 |
| Rapat Pansus DPRD Padang. |
INFONEWS-- Komisi I hingga IV DPRD Kota Padang bersama sejumlah mitra kerja menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) pada 4-5 Agustus 2025 untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD dr. Rasidin, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin).
Kemudian Dinas Pariwisata, Dispora, Damkar, Asisten II Pemko Padang, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, DLH, Dinas Kominfo, hingga Perumda Air Minum.
Rapat Pansus tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Wakil Ketua, Mastilizal Aye, Osman Ayub, bersama jajaran anggota pansus DPRD lainnya seperti, Usmardi Thareb, Helmi Moesim Ay, H. Iskandar, Alfi Beben One, Amril Amin, Gufron.
Hadir juga Rachmad Wijaya, Indra Guswadi, Yosrizal Effendi, Rafli Boy, Arnedi Yarmen, Miswar Jambak, Faisal Nasir, Surya Jufri, Yendril, Muhammad Tommy Arby Rumengan, Manufer Putra Firdaus, Mukhlis, Wismar Panjaitan, Zalmadi, Ja’far, dan lainnya.
Selama dua hari pembahasan, uasana rapat berlangsung dinamis. DPRD memfokuskan pembicaraan pada penajaman program prioritas, evaluasi efektivitas anggaran, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, menekankan pentingnya optimalisasi kinerja masing-masing OPD untuk dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengajak perangkat kecamatan dan kelurahan aktif mengidentifikasi potensi yang belum tergarap maksimal, seperti lahan parkir, fasilitas umum, usaha kos-kosan, dan potensi ekonomi lainnya.
“Kami ingin memastikan setiap persoalan masyarakat direspons cepat dan tepat, baik soal perizinan, aset, maupun ketertiban umum,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Sementara Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengakui bahwa pembahasan KUA-PPAS kali ini cukup menantang karena banyaknya usulan program yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Semua harus proporsional. Kita tidak bisa asal setuju tanpa melihat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Muharlion berharap setiap program yang disepakati selaras dengan visi dan misi Wali Kota Padang serta memberi jawaban atas kebutuhan strategis kota ke depan.
“Sinergi eksekutif dan legislatif harus terjaga, agar program prioritas bisa terlaksana maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS 2026 ini, DPRD Kota Padang meneguhkan komitmennya untuk mengawal kebijakan anggaran yang efisien, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.(bim)