Latest Post

Oktober 19, 2025

 


INFONEWS- Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT memantau pengerjaan jembatan di RW 4 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (18/10/2025).

Pembangunan jembatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Banuaran Nan XX pada H. Rusdi saat melakukan reses beberapa waktu lalu.

"Anggaran berasal dari swakelola PUPR Kota Padang. Semoga keberadaan jembatan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga, terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara," ujar H. Rusdi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang dari Fraksi Demokrat ini.

H. Rusdi menambahkan ada 3 dari 5 jembatan yang harus diperbaiki. Karena, semua jembatan tersebut telah berusia lebih dari 30 tahun. Begitu juga konstruksinya sangat tidak layak. Lantaran menggunakan rel kereta api.

"Alhamdulillah. Dari 5 jembatan sudah 2 yang kita perbaiki. Satu di RW 01 saat kita belum jadi anggota dewan. Sekarang di RW 04. Kita berharap PUPR Kota Padang membantu kita untuk 3 jembatan lagi," ujar H. Rusdi.

H. Rusdi bertekad akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Tak bisa dipungkiri, sebelum jadi anggota dewan,  H. Rusdi merupakan birokrat PUPR Padang. Mulai dari staf biasa dan terakhir sebagai Sekretaris Dinas PUPR Padang. Anggota yang peduli pada masyarakat ini juga pernah jadi Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan Kota Padang.

"Kita berharap masyarakat, betul-betul menjaga dengan maksimal. Dihimbau masyarakat untuk melewati kendaraan roda empat dalam 28 hari," ujar H. Rusdi yang diamini Ketua RW 04 Syamsudarman.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dapilnya, H. Rusdi juga sangat peduli dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan warga. Apalagi, dia berada di Komisi IV DPRD Kota Padang.

Tim Pelaksana Penyelenggara Jalan PUPR Padang, Nofitriani, ST MT mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan permintaan dari H. Rusdi. Pembangunan dengan swakelola Dinas PUPR Kota Padang ini menghabiskan anggaran Rp 85 juta.
"Walau dengan anggaran terbatas, kita upayakan jembatan ini dengan kualitas terbaik. Karena, bagi kami Pak Rusdi adalah orang yang sangat kami segani. Dia sangat paham dengan konstruksi," ujarnya.

Ketua RW 04 Kelurahan Banuaran Nan XX, Syamsudarman sangat bersyukur telah terealisasinya pembangunan jembatan ini.  Dia kata, keberadaan jembatan permanen ini sangat penting bagi warga.


"Kami sangat berterimaksih pada Pak Rusdi yang telah merealisasikan aspirasi kami. Apalagi, juga akan memasang lampu jalan dan perbaikan jalan ini. Semoga ini menjadi amal jariyah bagi Pak Rusdi," ujarnya.

Hal menarik, Dinas PUPR Padang melalui H. Rusdi juga akan mencarikan solusi, terkait genangan air jika hujan di halaman Masjid Muta'alimin.

"Pihak PUPR sudah melakukan pengukuran. Mudah-mudahan ke depannya, jika hujan turun tidak ada lagi genangan air di halaman masjid ini," ujar Syamsudarman. (*)


Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT didampingi Bhabinkamtibmas Banuaran Aipda Dian Wihendro Ratno memantau pengerjaan jembatan di RW 4 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumbar pada Sabtu, (18/10/2025).
Baca selengkapnya »

Oktober 18, 2025 ,

 

Infonews - Dalam upaya menjalin komunikasi, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Serda Marwi tak henti untuk melakukan pendekatan dengan warga binaan yang berada di wilayahnya.


Salah satu warga binaan yang di sambangi itu warga dusun Sibaibai yang tengah memperbaiki perahu sebagai alat aktivitas melaut.


"Kita menyambangi warga nelayan serta berikan motivasi untuk tetap semangat meningkatkan hasil tangkapan" ucap Babinsa Serda Marwi saat komsos dengan nelayan, Sabtu (18/10/2025).


Dalam komsos itu, Babinsa tak hanya memberikan motivasi juga lakukan sahring tekait dengan aktivitas melaut.


Sebelum melaksanakan aktivitas melaut, memang perlu di lakukan pengecekan perahu, agar saat beraktivitas, perahu yang di gunakan dalam kondisi aman di gunakan, imbuhnya.


"Aktivitas nelayan yang biasa dilakukan, dia mengimbau untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem dan utamakan keselamatan" pesannya.



Editor : Tim Redaksi


Baca selengkapnya »

Oktober 17, 2025

INFONEWS - Pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat membuat pemerintah daerah kelabakan.Pasalnya, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami perubahan.

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., menegaskan DPRD Kota Padang akan mengejar pelanggan non perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Padang.

"Kita mau kejar pelanggan non PDAM ini. Jumlahnya cukup besar," katanya usai rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis (16/10/2025).

"Berdasarkan data, ada sebanyak 70.000 pelanggan non PDAM. Ini yang akan dikejar DPRD Kota Padang.Mereka sudah dilayani PDAM,  tapi tidak bayar. Pembayaran bukan melalui rekaning PDAM," bebernya.

Dikatakannya, ada pula 20 persen yang belum terdata. Mereka sudah dilayani, sehingga wajib bayar retribusi. "Kemaren kita sudah sepakati angka-angka itu," ujarnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengingatkan Pemko untuk mendata dan menjaga asset yang ada."Solusi lainnya, mungkin Pemko bisa menyewakan asset ini," pungkasnya.(*)
Baca selengkapnya »

Oktober 17, 2025 ,

Infonews - Dalam upaya bersama untuk memperbaiki akses air bersih, masyarakat lakukan kegiatan gotong royong penggalian dan pembersihan area intake serta reservoar sumber air di Desa Matobe, kecamatan Sipora selatan, kepulauan Mentawai.


Kegiatan ini lahir dari proses panjang penyusunan Rencana Aksi Komunitas yang telah dimulai sejak Februari 2025. Melalui proses ini, masyarakat secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan langkah penyelesaiannya. 


Salah satu isu utama yang muncul dari proses tersebut adalah keterbatasan akses terhadap air bersih di empat dusun, yaitu Sosoroat, Usut Ngaik, Maosa, dan Panepuat. 


Selama ini, warga di wilayah tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini berdampak pada kesehatan, aktivitas rumah tangga, serta kegiatan ekonomi masyarakat.


Menanggapi hal ini, kader HVCA desa, FID, kelompok perempuan, kelompok berisiko, dan Pemerintah Desa duduk bersama dalam agenda Musyawarah Desa untuk merencanakan langkah-langkah nyata. 


Hasil dari musyawarah itu, disepakati bahwa perbaikan akses air bersih harus dimulai dari sumbernya, yaitu dengan membersihkan dan menggali kembali area intake dan reservoar. 


Kesepakatan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa serta dukungan ASB SEA dan Jemari Sakato dalam program great.


Gotong royong pertama di lokasi sumber air menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan. Melalui kerja sama ini, masyarakat berharap kebutuhan air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan. 


Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian lingkungan, dan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.


Kegiatan gotong royong berlokasi di Desa Matobe, tepatnya di Ladang Salah satu Masyarakat yang memiliki hambatan Melangkah, yang menjadi titik lokasi sumber air yang akan dibersihkan dan di gali.


Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Senin, 13 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa yang diadakan pada Jum’at, 10 Oktober 2025. Dalam musyawarah tersebut disepakati jadwal dan pembentukan tim penggerak gotong royong.


Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain, Pemerintah Desa Matobe, 4 Kepala Dusun Usut Ngaik, Sosoroat, Panepuat dan Maosa, Perwakilan kelompok PKK dan Perempuan Desa, Perempuan Kepala Rumah Tangga, Tokoh Adat, Kelompok pemuda dan Karang Taruna serta masyarakat setempat di lingkungan 4 Dusun Usut Ngaik, Sosoroat, Panepuat dan Maosa Desa Matobe.


Keterlibatan lintas kelompok ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga sumber daya air desa.


Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen bersama Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan ketersediaan air bersih di Desa Matobe. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Komunitas (RAK) yang telah disepakati sebelumnya dan juga menjadi bagian dari prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.


Dalam kegiatan ini, tahap awalnya difokuskan pada Penggalian, pembersihan Jalur akses Menuju sumber air dan area sekitar sumber air, termasuk Intake dan Reservoar yang akan dijadikan titik utama pengambilan air bersih. 


Pemerintah Desa bersama tim penggerak dan warga bergotong royong membawa peralatan kebersihan, menata area sumber air, dan memastikan lokasi siap untuk proses perbaikan serta pemanfaatan ke depannya.



Editor : Tim Redaksi




Baca selengkapnya »

Oktober 17, 2025 ,

Infonews - Kegiatan gotong royong perbaikan dan revitalisasi sumber air di Desa Sido Makmur merupakan aksi nyata hasil dari proses panjang penyusunan Rencana Aksi Komunitas yang telah dimulai sejak Februari 2025. Salah satu isu utama yang diangkat masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap air bersih di Dusun Boleleu. 


Melalui kesepakatan bersama antara kader desa, kelompok perempuan, kelompok berisiko, dan Pemerintah Desa, disusunlah langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dimulai dengan kegiatan gotong royong pertama di lokasi sumber air.


Kegiatan ini bagian dari aktivitas dukungan Program GREAT Mentawai kerjasama ASB SSEA dengan JEMARI Sakato di Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Dalam kegiatan gotong royong bersama di laksanakan di Dusun Boleleu, Desa Sido Makmur, tepatnya di simpang empat Dusun Boleleu, di area belakang rumah produksi UMKM “Kita Bisa”, yang menjadi titik lokasi sumber air yang akan dibersihkan dan direvitalisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Sabtu, 11 Oktober 2025, 


Goro bersama ini sebagai tindak lanjut hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa yang diadakan pada Kamis, 9 Oktober 2025. Dalam musyawarah tersebut disepakati jadwal dan pembentukan tim penggerak gotong royong.


Dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain Pemerintah Desa Sido Makmur, Kepala Dusun Boleleu

Perwakilan kelompok PKK dan Perempuan Desa, Kelompok UMKM “Kita Bisa”

Kelompok pemuda dan Karang Taruna

Serta masyarakat setempat di lingkungan Dusun Boleleu.


Keterlibatan lintas kelompok ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga sumber daya air desa.


"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen bersama Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan ketersediaan air bersih di Desa Sido Makmur"sebut Manager Jemari Sakato, Cakra


Dia menyebut, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Komunitas (RAK) yang telah disepakati sebelumnya dan juga menjadi bagian dari prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.


Kegiatan yang dilaksanakan ini di lakukan secara gotong royong dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tahap awal kegiatan difokuskan pada pembersihan lahan dan area sekitar sumber air, termasuk sumur yang akan dijadikan titik utama pengambilan air bersih.


Pemerintah Desa bersama tim penggerak dan warga bergotong royong membawa peralatan kebersihan, menata area sumber air, dan memastikan lokasi siap untuk proses perbaikan serta pemanfaatan ke depannya.


Untuk diketahui program GREAT Mentawai bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat melalui penerapan ekonomi hijau, penguatan kapasitas sosial-ekonomi, dan peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim (PRB–API) secara inklusif dan responsif gender.



Editor : Tim Redaksi


Baca selengkapnya »

Oktober 17, 2025

 

Rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis (16/10/2025)

INFONEWS-Ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Padang mengalami minus. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, SP. d,. ketika usai rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis (16/10/2025).

Selain Muharlion, rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, anggota Banggar, Asisten III Administrasi Umum Setdako Padang, Corri Saidan dan SKPD terkait.

Menurut Muharlion, pihaknya secara marathon dengan pemko melakukan rapat pembahasan untuk mengetahui secara pasti APBD.

"PAD (pendapatan asli daerah, red) kita itu dari peyampaian APBD, ada diangka Rp1,1 triliun. Perkiraan kita, sekitar Rp200 miliar akan berkurang. Namun, tidak jadi, hanya berkurang di angka Rp120 miliar," katanya.

Jadi fik PAD tersebut, kata Muharlion, diangka Rp1,005 triliun. "Ketika kita masukan belanja, ini masih minus Rp120 miliar. Ini masih kita bahas solusinya secara marathon," katanya.

Dengan asumsi, jelas dia, belum ada pengurangan belanja. Meski demikian, belanja belum selesai dibahas DPRD Kota Padang.

"Kita ingin lihat, bagaimana solusi pemko mengatasi kekurangan itu. Termasuk rencana pinjaman Rp81 miliar," katanya.

Dikakatan Muharlion, di internal Banggar DPRD Kota Padang juga akan mencarikan solusinya. "Insya Allah, kita akan carikan solusinya," katanya. (*)
Baca selengkapnya »

Oktober 17, 2025

 

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wija­ya

INFONEWS- Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wija­ya, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang agar lebih transparan dan profesional dalam mengelola aset-aset tanah milik daerah.

Menurutnya, masih banyak lahan Pemko yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan Pen­da­patan Asli Daerah (PAD).

Rachmad menegaskan bahwa pengelolaan aset yang terbuka dan terarah dapat membantu pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap dana APBD.

“Pemko Padang perlu mem­buka data aset tanah se­­cara terbuka dan dikelola dengan perencanaan yang matang. Banyak aset bernilai tinggi tapi belum memberikan dampak nyata terhadap PAD. Jika ini dioptimalkan, kita bisa menekan ketergantungan terhadap APBD,” ujar Rachmad Wi­ja­ya, politisi Partai Gerindra usai rapat anggaran dengan sejumlah kepala OPD Kota Padang.Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan data, katanya, minimal ada sembilan aset tanah potensial milik Pemko Padang dengan total potensi sewa mencapai Rp1,375 miliar per tahun.

Lahan-lahan tersebut tersebar di berbagai lokasi strategis dan memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan secara produktif bagi kepentingan daerah maupun masya­rakat.

Aset tersebut antara lain Tanah Pasar Simpang Haru di Jalan Sawahan seluas 5.000 meter persegi de­ngan potensi sewa Rp100 juta per tahun, yang direncanakan digunakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai tempat pengelolaan sampah TPS 3R.

Selanjutnya, Tanah Satpol PP 1 di Jalan Tan Malaka seluas 5.118 meter persegi dengan potensi Rp200 juta per tahun yang digunakan sebagai Jogging Track, serta Tanah Satpol PP 2 di Jalan Agus Salim seluas 3.810 meter persegi berpotensi Rp150 juta per tahun, saat ini dijadikan lokasi par­kir Satpol PP dan PDAM.

Selain itu, terdapat Ta­nah Pengembangan Asrama Haji di Parupuk Tabing seluas 10.143 meter persegi berpotensi Rp250 juta per tahun, Tanah Sawah Irigasi di Batang Kabung Ganting seluas 1.034 meter persegi berpotensi Rp50 juta per tahun yang masih be­rupa lahan kosong, dan Tanah Pengeringan Ikan di Pasie Nan Tigo dengan luas 16.886 meter persegi yang memiliki potensi Rp75 juta per tahun dan sedang diupayakan optimalisasinya.

Kemudian, Tanah Pa­sar Laban di Bungus seluas 26.143 meter persegi berpotensi Rp100 juta per ta­hun, Tanah Atom Shopping Center di Jalan Imam Bonjol seluas 3.008 meter persegi berpotensi Rp150 juta per tahun karena su­dah terdapat bangunan dan aktivitas perdagangan, serta Tanah eks DKK di Jalan Diponegoro seluas 4.768 meter persegi dengan potensi tertinggi yakni Rp300 juta per tahun yang telah memiliki DED pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Jika seluruh aset tersebut dikelola dengan baik, potensi PAD yang dihasilkan bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Namun, daftar ini baru sebagian kecil dibandingkan ba­nyaknya lahan milik Pem­ko Padang yang berpotensi menjadi sumber PAD, tetapi belum dimunculkan secara resmi dalam data pemerintah kota.

Menurut Rachmad, aset-aset tersebut tidak boleh dibiarkan terbeng­kalai tanpa arah pemanfaatan.

Ia menilai, Pemko perlu segera melakukan audit menyeluruh terha­dap seluruh aset tanah agar tidak ada potensi yang hilang atau tidak tercatat dengan baik.

“Kita perlu audit aset agar semuanya jelas — mana yang sudah dimanfaatkan dan mana yang belum. Kalau perlu, bentuk tim khusus pengelolaan aset agar fokus menata dan mengoptimalkan pe­ma­n­faatannya. Jangan sam­pai aset tidur ini justru menjadi beban bagi daerah,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Padang 5 yang meliputi Kecamatan Padang Selatan dan Pa­dang Timur.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tran­sparansi dalam pengelolaan aset bukan hanya penting untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

“Dengan pengelolaan yang terbuka dan profesional, masyarakat bisa ikut mengawasi. Pemerintah juga bisa memperoleh tambahan PAD yang signifikan tanpa ha­rus membebani rakyat melalui kenaikan pajak atau retribusi,” ujar Rachmad.

Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi eko­nomi, keuangan, dan aset daerah, Rachmad me­ne­gaskan bahwa DPRD akan terus mendorong agar Pem­ko Padang tidak mem­biar­kan aset-aset bernilai tinggi tersebut terbeng­ka­lai.

“Potensi tanah ini besar sekali. Kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi solusi nyata untuk memperkuat keuangan daerah dan mempercepat pembangunan,” tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.