Latest Post

Desember 24, 2025

 


INFONEWS-Sebelum malam perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tiba, unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Kota Padang Ketua DPRD Kota Padang menghimbau dan menegaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Padang agar tidak terlalu bereuforia berlebihan dalam merayakan malam Nataru.


H.Muharlion,S.Pd ,Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS )

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion menegaskan, saat ini Kota Padang pasca terjadi musibah banjir bandang beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat kita yang kehidupan mereka masih tergantung pada bantuan pemerintah. Banyak masyarakat kita yang kehilangan rumah bahkan nyawa,dan tentunya kehidupan serta perekonomian mereka hingga saat ini sangat terpuruk.

Kami mengajak warga untuk menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan kegiatan positif, seperti berkumpul dengan keluarga, berbagi kebahagiaan dengan yang kurang beruntung.

"Untuk itu, kami harapkan agar perayaan Nataru 2025-2026 ini dilakukan dengan sederhana saja bersama dengan keluarga," sebut Muharlion, dihubungi, melalui selulernya pada Rabu (24/12/2025)

Sesuai arahan dari Kapolri, malam perayaan tahun baru tidak dibolehkan ada kembang api dan petasan.
Kemudian hiburan organ tunggal tidak di bolehkan, ini sudah ada himbauan dari Pemko Padang. Lalu semua kegiatan yang bersifat euforia atau yang hal - hal negatif .

Muharlion juga menyampaikan, sekarang merupakan masa libur panjang. Pasti ada ramai kunjungan dari luar daerah ke Kota Padang. Untuk itu perlu adanya jalur- jalur rekayasa lalulintas untuk menghindari kemacetan.

"Kita mengucapkan terimakasih kepada TNI, Polri serta pihak lain yang berkaitan dalam melaksanakan tugas pada pengamanan dan  penjagaan pada titik - titik tertentu di posko  Nataru," katanya.

Selain itu Muharlion ,Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS ini juga mengajak untuk lebih banyak berzikir ( muhasabah) pada malam pergantian tahun 2025-2026. "Kapan perlu Pemerintah Kota Padang melaksanakan zikir bersama. Hal ini karena daerah lain melakukan zikir bersama  pada malam pergantian tahun, " pungkasnya.


Mastilizal Aye,  Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan, Kota Padang saat ini masih berduka, untuk itu perayaan Nataru tidak usah di besar-besaran, cukup sederhana saja bersama dengan keluarga. Tak perlu bepergian keluar kota, karena kondisi saat ini cuaca ekstrem.

Kemudian tidak ada izin menggelar acara orgen tunggal.Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan acara orgen tunggal di malam Nataru.

"Mastilizal Aye,  Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra ini juga menambahkan, sebaiknya mari sama - sama kita mendoakan bagi para korban banjir bandang yang meninggal, kemudian kita juga doakan semoga secepatnya ekonomi mereka pulih kembali, " ungkapnya.


Osman Ayub, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Nasdem


Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub mengatakan, budaya menghormati untuk perayaan Nataru memang sangat bagus. Namun lebih berharga menghormati saudara-saudara kita yang kena musibah.

Dikatakan,  harus kita pahami bahwa sampai hari ini banyak yang tidak mempunyai rumah akibat musibah banjir bandang beberapa waktu lalu. Banyak warga Kota Padang yang terdampak masih tergantung pada bantuan pemerintah. 

"Semoga di tahun baru 2026 Kota Padang kembali membaik dan semua saudara saudara kita yang menjadi korban musibah bencana banjir bandang beberapa waktu lalu, baik harta maupun korban jiwa semoga seluruh keluarganya bisa  tabah dan sabar dan semoga semuanya kembali pulih, aamiin."pungkasnya.

Jupri, S.A.P (Makdang), Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Amanat Nasional (PAN),

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, S.A.P (Makdang), menghimbau seluruh masyarakat agar menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antarumat beragama.

Momentum Nataru adalah saat yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan, demi Kota Padang yang aman, damai, dan berkemajuan.

Saat ini Kota Padang baru saja dilanda musibah, banyak sekali warga yang terdampak,  baik itu korban harta maupun nyawa, tentu ini merupakan duka yang dalam.

Kita berharap melalui momentum Nataru ini bisa memperkuat persatuan, gotong royong membantu korban bencana. Perayaan Nataru diharapkan dilakukan secara sederhana saja," pungkasnya. (Abim)

Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 

INFONEWS-Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Nataru secara sederhana dan penuh kepedulian, mengingat Kota Padang masih berada dalam suasana duka pascabencana banjir bandang.

Mastilizal menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun ekonomi.Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tidak perlu dilakukan secara besar-besaran, melainkan cukup dirayakan bersama keluarga inti.

“Kota Padang saat ini masih berduka. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebaiknya cukup sederhana saja bersama keluarga. Tidak perlu bepergian ke luar kota karena kondisi cuaca masih ekstrem dan berisiko,” ujar Mastilizal Aye saat diwawancarai, Rabu (24/12/2025).


Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan adanya hiburan orgen tunggal pada malam pergantian tahun.
Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap warga yang terdampak bencana sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Untuk malam Nataru, tidak ada izin menggelar orgen tunggal. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Selain imbauan terkait perayaan Nataru, Mastilizal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum akhir tahun sebagai waktu berdoa dan berbagi empati kepada para korban banjir bandang, baik yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga.


Lebih jauh, Mastilizal menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pemulihan pascabencana. Ia meminta Pemerintah Kota Padang tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara, tetapi juga memikirkan pembangunan rumah permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Jangan hanya hunian sementara. Warga membutuhkan kepastian rumah permanen di lokasi yang aman. Apalagi ada rumah yang sebelumnya berada di bibir sungai, bahkan kini sudah di tengah sungai. Mereka harus direlokasi demi keselamatan,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan kanal sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa.


Selain itu, Mastilizal mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Bantuan jangan hanya menumpuk di posko. Yang paling penting adalah sampai ke warga yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memikirkan fase pascatanggap darurat, jangan sampai bantuan habis sementara masyarakat masih membutuhkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Padang tetap hadir di tengah masyarakat untuk mengawasi proses penanganan bencana dan pemulihan.

“Kami tidak punya kepentingan lain selain memastikan masyarakat tertangani dengan baik, mulai dari bantuan dasar, pemulihan ekonomi, hingga kepastian hunian dan relokasi yang layak,” pungkasnya. (ADV)


Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri 

INFONEWS-Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri S.A.P., mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut momentum Nataru dengan menjaga toleransi, ketertiban, serta memperkuat kepedulian sosial, terlebih di tengah kondisi Kota Padang yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Jupri yang akrab disapa Makdang tersebut menyampaikan bahwa suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini perlu dimaknai secara lebih sederhana dan penuh empati.

Menurutnya, bencana yang menimpa Kota Padang telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, baik kehilangan harta benda maupun korban jiwa.


“Momentum Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan. Apalagi saat ini banyak saudara kita yang sedang berjuang memulihkan diri pascabencana. Mari kita jaga Kota Padang tetap aman, damai, dan berkemajuan,” ujar Jupri, Rabu (24/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta toleransi antarumat beragama selama perayaan Nataru.
Menurutnya, kondisi Kota Padang saat masih dalam masa pemulihan bencana dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Kota Padang sedang diuji dengan musibah banjir bandang. Masyarakat sebaiknya mengisi Nataru dengan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tahun ini sebaiknya diisi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memberikan imbauan yang tegas terkait aktivitas selama Nataru, termasuk membatasi hiburan yang berpotensi menimbulkan keramaian berlebihan.
Menurutnya, kegiatan keagamaan dan sosial jauh lebih relevan dilakukan dalam situasi saat ini.


“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Doa dan introspeksi diri sangat penting. Kalau ini masih berupa ujian, maka dengan doa dan kebersamaan kita berharap dijauhkan dari bencana yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar Pemko Padang menginisiasi doa bersama yang melibatkan masyarakat dan generasi muda sebagai bentuk muhasabah serta evaluasi diri atas peristiwa yang terjadi.

“Kalau bisa, pemerintah mengajak masyarakat untuk berdoa bersama. Ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga penguatan mental dan kebersamaan. Kita perlu mengevaluasi diri dan kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersamaan,” ujarnya.

Jupri berharap momentum Natal dan Tahun Baru 2026 dapat menjadi titik penguat solidaritas sosial di Kota Padang.Dengan menjaga toleransi, memperbanyak kegiatan positif, serta memperkuat doa dan gotong royong, ia optimistis masyarakat Padang dapat bangkit bersama dari bencana dan menatap masa depan dengan lebih baik. (ADV)








Baca selengkapnya »

Desember 24, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.

INFONEWS — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah menuntaskan salah satu tahapan penting, yakni pembahasan dan penyesuaian atas evaluasi Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (20/12) di Gedung DPRD Kota Padang. Seluruh catatan evaluasi tersebut telah dibahas bersama dan disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muharlion menjelaskan, DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi gubernur, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, seluruh SPM yang menjadi catatan telah dipenuhi dan ditambahkan dalam postur RAPBD 2026.

Salah satu fokus penting dalam evaluasi tersebut, lanjut Muharlion, adalah penguatan sistem peringatan dini bencana, khususnya banjir. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menambah pengadaan alat Early Warning System (EWS), termasuk untuk kawasan rawan seperti Gunung Nago, sementara untuk Batu Busuk disebut sudah tersedia meski sebelumnya sempat mengalami kerusakan dan masih dalam tanggung jawab pemeliharaan.
DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. 

Selain itu, Muharlion mengungkapkan adanya catatan gubernur terkait pergeseran belanja bantuan sosial, seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis. DPRD mendorong agar belanja tersebut dipindahkan ke belanja barang dan jasa maupun belanja modal agar lebih tepat sasaran dan sesuai regulasi.

“Total anggaran untuk program LKS dan seragam gratis mencapai Rp19,2 miliar. Itu kita letakkan pada belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan, sesuai dengan catatan evaluasi gubernur,” ujar Muharlion.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama TAPD menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi kriteria administrasi, seperti hibah tanpa nama dan alamat penerima yang jelas. Anggaran tersebut diputuskan untuk dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dan sebagian dialokasikan untuk penanganan sistem serta peralatan pendukung kebencanaan.
DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. 

Dari sisi postur anggaran, Muharlion menyebutkan total APBD Kota Padang Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp2,5 triliun dan belanja daerah yang diperkirakan mencapai Rp2,697 triliun.
“Selisih atau defisit sekitar Rp100,42 miliar akan kita tutupi melalui pembiayaan daerah, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pinjaman sesuai ketentuan,” jelas Ketua DPRD Padang itu.

Sementara itu, Asisten III Setdako Padang, Corry Saidan, membenarkan bahwa pembahasan evaluasi gubernur telah dilakukan secara intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. Ia mengatakan, kesepakatan terhadap seluruh catatan evaluasi telah dicapai.

DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas poin demi poin catatan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. 

Corry menyebutkan, beberapa penyesuaian penting dalam evaluasi meliputi pergeseran belanja bansos ke belanja barang dan jasa, penyesuaian iuran jaminan kesehatan, serta pemenuhan SPM di bidang perumahan dan penanganan kawasan transit, masing-masing dengan alokasi anggaran khusus.

Selain itu, RAPBD 2026 juga mengakomodasi tambahan belanja modal untuk pengadaan dua unit water EWS sebagai bagian dari mitigasi bencana. Pemerintah Kota Padang juga menganggarkan pemanfaatan dana CSR PLN sebesar Rp1,2 miliar yang akan direalisasikan pada 2026 untuk pembangunan fasilitas toilet umum.

“Dalam tiga hari ke depan, hasil pembahasan evaluasi ini akan kami sampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, RAPBD 2026 akan ditetapkan menjadi Perda dan Perwako,” kata Corry.

Dengan rampungnya tahapan evaluasi tersebut, DPRD Kota Padang berharap APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap risiko bencana di Kota Padang.(ADV)



Baca selengkapnya »

Desember 23, 2025

 

INFONEWS--Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode 18 Desember hingga 4 Januari, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menghadirkan suasana berbeda di Stasiun Padang dengan menyuguhkan hiburan musik live bagi para penumpang di beberapa waktu sebelum keberangkatan kereta api.

Kehadiran musik live ini menjadi bagian dari upaya KAI Divre II Sumbar dalam menciptakan atmosfer stasiun yang lebih hangat, ramah, dan menyenangkan, khususnya di tengah meningkatnya volume penumpang pada masa libur akhir tahun. Alunan musik yang dibawakan oleh musisi lokal, yakni Duo Simpul Violin yang terdiri dari Dani (vokal/violin) dan Farid (vokal/gitar), serta penyanyi dari internal KAI, turut menghibur penumpang yang tengah menunggu jadwal keberangkatan maupun kedatangan kereta api.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, menyampaikan bahwa penyajian hiburan musik live merupakan salah satu inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Selain tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu perjalanan, KAI juga berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan sejak penumpang berada di area stasiun.

“Kami berupaya menghadirkan suasana stasiun yang lebih hidup dan bersahabat selama masa libur akhir tahun. Musik live ini menjadi salah satu cara KAI untuk menyapa penumpang secara lebih personal, sehingga waktu tunggu di stasiun dapat terasa lebih singkat dan menyenangkan,” jelas Reza.

Selama periode Nataru, KAI Divre II Sumbar tetap memprioritaskan kesiapan pelayanan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penguatan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. Seluruh langkah tersebut dilakukan guna memastikan perjalanan kereta api berjalan aman, lancar, dan nyaman.

Menurutnya, inisiatif ini juga mencerminkan transformasi layanan KAI yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga pada peningkatan kenyamanan dan pengalaman pelanggan secara menyeluruh.

Melalui penyelenggaraan hiburan musik live ini, KAI Divre II Sumatera Barat berharap dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan bagi penumpang, sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang ramah pelanggan, sejalan dengan semangat Semakin Melayani.

“Dengan menghadirkan nuansa berbeda di Stasiun Padang selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru, KAI Divre II Sumatera Barat berharap dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat yang menggunakan layanan kereta api serta terus menjadi pilihan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Desember 23, 2025 ,

Infonews - Penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai tahun 2025 memiliki sejumlah proyek, namun dalam proses pelaksanaan satu tahun anggaran ada dua proyek yang tidak selesai alias putus kontrak.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, Jop Sirirui menyebut pelaksanaan pembangunan fasilitasi sekolah di wilayah kepulauan Mentawai ada dua pekerjaan yang putus kontrak dan memang tidak bisa di lanjutkan.


"Dua paket pekerjaan putus kontrak itu Revitalisasi sarana dan prasarana di SMPN 2 Sipora Selatan dan Pembangunan Asrama SMPN 3 Siberut Utara" sebut Jop diruang kerjanya, Selasa (23/12/2025).


Dia mengatakan, untuk pembangunan khusus sekolah SMP ada 11 paket pekerjaan dan yang selesai sebanyak 9 paket pekerjaan, sedangkan dua lagi putus kontrak.


Monitoring di lapangan, kata dia pekerjaan revitalisasi sarana dan prasarana di SMPN 2 Sipora Selatan yang di kerjakan CV Yansa Mandiri dengan nilai kontrak Rp.1.564.000.000.00 tidak selesai dan Pembangunan Asrama SMPN 3 Siberut Utara yang dikerjakan CV Bumi Sikerei Sejahtera  dengan nilai kontrak Rp. 862.000.000.00 juga tidak selesai.


"Kedua paket pekerjaan tidak dapat di lanjutkan di karenakan tidak bisa di lakukan DPAL karena belum mencapai 75 persen akhirnya berujung putus kontrak" tegasnya.


Dia menyebut, untuk tahun anggaran 2026 pembangunan fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mentawai tidak ada, dimana anggaran sebesar 9 miliar akan di gunakan untuk peningkatan seperti pelatihan guru, Komputerisasi dan kegiatan pelatihan lainnya.


Pelaksanaannya ini di akomodir di empat bidang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, maka tahun 2026 untuk pembangunan fisik sama sekali tidak ada, imbuhnya.


Dia menjelaskan, pembangunan dua sekolah SMP yang putus kontrak ini kebutuhannya tidak terlalu mendesak, namun tahun 2026 tidak ada anggarannya, mudah-mudahan di anggaran 2027 bisa tersedia anggarannya.


"Intinya pemerintah tidak rugi dalam proses pembangunan dua sekolah SMP yang putus kontrak ini, karena pembayarannya dilakukan sesuai dengan capaian, bahkan pihak rekanan yang merugikan karena mereka bayar denda setelah di hitung bobot kerjanya" ucap Jop.


Namun dalam hal ini, pihaknya juga berupaya dan berharap tahun 2026 atau 2027 ada solusi untuk anggaran pembangujan lanjutan pekerjaan dua sekolah SMP yang putus kontrak.


"Apabila 2026 dan 2027 tidak juga ada anggaran lanjutan pembangunan untuk dua sekolah yang putus kontrak, maka terjadi mangkrak" tutupnya mengakhiri.



Editor : Tim Redaksi



Baca selengkapnya »

Desember 23, 2025 ,

Infonews - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. 


PPPK Paruh Waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 


Melalui hal tersebut sebanyak 1973 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilingkungan pemerintahan kabupaten Kepulauan Mentawai resmi di lantik Bupati Mentawai, Rinto Wardana di halaman kantor bupati, Senin (22/12/2025).


Pelantikan P3KPW ini jumlah yang diusulkan BKPSDM Mentawai sebanyak 1980, namun dalam proses ada 10 yang tidak diusulkan dengan berbagai kriteria, sementara pada saat penetapan NI PPPK Paruh waktu ada 4 orang tidak memenuhi syarat dan 3 orang status Berkas Tidak Sesuai (BTS).


"Dari 1980 yang di usulkan hanya 1973 orang yang bisa di lantik menjadi PPPK Paruh waktu" sebut Kepala BKPSDM Mentawai, Dominikus Saleleubaja dalam laporannya.


Bupati Mentawai, Rinto Wardana dalam arahannya menuturkan, pelantikan yang di lakukan ini membutuhkan proses, pertimbangan dan perjuangan, sehingga sampai saat ini bisa semua PPPK Paruh waktu bisa di lantik.


Jadi, PPPK Paruh waktu yang barusan di lantik harus mampu menjalankan amanah sesuai dengan sumpah dan janji yang di ucapkan" ujarnya.


Menurut Rinto pelantikan ini perdana dan terbanyak selama proses pengangkatan PPPK di lingkungan Pemkab Mentawai dengan sebanyak 1973 orang.


Jalankan amanah ini dengan baik dan terus bekerjasama dengan pegawai lainnya dalam mendukung program Pemkab Mentawai, karena menurutnya PPPK ini lebih maksimal bekerja, tuturnya.


"Saya berharap PPPK Paruh waktu ini jadi andalan kita dalam bekerja di manapun bertugas, meski begitu saya tetap melakukan monitor terhadap kinerja yang di laksanakan berlaku seluruh pegawai Pemkab Mentawai" tegasnya.


Dia menjelaskan, pelantikan yang di lakukan ini perjuangannya tidak gampang, banyak yang menjadi pertimbangan agar tidak dirumahkan serta tidak terjadi kesenjangan terhadap nasib para PPPK paruh waktu.


Lebih jauh dia mengatakan, untuk menambah intesif PPPK paruh waktu, tentu perlu mendorong PAD lebih meningkat, meski begitu tetap dituntut ketulusan dalam menjalankan tugas.


Dia berpesan kepada seluruh PPPK paruh waktu harus tetap maksimal melaksanakan tugas, meski kesejahteraan belum sesuai harapan, namun di butuhkan kesabaran ada proses untuk meningkatkan intesif para PPPK paruh waktu, tutupnya mengakhiri.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.