Latest Post

 

INFONEWS - Ada beberapa poin yang menjadi sorotan pada penyampaian rencana perubahan APBD 2026.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion ketika ditemui awak media usai memimpin rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.

Menurutnya, ada beberapa sorotan terkait hal itu. Diantaranya, Porprov, karena sudah ada arahan dari gubernur. Porprov dilaksanakan di Oktober.

"Ini memeng juga agak berat juga kita ini. Karena kita ada, kalau gak salah 25 atau 15 cabor di Padang," katanya.

Kemudian, juga menyambut hari jadi Kota Padang di Agustus.

"Kita ingin juga menyemarakan, walau pun dengan sederhana, tapi juga memberikan impach ekonomi," katanya.

Termasuk juga dengan kembalinya TKD sebesar Rp371 M.

"Itu juga bahagian yang tidak terbilang, walau itu bisa dengan perubahan peraturan wali kota. Tapi tetap juga ditampung dalam APB perubahan. Dan beberapa hal nanti yang jadi pembahasan," cakapnya. (*)

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS - Sejak Kota Padang dipimpin Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dibentuklah Dubalang Kota.

Terkait keterlibatan Dubalang Kota dalam pemberantasan penyakit masyarakat, termasuk LGBT, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan akan mengkajinya.

"Namun ujung-ujungnya tetap saja bermuara ke Satpol PP, karena Satpol PP adalah pengawal penegakkan Perda," katanya kepada awak media, Senin, 15 Juni 2026, di ruangan kerjanya.

Meski demikian, kata Muharlion, DPRD Kota Padang terus memantau dan evaluasi peran Dubalang Kota. Terutama dalam penegakan Perda tribum yang akan dirobah DPRD.

"Nanti kita akan coba comben. Nanti seperti apa? Apakah peran ninik mamak seperti apa? Bundo Kanduang, semua peran lah. Intinya Perda ini sangat urgent, harus disahkan," katanya.

Soal sanksi, Muharlion mengatakan akan dibuat nanti. Apalagi dalam KUHP ada sanksi sosial.

"Sehingga sanksinya dapat dimasukan ke dalam sanksi sosial. Karena sanksi sosial terkait hukum adat. Dan adat itu salingka nagari," ujarnya.

Bekal Pengetahuan Hukum

Sebelumnya, Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail mengatakan, bekal pengetahuan hukum dinilai penting agar para Dubalang Kota dapat menjalankan tugas secara tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tarmizi Ismail menegaskan bahwa peningkatan wawasan hukum perlu terus dilakukan agar para Dubalang Kota mampu memahami berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat serta menjalankan tugas sesuai koridor hukum.

"Para Dubalang Kota perlu terus meningkatkan pengetahuan hukumnya agar memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat dan dapat menjalankan tugas sesuai koridor hukum yang berlaku," katanya pada kegiatan Penguatan pemahaman hukum bagi Dubalang Kota, Rabu, 10 Juni 2026, di Balai Kota Padang. (*)

 

INFONEWS - Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendukung Pemerintah Kota Padang memberikan pelatihan dan bantuan perlatan pada momentum Jambore KSB (Kelompok Siaga Bencana).

Hal itu diungkapkannya kepada awak media di ruangan kerjanya usai memimpin rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.

Selain jadi ajang silaturahmi, kata  Muharlion, kegiatanini juga jadi arena peningkatan kapasitas serta penguatan sinergi antarrelawan, dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di Kota Padang. 

Selama ini dalam melaksanakan kerelawanannya, terang Muharlion, pengetahuan personel KSB tentang dunia kebencanaan sangat minim.

Bahkan, prosedur terhadap keselamatan dirinya sendiri saat menangani bencana, juga tidak dipahami dengan utuh. 

“Saya melihat, materi tentang kebencanaan yang diberikan para instruktur dan pelatih selama pelaksanaan Jambore, sangat penting diketahui dan dipahami para relawan.”

“Jambore KSB ini layak dilanjutkan dengan hasil akhir berupa berbagai jenjang keahlian tentang kebencanaan,” ungkap Muharlion. 

Selain itu, Muharlion juga mendukung bantuan peralatan penanggulangan bencana dari Pemerintah Kota Padang bagi relawan Kelompok Siaga Bencana. 

“Bantuan peralatan itu, selain akan memudahkan koordinasi, juga memberikan perlindungan pada relawan terhadap tugas-tugas kebencanaan yang dilaksanakan,” terangnya.

Diketahui, bantuan yang diserahkan Pemko Padang itu berupa 36 unit handy talky, 50 unit body harness, 36 unit chain saw, 51 unit helm vertical rescue, 53 stel life jacket, 14 unit pulley double, 50 unit senter standar safety dan 14 roll tali karmantel. (*)



 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS-Terminal bayangan di berbagai tempat selalu menjadi momok bagi kota yang menuju kemajuan, termasuk kota Padang.

Banyaknya terminal bayangan yang menjamur di kota Padang dikonfirmasi langsung oleh awak media ke Ketua DPRD kota Padang Muharlion usai rapat paripurna di ruang kerjanya, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Ketua DPRD kota Padang Muharlion, sebanarnya terminal Anak Aia di Kota Tangah bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Sebanar Terminal Anak Aia itu bisa kita manfaatkan juga, tambah kita meng-up-nya jalur ke situ bagaimana?" katanya.

Meski dimikian, persoalan ini maksin runyam dan susah diatur karena masyarakat suka yang lebih praktis.

"Cuma masyarakat kita kan praktis. Praktis ini yang susah kita mengaturnya," ujarnya.

Dikatakannya, di seluruh pulau Sumatera tidak ada terminal yang sukses. Bahkan, kota Pekanbaru yang terbilang sukses abis tidak ada lagi.

"Karena kita lihat, di seluruh Sumatera tidak ada yang sukses terminal itu. Sumatera tidak ada yang berhasil. Dulu Pekanbaru berhasil, abis tidak ada lagi, hilang," tegasnya.

Pasalnya, karena orang sudah praktis pakai travel. Namun Muharlion menilai penertiban ini yang penting.

"Tanah-tanah Pemko kan ada, bisa kita berdayakan, seperti eks Dinas Kesehatan lama. Itu kan kosong, itu kan bisa juga kita dirikan nanti," urainya. (*)

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion 

INFONEWS-Pasar-pasar di Kota Padang selama ini terkesan hanya sebagai pusat perbelanjaan tempat orang menjual berbagai kebutuhan. 

Untuk itu, agar berbelanja diminati orang ke pasar, tidak terseok karena warga mimilih jalur online, maka pasar harus dijadikan tempat wisata

"Ini kan satu hal yang kita sepakati dalam Perda APBD 2028, bahwa 2026 ini kita melakukan revitalisasi pasar," kata Ketua DPRD kota Padang Muharlion menjawab pertanyaan awak media di ruang kerjanya usai rapat paripurna, Sanin, 15 Juni 2026.

Karena pasar ini, jelas Muharlion lagi, kalau belanja saja orang ke situ, orang sudah punya alternatif, misalnya online. 

"Jadi inovasi yang dilakukan pak wali, jadi ingin melakukan orang bukan hanya sekedar datang ke pasar, tapi juga bagian dari wisata," cakapnya. 

Maka membenahi kawasan Air Mancur itu, kata Muharlion, kawasan pasar itu lebih baik, sehingga wajahnya berubah, orang senang datang ke situ, ramai, nanti effeknya kepada belanja. 

"Wisata kuliner, sekalian wisata belanja. Penariknya itu, orang datang itu, karena ingin melihat keindahannya. Sekaligus datang belanja. Ini satu bagian ya," urainya. 

Satu lagi, terang Muharlion lagi, kalau nanti jalur di depan Muhammadiyah macet, tidak bisa, angkot ini kemana? 

"Ini nanti akan dipikirkan pak wali. Karena angkot kita ini ada terminal-terminalnya, kan. Yang datang dari utara, yang datang dari arah selatan. Tergantung arah," ujarnya.

"Jadi nanti, pengaturan ini yang mau, kita minta diprioritaskan itu. Jangan pecah dulu, karena jangan sampai jalur angkot jauh lagi dari posisi pasarnya. Nati tentu tidak memberikan effek ya," katanya. (*)

 

INFONEWS - P3K atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhasil menyedot anggaran APBD kota Padang sekitar Rp250 M. Apatah lagi pemerintah pusat seakan lepas tangan terhadap pembayaran gaji P3K.

"Sebanarnya untuk P3K, seluruh Indonesia mengeluhkan masalah. Karena di awalnya dulu, P3K ini dibayarkan pusat, tapi setelah mereka diangkat, untuk tahun selanjutnya kan dibayarkan daerah untuk pembayaran gaji, tunjangan dan segala macamnya," ujar Wakil Ketua DPRD kota Padang Mastilizal Aye ketika dikonfirmasi awak media, Senin, 15 Juni 2026.

Akibatnya, dengan menyedot anggaran APBD tersebut, jelas memberatkan tidak hanya bagi APBD Kota Padang, tetapi kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Itu jelas meberatkan APBD kota/kabupaten se Indonesia. Kemaren ada wacana, beberapa kepala daerah, bagaimana pusat bisa membayarkan gaji P3K itu, dan itu kita dukung bersama-sama," cakapnya.

Yang jelas, kata Aye, APBD kota Padang pasti tersedot untuk anggaran itu.

"Dimana kemaren kita mengangkat P3K sekitar 4.800 orang. Dikalikan 14 bulan, dikali gajinya, itu sudah lebih 250 Miliar. Itu angka untuk mengaji P3K. Itu akibatnya sekarang, dan itu sangat mengerus anggaran APBD kota Padang," ujarnya.

Aye berharap ada solusi cerdas dari Pemerintah Pusat, tak hanya membebankan anggaran ke daerah."Kita minta ada solusinya dari pusat," tukuk politisi Gerindra ini. (*)

 

INFONEWS-Pada rapat paripurna DPRD kota Padang, Senin, 15 Juni 2026 lalu, Fraksi Partai Amanat Nasinal (PAN) bersuara lantang.

Salah satu yang disorot adalah temuan BPK RI di Bagian Hukum kota Padang. Temuan itu sebesar Rp10.423.762,06.

Juru bicara Fraksi PAN yang juga merangkap sekretaris fraksi, Usmardi Thareb menyampaikan suara lantang F-PAN itu.

"Masih terkait dengan Bagian Hukum, adanya temuan BPK
sebesar Rp10.423.762,06, yang mencakup personal di Bagian
Hukum yang menerima upah pungut atau mendapat insentif
dari Bapenda," tegasnya.

Temuan tersebut di Bagian Hukum itu dalam kapasitas sebagai panitia OPD
penerima PAD.

"Ini memperlihatkan personal di Bagian Hukum, tidak memahami secara utuh regulasi yang mengatur soal ini," cakapnya.

Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta kepada Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pembinaan yang lebih terpokus kepada semua ASN, agar ke depan tidak terjadi hal serupa. (*)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.