Infonews - Evaluasi pelaksanaan pengawasan bersama stakeholder adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholder) seperti KPU, Pemerintah daerah, partai politik, LSM, Ormas, media, dan masyarakat.
Tujuan dari evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.
"Evaluasi ini guna meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar stakeholder" ucap Kordiv HP2H Bawaslu Mentawai, Perius Sabaggalet di aula Bawaslu Mentawai, Selasa (8/7/2025).
Dia menyebut, masukan yang di sampaikan stakholder terkait evaluasi pelaksanaan pengawasan akan menjadi acuan dan catatan untuk pengawasan pemilu berikutnya.
"Menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pemilu itu akurasi data pemilih yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS)" terangnya.
Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Mentawai, Nasrullah Siritoitet dalam arahannya menyampaikan, pentingnya kolaborasi dan dukungan semua pihak dalam evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu.
"Terutama terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi" tuturnya.
Selain evaluasi pengawasan, perlu juga masyarakat mengetahui perkembangan atau update data pemilih yang dirumuskan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan II tahun 2025.
Berdasarkan rapat pleno yang di lakukan KPU Mentawai, bahwa rekapitulasi PDPB triwulan II tahun 2025 jumlah pemilih aktif sebanyak 66.600 jiwa yang tersebar di 10 Kecamatan, Kepulauan Mentawai.
Bahkan, jumlah pemilih aktif ini akan bertambah pada triwulan III bulan September 2025. Nah jelang pemilu nanti, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Mentawai bisa tembus di angka 70 ribuan.
Editor : Tim Redaksi
Post a Comment