Latest Post

Desember 09, 2025

 

INFONEWS-DPRD Kota Padang mengambil sikap tegas dalam menyikapi dampak parah dari banjir dan longsor yang melanda kota. Dalam rapat paripurna,Selasa (9/12) yang membahas perpanjangan status tanggap darurat hingga 15 Desember 2025, Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk mempercepat upaya normalisasi sungai dan memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan dasar secara merata.


Rapat paripurna tersebut menjadi forum evaluasi komprehensif, di mana DPRD menerima paparan lengkap mengenai kondisi kerusakan infrastruktur, data korban jiwa, serta jumlah rumah dan warga yang terdampak bencana. Mastilizal menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang masih sangat rentan, mendapatkan perhatian penuh dari Pemko.

DPRD menyoroti bahwa hingga saat ini, masih banyak wilayah yang mengalami sedimentasi berat, menyebabkan sejumlah rumah warga, seperti di Tanjung Saba, Pitameh Nan XX, belum bisa ditempati. Ada sekitar 404 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan perhatian segera, mulai dari kebutuhan hunian, pembersihan endapan lumpur (sedimentasi), hingga kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, DPRD Padang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan yang masuk dari pihak luar maupun penggunaan anggaran bencana. Mastilizal secara tegas meminta Pemko Padang menjamin tidak ada satu pun warga terdampak yang luput dari makanan atau pelayanan dasar yang disediakan pemerintah selama masa kritis ini.

Kerusakan infrastruktur dinilai DPRD sebagai isu yang sangat serius, mengingat bencana ini disebut sebagai salah satu yang paling parah sejak gempa 2009. DPRD berjanji akan terus berkoordinasi erat dengan BNPB, BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pasca-masa tanggap darurat berakhir.

Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga oleh sektor usaha. Aktivitas UMKM di Kota Padang terganggu secara signifikan, sehingga DPRD mendesak Pemko untuk menyiapkan penanganan berkelanjutan demi memulihkan kembali denyut nadi ekonomi kerakyatan.

Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Padang tetap berada di tengah masyarakat untuk mengawasi dan memastikan kerusakan segera ditangani. Mereka tidak memiliki kebutuhan khusus selain memastikan masyarakat terdampak tertangani dengan baik, serta mendorong penyelesaian masalah hunian dan relokasi yang layak.

Meskipun terdapat beberapa catatan terkait warga yang belum menerima bantuan—yang kemungkinan disebabkan oleh data yang belum lengkap—secara umum, DPRD mengapresiasi penanganan awal yang dilakukan Pemko Padang. Harapannya, tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan, karena Bencana di Padang ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. (*)
Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. 

INFONEWS- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat. 

"Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 ke 15 Desember 2025. Kita ingin lihat apa yang dilakukan? Sehingga jelas, kongkrit dan terukur di masa perpanjangan ini," tukuk Muharlion kepada awak media, Selasa (9/12/2025)

Dikatakannya, persoalan mendasar mesti diselesaikan, seperti rumah yang terkena lumpur, jalan hunian sementara. 

"Itu semua seperti apa? Baru nanti kedepannya seperti apa? Seperti air bersih menjadi persoalan kita hari ini, menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan clear. Termasuk persolan ekonomi mereka, seperti apa? Hunian permanen mereka seperti apa?" ujarnya.

Sehingga semua itu, kata Muharlion, kuncinya adalah data. "Data rumah, data keluarga, data itu harus clear. Jadi ketika orang datang mengasih bantuan, termasuk dari propinsi, kita sudah punya data untuk itu," katanya. 

Soal bangunan, kata Muharlion, tidak bisa cepat, yang bisa dilakukan sekarang hunian sementara. Apatah lagi, bangunan itu melalui proses yang panjang.

"Yang jelas, kalau rumah mereka kena lumpur, saya bantu mereka. Yang jelas kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko mebersihkan rumah mereka," tegasnya.(*)


Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025
Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 15 Desember 2025.Keputusan ini ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (8/12/2025).

INFONEWS-
Menyikapi kebijakan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa perpanjangan masa darurat harus dimanfaatkan secara maksimal melalui langkah-langkah nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.

Menurut Muharlion, kebijakan perpanjangan tidak boleh sekadar bersifat administratif, tetapi juga harus diikuti dengan kerja konkret di lapangan agar persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur.


“Perpanjangan masa tanggap darurat ini harus menghasilkan tindakan yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan hanya diperpanjang di atas kertas, sementara persoalan di lapangan belum tuntas,” tegas Muharlion.

Ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak masalah mendasar yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari rumah warga yang tertimbun lumpur, akses jalan menuju hunian sementara, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Air bersih ini sangat krusial. Jangan sampai warga terus mengeluh soal kebutuhan paling dasar. Begitu juga dengan pemulihan ekonomi dan kepastian hunian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan dan terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah kondisi darurat.


“Beberapa hari terakhir masih banyak pertanyaan dari masyarakat terkait ketersediaan air bersih. Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat memahami kondisi riil di lapangan,” ucapnya.

Selain itu, Muharlion menilai, keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada data yang akurat dan terintegrasi sejak awal.

Data terkait rumah terdampak, jumlah keluarga, serta tingkat kerusakan harus benar-benar valid agar penyaluran bantuan dari pemerintah kota, provinsi, maupun pihak lainnya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Muharlion juga mengingatkan bahwa proses pembangunan kembali rumah warga membutuhkan waktu yang tidak singkat.Oleh karena itu, dalam kondisi darurat saat ini, penyediaan hunian sementara yang layak menjadi solusi paling realistis agar warga dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan manusiawi.


Selain itu katanya, pembersihan kawasan terdampak banjir bandang dan longsor harus dilakukan secara terstruktur dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

“Pembersihan memang harus dilakukan, tetapi jika hanya mengandalkan masyarakat tanpa pendampingan tentu akan sangat berat. Pemerintah dan semua pihak harus hadir membantu. Kita harus saling menguatkan,” katanya.

Untuk mempercepat proses pembersihan, Muharlion mengusulkan penambahan alat berat di lokasi terdampak.

Ia bahkan menyarankan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) jika dibutuhkan, serta memastikan DPRD Kota Padang siap memberikan dukungan anggaran apabila diperlukan.

Menutup penyampaiannya, Muharlion mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan pascabencana.

Ia juga mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk bergotong royong membantu membersihkan rumah warga yang terdampak.

“Kalau rumah warga tertimbun lumpur, kita bantu bersama-sama. Ini tanggung jawab kita bersama. Insya Allah jika kita bekerja dengan kebersamaan, proses transisi dan pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan terarah,” tutup Muharlion. (ADV)




Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025 ,

Infonews - Guna menyamakan persepsi dalam mencari solusi terkait kelancaran aktivitas masyarakat, Camat Pagai Utara lakukan pertemuan dalam rangka membahas jembatan tok tuk yang kondisinya membahayakan saat di lewati pada kondisi hujan, Selasa (9/12/2025).


Rapat pembahasan di pimpin langsung camat Pagai Utara, Galor Anas di hadiri Babinsa Koramil 04/Sikakakap, Serka Jafril, Ketua Pokdar pagai utara, Kepala Desa Saumanganya yang diwakili oleh staf desa, Ketua BPD Saumanganya, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat.


Babinsa Serka Jafril menyebut, dalam pembahasan itu untuk tidak terjadi persoalan dalam aktivitas masyarakat di lakukan penimbunan di areal jembatan Toktuk dengan menggunakan material batu karang.


Penimbunan tersebut dengan meminta bantuan pihak perusahan dan pihak perusahan mersepon untuk melakukan penimbunan dengan batu karang.


"Semoga hasil rapat terkait pembahasan jembatan tok tuk segera teratasi, sehingga masyarakat tidak was-was untuk melaksanakan aktivitas" tuturnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025

 

INFONEWS-DPRD Padang bersama Pemerintah Kota (Pemko) resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama tujuh hari (9-15 Desember 2025).

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat bukan sekadar keputusan administratif, melainkan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dirasakan warga.

“Masa tanggap darurat kita perpanjang satu pekan. Kita ingin memastikan apa saja yang dilakukan di lapangan benar-benar jelas, konkret, dan terukur, sehingga masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah,” ujar Muharlion kepada awak media, Selasa (9/12/2025).

Muharlion menyampaikan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan penanganan cepat.Mulai dari rumah warga yang tertimbun lumpur, kepastian hunian sementara, hingga ketersediaan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat pascabencana.

“Rumah yang tertimbun lumpur harus segera dibersihkan, hunian sementara harus jelas, dan persoalan air bersih yang sangat menghantui warga harus segera dituntaskan. Belum lagi soal pemulihan ekonomi dan kepastian hunian permanen ke depan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kunci agar seluruh bantuan dan program pemulihan tepat sasaran adalah ketersediaan data yang akurat dan terverifikasi. Dengan data yang jelas, pemerintah daerah akan lebih siap ketika bantuan dari pemerintah provinsi maupun pihak lainnya disalurkan.

 “Data rumah, data keluarga terdampak harus benar-benar clear. Kalau datanya valid, begitu bantuan datang kita tidak lagi kebingungan,” katanya.

Terkait pembangunan kembali rumah warga, ia mengakui prosesnya membutuhkan waktu dan tahapan yang tidak singkat. Namun, dalam masa darurat ini, penyediaan hunian sementara menjadi prioritas utama. Bahkan, DPRD mendorong keterlibatan aktif seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu langsung masyarakat di lapangan.

“Kalau rumah warga kena lumpur, kita bantu bersama. Kalau perlu, seluruh ASN Pemko turun langsung membersihkan rumah masyarakat,” ujarnya.

Sampah Pascabencana Capai 3.327 Ton

Selain pemulihan permukiman, persoalan sampah pascabencana juga menjadi perhatian serius DPRD dan Pemko Padang.

Dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Padang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terungkap bahwa total timbulan sampah pascabencana mencapai 3.327 ton.

Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berasal dari beberapa komponen, yakni backlog sampah selama lima hari masa darurat, sampah spesifik dari permukiman terdampak, serta material kayu gelondongan yang terbawa arus sungai hingga ke kawasan pantai.

Ia merinci, backlog sampah mencapai sekitar 1.237 ton, sampah spesifik dari kawasan permukiman terdampak sekitar 990 ton, serta kayu gelondongan di sepanjang garis pantai sejauh 3,6 kilometer yang volumenya mencapai sekitar 1.100 ton.

“Sebagian besar kayu masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk kebutuhan sehari-hari atau industri kecil. Bahkan, sebagian besar kayu juga akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif,” ungkapnya.

DPRD Dorong Normalisasi Sungai, Kesiapsiagaan Darurat, hingga Bantuan Tepat Sasaran dan Transparan


Wakil Ketua DPRD Padang, Osman Ayub menilai besarnya timbulan sampah pascabencana menjadi catatan penting bagi penguatan sistem penanganan darurat ke depan.

Ia mendorong agar OPD terkait semakin siap menghadapi situasi darurat agar layanan vital tidak lumpuh saat bencana terjadi.

“Angka ini menunjukkan dampak bencana yang luar biasa. Ke depan, manajemen darurat harus diperkuat agar layanan seperti pengangkutan sampah tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Terkait penanganan banjir, Osman Ayub meminta Dinas PUPR untuk segera mengerahkan alat berat dalam mempercepat proses normalisasi sungai khususnya di khawasan Batu Busuk.


Wakil Ketua lainnya, Mastilizal Aye, menyampaikan bahwa perpanjangan status tanggap darurat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih maksimal di tengah kondisi masyarakat yang masih rentan.

“Perpanjangan ini penting agar pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan dasar warga dan menangani dampak bencana secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujar Mastilizal.

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah sedimentasi berat di sejumlah kawasan, seperti Tanjung Saba dan Pitameh Nan XX, yang menyebabkan ratusan rumah belum dapat dihuni kembali.

“Masih ada sekitar 404 kepala keluarga yang membutuhkan penanganan serius. Tidak hanya bantuan logistik, tetapi juga pembersihan lumpur, kepastian hunian sementara, hingga rencana pemulihan jangka menengah,” katanya.

Selain itu, ia menilai, langkah yang paling mendesak dilakukan adalah pemberian keringanan tarif air bersih bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang selama masa pemulihan pascabencana.

“Ketika beban biaya bulanan berkurang, warga bisa lebih fokus memulihkan kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal empati dan keberpihakan,” ucapnya.


Sementara itu, Wakil Ketua, Jupri juga menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Ia menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, tidak boleh ada warga terdampak yang terlewat dari layanan dasar.

“Kami minta Pemko dapat memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan, air bersih, atau layanan dasar lainnya. Semua bantuan harus terdata dan disalurkan secara adil,” tegasnya.

Menurutnya, langkah cepat sangat diperlukan agar tekanan yang dirasakan warga setelah bencana dapat segera diminimalkan. (ADV)
Baca selengkapnya »

Desember 09, 2025

 

Anggota DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan dari PDI Perjungan Kota Padang. 

INFONEWS-  Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengatakan pasca banjir ini, kita tahu memang Kota Padang termasuk berdampak sangat sensitif terhadap pasca banjir ini.

Jadi kita dari Komisi III DPRD Kota Padang, telah melakukan hearing atau rapat kerja terkini pada Kamis (4/12/2025) lalu diruang rapat Komisi III DPRD Kota Padang dengan semua OPD mitra kerja terkait, yakni PU, PERKIM, DLH, dan DISHUB berhubungan tentang jalan.

"Jadi kita mengharapkan semua OPD terkait tersebut, untuk menangani persoalan yang ada dilapangan memang harus pakai data yang jelas, terukur dan akurat, " kata Wismar Panjaitan, kepada media ini Selasa (9/12/2025).

Ya, bicara tentang data. Sehingga kalau pun nanti misalnya orang dari pusat mau minta data ada mereka berapa yang akan direkoperi, berapa akan dibangun, berapa akan rumah yang dibangun dan juga untuk sementara kemana mereka dulu.

 Iya, kemana mereka dulu. Apakah ada rusunawa-rusunawa, itu kan nanti diperbaiki dulu. Nah, sudah itu baru misalnya bagaimana untuk mengendalikan drenase-drenase yang berdampak sekali ini.

Dan termasuk kita dari Komisi III, kondisi saat ini yang urgent yakni masalah air bersih. Kita mengharapkan sekali kepada Perumda Air Minum Kota Padang (PDAM), walaupun tidak mitra kerja di Komisi III , tapi air bersih ini termasuk juga memang kebutuhan mendasar.

Yang menjadi persoalan sekarang ini, khususnya bagi daerah yang terdampak lumpur, sedimen itu
mereka membutuhkan air.

Memang tadi sudah banyak organisasi-organisasi yang memberikan bentuan berupa alat berat, mini, eksavator, dan juga dam truk.

"Salah satunya kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Padang, Itu memberikan bantuan satu alat berat. tiga dam truk,dimana dua dam truk itu untuk mengangkat sedimen, yang satu lagi untuk air. Itu sudah kita alokasikan untuk penanganan pasca banjir ini dan dikoordinir oleh langsung PU Kota Padang," ujarnya.

Dan kita mengharapkan memang, untuk kerjasama yang baik diantara OPD ini semua dengan masyarakat,  sehingga penanganan dan tanggap darurat bencana pasca banjir ini bisa terselesai dengan secepatnya.

"Itu harapan kita ke OPD-OPD terkait khususnya mitra di kerja dari Komisi III DPRD Kota Padang, " ucapnya.

"PDI Perjuangan juga membantu membuat dapur umum untuk membantu warga terdampak banjir dan bantuan nasi bungkus sebanyak 1500 bungkus perharinya, selama lima hari dibandingkan ketengah - tengah masyarakat terdampak pasca banjir ini," ungkap Wismar Panjaitan menambahkan. (bim)

Baca selengkapnya »

Desember 08, 2025 ,

Infonews - Dalam upaya mempererat kedekatan dengan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi warga, Babinsa Koramil 01/Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai, Sertu Muskhandar sambangi tukang bengkel di wilayah binaanya.


Kegiatan sambang ini dengan Heru yang memiliki bengkel di Dusun Pokai, Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai.


Sertu Muskhandar menyebut, kegiatan sambang yang di lakukan ini secara rutin guna menyapa, memotivasi, sekaligus memastikan usaha mikro warga tetap berjalan dan berkembang.


"Ini salah satunya usaha bengkel yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga Heru yang berada di dusun Pokai" ucap, sertu Muskhandar komsos dengan tukang bengkel, Senin (8/12/2025).


Dia mengatakan, kegiatan sambang ini bukan hanya sebagai bentuk komunikasi sosial, tetapi juga sebagai dorongan semangat bagi pelaku usaha lokal agar terus maju.


“Kehadiran kita untuk memberi motivasi kepada pelaku usaha bengkel agar tetap semangat menjalankan usahanya. Kita berharap upaya ini mampu mendorong berkembangnya usaha bengkel” ujarnya.


Sementara itu, Heru mengungkapkan bahwa orderan di bengkel miliknya terbilang cukup ramai. Hal tersebut tidak lepas dari kualitas pengerjaan yang selalu dijaga serta harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.


Selain itu juga bengkel yang di miliki ini sebagai pengembangan dan pembinaan bagi pemuda yang putus sekolah untuk bisa bekerja di sini.


Dengan dukungan dari Babinsa, diharapkan usaha kecil seperti bengkel motor ini dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi perekonomian warga, pungkasnya.


Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.