Hal itu disampaikan Muharlion usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).
Muharlion mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan sejumlah persoalan program prioritas di Kota Padang, termasuk kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan bencana.
“Dari dana TKD yang sudah ada, itu sudah di alokasikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa diselesaikan sehingga masalah-masalah yang masih ada dapat kita tuntaskan,” ujar Muharlion.
Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah juga perlu kembali melihat kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan telah terpenuhi.Jika masih ditemukan kekurangan, menurutnya, penyesuaian kebijakan dan anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
“Kita juga akan kembali melihat apa yang ada di lapangan. Kita perlu memastikan apakah masih ada kekurangan atau tidak. Kalau memang masih kurang, tentu bisa dilakukan perubahan,” katanya.
Muharlion menilai persoalan banjir harus menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Kota Padang. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki master plan sebagai acuan pengendalian banjir, sehingga tahapan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar diterapkan.
“Persoalan banjir hari ini menjadi persoalan yang sangat mendasar. Master plan kita sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikan dan menjalankannya supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu katanya, penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah Kota Padang semata. Dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperlukan, terutama untuk program yang membutuhkan pembiayaan besar serta penanganan kawasan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.
“Kita tentu meminta dukungan provinsi dan pusat. Tetapi Kota Padang juga harus mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan kita sendiri. Jangan sampai semuanya hanya menunggu bantuan dari pihak lain,” tegasnya.
Muharlion mengatakan, pengalaman bencana sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.Ia menilai penguatan budaya sadar bencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat penataan ruang berbasis risiko, jalur dan tempat evakuasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Kita juga harus memastikan penataan ruang berbasis risiko, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta kesiapan masyarakat melalui edukasi dan simulasi berjalan secara berkelanjutan,” katanya.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan agar persoalan banjir dapat dikendalikan,” ungkap Muharlion.(*)