Latest Post

Agustus 10, 2026 ,

 

INFONEWS - Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai terdiri dari dua bagian yaitu peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini kompetensi guru dan revitalisasi sarana prasarana sekolah yang ada di kepulauan Mentawai.


Untuk revitalisasi sarana hampir seluruh kegiatannya sudah dikontrakan baik yang putus kontrak maupun yang pengadaan baru, ada beberapa rehab sekolah kemudian pengadaan mobiler itu sudah dikontrakkan semuanya.


"Saat ini kita sedang menunggu proses pekerjaan yang diselesaikan setiap kecamatan" sebut Kadisdik Mentawai, Jop di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).


Kemudian peningkatan kompetensi guru ini, kata dia selalu dilaksanakan di beberapa kegiatan, sedangkan kegiatan yang belum berjalan peningkatan kapasitas sekolah dan penyusunan silabus.


Kalau kegiatan yang lainnya sudah berjalan, baik peningkatan mutu pendidikan, pendataan adminitrasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, coding dan digitalisasi sekolah.


"Kegiatan-kegiatan tersebut kita berharap pada tahun 2027 terus berkelanjutan yang didukung dengan anggaran mencukupi" harapnya.


Dia menyampaikan, anggaran disdikbud mentawai tahun 2026 ini sebesar 9 miliar bersumber dari USG, namun pada tahun 2027 menurun drastis di angka 7 miliar, kalau melihat kebutuhan tahun 2027 dengan anggaran tersedia semakin merosot.


"Ini tantangan yang kita hadapi tahun 2027, maka kegiatan semakin berkurang nantinya" ucapnya.


Dia menyebut, untuk anggaran tahun 2027, dari DAU hanya 700 juta di tambah dari dana USG total keseluruhan 7 miliar, berkemungkinan anggaran sarana akan dikurangi, agar terpenuhi kebutuhan yang lainnya.


Meski demikian, pihaknya mendorong untuk memperbanyak anggaran revitalisasi dengan melakukan jemput bola agar volumenya terkejar untuk kebutuhan PAUD, SD dan SMP.


"Kalau kita lihat kebutuhan sekolah berdasarkan data Dapodik yang diajukan, hampir seluruh sekolah diperbaiki, tentu bervariasi kebutuhannya" sebut Jop


Dia mengatakan, anggaran revitalisasi yang belum di buka kementerian itu adalah mata rekening asrama, namun ini menjadi kebutuhan sekolah juga.


"Kita berharap melalui dana revitalisasi dari kementerian ini yang bisa membantu dinas pendidikan Mentawai, Kalau tidak, kita mengalami kendala besar" ucapnya.



Editor : Tim Redaksi 





Baca selengkapnya »

Agustus 09, 2026

 

INFONEWS - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan banjir yang masih menjadi salah satu persoalan utama di Kota Padang.Menurutnya, berbagai rencana yang telah disusun harus segera diterapkan agar persoalan banjir tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Muharlion usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Muharlion mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan sejumlah persoalan program prioritas di Kota Padang, termasuk kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Dari dana TKD yang sudah ada, itu sudah di alokasikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa diselesaikan sehingga masalah-masalah yang masih ada dapat kita tuntaskan,” ujar Muharlion.

Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah juga perlu kembali melihat kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan telah terpenuhi.Jika masih ditemukan kekurangan, menurutnya, penyesuaian kebijakan dan anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Kita juga akan kembali melihat apa yang ada di lapangan. Kita perlu memastikan apakah masih ada kekurangan atau tidak. Kalau memang masih kurang, tentu bisa dilakukan perubahan,” katanya.

Muharlion menilai persoalan banjir harus menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Kota Padang. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki master plan sebagai acuan pengendalian banjir, sehingga tahapan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar diterapkan.

“Persoalan banjir hari ini menjadi persoalan yang sangat mendasar. Master plan kita sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikan dan menjalankannya supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu katanya, penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah Kota Padang semata. Dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperlukan, terutama untuk program yang membutuhkan pembiayaan besar serta penanganan kawasan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Kita tentu meminta dukungan provinsi dan pusat. Tetapi Kota Padang juga harus mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan kita sendiri. Jangan sampai semuanya hanya menunggu bantuan dari pihak lain,” tegasnya.

Muharlion mengatakan, pengalaman bencana sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.Ia menilai penguatan budaya sadar bencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat penataan ruang berbasis risiko, jalur dan tempat evakuasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Kita juga harus memastikan penataan ruang berbasis risiko, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta kesiapan masyarakat melalui edukasi dan simulasi berjalan secara berkelanjutan,” katanya.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan agar persoalan banjir dapat dikendalikan,” ungkap Muharlion.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 09, 2026

 

INFONEWS -DPRD Kota Padang menyigi pengelolaan sampah hingga pengembangan pariwisata sebagaimana terungkap dari pidato Muharlion pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 tahun di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jum'at, 7 Agustus 2026.

Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dikatakan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus meningkat.

Karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari sekadar mengangkut dan membuang sampah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.

"Budaya hidup bersih harus menjadi gerakan bersama demi mewujudkan kota padang yang sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan," imbaunya.

Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan UMKM.

Dikatakannya, sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi regional.

"Pemerintah daerah perlu terus mendorong iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.

Menurutnya, masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Aleh karena itu, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan harus terus dipercepat, disertai peningkatan kualitas aparatur dan penguatan sistem pengawasan agar pelayanan publik semakin efektif dan terpercaya.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

Dikatakannya, investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada manusia. "Peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan karakter generasi muda, penurunan stunting, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas agar kota padang memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ungkainya.

Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Minangkabau.

Ditegaskan Muharlion, Kota Padang memiliki kekayaan alam, sejarah, kuliner, dan budaya yang luar biasa.

"Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta promosi yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," cakapnya. (*)
Baca selengkapnya »

Agustus 08, 2026

 

INFONEWS - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastlizal Aye menyerahkan pengargaan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jumat, 7 Agustus 2026.

Penghargaan tersebut berupa PIN Emas dan Piagam Penghargaan di bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Padang atas dedikasi dan kontribusi Widya Navies dalam mendukung kemajuan komunikasi publik, penyebarluasan informasi yang berkualitas, serta penguatan ekosistem pers di Kota Padang dan Sumatera Barat.

Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026) pagi.

"Ini adalah bentuk apresiasi Pemko Padang. Dan kami sebagai pimpinan DPRD mewakili Wali Kota Padang menyerahkan penghargaan ini," kata Mastilizal Aye yang akrab disapa Aye semasa di SMA 5 Padang ini. Kini mantan Sopor Angkat di Kota Padang itu jadi pengusaha dan politisi Partai Gerindra.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh, lembaga, dan insan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Padang di berbagai bidang.

Seusai menerima penghargaan, Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas penghargaan yang diberikan.

Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan media massa merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Widya Navies berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, instansi, organisasi, pelaku usaha, serta elemen masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang di berbagai bidang.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan pengabdian para penerima dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan yang diterima Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies, dinilai menjadi pengakuan atas kiprah insan pers dalam memperkuat komunikasi publik, menyebarluaskan informasi pembangunan secara objektif, serta mendorong terciptanya ruang informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.

Atas penghargaan tersebut, diharapkan insan pers terus menjaga profesionalisme, independensi, serta berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Kota Padang.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 08, 2026

 

INFONEWS - Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas dan fungsi DPRD Kota Pang adalah pengawasan program Pemerintah Kota Padang, disamping penganggaran dan pembuat peraturan daerah.

Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun, Jum'at, 7 Agustus 2026, Ustad H. Muharlion, S. Pd., selaku Ketua DPRD Kota Padang menanggapi suara-suara yang berkembang di tengah-tengah rakyat.

Menanggapi kondisi darurat narkoba, maraknya tawuran pelajar, serta aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, jelas Muharlion, DPRD bersama Pemerintah Kota Padang berkomitmen menghadirkan solusi konkret.

"Melalui alokasi program kerja yang terarah dalam APBD, kita terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda, menegakkan ketertiban umum, serta memperluas ruang kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif," katanyan.

Sedangkan masalah penerimaan peserta didik baru, katanya lagi, masih banyak keluhan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa anaknya tidak diterima disekolah negeri dari berbagai tingkatan, baik sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas.

Hal ini terjadi, tegas Muharlion, karena terlambatnya pembangunan sekolah baru, penyebaran sekolah yang tidak merata.

"Untuk itu kedepan tentu haruslah direncanakan pembangunan sekolah baru dengan mempertimbangkan penyebarannya sesuai yang dibutuhkan masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta secara maksimal sehingga mutunya lebih baik," tegasnya.

Tujuannya, terang Muharlion, agar nantinya anak didik yang tidak diterima disekolah negeri bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. "Dan ini juga sudah ada beberapa solusi yang kita lakukan bersama," pungkasnya. (*)
Baca selengkapnya »

Agustus 08, 2026

INFONEWS - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyematkan penghargaan berupa PIN Emas dan piagam ke dua orang tokoh masyarakat Kota Padang yang dianggap berorestasi di bidangnya masing-masing. 

Penghargaan itu diberikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota (HJK) ke-357 tahun, Jumat, 7 Agustus 2926.

Pada kesempatan itu, Muharlion menyematkan PIN Emas dan memberikan piagam ke Zulhardi Z. Latif, S.H., M.M., yang akrab disapa Buya, di bidang Sosial dan Aiptu. Dafit Rico Dermawan atau David Wewe di bidang Kemasyarakatan.

"Ini adalah bentuk apresiasi Pemko Padang kepada warganya yang memiliki kepedulian di segala bidang, dan berprestasi di bidang itu," katanya.

Dikatakan Muharlion, DPRD Kota Padang akan terus mendorong Pemko Padang memberikan apresiasi semacam ini.

"Kita ingin Pemko Padang betul-betul memperhatikan ini, siapa -siapa saja tokoh masyarakat yang layak. Tentu berdasarkan kategori tertentu," cakapnya.

Muharlion mengatakan, bahwa selain banyaknya pencapaian positif yang diraih Pemko Padang saat ini, cukup banyak tantangan yang dihadapi oleh Kota Padang. Tantangan itu menjadi agenda bersama.

“Tantangan itu harus menjadi agenda bersama agar dapat terselesaikan dengan baik, untuk mencapai itu perlu kolaborasi, mari kita berkolaborasi untuk pembangunan Kota Padang,” katanya. (*) 



Baca selengkapnya »

Agustus 08, 2026

INFONEWS-Di tengah berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, DPRD Kota Padang mengungkap berbagai tatangan yang masih dihadapi Kota Padang.


Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jum'at, 7 Agustus 2026, di ruang sidang utama.

Menurut Muharlion, tantangan tersebut bukan untuk dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai agenda bersama yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan.

Penguatan Ketahanan Terhadap Bencana

Dia mengatakan, sebagai kota yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, Kota Padang harus terus memperkuat budaya sadar bencana.

Ia menjelaskan, mitigasi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui penataan ruang yang berbasis resiko, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang memadai, sistem peringatan dini yang andal, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan.

Dikatakannya, pada tahun 2025 telah terjadi bencana banjir bandang yang membuat Kota Padang lumpuh dan empat hari lalu kembali lagi terjadi banjir yang membuat beberapa kawasan di Kota Padang lumpuh.

"Alhamdulillah berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Padang bisa segera dilakukan tindakan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan trauma healing," ujarnya.

Pengendalian Banjir dan Penataan Lingkungan Perkotaan

Banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan, kata Muharlion lagi, menunjukkan perlunya percepatan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, normalisasi sungai, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan.

"Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar menghasilkan solusi yang berkelanjutan," tegasnya. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.