI mengimbau pelanggan untuk segera melakukan pemesanan agar dapat merencanakan perjalanan dengan lebih nyaman dan terjamin.

Pemesanan tiket KA Lokal dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi lainnya. Sementara itu, pembelian langsung di loket stasiun dilayani mulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan (go-show).

KAI Divre II Sumbar terus memastikan seluruh layanan berjalan optimal selama masa angkutan liburan ini, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu demi memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan.(*)

Informasi lebih lanjut terkait jadwal perjalanan maupun layanan pelanggan dapat diperoleh melalui:
Media Sosial: @KAI121
Email: cs@kai.id
WhatsApp: 0811-1211-1121

 

INFONEWSDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam mengawal seluruh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Koto Tangah yang digelar di Ruang Baghindo Aziz Chan, Balai Kota Padang.

Musrembang tersebut menjadi forum strategis dalam menyusun prioritas pembangunan tahun anggaran 2027, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan pemulihan pascabanjir di wilayah Kota Padang.

Dalam forum Musrembang tersebut, berbagai usulan masyarakat mengemuka, khususnya terkait perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas publik yang belum terjangkau pembangunan secara optimal.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa Kecamatan Koto Tangah sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Padang memiliki tantangan pembangunan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan anggaran daerah.
"DPRD akan mengawal agar pembangunan dilakukan secara merata, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Muharlion.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian PAD tahun 2025 yang telah melampaui target. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan pada 2026 hingga mendekati Rp1 triliun.DPRD Kota Padang mendukung langkah optimalisasi potensi pajak daerah, seperti:
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• BPHTB
• Pajak hotel dan restoran
• Pajak rumah makan dan sektor jasa

Muharlion menekankan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.Peningkatan pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana kita memperkuat kemandirian fiskal demi membiayai pembangunan yang berkelanjutan."DPRD akan memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

DPRD juga menyoroti tantangan penyesuaian belanja pegawai sesuai regulasi nasional yang mengharuskan proporsi belanja pegawai berada di kisaran 30 persen pada 2027.Saat ini komposisi belanja pegawai masih berada di atas angka tersebut, sehingga diperlukan langkah strategis dan perencanaan yang matang agar struktur APBD tetap sehat tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Penataan belanja daerah harus dilakukan secara bijak dan bertahap. Kita tidak boleh tergesa-gesa, namun tetap harus disiplin dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah,” jelas Muharlion.

Salah satu agenda penting yang turut dibahas adalah percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang.Program tersebut direncanakan menelan anggaran sekitar Rp600 miliar dan diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pemulihan pascabencana adalah tanggung jawab bersama. DPRD akan mengawal setiap tahapannya agar masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Ketua DPRD Kota Padang mengajak seluruh unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, serta warga untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

“Musrembang adalah wujud partisipasi publik dalam pembangunan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang musyawarah yang produktif dan bermartabat. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, insya Allah Kota Padang akan semakin maju, tangguh, dan sejahtera.” (*)

 

Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion,S.Pd

INFONEWSKetua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, bersama Wali Kota Padang, H. Fadly Amran, serta para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan se-Kota Padang, melaksanakan penandatanganan Pernyataan Sikap Bersama dalam rangka menyambut dan mendukung pelaksanaan ibadah selama Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang Jumat (13/02/2026), menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, unsur legislatif, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan suasana Ramadhan yang khusyuk, aman, tertib dan penuh keberkahan.

Dalam pernyataan sikap tersebut ditegaskan komitmen bersama untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum peningkatan kualitas iman, ibadah, dan akhlak masyarakat.

Selain itu juga mengajak umat Islam menjalankan ibadah dengan khusyuk, tertib, dan penuh rasa syukur serta memperkuat silaturahmi, menjaga toleransi, serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Padang.

Muharlion berharap di Ramadan kali ini warga Padang bisa mengedepankan kepedulian sosial melalui kegiatan berbagi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kaum dhuafa dan kelompok rentan.

Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan selama bulan Ramadhan, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan serta mendorong peran aktif generasi muda dalam kegiatan positif dan pembinaan karakter.

Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama bahwa pelaksanaan ibadah Ramadhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd menyampaikan bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan suasana Ramadhan berjalan dengan tertib, aman, dan penuh nilai kebersamaan.

“Ramadhan adalah bulan pendidikan spiritual dan sosial. Momentum ini harus kita jadikan sebagai penguat iman, pengokoh persatuan, serta penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat," kata Muharlion.

Dilanjutkan, DPRD Kota Padang mendukung penuh langkah Pemerintah Kota dalam menciptakan suasana yang kondusif agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Muharlion juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Ramadhan sebagai ajang pembinaan diri dan penguatan karakter.

“Mari kita jaga Kota Padang dengan semangat kebersamaan. Hindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak ketertiban, persatuan, dan nilai-nilai keagamaan. Ramadhan adalah bulan rahmat dan ampunan, saat yang tepat untuk memperbaiki diri serta mempererat silaturahmi.” harapnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua DPRD Kota Padang menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam.

“Atas nama pribadi dan pimpinan DPRD Kota Padang, saya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.” (*)

 

Infonews - Pemerintahan Kecamatan Sikakap bersama aparat gabungan melaksanakan gerakan aksi bersih di sepanjang Fasilitas Umum (Fasum) di wilayah kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Jumat (13/2/2026).


Kegiatan aksi bersih di pimpin langsung Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri melibatkan Danramil 04/Sikakap, Kapolsek Sikakap, Dan Pos Pamputer beserta anggota satgas, Kepala Puskesmas Sikakap, Babinsa Koramil 04/Sikakap, anggota Pos Kamla, Aparatur Camat, Apartus Desa Sikakap dan Aparatur Puskesmas.


Camat Sikakap, Rosalinda Sugiri menyampaikan, kegiatan aksi bersih yang di lakukan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman di wilayah kecamatan Sikakap.


Selain itu kegiatan aksi bersih tersebut merupakan komitmen pemerintahan kecamatan Sikakap sekaligus menindaklanjuti dari misi visi kepala daerah terkait dengan persoalan sampah.


"Wilayah kecamatan Sikakap kita akan terus berupaya untuk menuntaskan persoalan sampah" sebut Camat.


Ditempat yang sama Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serma Andi Arisandi menyampaikan, aksi bersih yang melibatkan aparat gabungan merupakan bentuk sinergitas TNI dengan jajaran pemerintahan kecamatan dalam menuntaskan persoalan sampah.


Persoalan sampah ini, kata Babinsa tidak hanya di laksanakan pihak pemerintah juga melibatkan TNI sesuai dengan intruksi pimpinan di atas.


"Kami sebagai Babinsa yang berada di setiap wilayah binaan harus melaksanakan perintah terkait dengan penanganan sampah" sebutnya.


Dia menambahkan, kegiatan aksi bersih ini akan terus berlangsung dengan melakukan kordinasi bersama pihak kecamatan, sehingga persoalan sampah di wilayah Sikakap bisa tuntas dan pengunjung datang merasa nyaman dan aman.



Editor : Tim Redaksi

 

INFONEWS-Menyambut libur panjang akhir pekan sekaligus dalam rangka mengakomodir mobilitas masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2026 atau 2577 Kongzili yang jatuh pada Selasa, 17 Februari mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyiapkan total 31.168 tempat duduk atau rata-rata 7.792 tempat duduk per hari untuk perjalanan kereta api pada periode 14–17 Februari 2026.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa KAI menghadirkan tiga layanan kereta api lokal untuk mendukung mobilitas masyarakat Sumatera Barat, yaitu KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aei - BIM, KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima-Naras dan KA Lembah Anai relasi Kayutanam - Padang.

KA Pariaman Ekspres yang beroperasi sebanyak 10 perjalanan dalam sehari ini melayani rute Pauh Lima–Padang–Pariaman-Naras. Dengan harga tiket sebesar Rp5.000. Kereta ini menjadi pilihan favorit wisatawan dan masyarakat lokal untuk mengunjungi Pantai Gandoriah di Pariaman

KA Minangkabau Ekspres beroperasi sebanyak 12 perjalanan dalam sehari ini melintasi rute BIM–Stasiun Pulau Aie. Dengan harga tiket Rp. 10.000,-. Tak hanya mendukung konektivitas, layanan ini juga menawarkan pengalaman wisata yang edukatif dan ramah pelajar melalui program tiket rombongan edukatif.

KA Lembah Anai beroperasi sebanyak 6 perjalanan melayani rute Kayu Tanam–Padang. Pengguna jasa kereta api ini dapat menikmati pemandangan alam yang asri sepanjang perjalanan.

“Kehadiran ketiga layanan kereta api ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan perekonomian lokal” ujar Reza.

Reza menambahkan dengan tarif yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, kereta api menjadi moda transportasi pilihan bagi wisatawan dan masyarakat untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Minangkabau.

“Untuk mempermudah pengguna jasa kereta api, tiket kereta api Lokal dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI. Penjualan tiket kereta api akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu H-7 keberangkatan” imbuhnya.

Reza mengingatkan kembali agar pelanggan membeli tiket hanya melalui aplikasi Access by KAI untuk menghindari modus penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan keandalan jadwal keberangkatan dan kedatangan, KAI memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, tertib, dan menyenangkan.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti long weekend ini,” tutup Reza.(*)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal perjalanan KA serta pengembalian tiket, pelanggan dapat menghubungi:
Media Sosial: @KAI121
Email: cs@kai.id
WhatsApp KAI121: 0811-1211-1121

 

INFONEWS-Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Raya Padang mendatangi Gedung DPRD Kota Padang, Kamis (19/2/2026), untuk melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Komisi II DPRD setempat.

Pertemuan tersebut merupakan buntut dari penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang di kawasan pasar.

Rombongan PKL dipimpin Budi Syahrial dan diterima langsung Ketua Komisi II Rahmat Wijaya bersama sejumlah anggota dewan.

Turut hadir perwakilan dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam pertemuan itu, para PKL meminta kebijakan khusus kepada Pemko Padang agar diizinkan kembali berjualan di lokasi semula, seperti selasar pertokoan dan beberapa titik yang telah ditertibkan, selama satu bulan penuh hingga Lebaran 2026.

Menurut perwakilan pedagang, permintaan tersebut bersifat sementara. Setelah masa Ramadan dan Idulfitri berakhir, mereka menyatakan kesediaan untuk kembali menempati lokasi relokasi yang telah disediakan pemerintah di kawasan yang dikenal sebagai Fase VII (Vase VII).

Namun hingga akhir hearing, belum ada keputusan final. Para pedagang diminta tetap berjualan sesuai kebijakan Pemko saat ini, yakni di lokasi relokasi yang telah ditentukan dan tidak lagi menggunakan bahu jalan maupun selasar pertokoan.

Ketua Komisi II, Rahmat Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

“Hari ini kita menerima aspirasi kawan-kawan PKL, baik dari basement maupun pedagang selasar. Permintaan mereka ingin tetap berjualan satu bulan penuh selama Ramadan hingga Lebaran. Namun kita tidak bisa memutuskan sendiri,” ujarnya usai pertemuan, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, hasil rapat internal Komisi II akan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya dibahas bersama Wali Kota, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan guna mencari solusi terbaik.

“Kita akan konsultasi dan rapat lanjutan dalam waktu dekat, kemungkinan besok atau lusa sudah ada tindak lanjut. Prinsipnya kita ingin keputusan yang adil, tidak merugikan pedagang dan tetap menjaga ketertiban kota,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka perlunya pendataan ulang jumlah PKL terdampak serta evaluasi ketersediaan dan kelayakan lahan di lokasi relokasi.

Rahmat menyebut, berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan, jumlah lapak yang tersedia mencapai lebih dari 600 unit. Namun pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah secara teknis masih tersedia ruang gerak yang memadai bagi pedagang dan pembeli.

“Secara aturan minimal luas lapak 1 meter persegi. Tapi kita juga harus cek, apakah masih ada ruang gerak yang cukup untuk pembeli agar tetap aman dan nyaman saat berbelanja,” jelasnya.

Ia menegaskan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penataan kawasan pasar.

Sementara itu, kuasa hukum pedagang, Budi, menilai relokasi yang dilakukan Pemko belum sepenuhnya memenuhi standar yang diatur dalam ketentuan teknis terkait penataan pasar rakyat.

Menurutnya, terdapat standar nasional yang mengatur besaran dan kelayakan tempat relokasi pedagang. Ia menyebut perlu kajian ulang agar kebijakan relokasi tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kami melihat perlu evaluasi menyeluruh agar relokasi benar-benar layak dan sesuai standar, sehingga tidak memicu polemik seperti sekarang,” katanya.

Sebagai pimpinan legislatif daerah, Rahmat menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjembatani kepentingan pedagang dan pemerintah.

“Kita ingin solusi yang bijak dan berkeadilan. Penataan kota penting, tapi keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga harus menjadi perhatian. Karena itu, kita akan duduk bersama dengan Pemko untuk mengambil kebijakan terbaik dalam waktu secepatnya,” tegasnya.

Hasil final dari konsultasi dan rapat lanjutan tersebut rencananya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, setelah DPRD dan Pemko mencapai kesepakatan bersama. (*)

 

Infonews - Komunikasi Sosial merupakan bagian dari metode pembinaan Teritorial yang memiliki tujuan memelihara komunikasi dan silahturahmi TNI khususnya Aparat Kewilayahan dalam hal ini Babinsa dengan Aparat Pemerintah yakni Kepala Desa.


Babinsa Koramil 04/Sikakap,Kodim 0319/Mentawai, Serka Jafril bersama Kepala Desa Sinakak, Tarsan Samaloisa lakukan kegiatan Komunikasi Sosial bahas perkembangan pemerintahan desa yang berlangsung saat ini, Kamis (12/2/2026).


Serka Jafril mengungkapkan, Komsos merupakan salah satu metode Pembinaan Teritorial (Binter) yang digunakan untuk menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan tugas, peran, fungsi, visi dan misi serta kebijakan Komando kewilayahan.


Hal tersebut harus diselenggarakan secara terencana, bertingkat dan berlanjut yang dilaksanakan bersama perangkat Desa serta komponen masyarakat di wilayah binaan.


“Komsos juga merupakan sarana interaksi antara perangkat Desa ataupun warga dengan aparat kewilayahan, sehingga terwujud kemanunggalan TNI-Polri dengan rakyat,” ungkap Babinsa.


Dalam.komsks itu, Babinsa berinteraksi secara langsung dengan Kepala Desa membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan perkembangan desa serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.


"Komsos ini sebagai wujud kolaborasi antara Babinsa, Pemdes dan masyarakat dalam mendukung kemajuan desa,” ujar Babinsa.


Editor : Tim Redaksi

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.