Latest Post

Agustus 16, 2026

 

INFONEWS — Ketua DPRD Kota Padang Muharlion turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia melalui kegiatan malamang bersama warga RW 15, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan malamang tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan silaturahmi. Tradisi khas Minangkabau itu menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya di tengah momentum perayaan kemerdekaan.

Kegiatan mengangkat tema “Mencintai Tradisi, Melestarikan Budaya, Bersatu dalam Kebersamaan dan Silaturahmi.”

Muharlion mengapresiasi antusiasme warga RW 15 yang terus menjaga tradisi malamang sekaligus menjadikannya sebagai wadah untuk mempererat hubungan antarwarga.

Menurutnya, kegiatan budaya seperti malamang memiliki nilai penting karena tidak hanya mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

“Tradisi seperti malamang harus terus kita jaga dan lestarikan. Selain menjadi bagian dari budaya Minangkabau, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat,” ujar Muharlion.

Ia menilai momentum HUT ke-81 RI sangat tepat untuk menghidupkan kembali berbagai tradisi lokal yang mengandung nilai gotong royong, persatuan, dan kebersamaan.

Muharlion berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya dengan melibatkan generasi muda. Dengan demikian, generasi penerus tidak hanya mengenal budaya Minangkabau, tetapi juga memiliki rasa bangga untuk menjaga dan melestarikannya.

“Kemerdekaan bukan hanya kita rayakan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menjaga jati diri dan budaya daerah. Semangat persatuan dan kebersamaan inilah yang perlu terus kita tumbuhkan,” katanya.

Kegiatan malamang bersama warga RW 15 tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Kehadiran Ketua DPRD Kota Padang menjadi bagian dari semangat bersama masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 RI sekaligus merawat tradisi dan memperkuat tali silaturahmi.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 16, 2026

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) menyiapkan sebanyak 31.168 tempat duduk untuk melayani mobilitas masyarakat selama periode libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapasitas tersebut disediakan untuk perjalanan kereta api pada 14 hingga 17 Agustus 2026, dengan rata-rata 7.792 tempat duduk per hari.

Berdasarkan data sementara pada Minggu, 16 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, sebanyak 21.803 tempat duduk telah terjual. Jumlah tersebut setara dengan tingkat keterisian atau okupansi sebesar 70 persen dari total kapasitas yang disediakan. Dengan demikian, masih tersedia sebanyak 9.365 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga periode layanan 17 Agustus 2026.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa pemesanan tiket masih terus mengalami peningkatan seiring tingginya mobilitas masyarakat selama momentum libur panjang.

“Hingga 16 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, KAI Divre II Sumbar mencatat sebanyak 21.803 tempat duduk telah terjual atau tingkat okupansinya mencapai 70 persen. Pemesanan tiket masih terus berlangsung dan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sebanyak 9.365 tempat duduk yang tersedia hingga 17 Agustus mendatang,” ujar Reza.

Reza menjelaskan, dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di Sumatera Barat, KAI Divre II Sumbar mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal, yaitu KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–Bandara Internasional Minangkabau (BIM), KA Pariaman Ekspres relasi Pauh Lima–Naras, serta KA Lembah Anai relasi Kayutanam–Padang.

KA Pariaman Ekspres melayani sebanyak 10 perjalanan setiap hari pada lintas Pauh Lima–Padang–Pariaman–Naras dengan tarif tiket Rp5.000. Layanan ini menjadi salah satu pilihan masyarakat dan wisatawan untuk melakukan perjalanan antarkawasan sekaligus mengakses sejumlah destinasi wisata di Kota Pariaman, termasuk kawasan Pantai Gandoriah.

Sementara itu, KA Minangkabau Ekspres melayani 12 perjalanan setiap hari pada rute Pulau Aie–BIM dengan tarif tiket Rp10.000. Selain mendukung konektivitas masyarakat menuju dan dari Bandara Internasional Minangkabau, layanan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk melalui layanan perjalanan rombongan edukatif bagi pelajar.

Adapun KA Lembah Anai melayani 6 perjalanan setiap hari pada rute Kayutanam–Padang. Layanan ini menawarkan alternatif perjalanan bagi masyarakat sekaligus memberikan pengalaman menikmati perjalanan kereta api dengan pemandangan alam Sumatera Barat yang asri dan menyejukkan.

“Pengoperasian ketiga layanan kereta api lokal tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah di Sumatera Barat. Selain mendukung mobilitas masyarakat, layanan kereta api juga turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di daerah yang dilalui,” kata Reza.

Menurutnya, dengan tarif yang terjangkau, jadwal perjalanan yang teratur, serta fasilitas yang memadai, kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati berbagai destinasi alam dan budaya Minangkabau dengan aman, nyaman, dan efisien.

KAI mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api lokal untuk melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Sistem penjualan tiket kereta api lokal dibuka secara bertahap mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan lebih awal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian tiket hanya melalui kanal resmi KAI, khususnya aplikasi Access by KAI. Hal ini penting untuk menghindari potensi penipuan maupun praktik penjualan tiket oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Reza.

KAI Divre II Sumbar juga mengingatkan pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, memastikan data perjalanan sesuai dengan tiket yang dimiliki, serta tiba di stasiun lebih awal agar seluruh proses perjalanan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

“Selama momentum libur panjang ini, KAI Divre II Sumbar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Kami terus menjaga aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan, sekaligus melakukan penyesuaian pola operasi sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat,” tutup Reza.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 16, 2026

 

INFONEWS-Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, mengajak warga Kota Padang mengibarkan Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ajakan tersebut, menjadi bagian dari semangat menyambut peringatan kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Pengibaran Merah Putih diharapkan, tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi simbol kecintaan masyarakat terhadap tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Muharlion mengajak masyarakat, mengibarkan Bendera Merah Putih di berbagai tempat, mulai dari rumah, kantor, sekolah hingga lingkungan tempat tinggal"Mari tunjukkan cinta tanah air dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan,” ujarnya, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan kesempatan penting untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

Semangat kemerdekaan hendaknya diwujudkan melalui kepedulian, gotong royong, serta menjaga kerukunan di tengah kehidupan masyarakat.

Bendera Merah Putih memiliki makna, yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian.Keduanya, menjadi simbol perjuangan dan cita-cita bangsa yang harus terus dijaga oleh setiap generasi.

Muharlion menekankan, pentingnya menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk membangkitkan semangat persatuan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan, para pendahulu harus diisi dengan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Di tengah berbagai tantangan kehidupan, persatuan menjadi kekuatan utama dalam membangun Kota Padang dan Indonesia.

Perbedaan latar belakang, suku, budaya maupun pilihan tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah belah.

Sebaliknya, masyarakat perlu memperkuat, rasa saling menghormati dan menjaga semangat kebersamaan. Dengan demikian, peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya terlihat dari semarak pemasangan bendera dan berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan mengibarkan Merah Putih juga diharapkan, dapat menggugah kesadaran generasi muda untuk mengenal dan menghargai sejarah perjuangan bangsa.

Anak-anak dan generasi muda merupakan, penerus cita-cita kemerdekaan sehingga perlu ditanamkan rasa cinta tanah air sejak dini.
Semangat tersebut tergambar dalam pesan yang diusung Muharlion: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 14, 2026

 

​INFONEWS -DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026). Agenda tersebut mencakup penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan yang menjadi perhatian serius jajaran legislatif daerah.
​
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa berbagai arah kebijakan pembangunan nasional yang dipaparkan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu membawa angin segar dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kota Padang.

 ​Dalam pidatonya, Presiden menekankan fokus pembangunan pada penguatan layanan dasar masyarakat, mulai dari sektor kesehatan hingga infrastruktur fisik. Menanggapi hal tersebut, Muharlion mencatat beberapa poin prioritas, termasuk rencana pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas baru di daerah.

 ​"Pidato tadi tentu banyak menyinggung bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Ada berbagai program nasional yang disampaikan, termasuk pembangunan beberapa unit puskesmas dan infrastruktur lainnya," ujar Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.

​Muharlion menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar alokasi pembangunan dari APBN tidak hanya menjadi angka di tingkat nasional, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

 ​Selain isu infrastruktur dan kesehatan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 menjadi sorotan utama DPRD Kota Padang. TKD dinilai sebagai instrumen vital yang menentukan kapasitas dan fleksibilitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas.

 ​Legislatif Kota Padang berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi anggaran serta peningkatan alokasi TKD pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini dinilai sangat krusial agar daerah memiliki ketahanan finansial yang cukup dalam menggerakkan roda roda pembangunan dan pelayanan publik.

 ​"Kita berharap ada efisiensi ke depan dan relaksasi terhadap penambahan TKD bagi daerah. Harapan kita, pada tahun 2027 terdapat penambahan TKD dibandingkan dengan tahun 2026," tambah Muharlion.

​Terkait kepastian besaran dana transfer untuk Kota Padang, pihak DPRD masih menunggu hasil final pembahasan antara Pemerintah Pusat dan DPR RI. Hasil dari penetapan alokasi tersebut nantinya akan dijadikan acuan utama dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

 ​"Memang untuk Kota Padang belum disampaikan secara khusus. Namun, kami berharap setelah pembahasan bersama DPR RI, pada September sudah ada kepastian mengenai besaran dana transfer ke daerah untuk Kota Padang. Angka kepastian transfer ke daerah inilah yang nantinya menjadi acuan bagi kami dalam menyusun RAPBD 2027," tegas Muharlion menutup pernyataannya.(*)
Baca selengkapnya »

Agustus 11, 2026

 

INFONEWS- Pencairan bantuan tunai bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sempat diwarnai kekisruhan. Peristiwa yang terjadi di Kantor Lurah Gunung Sariak pada Senin malam, 10 Agustus 2026, itu bahkan viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.

Hal itu juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Ia meminta pemerintah tidak terlambat melakukan pendataan warga yang terdampak bencana.

“Jika pendataan terlambat, kejadian seperti di Kelurahan Gunuang Sariak akan terus terjadi,” tegas Muharlion.

Menurutnya, Pemko Padang juga harus menyampaikan secara terbuka kriteria warga yang berhak menerima bantuan bencana.

Penjelasan tersebut, katanya, perlu disampaikan melalui berbagai kanal, baik media massa maupun pamflet dan pengumuman di tingkat kelurahan.

“Hal ini bertujuan agar tidak ada komplain dari warga yang tidak menerima bantuan. Sosialisasi harus dilakukan dari tingkat kelurahan hingga RT/RW. Standarisasi penerima bantuan harus diberikan, kalau perlu ada kajian uji publiknya sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari tentang persoalan data ini,” paparnya.

Muharlion menilai, transparansi kriteria penerima menjadi penting agar masyarakat memahami siapa yang masuk sebagai penerima bantuan dan siapa yang belum memenuhi persyaratan. Dengan demikian, perbedaan data tidak berkembang menjadi persoalan di tengah masyarakat.

Tak hanya soal pendataan, Muharlion juga mendesak Pemko Padang segera memastikan pencairan bantuan tahap kedua bagi warga yang terdampak banjir namun belum menerima bantuan.

“Pemerintah harus mengumumkan kapan bantuan tahap II bagi warga. Jadi warga tidak menunggu kapan pencairan harus diberikan. Pemerintah harus menyegerakan bantuan tahap II ini,” tutupnya. (*)
Baca selengkapnya »

Agustus 10, 2026 ,

 

INFONEWS - Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai terdiri dari dua bagian yaitu peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini kompetensi guru dan revitalisasi sarana prasarana sekolah yang ada di kepulauan Mentawai.


Untuk revitalisasi sarana hampir seluruh kegiatannya sudah dikontrakan baik yang putus kontrak maupun yang pengadaan baru, ada beberapa rehab sekolah kemudian pengadaan mobiler itu sudah dikontrakkan semuanya.


"Saat ini kita sedang menunggu proses pekerjaan yang diselesaikan setiap kecamatan" sebut Kadisdik Mentawai, Jop di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).


Kemudian peningkatan kompetensi guru ini, kata dia selalu dilaksanakan di beberapa kegiatan, sedangkan kegiatan yang belum berjalan peningkatan kapasitas sekolah dan penyusunan silabus.


Kalau kegiatan yang lainnya sudah berjalan, baik peningkatan mutu pendidikan, pendataan adminitrasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, coding dan digitalisasi sekolah.


"Kegiatan-kegiatan tersebut kita berharap pada tahun 2027 terus berkelanjutan yang didukung dengan anggaran mencukupi" harapnya.


Dia menyampaikan, anggaran disdikbud mentawai tahun 2026 ini sebesar 9 miliar bersumber dari USG, namun pada tahun 2027 menurun drastis di angka 7 miliar, kalau melihat kebutuhan tahun 2027 dengan anggaran tersedia semakin merosot.


"Ini tantangan yang kita hadapi tahun 2027, maka kegiatan semakin berkurang nantinya" ucapnya.


Dia menyebut, untuk anggaran tahun 2027, dari DAU hanya 700 juta di tambah dari dana USG total keseluruhan 7 miliar, berkemungkinan anggaran sarana akan dikurangi, agar terpenuhi kebutuhan yang lainnya.


Meski demikian, pihaknya mendorong untuk memperbanyak anggaran revitalisasi dengan melakukan jemput bola agar volumenya terkejar untuk kebutuhan PAUD, SD dan SMP.


"Kalau kita lihat kebutuhan sekolah berdasarkan data Dapodik yang diajukan, hampir seluruh sekolah diperbaiki, tentu bervariasi kebutuhannya" sebut Jop


Dia mengatakan, anggaran revitalisasi yang belum di buka kementerian itu adalah mata rekening asrama, namun ini menjadi kebutuhan sekolah juga.


"Kita berharap melalui dana revitalisasi dari kementerian ini yang bisa membantu dinas pendidikan Mentawai, Kalau tidak, kita mengalami kendala besar" ucapnya.



Editor : Tim Redaksi 





Baca selengkapnya »

Agustus 09, 2026

 

INFONEWS - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan banjir yang masih menjadi salah satu persoalan utama di Kota Padang.Menurutnya, berbagai rencana yang telah disusun harus segera diterapkan agar persoalan banjir tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Muharlion usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Muharlion mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan sejumlah persoalan program prioritas di Kota Padang, termasuk kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Dari dana TKD yang sudah ada, itu sudah di alokasikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa diselesaikan sehingga masalah-masalah yang masih ada dapat kita tuntaskan,” ujar Muharlion.

Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah juga perlu kembali melihat kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan telah terpenuhi.Jika masih ditemukan kekurangan, menurutnya, penyesuaian kebijakan dan anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Kita juga akan kembali melihat apa yang ada di lapangan. Kita perlu memastikan apakah masih ada kekurangan atau tidak. Kalau memang masih kurang, tentu bisa dilakukan perubahan,” katanya.

Muharlion menilai persoalan banjir harus menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Kota Padang. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki master plan sebagai acuan pengendalian banjir, sehingga tahapan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar diterapkan.

“Persoalan banjir hari ini menjadi persoalan yang sangat mendasar. Master plan kita sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikan dan menjalankannya supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu katanya, penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah Kota Padang semata. Dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperlukan, terutama untuk program yang membutuhkan pembiayaan besar serta penanganan kawasan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Kita tentu meminta dukungan provinsi dan pusat. Tetapi Kota Padang juga harus mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan kita sendiri. Jangan sampai semuanya hanya menunggu bantuan dari pihak lain,” tegasnya.

Muharlion mengatakan, pengalaman bencana sebelumnya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.Ia menilai penguatan budaya sadar bencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat penataan ruang berbasis risiko, jalur dan tempat evakuasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Kita juga harus memastikan penataan ruang berbasis risiko, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta kesiapan masyarakat melalui edukasi dan simulasi berjalan secara berkelanjutan,” katanya.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan agar persoalan banjir dapat dikendalikan,” ungkap Muharlion.(*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.