 |
| Ketua Komisi IV DPRD Padang,H.Iskandar |
INFONEWS-- Pembahasan secara intensif dilaksanakan DPRD Kota Padang bersama mitra kerja dari masing-masing komisi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, berlangsung dua hari, pada 4-5 Agustus 2025.
Pembahasan difokuskan pada penajaman program prioritas serta evaluasi efektivitas anggaran guna memastikan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengarkan paparan dari 11 OPD mitra kerja, di antaranya RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin), Dinas Pariwisata, Dispora, serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Pembahasan berjalan cukup lancar. Hari pertama kami bahas enam OPD, dan hari kedua lima OPD. Semua program yang diajukan merupakan turunan langsung dari RPJMD, sehingga nanti bisa kita nilai apakah visi besar Wali Kota Padang dalam lima tahun dapat tercapai,” ujar Iskandar, Rabu (6/8/2025).
Ia menegaskan bahwa setiap rencana anggaran yang diajukan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar pada serapan, tetapi pada manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
“Ujung dari semua pembahasan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak berdampak. Karena itu, semua sektor harus bersinergi,” tegasnya.
Komisi IV juga menaruh perhatian serius terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun, dan seluruh OPD penghasil PAD diminta untuk meningkatkan kinerja dan inovasi.
“Ini bukan target yang ringan, tapi kami optimis bisa dicapai jika seluruh OPD bekerja maksimal,"ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengakui bahwa pembahasan KUA-PPAS tahun ini berlangsung cukup dinamis dan menantang.
“Pembahasannya cukup alot. Banyak program yang penting dan patut diperjuangkan, tapi semua harus proporsional. Kita tidak bisa asal menyetujui tanpa melihat kemampuan keuangan daerah,” ujar Muharlion.
Ia juga berharap agar setiap program yang dirancang benar-benar selaras dengan visi dan misi Wali Kota Padang, serta mampu menjawab kebutuhan strategis kota ke depan.
"Banyaknya usulan program dari berbagai OPD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang antara belanja dan pendapatan," pungkasnya. (bim)