Latest Post

Oktober 14, 2026

 

INFONEWS-Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Padang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Melalui Komisi II, DPRD menjadwalkan rapat kerja bersama PT Pertamina (Persero) dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang untuk membahas berbagai persoalan terkait BBM.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap ketersediaan, distribusi, serta permasalahan BBM yang terjadi di Kota Padang. Persoalan ini menjadi penting karena BBM merupakan kebutuhan strategis yang menunjang aktivitas masyarakat, transportasi, perdagangan, dan berbagai kegiatan ekonomi.

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., menegaskan melalui agenda kelembagaan tersebut bahwa persoalan BBM perlu mendapat perhatian serius melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rapat kerja diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan yang ada sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelayanan kebutuhan energi masyarakat.

Berdasarkan surat undangan DPRD Kota Padang Nomor 000.1.5/130/DPRD-Pdg/X-2026 tertanggal 13 Oktober 2026, rapat kerja tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Rapat akan dilaksanakan di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Padang. Agenda utamanya adalah pembahasan permasalahan BBM dengan melibatkan pihak Pertamina dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang.

Pelibatan PT Pertamina (Persero) menjadi bagian penting dalam agenda tersebut karena perusahaan ini merupakan salah satu pihak utama dalam rantai penyediaan dan distribusi BBM. Melalui rapat kerja, DPRD dapat meminta penjelasan serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pasokan dan penyaluran BBM di wilayah Kota Padang.

Sementara itu, Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menyampaikan informasi sesuai kewenangan dan tugasnya, terutama terkait aspek perdagangan serta kondisi yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam persoalan BBM.

Pembahasan mengenai ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pasokan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi dan berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi antarpihak menjadi salah satu aspek penting dalam mencari solusi.

Melalui fungsi pengawasannya, DPRD Kota Padang memiliki peran untuk mendorong agar persoalan yang menjadi kepentingan publik dibahas secara terbuka bersama pihak-pihak terkait. Rapat kerja tersebut menjadi salah satu jalur kelembagaan untuk memperoleh penjelasan dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Dalam agenda yang sama, Komisi II DPRD Kota Padang juga merencanakan kunjungan lapangan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melengkapi pembahasan dalam rapat melalui peninjauan langsung terhadap kondisi yang berkaitan dengan persoalan BBM.

Kunjungan lapangan juga berpotensi membantu anggota dewan memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi di lapangan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya bertumpu pada laporan, tetapi dapat mempertimbangkan informasi yang diperoleh melalui peninjauan langsung.(*)

Baca selengkapnya »

Oktober 14, 2026

 

INFONEWS-Antrean panjang kendaraan, terutama truk yang mengisi solar bersubsidi di sejumlah SPBU, menjadi persoalan yang perlu segera ditangani di Kota Padang. Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Jambak, meminta Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan bersama Pertamina mengambil langkah konkret untuk menertibkan antrean yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai rapat Komisi II tentang permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat itu sendiri menghadirkan pihak Pertamina dan Dinas Perdagangan Kota Padang yang berlangsung di ruangan Komisi II DPRD Kota Padang, Rabu, 14 Oktober 2026.

Miswar menegaskan, persoalan antrean solar tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga diperlukan penanganan serius dari pihak-pihak terkait.

Menurutnya, penertiban antrean tidak cukup dilakukan melalui pengawasan rutin atau sekadar menyampaikan imbauan. Pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak berwenang harus menghadirkan langkah nyata yang terukur agar persoalan serupa tidak terus berulang di sejumlah SPBU.

Miswar meminta pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan Pertamina diperjelas. Dengan koordinasi yang efektif, pengawasan distribusi solar bersubsidi diharapkan berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan penanganan antrean dilakukan secara konsisten.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dugaan praktik pelangsiran solar bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan sesuai kewenangan masing-masing pihak, sehingga distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

“Tanpa langkah terukur, antrean truk akan terus menjadi persoalan yang merugikan masyarakat,” tegas Miswar Jambak.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar panjangnya barisan kendaraan di SPBU. Antrean yang tidak tertata dapat mengganggu perjalanan warga, memperlambat aktivitas usaha, serta menambah hambatan bagi kendaraan yang melintas di sekitar lokasi pengisian BBM.

Karena itu, penataan antrean perlu disertai pengawasan distribusi yang lebih kuat dan mekanisme penanganan yang jelas. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan bersama Pertamina diharapkan dapat mengevaluasi kondisi di lapangan, mengidentifikasi titik rawan kemacetan, serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Miswar menekankan bahwa tujuan utama penertiban ialah memastikan solar bersubsidi tersalurkan kepada pihak yang berhak, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga kelancaran lalu lintas. Masyarakat pun menantikan langkah nyata dari pihak terkait agar antrean solar di SPBU tidak terus menjadi penghambat aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian Kota Padang. (Edg) 
Baca selengkapnya »

Oktober 14, 2026

 

INFONEWS-Warga Kota Padang dibuat resah dengan kembalinya fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menanggapi keluhan masyarakat yang kian memuncak ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat khusus bersama Komisi II DPRD Kota Padang.

Muharlion pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di ruang kerjanya kepada awak media membeberkan, berbagai temuan penting di lapangan. Ia menyoroti bahwa laporan awal investigasi terkait dugaan adanya mobil-mobil tertentu yang mengindikasikan pelanggaran belum sepenuhnya terungkap ke publik secara transparan.

Meski demikian, pihak berwenang dan instansi terkait memberikan garansi penuh bahwa seluruh pasokan BBM yang masuk ke SPBU di Kota Padang murni berasal dari Pertamina. Mereka memastikan tidak ada pasokan minyak ilegal dari luar Pertamina, termasuk isu miring soal minyak dari Palembang yang sempat beredar di tengah masyarakat.

Kendati pasokan diklaim aman dan terkontrol secara sistem, realita di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan masih sering terjadi hingga berjam-jam. Bahkan, para sopir truk dan angkutan umum harus rela mengantre sejak dini hari demi mendapatkan jatah BBM untuk beroperasi.

Menyikapi hal tersebut, pihak DPRD Kota Padang mendesak agar kuota penambahan subsidi BBM sebesar 15 hingga 8 persen dapat dioptimalkan dengan baik. DPRD juga meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama para pemilik SPBU untuk segera mengevaluasi dan membenahi sistem antrean agar tidak melumpuhkan arus lalu lintas.

Salah satu opsi solusi taktis yang disoroti adalah penataan jam operasional penyaluran BBM, khususnya bagi kendaraan besar atau truk. Jam-jam sibuk di jalan raya dinilai perlu diatur ulang agar operasional kendaraan pengangkut tidak memperparah kemacetan di jalur-jalur utama Kota Padang.

Terkait efektivitas penerapan QR Code yang digagas Pemko Padang, Muharlion menyebut hal ini perlu dievaluasi menyeluruh. Lokasi dan jarak tempuh SPBU yang terbatas menjadi kendala tersendiri yang memicu penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.

Oleh karena itu, DPRD Kota Padang mendorong Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk mengkaji ulang persebaran titik layanan dan pola pengawasan di lapangan. Penambahan kuota atau perluasan akses di wilayah lain dinilai mendesak agar distribusi BBM bisa lebih merata dan adil bagi seluruh warga.

Sebagai langkah akhir, DPRD Kota Padang berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi kenyamanan masyarakat luas. Bagaimanakah tindak lanjut dari evaluasi ketat yang dijanjikan oleh DPRD Kota Padang ini ke depannya? (*) 



Baca selengkapnya »

Oktober 14, 2026

 

INFONEWS-Isu hangat mengenai dugaan bahan bakar minyak (BBM) bercampur zat lain dan fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Padang akhirnya memicu tindakan cepat dari legislatif. 

Komisi II DPRD Kota Padang menggelar rapat penting dengan memanggil pihak Pertamina, dan Dinas Perdagangan Kota Padang, Rabu, 14 Oktober 2026, bertempay di rungan kerja Komisi II setempat. Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya, anggota Miswar Jambak, Arnedi Yarmen dan Yoserizal Effendi. 

Rapat intensif yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, ini mengupas tuntas berbagai persoalan yang tengah meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terungkap sejumlah fakta penting terkait perkembangan investigasi di lapangan yang dinantikan oleh publik. Kehadiran lintas instansi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret atas polemik BBM yang dikeluhkan warga.

Terkait kasus dugaan BBM yang tercampur zat lain hingga menyebabkan kendaraan konsumen mengalami mogok atau "ndut-ndutan", Rachmad Wijaya kepada awak media usai rapat menjelaskan bahwa sampel bahan bakar telah dikirimkan ke laboratorium Lemigas di pusat untuk diuji secara teknis. Kendati demikian, hingga saat ini hasil uji laboratorium tersebut belum keluar. Pihak DPRD menegaskan bahwa mereka belum bisa menyimpulkan letak kesalahan atau pihak yang bertanggung jawab secara pasti sebelum hasil uji lab resmi dirilis.

Meski hasil uji laboratorium masih dalam proses penantian, apresiasi diberikan kepada bentuk kepedulian Pertamina. Pihak Pertamina telah bergerak cepat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atau korban yang kendaraannya mengalami mogok serta gangguan akibat permasalahan BBM ini. Langkah humanis ini setidaknya dapat meringankan beban para pengendara yang terdampak langsung di jalanan Kota Padang.

Kualitas BBM dari Sisi Depot Dipastikan Aman

Berdasarkan evaluasi awal mengenai standar kualitas produk, pihak Pertamina memastikan bahwa kualitas BBM yang keluar dari Depot atau Fuel Terminal telah sesuai spesifikasi (on spec). Pengujian internal dari sisi suplai utama menunjukkan tidak adanya anomali kualitas sebelum BBM tersebut didistribusikan ke jaringan SPBU.

Menepis kekhawatiran publik bahwa seluruh SPBU di Padang bermasalah, langkah pengecekan menyeluruh telah dilakukan. Rachmad Wijaya menyebutkan bahwa pengambilan sampel di seluruh SPBU di Kota Padang telah tuntas dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan aman. Hal ini menepis spekulasi liar bahwa seluruh jaringan SPBU di ibu kota provinsi Sumatera Barat ini terkontaminasi.

DPRD Kota Padang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai informasi yang belum teruji kebenarannya. Pihak legislatif berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas dan transparan. Keputusan serta analisis mendalam terkait akar permasalahan baru akan diambil oleh dewan setelah data otentik berupa hasil uji lab Lemigas pusat diterima secara resmi. (*) 
Baca selengkapnya »

Oktober 13, 2026

 

INFONEWS - Kota Padang kembali diuji oleh bencana banjir yang terus berulang. Kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji kerap menjadi titik terdampak paling parah. Aliran air deras yang meluap dari kawasan perbukitan menegaskan satu hal: penanganan banjir tidak bisa lagi sebatas tindakan darurat di hilir, melainkan harus menyentuh akar permasalahan di hulu sungai.

Menanggapi kondisi kritis ini, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel, menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari Pemerintah Kota Padang melalui kajian lingkungan yang mendalam di wilayah hulu.

Menelusuri Akar Masalah: Human Error atau Faktor Geografis?

Menurut Surya Jufri Bitel, langkah awal yang mutlak dilakukan adalah memetakan penyebab pasti meluapnya sungai-sungai di Padang. Kajian tersebut harus mampu menjawab apakah banjir dipicu oleh kelalaian manusia (human error) atau faktor kondisi geografis murni.

"Jika hasil kajian membuktikan banjir terjadi akibat aktivitas penambangan liar, penebangan pohon, atau pelanggaran tata ruang oleh oknum masyarakat, maka penegakan hukum dan sanksi tegas sesuai regulasi harus ditegakkan tanpa kompromi," tegas Surya.

Namun, jika penyebab utamanya terletak pada dinamika geografis dan perubahan karakteristik alir sungai di hulu, maka area perbukitan tersebut wajib dijadikan prioritas utama penataan dan perbaikan lingkungan jangka panjang.

Sinergi Lintas Sektor Solusi Keterbatasan APBD

Memahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang memiliki keterbatasan untuk mendanai proyek infrastruktur dan mitigasi skala besar, Fraksi Demokrat merancang strategi kolaboratif. DPRD Kota Padang siap menjembatani komunikasi lintas tingkatan pemerintah.

Beberapa langkah strategis yang didorong antara lain:

• Sinergi Pemerintah Provinsi & Pusat: Membangun koordinasi intensif dengan Pemprov Sumatera Barat serta Kementerian Terkait (seperti Kementerian PUPR) untuk pengalokasian dana dekonsentrasi atau program strategis nasional.

• Penguatan Jaringan Legislatif Pusat: Mengoptimalkan peran wakil rakyat di DPR RI daerah pemilihan Sumbar guna mengawal anggaran penanggulangan banjir dari APBN.

• Evaluasi & Realokasi APBD: Mendorong pembahasan serius terkait peningkatan porsi anggaran penanggulangan bencana alam dalam APBD Kota Padang yang dinilai masih minim.

Komitmen Nyata Fraksi Demokrat untuk Mitigasi Jangka Panjang

Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kota Padang dalam waktu dekat berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas alokasi khusus kajian mitigasi bencana.

Fraksi Demokrat DPRD Padang berkomitmen akan terus mengawal dan mendesak agar anggaran kajian kondisi geografis hulu sungai dimasukkan sebagai program prioritas.

Dengan perencanaan berbasis data dan kajian hulu yang matang, penanganan banjir di Kota Padang tidak lagi sekadar menyelesaikan dampak di permukaan, melainkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman yang permanen bagi seluruh warga Kota Padang dari hulu hingga ke hilir. (*)
Baca selengkapnya »

Oktober 13, 2026

 

INFONEWS-Menjelang penghujung tahun anggaran, fungsi pengawasan terhadap pembangunan fisik dan program pemerintah kota semakin diintensifkan. Komisi III DPRD Kota Padang melakukan kegiatan kunjungan lapangan krusial guna meninjau langsung progres serta efektivitas sejumlah program strategis yang sedang berjalan di tengah masyarakat.

Kegiatan blusukan dan peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, dengan didampingi oleh sejumlah anggota Komisi III serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Raya, Kota Tua, dan Jalan 2 Jalur di depan Plaza Andalas Padang dan lain-lainnya.

Langkah proaktif ini dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dalam keterangannya yang disampaikan melalui sambungan telepon selular pada Selasa, 13 Oktober 2026, Helmi Moesim menjelaskan bahwa agenda utama kegiatan ini adalah mengevaluasi program-program strategis di bawah naungan pemerintah kota. Evaluasi ini menjadi instrumen penting karena sudah memasuki penghujung tahun.

"Kita lakukan karena sudah mulai penghujung tahun. Kita ingin melihat sejauh mana progresnya, dan tidak jauh deviasinya," ujar Helmi Moesim dalam wawancara tersebut. Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan tidak mengalami penyimpangan yang signifikan dari perencanaan awal.

Lebih lanjut, politisi Golkar yang akrab disapa Bang Ay tersebut menegaskan bahwa jika ditemukan kendala teknis maupun non-teknis akibat suatu hal di lapangan, maka pihak legislatif bersama eksekutif langsung duduk bersama untuk mendiskusikannya. Hal ini bertujuan agar solusi cepat bisa segera dirumuskan demi kebaikan bersama.

Tujuan akhir dari pengawasan intensif ini adalah memastikan seluruh proyek fisik maupun program kerja dapat terealisasi 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pihaknya tidak ingin ada progres yang terbengkalai, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan efektivitas anggaran serta kelangsungan mitra kontraktor di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan sejauh ini, Helmi menyebutkan bahwa ada beberapa temuan yang menjadi catatan penting. Untuk pengerjaan di sektor basement, progresnya dinilai cukup baik dan menggembirakan karena telah mencapai angka sekitar 97 persen dan mendekati tahap penyelesaian akhir.

Kendati demikian, Komisi III juga mendapati sejumlah kendala di lapangan, salah satunya pada proyek air mancur yang mencatatkan deviasi kurang dari dua persen. Kendala utamanya berkaitan dengan pemasangan instalasi kelistrikan (KWH meter) yang harus segera diselesaikan agar sistem dapat beroperasi secara optimal.

Menutup wawancara tersebut, Helmi Moesim berharap seluruh kendala teknis, termasuk pemasangan listrik dan penyelesaian detail pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, dapat segera dituntaskan oleh pihak terkait. Komisi III DPRD Kota Padang akan terus mengawal proses ini hingga seluruh program akhir tahun tuntas tanpa hambatan berarti. (*)
Baca selengkapnya »

Oktober 13, 2026

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Salah satu wujud nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial berupa pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat serta pemberian kacamata gratis kepada siswa SDN 11 Kampung Jua, yang dilaksanakan di Stasiun Kampung Jua, Senin (12/10).

Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis serta 30 siswa penerima kacamata gratis. Program tersebut merupakan bagian dari upaya KAI Divre II Sumbar untuk memperluas manfaat kehadiran perusahaan, tidak hanya melalui layanan transportasi kereta api, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya, Asisten Manager Kesehatan Safrizal beserta jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar, Kepala SDN 11 Kampung Jua Baihaki, serta Lurah Kampung Jua Wardan. Kolaborasi antara perusahaan, institusi pendidikan, dan pemerintah setempat menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala KAI Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari komitmen KAI untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu wilayah perlu memberikan nilai tambah yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan dan pendidikan.

“Kami ingin kehadiran KAI memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian kacamata kepada siswa, kami berharap dapat membantu masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sekaligus mendukung anak-anak agar dapat belajar dengan lebih nyaman. Bagi kami, pelayanan tidak hanya berkaitan dengan perjalanan kereta api, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat,” ujar Lutfi.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol, disertai pelayanan pengobatan gratis. Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memantau kondisi kesehatan secara berkala serta mendorong deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan.

Selain layanan kesehatan bagi masyarakat umum, KAI Divre II Sumbar juga memberikan kacamata gratis kepada 30 siswa SDN 11 Kampung Jua. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan koreksi penglihatan siswa sehingga mereka dapat membaca, menulis, dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih nyaman. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap faktor kesehatan yang berperan dalam menunjang proses pendidikan anak.

Rangkaian kegiatan juga mencakup penyuluhan kesehatan bertema “Cegah Stunting, Wujudkan Generasi Hebat”. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pola hidup sehat, serta perhatian terhadap tumbuh kembang anak sejak dini sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Kepala SDN 11 Kampung Jua, Baihaki, menyampaikan apresiasi atas perhatian KAI Divre II Sumbar terhadap kebutuhan kesehatan para siswa. Pemberian kacamata gratis diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan koreksi penglihatan agar lebih optimal dalam mengikuti pembelajaran serta meningkatkan kenyamanan mereka selama beraktivitas di sekolah.

Melalui program TJSL, KAI Divre II Sumbar berupaya menghadirkan kegiatan sosial yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran, kemandirian, dan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas jangkauan program dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Ke depan, KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus mengembangkan program tanggung jawab sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, keberadaan KAI di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas melalui transportasi kereta api, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya.(*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.