I. Fungsi Legislasi
Menurut Muharlion, dalam kurun waktu 2024–2026, DPRD Kota Padang sebagai penyambung lidah masyarakat terus berikhtiar merumuskan dan menetapkan sejumlah peraturan daerah. Regulasi ini mencakup bidang keuangan, pembangunan, sosial, kebudayaan, adat, hingga pemerintahan.
"Besar harapan kami, perda yang telah disahkan dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah serta menjadi pedoman bersama demi mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, serta keadilan bagi seluruh warga Kota Padang," katanya.
I. Fungsi Anggaran dan Sinergi Pembangunan
Dikatakannya, dalam fungsi anggaran, DPRD Kota Padang senantiasa berkomitmen untuk membahas dan menyusun APBD yang berorientasi serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Kami berupaya memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan warga, salah satunya dengan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD," tegasnya.
Ditegaskannya, melalui kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemko Padang, kebijakan anggaran ini diharapkan terus memberikan manfaat nyata serta berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
III. Fungsi Pengawasan
Dijelaskannya, DPRD Kota Padang berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten terhadap jalannya roda pemerintahan.
"Pengawasan ini kami laksanakan baik melalui peninjauan langsung di tengah masyarakat (spada/turun lapangan) maupun lewat rapat kerja kemitraan bersama perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. (*)