Latest Post

Agustus 14, 2026

 

​INFONEWS -DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026). Agenda tersebut mencakup penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan yang menjadi perhatian serius jajaran legislatif daerah.
​
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa berbagai arah kebijakan pembangunan nasional yang dipaparkan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu membawa angin segar dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kota Padang.

 ​Dalam pidatonya, Presiden menekankan fokus pembangunan pada penguatan layanan dasar masyarakat, mulai dari sektor kesehatan hingga infrastruktur fisik. Menanggapi hal tersebut, Muharlion mencatat beberapa poin prioritas, termasuk rencana pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas baru di daerah.

 ​"Pidato tadi tentu banyak menyinggung bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Ada berbagai program nasional yang disampaikan, termasuk pembangunan beberapa unit puskesmas dan infrastruktur lainnya," ujar Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.

​Muharlion menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar alokasi pembangunan dari APBN tidak hanya menjadi angka di tingkat nasional, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

 ​Selain isu infrastruktur dan kesehatan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 menjadi sorotan utama DPRD Kota Padang. TKD dinilai sebagai instrumen vital yang menentukan kapasitas dan fleksibilitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas.

 ​Legislatif Kota Padang berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi anggaran serta peningkatan alokasi TKD pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini dinilai sangat krusial agar daerah memiliki ketahanan finansial yang cukup dalam menggerakkan roda roda pembangunan dan pelayanan publik.

 ​"Kita berharap ada efisiensi ke depan dan relaksasi terhadap penambahan TKD bagi daerah. Harapan kita, pada tahun 2027 terdapat penambahan TKD dibandingkan dengan tahun 2026," tambah Muharlion.

​Terkait kepastian besaran dana transfer untuk Kota Padang, pihak DPRD masih menunggu hasil final pembahasan antara Pemerintah Pusat dan DPR RI. Hasil dari penetapan alokasi tersebut nantinya akan dijadikan acuan utama dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

 ​"Memang untuk Kota Padang belum disampaikan secara khusus. Namun, kami berharap setelah pembahasan bersama DPR RI, pada September sudah ada kepastian mengenai besaran dana transfer ke daerah untuk Kota Padang. Angka kepastian transfer ke daerah inilah yang nantinya menjadi acuan bagi kami dalam menyusun RAPBD 2027," tegas Muharlion menutup pernyataannya.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 11, 2026

 

INFONEWS- Pencairan bantuan tunai bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sempat diwarnai kekisruhan. Peristiwa yang terjadi di Kantor Lurah Gunung Sariak pada Senin malam, 10 Agustus 2026, itu bahkan viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.

Hal itu juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Ia meminta pemerintah tidak terlambat melakukan pendataan warga yang terdampak bencana.

“Jika pendataan terlambat, kejadian seperti di Kelurahan Gunuang Sariak akan terus terjadi,” tegas Muharlion.

Menurutnya, Pemko Padang juga harus menyampaikan secara terbuka kriteria warga yang berhak menerima bantuan bencana.

Penjelasan tersebut, katanya, perlu disampaikan melalui berbagai kanal, baik media massa maupun pamflet dan pengumuman di tingkat kelurahan.

“Hal ini bertujuan agar tidak ada komplain dari warga yang tidak menerima bantuan. Sosialisasi harus dilakukan dari tingkat kelurahan hingga RT/RW. Standarisasi penerima bantuan harus diberikan, kalau perlu ada kajian uji publiknya sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari tentang persoalan data ini,” paparnya.

Muharlion menilai, transparansi kriteria penerima menjadi penting agar masyarakat memahami siapa yang masuk sebagai penerima bantuan dan siapa yang belum memenuhi persyaratan. Dengan demikian, perbedaan data tidak berkembang menjadi persoalan di tengah masyarakat.

Tak hanya soal pendataan, Muharlion juga mendesak Pemko Padang segera memastikan pencairan bantuan tahap kedua bagi warga yang terdampak banjir namun belum menerima bantuan.

“Pemerintah harus mengumumkan kapan bantuan tahap II bagi warga. Jadi warga tidak menunggu kapan pencairan harus diberikan. Pemerintah harus menyegerakan bantuan tahap II ini,” tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »

Agustus 10, 2026 ,

 

INFONEWS - Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai terdiri dari dua bagian yaitu peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini kompetensi guru dan revitalisasi sarana prasarana sekolah yang ada di kepulauan Mentawai.


Untuk revitalisasi sarana hampir seluruh kegiatannya sudah dikontrakan baik yang putus kontrak maupun yang pengadaan baru, ada beberapa rehab sekolah kemudian pengadaan mobiler itu sudah dikontrakkan semuanya.


"Saat ini kita sedang menunggu proses pekerjaan yang diselesaikan setiap kecamatan" sebut Kadisdik Mentawai, Jop di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).


Kemudian peningkatan kompetensi guru ini, kata dia selalu dilaksanakan di beberapa kegiatan, sedangkan kegiatan yang belum berjalan peningkatan kapasitas sekolah dan penyusunan silabus.


Kalau kegiatan yang lainnya sudah berjalan, baik peningkatan mutu pendidikan, pendataan adminitrasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, coding dan digitalisasi sekolah.


"Kegiatan-kegiatan tersebut kita berharap pada tahun 2027 terus berkelanjutan yang didukung dengan anggaran mencukupi" harapnya.


Dia menyampaikan, anggaran disdikbud mentawai tahun 2026 ini sebesar 9 miliar bersumber dari USG, namun pada tahun 2027 menurun drastis di angka 7 miliar, kalau melihat kebutuhan tahun 2027 dengan anggaran tersedia semakin merosot.


"Ini tantangan yang kita hadapi tahun 2027, maka kegiatan semakin berkurang nantinya" ucapnya.


Dia menyebut, untuk anggaran tahun 2027, dari DAU hanya 700 juta di tambah dari dana USG total keseluruhan 7 miliar, berkemungkinan anggaran sarana akan dikurangi, agar terpenuhi kebutuhan yang lainnya.


Meski demikian, pihaknya mendorong untuk memperbanyak anggaran revitalisasi dengan melakukan jemput bola agar volumenya terkejar untuk kebutuhan PAUD, SD dan SMP.


"Kalau kita lihat kebutuhan sekolah berdasarkan data Dapodik yang diajukan, hampir seluruh sekolah diperbaiki, tentu bervariasi kebutuhannya" sebut Jop


Dia mengatakan, anggaran revitalisasi yang belum di buka kementerian itu adalah mata rekening asrama, namun ini menjadi kebutuhan sekolah juga.


"Kita berharap melalui dana revitalisasi dari kementerian ini yang bisa membantu dinas pendidikan Mentawai, Kalau tidak, kita mengalami kendala besar" ucapnya.



Editor : Tim Redaksi 





Baca selengkapnya »

Agustus 09, 2026

 

INFONEWS - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan banjir yang masih menjadi salah satu persoalan utama di Kota Padang.Menurutnya, berbagai rencana yang telah disusun harus segera diterapkan agar persoalan banjir tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Muharlion usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Muharlion mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan sejumlah persoalan program prioritas di Kota Padang, termasuk kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Dari dana TKD yang sudah ada, itu sudah di alokasikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa diselesaikan sehingga masalah-masalah yang masih ada dapat kita tuntaskan,” ujar Muharlion.

Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah juga perlu kembali melihat kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan telah terpenuhi.Jika masih ditemukan kekurangan, menurutnya, penyesuaian kebijakan dan anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Kita juga akan kembali melihat apa yang ada di lapangan. Kita perlu memastikan apakah masih ada kekurangan atau tidak. Kalau memang masih kurang, tentu bisa dilakukan perubahan,” katanya.

Muharlion menilai persoalan banjir harus menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Kota Padang. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki master plan sebagai acuan pengendalian banjir, sehingga tahapan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar diterapkan.

“Persoalan banjir hari ini menjadi persoalan yang sangat mendasar. Master plan kita sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikan dan menjalankannya supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu katanya, penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah Kota Padang semata. Dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperlukan, terutama untuk program yang membutuhkan pembiayaan besar serta penanganan kawasan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Kita tentu meminta dukungan provinsi dan pusat. Tetapi Kota Padang juga harus mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan kita sendiri. Jangan sampai semuanya hanya menunggu bantuan dari pihak lain,” tegasnya.

Muharlion mengatakan, pengalaman bencana sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.Ia menilai penguatan budaya sadar bencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat penataan ruang berbasis risiko, jalur dan tempat evakuasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Kita juga harus memastikan penataan ruang berbasis risiko, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta kesiapan masyarakat melalui edukasi dan simulasi berjalan secara berkelanjutan,” katanya.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan agar persoalan banjir dapat dikendalikan,” ungkap Muharlion.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 09, 2026

 

INFONEWS -DPRD Kota Padang menyigi pengelolaan sampah hingga pengembangan pariwisata sebagaimana terungkap dari pidato Muharlion pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 tahun di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jum'at, 7 Agustus 2026.

Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dikatakan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus meningkat.

Karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari sekadar mengangkut dan membuang sampah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.

"Budaya hidup bersih harus menjadi gerakan bersama demi mewujudkan kota padang yang sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan," imbaunya.

Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan UMKM.

Dikatakannya, sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi regional.

"Pemerintah daerah perlu terus mendorong iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Transformasi Digital.

Menurutnya, masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Aleh karena itu, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan harus terus dipercepat, disertai peningkatan kualitas aparatur dan penguatan sistem pengawasan agar pelayanan publik semakin efektif dan terpercaya.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

Dikatakannya, investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada manusia. "Peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan karakter generasi muda, penurunan stunting, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas agar kota padang memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ungkainya.

Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Minangkabau.

Ditegaskan Muharlion, Kota Padang memiliki kekayaan alam, sejarah, kuliner, dan budaya yang luar biasa.

"Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta promosi yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," cakapnya. (*)
Baca selengkapnya »

Agustus 08, 2026

 

INFONEWS - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastlizal Aye menyerahkan pengargaan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jumat, 7 Agustus 2026.

Penghargaan tersebut berupa PIN Emas dan Piagam Penghargaan di bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Padang atas dedikasi dan kontribusi Widya Navies dalam mendukung kemajuan komunikasi publik, penyebarluasan informasi yang berkualitas, serta penguatan ekosistem pers di Kota Padang dan Sumatera Barat.

Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026) pagi.

"Ini adalah bentuk apresiasi Pemko Padang. Dan kami sebagai pimpinan DPRD mewakili Wali Kota Padang menyerahkan penghargaan ini," kata Mastilizal Aye yang akrab disapa Aye semasa di SMA 5 Padang ini. Kini mantan Sopor Angkat di Kota Padang itu jadi pengusaha dan politisi Partai Gerindra.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh, lembaga, dan insan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Padang di berbagai bidang.

Seusai menerima penghargaan, Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas penghargaan yang diberikan.

Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan media massa merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Widya Navies berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, instansi, organisasi, pelaku usaha, serta elemen masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang di berbagai bidang.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan pengabdian para penerima dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan yang diterima Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies, dinilai menjadi pengakuan atas kiprah insan pers dalam memperkuat komunikasi publik, menyebarluaskan informasi pembangunan secara objektif, serta mendorong terciptanya ruang informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.

Atas penghargaan tersebut, diharapkan insan pers terus menjaga profesionalisme, independensi, serta berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Kota Padang.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 08, 2026

 

INFONEWS - Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas dan fungsi DPRD Kota Pang adalah pengawasan program Pemerintah Kota Padang, disamping penganggaran dan pembuat peraturan daerah.

Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun, Jum'at, 7 Agustus 2026, Ustad H. Muharlion, S. Pd., selaku Ketua DPRD Kota Padang menanggapi suara-suara yang berkembang di tengah-tengah rakyat.

Menanggapi kondisi darurat narkoba, maraknya tawuran pelajar, serta aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, jelas Muharlion, DPRD bersama Pemerintah Kota Padang berkomitmen menghadirkan solusi konkret.

"Melalui alokasi program kerja yang terarah dalam APBD, kita terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda, menegakkan ketertiban umum, serta memperluas ruang kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif," katanyan.

Sedangkan masalah penerimaan peserta didik baru, katanya lagi, masih banyak keluhan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa anaknya tidak diterima disekolah negeri dari berbagai tingkatan, baik sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas.

Hal ini terjadi, tegas Muharlion, karena terlambatnya pembangunan sekolah baru, penyebaran sekolah yang tidak merata.

"Untuk itu kedepan tentu haruslah direncanakan pembangunan sekolah baru dengan mempertimbangkan penyebarannya sesuai yang dibutuhkan masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta secara maksimal sehingga mutunya lebih baik," tegasnya.

Tujuannya, terang Muharlion, agar nantinya anak didik yang tidak diterima disekolah negeri bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. "Dan ini juga sudah ada beberapa solusi yang kita lakukan bersama," pungkasnya. (*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.