 |
INFONEWS-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang gelar rapat paripurna paripurna tutup masa sidang III tahun 2025 dengan capaian sejumlah agenda penting dan membuka masa sidang I Tahun 2026.
Rapat paripurna dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Padang, Aie Pacah pada Kamis (28/8/2025), dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.
Ketua DPRD Padang, Muharlion menyampaikan bahwa selama periode Mei hingga Agustus 2025, pihaknya berhasil menuntaskan berbagai program kerja.
Beberapa di antaranya adalah pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2025, penyelesaian KUA-PPAS 2026, serta penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Alhamdulillah, banyak agenda yang cukup padat bisa kita rampungkan tepat waktu. KUA-PPAS Perubahan, RPJMD, hingga pertanggungjawaban APBD sudah selesai sesuai jadwal, bahkan lebih cepat dari batas yang ditentukan,” ujar Muharlion.
Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang juga menyerahkan laporan hasil kunjungan kerja komisi-komisi kepada Wali Kota Padang. Laporan tersebut akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
Memasuki masa sidang I tahun 2025/2026 katanya, DPRD Padang telah menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, di antaranya pembahasan APBD 2026 dan beberapa rancangan peraturan daerah.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah Ranperda Kelembagaan Adat yang masuk dalam program unggulan Wali Kota Padang.
“Ada beberapa Ranperda yang akan kita bahas, termasuk pencabutan aturan yang sudah tidak relevan dan kelanjutan Ranperda lain yang masih tertunda. Semoga seluruh target dapat kita selesaikan secara maksimal,” kata Muharlion.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir dalam paripurna tersebut mengapresiasi kinerja DPRD dan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin erat.
“Mudah-mudahan pada masa sidang berikutnya kolaborasi bisa lebih kuat, karena pekerjaan dan tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat,” ungkapnya.
Dengan selesainya sejumlah agenda penting tersebut, DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi mendukung pembangunan kota yang lebih efektif dan tepat sasaran.(bim)