Pansus Komisi II DPRD Padang Fokus Pada Program-program Prioritas Berorientasi Pada Peningkatan PAD

 

Rapat Pansus Komisi II DPRD Kota Padang. 

INFONEWS, PADANG — Komisi II DPRD Kota Padang menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) guna membahas rencana program Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada 4-5 Agustus 2025.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya ini menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perikanan, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang, dan Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat (PSM).

Dalam keterangannya, Rachmad Wijaya menekankan bahwa pembahasan kali ini fokus pada program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan layanan publik kepada masyarakat.

“Kita fokus pada program-program unggulan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Tadi kami sudah minta agar seluruh OPD betul-betul mengkaji dengan matang setiap rencana kegiatan, agar lebih tepat sasaran,” ujar Rachmad, Rabu 06 Agustus 2025.

Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan Komisi II adalah digitalisasi sistem retribusi sampah, yang dinilai penting dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan layanan publik.

DPRD mendorong agar sistem pembayaran retribusi berbasis digital segera diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Padang, termasuk melalui metode non-tunai seperti QR code atau integrasi ke dalam tagihan PDAM.

Komisi II secara khusus mencatat bahwa sekitar 50 persen pelanggan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum terdata secara digital, sementara penarikan retribusi masih dilakukan secara manual oleh petugas LPS di tingkat kelurahan. Hal ini dinilai rawan menimbulkan kebocoran dan ketidaktertiban dalam pelaporan.

Di sisi lain, Komisi II juga menyoroti pentingnya penguatan layanan fider Trans Padang, yang berfungsi sebagai pengumpan ke jalur utama transportasi publik.

Rachmad menyebut, keberadaan fider yang memadai sangat krusial untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalanan utama kota.

“Semua program yang disampaikan OPD tadi sudah kami bahas dan cek. Rata-rata sangat bagus dan relevan. Insya Allah, Komisi II akan memberikan dukungan penuh terhadap program-program prioritas yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Seluruh dorongan DPRD ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan sistem Smartgov Tax, yakni platform digital yang mengintegrasikan perpajakan dan retribusi daerah dalam satu sistem terpadu dan transparan.

"Dengan langkah konkret seperti digitalisasi retribusi dan penguatan fider Trans Padang, DPRD Kota Padang optimistis target peningkatan PAD dan kualitas layanan publik dapat tercapai secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya," harapnya.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya dan anggota komisi lainnya seperti Indra Guswadi, Yosrizal Effendi, Rafli Boy, Arnedi Yarmen, Miswar Jambak, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudi Kurniawan Sutiono.(bim)